✈️ Antisipasi Pergerakan Tiongkok di Laut China Selatan
✈️ Rudal AGM-158C LRASM [Wikipedia]
Di tengah ketegangan yang meningkat dengan China, Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan Australia sebesar 40% selama 10 tahun ke depan, yang berfokus pada kawasan Indo-Pasifik.
Dalam pidatonya, Rabu (1/7), Morrison mengatakan, Australia akan membelanjakan A$ 270 miliar atau US$ 186,5 miliar selama 10 tahun ke depan untuk mendapatkan kemampuan serangan jarak jauh di udara, laut, dan darat.
Melansir Reuters, Morrison menyebutkan, Australia juga akan mengalihkan fokus militernya ke kawasan Indo-Pasifik.
“Kami ingin Indo-Pasifik bebas dari paksaan dan hegemoni. Kami menginginkan sebuah wilayah di mana semua negara, besar dan kecil, bisa terlibat secara bebas satu sama lain dan dipandu oleh aturan dan norma internasional,” kata Morrison.
Menurut Morrison, Australia pertama-tama akan membeli 200 rudal anti-kapal jarak jauh AGM-158C dari Amerika Serikat (AS) dengan nilai A$ 800 juta.
Kabarnya, rudal tersebut untuk melengkapi persenjataan pesawat tempur 24 F/A-18F Super Hornet milik Angkatan Udara Australia.
Rudal canggih ini mampu menghantam sasaran yang berada sejauh 560 kilometer.
Setelah ditembakkan, rudal akan terbang menuju sasarannya di ketinggian menengah kemudian turun ke ketinggian rendah (sea skimming) untuk pendekatan pencarian guna melawan pertahanan rudal anti kapal.
Selain itu, Negeri kanguru juga akan mengembangkan rudal hipersonik yang bisa terbang setidaknya lima kali kecepatan suara.
Ketegangan atas klaim teritorial meningkat di seluruh wilayah Indo-Pasifik "Ketegangan atas klaim teritorial meningkat di seluruh wilayah Indo-Pasifik, seperti yang kita lihat baru-baru ini di perbatasan yang disengketakan antara India dan China, di Laut China Selatan, dan di Laut China Timur," ujar Morrison.
"Risiko salah perhitungan dan bahkan konflik meningkat," tambahnya.
Meskipun Morrison tidak menyebut nama China, sikap Australia terhadap Indo-Pasifik merupakan sinyal bahwa Canberra berniat lebih tegas dalam berurusan dengan Beijing dan mengurangi ketergantungan pada AS.
"China adalah gajah tak terucapkan di ruangan itu (saat pidato Morrison)," kata Sam Roggeveen, Direktur Program Keamanan Internasional Lowy Institute yang berbasis di Sydney, kepada Reuters.
"Meskipun benar kita fokus pada wilayah kita, tetapi membeli rudal jarak jauh, terutama untuk target di darat, bisa mengundang tanggapan dari Beijing," ujar dia.
Kecemasan Negara ASEAN
Penembakan rudal LRASM [US Navy]
Pembahasan negosiasi terkait kode etik Laut China Selatan terhenti selama pandemi virus corona.
Hal ini meningkatkan kekhawatiran di antara beberapa negara Asia Tenggara bahwa China akan mengeksploitasi penundaan untuk mengkonsolidasikan kehadirannya di perairan yang disengketakan.
Melansir Nikkei Asian Review, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengakui, penundaan pembahasan itu setelah menggelar pertemuan puncak virtual pada Jumat lalu dengan para pemimpin Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).
Beberapa pengamat sekarang mempertanyakan apakah kode etik tersebut dapat disetujui sesuai target, yakni pada 2021, sepeti yang diusulkan oleh Perdana Menteri China Li Keqiang.
Vietnam, salah satu pendukung kode etik utama, termasuk di antara negara-negara pertama di kawasan itu yang memiliki wabah virus corona.
Mereka mengusulkan mengadakan pertemuan puncak secara langsung untuk mengirim pesan kuat tentang kode etik. Ini menjadi isu pembaruan yang sudah lama didorong untuk dibahas.
