KRI BPD 322 frigate pertama PAL dan KSOT (Ist)
Ketergantungan terhadap luar negeri dalam pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dinilai tidak lagi dapat dipertahankan di tengah situasi geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menegaskan kemandirian industri pertahanan kini menjadi kebutuhan strategis nasional.
“Industri pertahanan yang kuat adalah deterrence itu sendiri,” tegasnya saat menjadi narasumber dalam Diskusi Panel Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI), Bandung, Kamis (8/5).
Dalam forum bertajuk “Peran Strategis Industri Pertahanan dalam Menghadapi Perkembangan Situasi Geopolitik dan Geostrategis Global Saat Ini untuk Mendukung Kesiapan Pertahanan RI” tersebut, Kaharuddin menegaskan industri pertahanan nasional harus bertransformasi, tidak lagi sekadar menjadi perakit, tetapi juga produsen yang mampu melahirkan inovasi dan penguasaan teknologi strategis.
Ia mencontohkan transformasi yang tengah dijalankan PT PAL melalui implementasi sistem digital berbasis kecerdasan buatan, yakni Industri Maritim 4.0 (IM4). Transformasi tersebut dinilai berhasil meningkatkan kapasitas dan kecepatan produksi, sekaligus memperkuat perolehan kontrak strategis nasional. Saat ini, PT PAL juga tengah memasuki fase end-stage transformation sebagai bagian dari penguatan perusahaan menuju peran yang lebih besar sebagai national consolidator industri galangan kapal nasional beserta ekosistem pendukungnya.
Tidak hanya itu, PT PAL juga berhasil mengembangkan berbagai produk inovatif, seperti Torpedo dan Kapal Selam Otonom (KSOT), yang seluruhnya dikembangkan oleh talenta dalam negeri. Transformasi tersebut sekaligus menjadi fondasi dalam memperkuat kapasitas PT PAL agar mampu mengintegrasikan potensi industri maritim nasional, memperluas kolaborasi dengan industri pendukung, serta meningkatkan kemandirian alutsista nasional di tengah dinamika global.
“Ketika dunia melihat Indonesia mampu merancang, membangun, dan mengintegrasikan sistem senjata secara mandiri, mulai dari kapal perang hingga torpedo dan kapal selam, itu adalah pesan yang lebih kuat daripada sekadar jumlah alutsista yang kita miliki,” ujarnya.
Kaharuddin menambahkan, capaian PT PAL tidak terlepas dari dukungan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan strategis. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa industri pertahanan telah menjadi bagian penting dalam arsitektur pertahanan nasional.
“PT PAL hadir bukan sekadar sebagai galangan kapal. Kami adalah bagian dari arsitektur pertahanan nasional yang sedang kita bangun bersama,” pungkasnya.
Kehadiran PT PAL dalam Diskusi Panel Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 menjadi penegas bahwa industri pertahanan tidak dapat dipisahkan dari strategi nasional. Industri pertahanan harus tumbuh dan bergerak selaras dengan kebutuhan TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan Indonesia. tetapi juga produsen yang mampu melahirkan inovasi dan penguasaan teknologi strategis.
Ia mencontohkan transformasi yang tengah dijalankan PT PAL melalui implementasi sistem digital berbasis kecerdasan buatan, yakni Industri Maritim 4.0 (IM4). Transformasi tersebut dinilai berhasil meningkatkan kapasitas dan kecepatan produksi, sekaligus memperkuat perolehan kontrak strategis nasional. Saat ini, PT PAL juga tengah memasuki fase akhir end-state transformation sebagai bagian dari penguatan perusahaan menuju peran yang lebih besar sebagai national consolidator industri galangan kapal nasional beserta ekosistem pendukungnya.
Tidak hanya itu, PT PAL juga berhasil mengembangkan berbagai produk inovatif, seperti Torpedo dan Kapal Selam Otonom (KSOT), yang seluruhnya dikembangkan oleh talenta dalam negeri. Transformasi tersebut sekaligus menjadi fondasi dalam memperkuat kapasitas PT PAL agar mampu mengintegrasikan potensi industri maritim nasional, memperluas kolaborasi dengan industri pendukung, serta meningkatkan kemandirian alutsista nasional di tengah dinamika global.
“Ketika dunia melihat Indonesia mampu merancang, membangun, dan mengintegrasikan sistem senjata secara mandiri, mulai dari kapal perang hingga torpedo dan kapal selam, itu adalah pesan yang lebih kuat daripada sekadar jumlah alutsista yang kita miliki,” ujarnya.
