Personel FPU Segera Dipulangkan dari Sudan

Ilustrasi FPU Indonesia [reinhardjambi] ★

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengungkapkan keprihatinannya atas proses investigasi yang lambat dari PBB terkait tuduhan penyelundupan senjata yang dialami personel FPU (Force Police Unit) asal Indonesia di Darfur.

Berbicara dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Menlu Retno mengingatkan bahwa Indonesia memiliki komitmen sangat tinggi terhadap pasukan perdamaian PBB dan merupakan salah satu kontributor pasukan terbesar. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini tidak seharusnya dialami oleh pasukan Indonesia.

“Pasukan polisi Indonesia harus dapat segera dipulangkan, lebih lagi investigasi awal tidak menunjukan adanya bukti mereka melakukan hal yang dituduhkan,” tegas Menlu Retno pada pertemuan bilateral pertamanya dengan Guterres di Bonn, Jerman, seperti keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu 18 Februari 2017.

Menanggapi hal ini, Guterres mengakui bahwa kontingen FPU Indonesia memiliki reputasi yang sangat baik dan menyampaikan bahwa proses investigasi masih terus dilakukan. Namun demikian, Guterres menyampaikan bahwa kehadiran personel FPU asal Indonesia tidak lagi dibutuhkan di Darfur sehingga mereka bisa kembali ke Indonesia.

Setelah melakukan pertemuan dengan Guterres, Menlu Retno berkomunikasi melalui telepon dengan Menlu Sudan, menyampaikan bahwa PBB telah menyetujui personel FPU asal Indonesia untuk kembali ke tanah air. Ia meminta dukungan Menlu Sudan untuk membantu proses pemulangan FPU asal Indonesia.

“Alhamdulillah, FPU asal Indonesia dapat segera kembali ke Indonesia, dan Sudan akan membantu proses pemulangan polisi kita ke tanah air,” tuturnya.

Terkait isu Palestina, Menlu Retno mengharapkan Guterres dapat memainkan peran aktif dalam mendorong proses perdamaian Palestina-Israel. Pada kesempatan tersebut, Menlu Retno menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap two-state solution serta komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam proses perdamaian.

Selain itu, dibahas pula konflik Rakhine State di mana Guterres menyampaikan apresiasi kepada Menlu RI dan Indonesia atas diplomasi aktif dan pendekatan konstruktif yang dilakukan selama ini untuk masalah Rakhine State.

Mereka berdua sependapat mengenai kompleksnya masalah di Rakhine State. Untuk itu ditekankan penting bagi PBB maupun Indonesia untuk terus melakukan constructive engagement, dengan tetap memberi perhatian terhadap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, namun terus memberi dukungan dan membantu serta bekerjasama dengan Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah.

“Indonesia siap memfasilitasi komunikasi antara masyarakat internasional termasuk PBB dengan Pemerintah Myanmar,” ujar Menlu Retno lagi.

Disampaikan pula oleh mantan duta besar RI di Belanda ini bahwa Indonesia selalu siap memainkan peran aktifnya di PBB dalam isu apapun.

  ♞ Metrotv