Pasalnya, menurut para kritikus, saat ini Laut China Selatan tidak memiliki aturan yang jelas untuk wilayah perairan yang kaya akan sumber daya dan dilalui oleh perjalanan internasional yang sangat banyak.
Namun tidak seperti pertemuan yang diusulkan Vietnam, KTT itu akhirnya diadakan secara virtual sebagai tindakan pencegahan terhadap infeksi.
Beberapa anggota ASEAN, seperti Indonesia dan Filipina, masih berjuang untuk mengekang virus corona. Di sisi lain, China telah meningkatkan kehadirannya di perairan karena seluruh dunia tengah fokus dalam merespons pandemi.
Mengingatkan saja, ASEAN dan China telah menunda pertemuan mengenai kode etik yang dijadwalkan tahun ini, dimulai dengan pertemuan Februari di Brunei. KTT ASEAN pada bulan April juga diadakan secara online.
"Kami tidak bisa menegosiasikan hal semacam ini secara virtual, jadi kami hanya bisa menunggu sampai situasinya membaik," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia kepada Nikkei Asian Review.
ASEAN meyakini, kode etik ini akan membantu mengurangi risiko bentrokan bersenjata di Laut China Selatan.
Melansir Kompas.com, pada KTT ASEAN ke-36 pada Jumat (26/6/2020) lalu, para pemimpin mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan keprihatinan atas situasi rumit di Laut China Selatan.
Para pemimpin ASEAN menekankan 'pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan dan kebebasan navigasi serta penerbangan di atas Laut China Selatan, serta menegakkan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 di Laut China Selatan.'
Sebelumnya, melansir Sputnik, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, Amerika mendukung pernyataan ASEAN mengenai Laut China Selatan.
Menurutnya, China tidak boleh mengklaim Laut China Selatan di wilayah ASEAN sebagai wilayah maritimnya. Sengketa Laut China Selatan harus diselesaikan sejalan dengan undang-undang (UU) internasional.
"AS menyambut baik desakan para pemimpin ASEAN bahwa sengketa Laut China Selatan (SCS) dapat diselesaikan melalui UU Internasional, termasuk UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Hukum Kelautan). China tidak boleh memperlakukan SCS sebagai kekaisaran maritimnya. Kami akan segera membahas topik ini," ujar Pompeo dalam kicauannya di Twitter beberapa waktu lalu.
Pengamat: China belum memenangkan LCS
Ilustrasi kapal China di Laut China Selatan. [Reuters/Stringer]
Greg Poling, direktur Pusat Studi Strategis dan Internasional Asia Maritime Transparency Initiative yang bermarkas di Washington, mengatakan, China belum "memenangkan" Laut China Selatan.
"Tetapi saya benar-benar berpikir tentang metrik apa pun yang Anda gunakan. Apakah Anda ingin melihatnya sebagai masalah hukum internasional atau akses atau sumber daya, jelas China menang di semua lini," paparnya kepada The Sydney Morning Herald.
Dia menambahkan, "China berniat mendominasi Laut China Selatan tanpa kekuatan, dengan memaksa negara-negara Asia Tenggara menerima bahwa mereka telah kalah, dengan menunjukkan dominasi China dengan pasukan paramiliter dan penjaga pantai sedemikian rupa sehingga (mereka) harus menerima apa pun kesepakatan yang buruk yang ada di atas meja, dengan demikian merusak kredibilitas AS, Australia, Jepang dan siapa pun."
Menurut prediksi yang dirilis 2015 lalu, wilayah ini menyumbang 12% dari tangkapan ikan global.
Akan tetapi, masalahnya bukan hanya ikan saja. Ini juga menyangkut soal tentang pulau-pulau kecil yang termiliterisasi dan kebebasan navigasi di perairan yang dilalui sepertiga pengiriman global setiap tahun.
Data yang dihimpun The Sydney Morning Herald menunjukkan, Departemen Luar Negeri AS memperkirakan pada 2019 terdapat cadangan minyak dan gas yang belum dimanfaatkan di Laut China Selatan senilai US$ 2,5 triliun.
Perkiraan lain dari Badan Informasi Energi AS, ada kemungkinan 11 miliar barel cadangan minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam.