Kaharuddin menambahkan, capaian PT PAL tidak terlepas dari dukungan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan strategis. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa industri pertahanan telah menjadi bagian penting dalam arsitektur pertahanan nasional.
“PT PAL hadir bukan sekadar sebagai galangan kapal. Kami adalah bagian dari arsitektur pertahanan nasional yang sedang kita bangun bersama,” pungkasnya.
Kehadiran PT PAL dalam Diskusi Panel Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 menjadi penegas bahwa industri pertahanan tidak dapat dipisahkan dari strategi nasional. Industri pertahanan harus tumbuh dan bergerak selaras dengan kebutuhan TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan Indonesia.
⚓ 💁
KRI Sampari tembakan rudal C705 (Dispenal)
PAL Indonesia terus memperkuat peran dalam mendukung pertahanan maritim nasional. Melalui Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 meter, perusahaan mendorong penguatan kedaulatan laut Indonesia.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan armada laut yang cepat dan responsif. Kapal ini dirancang untuk patroli, pengamanan perbatasan, dan operasi tempur maritim.
Kapal Cepat Rudal 60 meter dikembangkan insinyur PT PAL sejak awal 2000-an. Kehadirannya menjadi bukti berkembangnya industri pertahanan nasional yang mandiri.
Pembangunan kapal melibatkan berbagai industri pendukung dalam negeri. Komponen mencakup manufaktur, kelistrikan, perpipaan, sensor, dan sistem persenjataan.
COO PT PAL, Diana Rosa, menekankan pentingnya kolaborasi industri. Menurutnya, penguatan pertahanan tidak bisa dibangun oleh satu perusahaan saja.
KRI HLS bayang2i Kapal Induk (DispenaI)
“Penguatan industri maritim membutuhkan kolaborasi galangan, teknologi, dan sumber daya manusia,” ujar Diana, dikutip dari PAL Indonesia, Kamis, 14 Mei 2026. Ia menyebut KCR 60 meter bagian dari konsolidasi industri maritim nasional.
Diana menegaskan setiap proyek strategis harus memberi dampak luas bagi industri nasional. Dampaknya meliputi peningkatan kandungan lokal, transfer pengetahuan, dan penciptaan lapangan kerja.
“PT PAL ingin memastikan proyek strategis memperkuat daya saing industri nasional,” katanya. Ia berharap Indonesia mampu bersaing di tingkat regional dan global.
Ketangguhan KCR 60 meter dibuktikan melalui latihan gabungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Kapal ini menunjukkan kemampuan manuver dan akurasi sistem persenjataan.
Melalui pengembangan KCR 60 meter, PT PAL menegaskan komitmen kemandirian industri maritim. Langkah ini penting untuk menjaga kedaulatan bangsa dan daya saing pertahanan nasional.
KRI BPD 322 frigate pertama PAL (PAL)
Upaya pemerintah memperkuat dan memodernisasi alutsista mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Prinsip mission oriented sangat penting dan harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan.
Hal itu terungkap dalam talkshow “Masa Depan Alutsista Nasional: Teknologi, Industri Strategis dan Kemandirian Pertahanan Indonesia” yang digelar Marapi Consulting & Advisory, beberapa waktu lalu.
Acara bertajuk “Ngopi” (Ngobrolin Pertahanan Indonesia) the Talkshow dipandu wartawan senior Iwan Hermawan dan menghadirkan sejumlah narasumber yaitu mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sekaligus Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), dan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit.
Kemudian, Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, dan Pengamat Militer dan Konsultan Bidang Pertahanan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali.
Talkshow membahas upaya Pemerintah mendukung kesiapan operasional Alutsista baru TNI dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun pertanyaannya, apakah kekuatan alutsista yang ada sudah cukup untuk optimal digunakan pada saat dibutuhkan. Termasuk dukungan dari sisi perencanaan, anggaran, dan industri pertahanan untuk mendukung perubahan dari sistem yang reaktif menuju sistem yang prediktif.
Pertanyaan ini didasarkan pengalaman pengadaan alutsista yang cenderung mendahulukan platform daripada melengkapinya langsung dengan sistem persenjataan dan memasukkan paket suku cadang dan perawatan.
