Erdogan Ingin Militer di Bawah Kendali Presiden Presiden Turki, Recep Tayyep Erdogan menginginkan militer dan intelijen berada di bawah kendali presiden. (Reuters)
Seorang pejabat parlemen Turki mengatakan Presiden Tayyep Erdogan menginginkan angkatan bersenjata dan badan intelijen nasional berada di bawah kendali presiden. Hal ini sebagai buntut dari kudeta berdarah yang gagal pada 15 Juli lalu.
Keinginan ini datang setelah Erdogan melakukan pertemuan dengan Dewan Militer Turki yang dipimpin oleh Perdana Menteri Binali Yildirim dan pemecatan terhadap hampir 1.700 personel militer atas keterlibatan mereka dalam kudeta.
Terkait hal ini, media Turki menurunkan laporan, perubahan ini membutuhkan amandemen konstitusi sehingga partai pendukung Erdogan, AKP, akan membutuhkan dukungan dari partai-partai oposisi di parlemen.
"Presiden mengatakan bahwa ia akan membicarakan dengan pihak oposisi rencana menjadikan pemimpin militer dan MIT (badan intelijen Turki) di bawah kendali presiden," kata pejabat parlemen itu seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/7/2016).
Menempatkan kepala staf militer dan MIT dibawah arahan presiden secara keseluruhan akan sejalan dengan usaha Erdogan untuk menggolkan konstitusi baru yang memusatkan kekuasaan kepada presiden, sebagai pihak eksekutif.
Pemerintah Turki melakukan operasi pembersihan besar-besaran pasca kudeta yang gagal. Pembersihan ini menyentuk sejumlah lini, mulai dari militer hingga pendidikan. Pemerintah Turki menyalahkan ulama sekaligus tokok oposisi, Fethullah Gulen, atas kudeta tersebut. Namun Gulen, yang berada di pengasingannya di Amerika Serikat (AS), membantah terlibat dalam kudeta tersebut.
Militer Turki Promosikan 99 Kolonel Jadi Pangti
Dewan militer Turki mempromosikan 99 kolonel menjadi jenderal atau laksamana dan menempatkan 48 jenderal pensiun dalam rotasi tahunan. Promosi ini dilakukan meskipun jajaran petinggi militer telah sedikit berubah pasca kudeta militer yang gagal bulan ini.
Selain mengangkat para kolonel menjadi Jenderal, pertemuan tahunan Dewan Agung Militer yang diketuai oleh Perdana Menteri Binali Yildirim dan sejumlah petinggi militer ini juga memecat hampir 1.700 personel militer atas peran mereka dalam kudeta 15 Juli.
"Presiden Tayyip Erdogan menyetujui keputusan penting dewan, meninggalkan kepala angkatan bersenjata Hulusi Akar dan tentara, komandan angkatan laut dan angkatan udara di pos mereka," kata juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin secara terpisah seperti dikutip dari laman Reuters, Jumat (29/7/2016).
Sebuah pernyataan di situs angkatan bersenjata mengatakan bahwa disamping mempromosikan 99 kolonel, 16 jenderal dan laksamana juga dipromosikan serta 20 jenderal dan laksamana diperpanjang selama setahun. Pernyataan itu tidak menyinggung soal kudeta.
Erdogan, yang lolos dari penangkapan dan kematian pada malam kudeta, mengatakan bahwa militer membutuhkan darah segar. Hal itu termasuk dengan memecat sekitar 40 persen dari laksamana dan jenderal Turki. (ian)
Turki Bakal Tutup Pangkalan Akinci
Turki akan tutup Pangkalan Udara Akinci karena jadi markas para komplotan yang berupaya kudeta. (Flickr/U.S. Departement of Defense)
Pemerintah Turki akan menutup Pangkalan Udara Akinci di dekat Ibu Kota Ankara. Alasannya, Pangkalan Udara Arkinci jadi markas de-facto untuk komplotan militer yang berupaya melakukan kudeta.
Rencana penutupan itu disampaikan Perdana Menteri Turki Binali Yildirim pada hari Jumat (29/7/2016).
”Saya menyatakan kepada semua orang yang sekarang berdiri di alun-alun Kazan (kota sebelah barat laut dari Ankara). Pangkalan Akinci ini, yang jadi sarang para pengkhianat, akan ditutup dan kami akan mengubahnya menjadi tempat bagi para martir kami yang meninggal (menyelamatkan) demokrasi selama upaya kudeta,” kata Yildirim, seperti dikutip Sputniknews.
Semua unit yang menampung peralatan militer komplotan kudeta, kata Yildrim, juga akan ditutup. Pada tanggal 15 Juli 2016, sebuah faksi di militer Turki berusaha untuk menggulingkan Pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pemerintah Turki menuduh Fethullah Gulen—mantan sekutu Erdogan yang berubah jadi musuh—yang tinggal di Amerika Serikat (AS) sebagai dalang upaya kudeta.
Setelah upaya kudeta digagalkan, Ankara meluncurkan pembersihan besar-besaran di korps militer, pemerintah, akademisi hingga media. Puluhan ribu orang ditahan dan dipecat karena dianggap terlibat dan mendukung upaya kudeta.
Bahkan, pembersihan besar-besaran itu juga ditargetkan di luar negeri termasuk di Indonesia. Di mana, sembilan sekolah yang dituduh terkait organisasi teroris Feto dan Fethullah Gulen diminta Pemerintah Turki agar ditutup.