Klaim Tiongkok atas laut dan programnya membangun terumbu karang menjadi pulau buatan sejak 2014 menjadi perhatian terbesar dunia saat ini.
Tempat-tempat yang dulu hanya ditandai oleh gubuk-gubuk nelayan sekarang dapat menampung pesawat-pesawat militer, rudal, dan stasiun pengisian bahan bakar untuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN).
Dapat dikatakan, Beijing menciptakan fakta di atas air dan mengubah medan yang menjadi sengketa.
Bagaimana situasi konflik Indonesia dengan China di wilayah ini?
Ilustrasi pengusiran kapal Coast Guard China di wilayah ZEE [Koarmada]
Melansir Kompas.com, banyak faktor yang melatarbelakangi konflik tersebut. Pada Maret 2016, konflik antara pemerintah Indonesia dengan China terjadi lantaran ada kapal ikan ilegal asal China yang masuk ke Perairan Natuna. Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut.
Tetapi, proses penangkapan tidak berjalan mulus, lantaran ada campur tangan dari kapal Coast Guard China yang sengaja menabrak KM Kway Fey 10078. Hal itu diduga untuk mempersulit KP HIU 11 menangkap KM Kway Fey 10078.
Pada waktu itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, dalam pertemuan dengan Sun Weide, Kuasa Usaha Sementara China di Indonesia, pihak Indonesia menyampaikan protes keras terhadap China.
Sebulan setelah konflik tersebut, Pemerintah Indonesia menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Coast Guard China di Perairan Natuna sudah selesai.
Kemudian, pada Juli 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru.
Nama Laut China Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia. Keputusan tersebut memicu kritik dari Beijing.
Lalu, pada 19 Desember 2019, sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).
Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna.
Persaingan di atas ombak
Setelah kapal-kapal China memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) awal tahun ini, Indonesia mengerahkan angkatan lautnya dan kapal-kapal Bakamla (keamanan maritim), beberapa jet tempur F-16 dan mengirim kapal-kapal nelayan dari pulau utama Jawa untuk mengusir serbuan China. Akhirnya, kapal-kapal China meninggalkan perairan.
✈️ Rudal AGM-158C LRASM [Wikipedia] Di tengah ketegangan yang meningkat dengan China, Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan Australia sebesar 40% selama 10 tahun ke depan, yang berfokus pada kawasan Indo-Pasifik.
Dalam pidatonya, Rabu (1/7), Morrison mengatakan, Australia akan membelanjakan A$ 270 miliar atau US$ 186,5 miliar selama 10 tahun ke depan untuk mendapatkan kemampuan serangan jarak jauh di udara, laut, dan darat.
Melansir Reuters, Morrison menyebutkan, Australia juga akan mengalihkan fokus militernya ke kawasan Indo-Pasifik.
“Kami ingin Indo-Pasifik bebas dari paksaan dan hegemoni. Kami menginginkan sebuah wilayah di mana semua negara, besar dan kecil, bisa terlibat secara bebas satu sama lain dan dipandu oleh aturan dan norma internasional,” kata Morrison.
Menurut Morrison, Australia pertama-tama akan membeli 200 rudal anti-kapal jarak jauh AGM-158C dari Amerika Serikat (AS) dengan nilai A$ 800 juta.
Kabarnya, rudal tersebut untuk melengkapi persenjataan pesawat tempur 24 F/A-18F Super Hornet milik Angkatan Udara Australia.
Rudal canggih ini mampu menghantam sasaran yang berada sejauh 560 kilometer.
Setelah ditembakkan, rudal akan terbang menuju sasarannya di ketinggian menengah kemudian turun ke ketinggian rendah (sea skimming) untuk pendekatan pencarian guna melawan pertahanan rudal anti kapal.
Selain itu, Negeri kanguru juga akan mengembangkan rudal hipersonik yang bisa terbang setidaknya lima kali kecepatan suara.
Ketegangan atas klaim teritorial meningkat di seluruh wilayah Indo-Pasifik "Ketegangan atas klaim teritorial meningkat di seluruh wilayah Indo-Pasifik, seperti yang kita lihat baru-baru ini di perbatasan yang disengketakan antara India dan China, di Laut China Selatan, dan di Laut China Timur," ujar Morrison.