Terkait hal itu, Desi Mamahit menyatakan, untuk pengadaan alutsista, sebagai bagian bidang pertahanan, peraturannya sudah jelas. Mulai dari strategi nasional, terdapat Kebijakan Umum Pertanahan Negara (Jakkumhanneg) yang menjelaskan ancaman di masa kini dan masa yang akan datang serta cara menyikapinya.
Salah satunya terkait penambahan kekuatan, termasuk pengadaan alutsista, yang diturunkan ke bawah dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dan rencana tahunan. Pengadaan alutsista merujuk pada prediksi ancaman yang ada dalam kebijakan strategis dan perkembangan teknologi.
“Seluruh kebijakan pertahanan dan pengadaan telah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Keinginan adanya anggaran yang besar dari bawah (matra TNI) harus disesuaikan dengan keterbatasan keuangan negara. Ketika kita membeli platform, kita juga memikirkan sistem persenjataannya, dan untuk mengatasi ancaman tertentu pasti sudah ada senjata yang disesuaikan. Untuk perencanaan, semua sudah tercakup, hanya pelaksanaannya bertahap diisi, mulai dari platform dulu.” ujarnya, Kamis (14/5/2026).
Di sisi lain, Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter mengkritisi risiko sistem perencanaan yang parsial, dalam hal ini membeli dahulu platform, baru kemudian memikirkan sistem persenjataannya. Semangat dari pengadaan alutsista adalah menghadirkan operational readiness, yang mensyaratkan adanya platform, sistem persenjataan awaknya, pelatihannya, dan dukungan logistiknya dalam satu sistem.
“Standar militer di dunia menyatakan bahwa kesiapan operasi itu adalah penjumlahan platform dikali senjata, dikali awaknya yang terlatih, dikali integrated logistic support (ILS)nya, dan seterusnya,” katanya.
Jan Pieter menyebut bad lesson dari masa lalu semestinya tidak perlu diulangi. Saat ini masa damai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membuat kontrak perawatan jangan panjang. Komunikasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai pemegang kebijakan dan anggaran dengan TNI sebagai yang membutuhkan alutsista sudah berjalan.
Namun untuk singkronisasi harus dibuktikan dalam praktik, apakah benar alutsista yang dibelanjakan adalah yang dibutuhkan oleh pengguna. Jika hanya mengacu pada ketersediaan anggaran, maka pengadaan dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan yang tidak komprehensif.
“Prinsip mission oriented harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan,” tegasnya. Sementara itu, Alman menjelaskan pengadaan platform menggunakan Pinjaman Luar Negeri (PLN), sedangkan ILS bisa PLN atau Rupiah murni. Sayangnya selama ini masuknya alutsista baru tidak diikuti dengan alokasi anggaran pemeliharaan, sehingga terkadang anggaran pemeliharaan untuk alutsista lama dialihkan untuk alutsista baru agar bisa beroperasi atau sistem tambal sulam.
“Tidak ada jaminan ketika ada alutsista baru anggaran pemeliharaan otomatis naik. Ini perlu menjadi concern pemerintah dan DPR. Karena tidak ada jaminan ketika kita menerima alutsista baru, di tahun berikutnya ada anggaran untuk perawatan dan suku cadang,” ujarnya.
Alman mencontohkan kapal perang terbaru PPA yang sampai sekarang belum ada rudal buatan MBDA. Akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, masa tunggu pesanan di MBDA menjadi 3-5 tahun dari sebelumnya 2 tahun terhitung sejak kontrak ditandatangani. Banyak faktor yang memengaruhi produksi rudal seperti gangguan suplai bahan baku atau prioritas pada negara yang sudah memesan terlebih dahulu.
Demikian pula dalam kontrak pengadaan PPA tidak disertai kontrak pengadaan suku cadang, masing mengandalkan warranty pabrik yang memiliki masa jam putar.
“Kebijakan penarikan pemeliharaan dan perawatan menjadi di bawah Kemhan harusnya melalui masa transisi karena selama ini di matra. Ini agar Kemhan siap secara total, karena Kemhan sebelumnya tidak pernah melakukan,” ucapnya.
Peran matra dalam mengawasi kegiatan perawatan tetap perlu. Kapasitas industri dalam negeri harus menyesuaikan dengan jenis pemeliharaan dan perawatan yang dibutuhkan. Terkait kebijakan peningkatan kemampuan produksi alutsista canggih, pemerintah perlu menyiapkan rencana jangka panjang, minimal 25 tahun.
