Heli AW 101 Dinilai Tepat dan Sesuai Kebutuhan

AW101 dengan logo TNI AU [Rich Pittman] ★

Pembelian Helikopter AgustaWestland AW-101 oleh TNI Angkatan Udara dinilai sudah tepat. Hal itu dikatakan oleh Dewan Penasihat National Air Space and Power Center of Indonesia (NASPCI) Connie Rahakundini.

Menurut dia pembelian Heli AW 101 memang sesuai kebutuhan TNI AU saat ini. "Berdasarkan kebutuhan TNI AU akan heli angkut serta pandangan TNI AU sebagai user (pengguna) yang mengkaji kebutuhan angkut dan operasional, spe-tech dan modernisasi yang dibutuhkan maka TNI AU menyakini bahwa performa dan spesifikasi teknologi AW 101 lebih menunjang kebutuhan TNI saat ini dan kedepan dibanding Cougar," kata Connie Rahakundini di Tjikini Lima, Jalan Cikini 1, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2017).

Connie mengatakan bahwa Heli Super Puma yang saat ini ada sudah tidak sesuai dengan kebutuhan TNI AU. Apalagi, kata dia. Heli Super Puma dibanned tidak boleh terbang di beberapa negara.

"Kalau kita menyerahkan kepada Super Puma ini. Super Puma Cougar di seluruh dunia sedang dibanned nggak boleh terbang. Karena terakhir di Norwegia 13 orang meninggal. Masalah gear box ini sudah menjadi masalah dunia. Sehingga Malaysia, Brunei membanned," ujarnya.

Oleh sebab itulah kemudian KSAU memilih untuk membeli Heli AW 101 buat Inggris-italia. Dia mengatakan keputusan KSAU tersebut harusnya dihargai dan dicermati sebagai bentuk pembangunan Industri pertahanan.

"Sangat dipahami jika TNI AU memutuskan untuk tidak hanya menaruh ketergantungan operasional helikopter hanya pada satu produksi saja," tambahnya.

"Keberanian serta sikap KSAU dalan memilih AW 101 kiranya menjadi suatu yang harus dicermati dan dihargai dalam konteks pembangunan kekuatan industri pertahananan," tutur Connie.

Pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101 sempat menimbulkan polemik. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjanjanto menegaskan pengadaan heli AW 101 tersebut secara prosedur sudah terpenuhi.

"Ya, kalau di dalam perencanaannya itu yang jelas jakstra (kebijakan dan strategi) ada di Kementerian Pertahanan. Sehingga Kepala Staf sudah berkirim surat ke kemenhan untuk proses sampai dengan kontrak. Jadi semuanya sudah dipenuhi administrasinya," kata Hadi Tjanjanto di Auditorium Denma Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (17/2/2017).

  ♞ detik