"Risiko salah perhitungan dan bahkan konflik meningkat," tambahnya.
Meskipun Morrison tidak menyebut nama China, sikap Australia terhadap Indo-Pasifik merupakan sinyal bahwa Canberra berniat lebih tegas dalam berurusan dengan Beijing dan mengurangi ketergantungan pada AS.
"China adalah gajah tak terucapkan di ruangan itu (saat pidato Morrison)," kata Sam Roggeveen, Direktur Program Keamanan Internasional Lowy Institute yang berbasis di Sydney, kepada Reuters.
"Meskipun benar kita fokus pada wilayah kita, tetapi membeli rudal jarak jauh, terutama untuk target di darat, bisa mengundang tanggapan dari Beijing," ujar dia.
Kecemasan Negara ASEAN
Penembakan rudal LRASM [US Navy]Pembahasan negosiasi terkait kode etik Laut China Selatan terhenti selama pandemi virus corona.
Hal ini meningkatkan kekhawatiran di antara beberapa negara Asia Tenggara bahwa China akan mengeksploitasi penundaan untuk mengkonsolidasikan kehadirannya di perairan yang disengketakan.
Melansir Nikkei Asian Review, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengakui, penundaan pembahasan itu setelah menggelar pertemuan puncak virtual pada Jumat lalu dengan para pemimpin Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).
Beberapa pengamat sekarang mempertanyakan apakah kode etik tersebut dapat disetujui sesuai target, yakni pada 2021, sepeti yang diusulkan oleh Perdana Menteri China Li Keqiang.
Vietnam, salah satu pendukung kode etik utama, termasuk di antara negara-negara pertama di kawasan itu yang memiliki wabah virus corona.
Mereka mengusulkan mengadakan pertemuan puncak secara langsung untuk mengirim pesan kuat tentang kode etik. Ini menjadi isu pembaruan yang sudah lama didorong untuk dibahas.
Pasalnya, menurut para kritikus, saat ini Laut China Selatan tidak memiliki aturan yang jelas untuk wilayah perairan yang kaya akan sumber daya dan dilalui oleh perjalanan internasional yang sangat banyak.
Namun tidak seperti pertemuan yang diusulkan Vietnam, KTT itu akhirnya diadakan secara virtual sebagai tindakan pencegahan terhadap infeksi.
Beberapa anggota ASEAN, seperti Indonesia dan Filipina, masih berjuang untuk mengekang virus corona. Di sisi lain, China telah meningkatkan kehadirannya di perairan karena seluruh dunia tengah fokus dalam merespons pandemi.
Mengingatkan saja, ASEAN dan China telah menunda pertemuan mengenai kode etik yang dijadwalkan tahun ini, dimulai dengan pertemuan Februari di Brunei. KTT ASEAN pada bulan April juga diadakan secara online.
"Kami tidak bisa menegosiasikan hal semacam ini secara virtual, jadi kami hanya bisa menunggu sampai situasinya membaik," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia kepada Nikkei Asian Review.
ASEAN meyakini, kode etik ini akan membantu mengurangi risiko bentrokan bersenjata di Laut China Selatan.
Melansir Kompas.com, pada KTT ASEAN ke-36 pada Jumat (26/6/2020) lalu, para pemimpin mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan keprihatinan atas situasi rumit di Laut China Selatan.
Para pemimpin ASEAN menekankan 'pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan dan kebebasan navigasi serta penerbangan di atas Laut China Selatan, serta menegakkan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 di Laut China Selatan.'
Sebelumnya, melansir Sputnik, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, Amerika mendukung pernyataan ASEAN mengenai Laut China Selatan.
Menurutnya, China tidak boleh mengklaim Laut China Selatan di wilayah ASEAN sebagai wilayah maritimnya. Sengketa Laut China Selatan harus diselesaikan sejalan dengan undang-undang (UU) internasional.
"AS menyambut baik desakan para pemimpin ASEAN bahwa sengketa Laut China Selatan (SCS) dapat diselesaikan melalui UU Internasional, termasuk UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Hukum Kelautan). China tidak boleh memperlakukan SCS sebagai kekaisaran maritimnya. Kami akan segera membahas topik ini," ujar Pompeo dalam kicauannya di Twitter beberapa waktu lalu.