“Siapa pun yang menjadi Presiden harus melanjutkan kebijakan tersebut. Untuk kemampuan pemeliharaan dan perawatan, industri pertahanan dalam negeri bisa merintis dengan bekerja sama dengan pabrikan, agar kita tidak setiap saat memanggil technical assistant dari pabrikan. Kita harus memiliki kemampuan ini sendiri agar tingkat kesiapan lebih baik,” katanya. (cip)
❂ ❂❂ 
Pesawat tempur KF-21 Boramae (KAI)
KERJASAMA strategis di bidang pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan telah terbangun lama. Fokus kedua negara tersebut salah satunya pengembangan industri pertahanan yang mandiri dan penciptaan tekonogi militer unggul.
Nota kesepahaman antara Indonesia dan Korea Selatan diteken pada tahun 2009 terutama perjanjian kerjasama pengembangan militer khususnya proyek pesawat tempur.
Pada tahun 2015 langkah percepatan kerjasama ditandai dengan penandatanganan Strategic Cooperation Agreement (SCA) antara PT Dirgantara Indonesia (DI) dan Korea Aerospace Industries (KAI).
Kerjasama tersebut meliputi fase produksi pesawat tempur jenis KFX/IFX yang dalam perkembangannya berganti nama menjadi KF-21 termasuk aspek perawatan keberlanjutan, modifikasi, dan pembaharuan. Estimasi penyelesaian produksi pesawat tempur tersebut diperkirakan akan rampung di tahun 2026.
Proyek pengembangan bersama pesawat tempur antara Indonesia dan Korea Selatan salah satunya terdapat komitmen alih teknologi dari Korea Selatan yang mengirimkan satu prototipe KF-21 untuk menopang pengembangan industri kedirgantaraan.
Hubungan bilateral yang setara dan berkeadilan tersebut membuka peluang industri pertahanan dalam negeri mampu melangkah lebih maju, pasalnya dengan adanya prototipe pesawat KF-21 membuka peluang bagi PT Dirgantara Indonesia secara mandiri memproduksi pesawat tempur dalam negeri.
Selain prototipe, Indonesia berencana membeli KF-21 sebanyak 16 unit untuk menguatkan bidang pertahanan udara. Modernisasi pesawat tempur yang dilakukan diyakini mampu menciptakan soliditas keamanan udara Indonesia.
Indonesia dan Korea Selatan merupakan dua negara di Asia yang memiliki fokus besar terhadap isu pertahanan dan industrialisasi pertahanan. Indonesia dan Korea Selatan memiliki kesamaan secara geografi politik, keduanya berada di kawasan strategis yang memiliki kerentanan konflik tinggi.
Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara yang sering kali terdapat tensi konflik antar negara yang tinggi disertai konflik bersenjata, terlebih dengan adanya sengketa Laut Cina Selatan, konflik perbatasan yang dipicu perebutan akses sumber daya alam, dan rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat.
Begitu halnya dengan Korea Selatan, sebuah negara yang dikelilingi negara-negara seperti Korea Utara, Jepang, dan Tiongkok yang semuanya memiliki industri pertahanan modern dan terdapat intensi perlombaan militer sehingga berpotensi menciptakan krisis pertahanan di Semenanjung Korea.
Kewaspadaan nasional kedua negara mengenai kemungkinan adanya ancaman militer eksternal mengharuskan Indonesia dan Korea Selatan memacu industrialisasi pertahanan demi memiliki kemampuan militer yang cukup untuk mengantisipasi direct conflict berupa konfrontasi bersenjata.
Sama halnya seperti Korea Selatan yang kian maju dalam bidang industri pertahanan terutama keamanan udara, sistem pertahanan nasional Indonesia membutuhkan kemajuan teknologi militer untuk menjaga kedaulatan negara.
Kebutuhan strategis keamanan pertahanan udara diperlukan untuk mengantisipasi ancaman udara modern seperti drone, UAV, dan rudal presisi.
Keberhasilan kerjasama proyek pesawat tempur KF-21 diharapkan mampu membuka peluang kerjasama lainnya di sektor pertahanan udara, kemandirian pertahanan yang sedang dirintis oleh Indonesia berdampak positif terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Kemandirian tersebut menjadi sebuah kewajiban untuk dicapai dalam rangka menguatkan posisi politik Indonesia terutama di kawasan Asia Tenggara.
Tantangan Geopolitik Masa Depan
Kekuatan pertahanan nasional dapat dilihat dari aspek geopolitik sebagai daya tawar suatu negara dalam menghadapi dinamika kekuasaan global.