Permintaan itu disampaikan Kedutaan Besar Turki di Jakarta.
Seorang pejabat parlemen Turki mengatakan Presiden Tayyep Erdogan menginginkan angkatan bersenjata dan badan intelijen nasional berada di bawah kendali presiden. Hal ini sebagai buntut dari kudeta berdarah yang gagal pada 15 Juli lalu.
Keinginan ini datang setelah Erdogan melakukan pertemuan dengan Dewan Militer Turki yang dipimpin oleh Perdana Menteri Binali Yildirim dan pemecatan terhadap hampir 1.700 personel militer atas keterlibatan mereka dalam kudeta.
Terkait hal ini, media Turki menurunkan laporan, perubahan ini membutuhkan amandemen konstitusi sehingga partai pendukung Erdogan, AKP, akan membutuhkan dukungan dari partai-partai oposisi di parlemen.
"Presiden mengatakan bahwa ia akan membicarakan dengan pihak oposisi rencana menjadikan pemimpin militer dan MIT (badan intelijen Turki) di bawah kendali presiden," kata pejabat parlemen itu seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/7/2016).
Menempatkan kepala staf militer dan MIT dibawah arahan presiden secara keseluruhan akan sejalan dengan usaha Erdogan untuk menggolkan konstitusi baru yang memusatkan kekuasaan kepada presiden, sebagai pihak eksekutif.
Pemerintah Turki melakukan operasi pembersihan besar-besaran pasca kudeta yang gagal. Pembersihan ini menyentuk sejumlah lini, mulai dari militer hingga pendidikan. Pemerintah Turki menyalahkan ulama sekaligus tokok oposisi, Fethullah Gulen, atas kudeta tersebut. Namun Gulen, yang berada di pengasingannya di Amerika Serikat (AS), membantah terlibat dalam kudeta tersebut.
Militer Turki Promosikan 99 Kolonel Jadi Pangti
Dewan militer Turki mempromosikan 99 kolonel menjadi jenderal atau laksamana dan menempatkan 48 jenderal pensiun dalam rotasi tahunan. Promosi ini dilakukan meskipun jajaran petinggi militer telah sedikit berubah pasca kudeta militer yang gagal bulan ini.
Selain mengangkat para kolonel menjadi Jenderal, pertemuan tahunan Dewan Agung Militer yang diketuai oleh Perdana Menteri Binali Yildirim dan sejumlah petinggi militer ini juga memecat hampir 1.700 personel militer atas peran mereka dalam kudeta 15 Juli.
"Presiden Tayyip Erdogan menyetujui keputusan penting dewan, meninggalkan kepala angkatan bersenjata Hulusi Akar dan tentara, komandan angkatan laut dan angkatan udara di pos mereka," kata juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin secara terpisah seperti dikutip dari laman Reuters, Jumat (29/7/2016).
Sebuah pernyataan di situs angkatan bersenjata mengatakan bahwa disamping mempromosikan 99 kolonel, 16 jenderal dan laksamana juga dipromosikan serta 20 jenderal dan laksamana diperpanjang selama setahun. Pernyataan itu tidak menyinggung soal kudeta.
Erdogan, yang lolos dari penangkapan dan kematian pada malam kudeta, mengatakan bahwa militer membutuhkan darah segar. Hal itu termasuk dengan memecat sekitar 40 persen dari laksamana dan jenderal Turki. (ian)
Turki Bakal Tutup Pangkalan Akinci
Turki akan tutup Pangkalan Udara Akinci karena jadi markas para komplotan yang berupaya kudeta. (Flickr/U.S. Departement of Defense)
Pemerintah Turki akan menutup Pangkalan Udara Akinci di dekat Ibu Kota Ankara. Alasannya, Pangkalan Udara Arkinci jadi markas de-facto untuk komplotan militer yang berupaya melakukan kudeta.
Rencana penutupan itu disampaikan Perdana Menteri Turki Binali Yildirim pada hari Jumat (29/7/2016).
”Saya menyatakan kepada semua orang yang sekarang berdiri di alun-alun Kazan (kota sebelah barat laut dari Ankara). Pangkalan Akinci ini, yang jadi sarang para pengkhianat, akan ditutup dan kami akan mengubahnya menjadi tempat bagi para martir kami yang meninggal (menyelamatkan) demokrasi selama upaya kudeta,” kata Yildirim, seperti dikutip Sputniknews.
Semua unit yang menampung peralatan militer komplotan kudeta, kata Yildrim, juga akan ditutup. Pada tanggal 15 Juli 2016, sebuah faksi di militer Turki berusaha untuk menggulingkan Pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pemerintah Turki menuduh Fethullah Gulen—mantan sekutu Erdogan yang berubah jadi musuh—yang tinggal di Amerika Serikat (AS) sebagai dalang upaya kudeta.
Setelah upaya kudeta digagalkan, Ankara meluncurkan pembersihan besar-besaran di korps militer, pemerintah, akademisi hingga media. Puluhan ribu orang ditahan dan dipecat karena dianggap terlibat dan mendukung upaya kudeta.
Bahkan, pembersihan besar-besaran itu juga ditargetkan di luar negeri termasuk di Indonesia. Di mana, sembilan sekolah yang dituduh terkait organisasi teroris Feto dan Fethullah Gulen diminta Pemerintah Turki agar ditutup.
Permintaan itu disampaikan Kedutaan Besar Turki di Jakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.