Pengamat: China belum memenangkan LCS
Ilustrasi kapal China di Laut China Selatan. [Reuters/Stringer]Greg Poling, direktur Pusat Studi Strategis dan Internasional Asia Maritime Transparency Initiative yang bermarkas di Washington, mengatakan, China belum "memenangkan" Laut China Selatan.
"Tetapi saya benar-benar berpikir tentang metrik apa pun yang Anda gunakan. Apakah Anda ingin melihatnya sebagai masalah hukum internasional atau akses atau sumber daya, jelas China menang di semua lini," paparnya kepada The Sydney Morning Herald.
Dia menambahkan, "China berniat mendominasi Laut China Selatan tanpa kekuatan, dengan memaksa negara-negara Asia Tenggara menerima bahwa mereka telah kalah, dengan menunjukkan dominasi China dengan pasukan paramiliter dan penjaga pantai sedemikian rupa sehingga (mereka) harus menerima apa pun kesepakatan yang buruk yang ada di atas meja, dengan demikian merusak kredibilitas AS, Australia, Jepang dan siapa pun."
Menurut prediksi yang dirilis 2015 lalu, wilayah ini menyumbang 12% dari tangkapan ikan global.
Akan tetapi, masalahnya bukan hanya ikan saja. Ini juga menyangkut soal tentang pulau-pulau kecil yang termiliterisasi dan kebebasan navigasi di perairan yang dilalui sepertiga pengiriman global setiap tahun.
Data yang dihimpun The Sydney Morning Herald menunjukkan, Departemen Luar Negeri AS memperkirakan pada 2019 terdapat cadangan minyak dan gas yang belum dimanfaatkan di Laut China Selatan senilai US$ 2,5 triliun.
Perkiraan lain dari Badan Informasi Energi AS, ada kemungkinan 11 miliar barel cadangan minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam.
Klaim Tiongkok atas laut dan programnya membangun terumbu karang menjadi pulau buatan sejak 2014 menjadi perhatian terbesar dunia saat ini.
Tempat-tempat yang dulu hanya ditandai oleh gubuk-gubuk nelayan sekarang dapat menampung pesawat-pesawat militer, rudal, dan stasiun pengisian bahan bakar untuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN).
Dapat dikatakan, Beijing menciptakan fakta di atas air dan mengubah medan yang menjadi sengketa.
Bagaimana situasi konflik Indonesia dengan China di wilayah ini?
Ilustrasi pengusiran kapal Coast Guard China di wilayah ZEE [Koarmada]Melansir Kompas.com, banyak faktor yang melatarbelakangi konflik tersebut. Pada Maret 2016, konflik antara pemerintah Indonesia dengan China terjadi lantaran ada kapal ikan ilegal asal China yang masuk ke Perairan Natuna. Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut.
Tetapi, proses penangkapan tidak berjalan mulus, lantaran ada campur tangan dari kapal Coast Guard China yang sengaja menabrak KM Kway Fey 10078. Hal itu diduga untuk mempersulit KP HIU 11 menangkap KM Kway Fey 10078.
Pada waktu itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, dalam pertemuan dengan Sun Weide, Kuasa Usaha Sementara China di Indonesia, pihak Indonesia menyampaikan protes keras terhadap China.
Sebulan setelah konflik tersebut, Pemerintah Indonesia menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Coast Guard China di Perairan Natuna sudah selesai.
Kemudian, pada Juli 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru.
Nama Laut China Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia. Keputusan tersebut memicu kritik dari Beijing.
Lalu, pada 19 Desember 2019, sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).
Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna.
Persaingan di atas ombak
Setelah kapal-kapal China memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) awal tahun ini, Indonesia mengerahkan angkatan lautnya dan kapal-kapal Bakamla (keamanan maritim), beberapa jet tempur F-16 dan mengirim kapal-kapal nelayan dari pulau utama Jawa untuk mengusir serbuan China. Akhirnya, kapal-kapal China meninggalkan perairan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.