Dengan kemandirian pertahanan dapat menguatkan posisi politik untuk tidak dijadikan sebagai negara satelit dari negara adidaya yang memiliki kepentingan dominasi kekuasaan.
Tidak hanya itu, kemandirian pertahanan jika dibarengi dengan artikulasi politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia dapat diartikan sebagai langkah kolaboratif khususnya negara-negara berkembang untuk bisa saling bertukar teknologi militer.
Dampak dari kerjasama yang berkeadilan tersebut mampu membawa setiap negara berkembang dapat berdaulat di bidang pertahanan. Kerjasama yang telah terbangun antara Indonesia dan Korea Selatan, secara politik pertahanan mempromosikan keseriusan dua negara yang sedang mengembangkan industri pertahanan secara serius.
Hubungan bilateral tersebut memiliki dampak seperti penguatan hubungan diplomatik, mengecilkan potensi konflik, dan secara progresif mengurangi dominasi kekuatan militer negara tertentu baik di kawasan Asia Timur maupun Asia Tenggara.
Hubungan Indonesia dan Korea Selatan pada dasarnya dapat dikembangkan menjadi hubungan multilateral berupa strategic partnership dengan negara-negara lain di Asia untuk bersama-sama mendorong industrialisi pertahanan.
Persahabatan antar negara yang berfokus pada pengembangan industri pertahanan sejatinya tidak bisa serta-merta dianggap sebagai persekutuan militer yang mengancam stabilitas sebuah wilayah, melainkan meningkatkan daya tawar politik internasional dan meningkatkan kewaspadaan nasional yang disertai dengan kelengkapan alutista.
Wilayah yang memiliki kerentanan konflik tinggi salah satunya dipicu oleh proxy state dari negara-negara adikuasa yang memiliki motif imperialistik.
Kemungkinan tersebut dapat ditangkal dengan kerjasama antar negara yang berprinsip pada perdamaian dunia melalui program industrialisasi pertahanan yang mandiri seperti yang dicontohkan oleh Indonesia dan Korea Selatan.
🛩 Pesawat angkut VVIP 
Pesawat VVIP terbaru TNI AU, A 0803 (Dispenau)
Indonesia kembali menerima pesawat Falcon 8X buatan Dassault Aviation, perusahaan dirgantara asal Prancis yang juga memproduksi jet tempur Rafale.
Pesawat angkut VVIP itu tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (10/5/2026).
Falcon 8X dengan nomor ekor A-0804, lengkap dengan tulisan TNI Angkatan Udara sempat terpotret oleh fotografer.
“Kedatangan pesawat Dassault Falcon 8X tersebut merupakan bagian dari kontrak baru pengadaan empat unit pesawat Falcon,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dihubungi, Selasa (12/5/2026).
Falcon 8X A0804 TNI AU (Dispenau)
Rico mengatakan, Falcon 8X A-0804 bukan bagian dari kontrak pembelian sebelumnya. Kontrak pengadaan dua pesawat sebelumnya mulai berjalan saat Presiden Prabowo Subianto masih menjabat Menteri Pertahanan.
Unit pertama tiba pada 2022, sedangkan unit kedua datang dua tahun kemudian.
Kedua pesawat itu kini dioperasikan oleh Skadron Udara 17 Lanud Halim Perdanakusuma untuk kebutuhan angkut VIP dan VVIP.
Dengan kedatangan A-0804, jumlah armada Falcon 8X milik TNI AU bertambah.
Akan dimodernisasi di PTPAL 
Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi diberitakan akan hadir tahun ini. (Marina militare)
Angkatan Laut Indonesia sedang mempersiapkan beberapa pangkalan untuk menampung kapal induk Giuseppe Garibaldi seiring Jakarta semakin dekat untuk mengakuisisi kapal tersebut dari Italia, kata Kepala Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali pada hari Senin.
Ali mengatakan personel telah ditugaskan dan akan segera dikirim ke Italia, sementara angkatan laut sedang mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung operasi kapal yang akan menjadi kapal induk pertama Indonesia.
“Kami juga sedang mempersiapkan beberapa pangkalan di Indonesia,” kata Ali kepada wartawan di dermaga Kolinlamil di Jakarta, tanpa mengungkapkan lokasi atau kemajuan pembangunan.
Persiapan ini dilakukan saat Angkatan Laut Indonesia menunggu koordinasi lebih lanjut dari Kementerian Pertahanan, yang menangani negosiasi dengan perusahaan pembuat kapal Italia Fincantieri mengenai transfer kapal tersebut.
Ali mengatakan ia berharap Giuseppe Garibaldi dapat tiba di Indonesia sebelum peringatan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia pada Oktober 2026.
Kapal induk tersebut dibangun oleh perusahaan pembuat kapal Italia Fincantieri, perusahaan yang sama yang memproduksi kapal perang Indonesia yang baru diperoleh, KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321.
Kapal sepanjang 180,2 meter ini mampu mencapai kecepatan hingga 30 knot, atau sekitar 56 km/jam, dan dilengkapi untuk membawa pesawat tempur.
Persenjataannya meliputi peluncur delapan laras Mk.29 untuk rudal anti-pesawat Sea Sparrow atau Selenia Aspide, dua meriam Oto Melara 40L70 DARDO, tiga tabung torpedo 324 mm, dan rudal anti-kapal Otomat Mk 2.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pada bulan Maret bahwa kapal induk tersebut akan menjalani modifikasi di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara, dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh perusahaan pembuat kapal milik negara PT PAL.
“Insya Allah, Garibaldi akan tiba di Indonesia pada tahun 2026, dan kami akan memperbaruinya karena PT PAL memiliki kemampuan tersebut,” kata Sjafrie saat itu.
Sjafrie tidak merinci bagian mana dari kapal induk yang akan dimodifikasi, tetapi mengatakan bahwa dana telah disiapkan untuk pekerjaan tersebut.
Sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait mengatakan Indonesia diharapkan menerima Giuseppe Garibaldi sebagai hibah dari pemerintah Italia. Kapal tersebut, yang dibangun oleh Fincantieri, sebelumnya bertugas sebagai bagian dari armada angkatan laut Italia.
Dalam Kunjungan ke Italia
TNI AL lakukan kajian pada pesawat A-Viator untuk pengawasan udara, heli angkut AW149 dan heli anti kapal selam NH90 NFH (Dispenal)
Sebagai bagian dari upaya memperdalam kajian teknologi penerbangan strategis guna mendukung penguatan kedaulatan maritim Indonesia, delegasi TNI AL yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H. melaksanakan kunjungan kerja strategis delegasi TNI AL ke pusat industri penerbangan Italia pada 5 hingga 11 Mei 2026.
Dalam kunjungan tersebut, delegasi TNI AL meninjau fasilitas produksi Vulcanair S.A. di Casoria, Naples, Italia, dengan fokus pada pesawat A-Viator (AP68TP-600), pesawat twin turboprop berkonfigurasi high-wing yang dirancang untuk mendukung efisiensi operasional tinggi.
Pesawat tersebut memiliki kapasitas 11 personel yang terdiri dari dua pilot dan sembilan penumpang serta dilengkapi retractable landing gear guna meningkatkan performa kecepatan.
Bagi TNI AL, platform ini dinilai memiliki fleksibilitas tinggi untuk mendukung berbagai misi khusus seperti pengawasan udara, pemetaan fotogrametri, hingga pengoperasian kamera FLIR untuk kebutuhan pengintaian dan deteksi jarak jauh.
Rangkaian kegiatan selanjutnya dilaksanakan di Leonardo Helicopters dengan menerima paparan mendalam terkait dua platform helikopter modern, yaitu AW149 dan NH90 NFH (NATO Frigate Helicopter).
AW149 merupakan helikopter militer medium multi-peran dengan bobot maksimal 8,6 ton dan mampu mengangkut hingga 16 personel bersenjata lengkap.
Helikopter ini memiliki kemampuan operasional segala cuaca serta konfigurasi fleksibel untuk mendukung misi SAR, evakuasi medis, hingga close air support.
Sementara itu, NH90 NFH dirancang khusus untuk operasi maritim dengan kemampuan anti kapal selam (ASW) melalui sistem dipping sonar SONICS Flash Mk1 dan pemrosesan sonobuoy.
Helikopter tersebut juga mampu membawa torpedo MU90 dan rudal anti-kapal Marte ER sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan laut modern.
Melalui Penandatanganan Kerja Sama Bayraktar Kizilelma
Drone tempur Kizilelma (Baykar)
Republikorp Group dan Baykar kembali memperkuat kemitraan strategis Indonesia–Türkiye melalui penandatanganan perjanjian pengembangan Bayraktar KIZILELMA Unmanned Combat Aircraft (UCAV) pada ajang SAHA 2026 di İstanbul.
Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari Joint Venture Agreement (JVA) yang dimulai sejak 2025 untuk produksi lokal Bayraktar TB3 dan AKINCI di Indonesia. Kini, kemitraan diperluas menuju pembangunan ekosistem industri dirgantara berkelanjutan dan pengembangan UCAV generasi baru.
Melalui kolaborasi antara Baykar dan PT Republik Aero Dirgantara, pengembangan operasional Bayraktar KIZILELMA ditargetkan memperkuat kemampuan UCAV Indonesia mulai 2028. Kerja sama mencakup transfer teknologi, pengembangan SDM, fasilitas MRO, pusat produksi dan integrasi lokal, sertifikasi tenaga ahli, hingga riset teknologi strategis masa depan.
Chairman Republikorp Group, Norman Joesoef, menegaskan, “Bersama Baykar, kami membangun ekosistem aerospace dan unmanned systems yang berkelanjutan, mulai dari produksi, maintenance, pengembangan SDM, hingga riset teknologi masa depan.”
CEO Baykar, Haluk Bayraktar, juga menekankan pentingnya kemitraan ini, “Pengembangan Bayraktar KIZILELMA menjadi tonggak baru dalam hubungan strategis Indonesia dan Türkiye.”
Kerja sama ini menandai transformasi berkelanjutan hubungan Indonesia–Türkiye menjadi kemitraan strategis industri pertahanan yang berorientasi pada transfer teknologi, pembangunan kapasitas nasional, dan inovasi industri pertahanan masa depan.
Pesawat tempur KF-21 Boramae (KAI)
Pesawat tempur pertama buatan Korea Selatan, KF-21, dinilai masih panjang jalannya untuk bersaing secara global melawan produk-produk dari Amerika Serikat, Eropa, dan China.
Di Maret, Korea Aerospace Industries (KAI) resmi memperkenalkan unit produksi pertama KF-21 Boramae, menjadikan Korsel negara kedelapan yang bergabung dengan kelompok elit yang mampu mengembangkan pesawat tempur supersonik canggih. Indonesia juga turut menyumbang pembuatan jet ini.
Peluncuran ini menandai dimulainya produksi massal jet tempur generasi 4,5 tersebut, dengan tahap awal 40 unit Block I untuk Angkatan Udara Korea Selatan pada tahun 2028. Menurut Bence Nemeth, dosen studi pertahanan di King's College London, KF-21 bisa kompetitif untuk ekspor tapi sudah cukup terlambat dan persaingannya ketat.
Nemeth menilai keunggulan Korsel kemungkinan terletak pada biaya, kualitas, kecepatan pengiriman, dan kemauan menawarkan kerja sama industri. Namun pengadaan jet tempur juga terkait politik dan keandalan rantai pasokan di masa perang.
"Karenanya, KF-21 butuh pemasaran agresif dan jaminan keberlanjutan jangka panjang yang kredibel. Versi siluman lebih canggih dari KF-21 dapat bersaing lebih langsung dengan pesawat generasi kelima, tapi itu tetap bergantung pada peningkatan di masa depan, pemasaran, dan hubungan politik Seoul dengan pasar potensial," sebutnya.
Korsel berusaha meningkatkan ekspor KF-21 guna menekan biaya per unit dan berpotensi bersaing dengan pesawat sekelas generasi 4,5 lainnya dari China, AS, dan Eropa. Negara lain di kelompok elit tersebut adalah Rusia, Prancis, Swedia, India, dan Jepang.
Indonesia dilaporkan mempertimbangkan membeli 16 pesawat Block II. Di April Seoul setuju mengirim pesawat purwarupa ke Indonesia. Namun Jakarta sempat meminta pengurangan finansial. Tahun lalu, kedua negara sepakat membagi biaya yang direvisi, menurunkan kontribusi Jakarta dari 1,5 triliun won jadi 600 miliar won. Ini mengalihkan beban finansial ke Seoul dan berpotensi meningkatkan biaya per unit.
Yang Uk, peneliti Centre for Foreign Policy and National Security menyebut sejumlah negara akan tertarik mengoperasikan KF-21 karena pertimbangan efektivitas biaya, tapi kurangnya rekam jejak tempur menjadi batasan.
"Pada dasarnya, kinerjanya belum 100 persen. Pesawat ini harus mencapai Block II terlebih dahulu, dimulai dengan kemampuan serangan darat, agar fungsi-fungsi ini terintegrasi pada tingkat tertentu sebelum dapat dievaluasi sebagai pesawat yang mampu melakukan operasi skala penuh," ujarnya, dikutip detikINET dari SCMP.
Pengembangan KF-21 dinilai belum sepenuhnya selesai dan masih lama sebelum bisa disejajarkan dengan pesawat generasi 4,5 lainnya seperti J-10C buatan China dan Rafale buatan Prancis.
Pertama kali diumumkan tahun 2001 dan resmi diluncurkan sebagai proyek pengembangan di 2015, unit seri pertama KF-21 ini menandai puncak upaya seperempat abad Seoul untuk menghadirkan jet tempur domestik. Jet ini dijadwalkan menggantikan armada F-4 dan F-5 Angkatan Udara Republik Korea.
Pesawat Block I berfokus pada misi superioritas udara, dilengkapi rudal udara ke udara Meteor dan rudal IRIS-T jarak pendek. Pembaruan pada Block II kemungkinan menampilkan kemampuan misi udara ke darat dan udara ke kapal secara penuh, dengan target penyelesaian awal tahun depan.
Block III diproyeksikan memasuki model generasi kelima dengan kemampuan siluman penuh. Versi ini juga berpotensi menambahkan fitur generasi keenam seperti drone pendamping (wingmen) yang terbang di sampingnya. Versi ini dijadwalkan rampung di 2030-an.
(fyk/fay)
⚓️ 🤝 
Kapal frigate Mogami Jepang (ist)
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa pemerintah Jepang menawarkan kapal perang jenis fregat dan kapal selam untuk Indonesia.
“Fregat Mogami dan kapal selam dari Jepang ini memang ada penawaran dari pihak Kemhan (Kementerian Pertahanan) Jepang,” ujar Ali di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (11/5/2026).
Kendati demikian, penawaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut masih dalam dibahas oleh Kementerian Pertahanan RI.
Sementara, TNI Angkatan Laut hanya mengikuti arahan dari Kementerian Pertahanan.
Sebab, TNI AL bertugas sebagai pelaksana operasi, sedangkan proses pengadaan berada di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan.
Kerja sama pertahanan Indonesia-Jepang
Kapal selam oyashio class Jepang, dikabarkan diminati Indonesia (wikipedia)
Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Jepang Koizui Shinjiro telah meneken Defence Cooperation Agreement (DCA) untuk memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara secara komprehensif dan saling menguntungkan, Senin (5/5/2026).
“DCA ini mencakup berbagai bidang, antara lain peningkatan pertukaran personel, pendidikan dan penelitian, latihan bersama, kerja sama keamanan maritim, serta kerja sama dalam penanggulangan bencana,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait kepada Kompas.com, Selasa (5/5/2026).
Rico menyebutkan, DCA juga membuka peluang kerja sama di bidang peralatan dan teknologi pertahanan.
Pengembangannya akan dilakukan bertahap melalui dialog dan kajian teknis, sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara, dengan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.
“Terkait dengan isu alutsista (dalam kerja sama), kedua negara saat ini masih berada pada tahap pembahasan di level Working Group, khususnya dalam kerangka kerja sama teknologi dan peningkatan kapabilitas, termasuk yang mendukung kemampuan maritim,” kata dia.
Oleh karena itu, belum ada kesepakatan spesifik terkait pengadaan tertentu.
Seluruh potensi kerja sama, menurut Rico, tetap mengacu pada amanah konstitusi, kepentingan nasional, serta kontribusi terhadap stabilitas kawasan.
⚓ 💂
KRI REM 331 bersandar di Cebu (PSSS)
TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina, Jumat (8/5).
Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan ada lima pesawat F-16, Hercules dan A400M yang dikerahkan untuk operasi kesiapsiagaan itu.
Lalu ada tiga KRI yang juga dikerahkan yakni Brawijaya, Siliwangi dan RE Martadinata.
Pesawat F16 standby di Manado (Dispenau)
"Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN," kata Rico dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).
Rico mengatakan kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VVIP, serta respons cepat terhadap kondisi darurat.
Ia menjelaskan seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat.
"Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN, karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN," ujar dia.
(yoa/gil)
KRI BPD 322 frigate pertama PAL dan KSOT (Ist)
