Sukhoi SU 30 Mk2 TNI AU [pr1v4t33r] ★
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, menilai inti dari kekuatan udara adalah pengendalian udara, siapa yang bisa mengendalikan wilayah udaranya dan udara musuh, maka dialah yang menjadi pemenang.
Selain itu, kata Panglima TNI kedaulatan negara di udara ditentukan oleh kemampuan udara yang bersangkutan untuk menguasai ruang udara di wilayahnya.
Panglima TNI juga mengatakan bahwa, untuk mengendalikan keamanan permukaan maupun bawah permukaan, perlu di pedomani di Indonesia. Mengapa ? karena kita adalah bukan negara agresor, sehingga kita harus mengendalikan keamanan permukaan maupun bawahnya untuk menghadapi ancaman dari musuh.
Paradigma berfikir kita harus kearah kesitu yaitu bagaimana caranya kita mengendalikan udara wilayah kita sendiri, terutama dari ancaman serangan dari luar.
“Kalau kita bisa mengendalikan semua kekuatan udara yang ada, maka musuh tidak bisa menggunakan kekuatan udaranya secara efektif,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan paparan dihadapan Prajurit TNI AU dan Mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi, diantaranya UNHAN, UI, UP, UNSURYA pada Seminar Nasional Kedirgantaraan di Klub Eksekutif Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, hari Senin (25/4).
Menurut Panglima TNI, setidak-tidaknya begitu musuh boleh masuk tapi tidak bisa keluar, karena pengendali udara syarat keberhasilan operasi-operasi militer, baik defensif maupun ofensif.
“Perkembangan sekarang itu yang jadi dominan, maka pertumbuhan TNI Angkatan Udara harus berhadap-hadapan dengan variabel yang terus meluas dan seiring dengan dinamika yang selalu berubah-ubah untuk lebih maju lagi,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan tentang kebijakan Presiden RI Joko Widodo pada 20 Oktober 2014, tepatnya pas dirinya dilantik menjadi Panglima TNI. Pada saat itu, Presiden mengatakan, kembalikan Indonesia sebagai Negara Maritim dan jadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ini adalah peluang untuk membangun Angkatan Udara sesuai dengan Undang-Undang. Kebijakan Presiden tersebut bagaimana bisa dilaksanakan tanpa pengawalan Angkatan Udara, yang saya sampaikan tadi.
"Oleh karena itu, keamanan wilayah maritim harus dianalisis dari sudut pandang keamanan wilayah udara bukan hanya laut, karena siapa yang mengendalikan wilayah udara dialah yang menjadi pemenang,” kata dia.
“Kebijakan presiden tentang Poros Maritim Dunia dan kita jangan lagi memunggungi laut. Kondisi geografi kita yang luas dan sebagian besar laut ini akan terbuka untuk dunia internasional, maka kita harus mengamankan semua itu dan tiada lain kita harus memiliki keunggulan di udara,” dia menambahkan. (PR)
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, menilai inti dari kekuatan udara adalah pengendalian udara, siapa yang bisa mengendalikan wilayah udaranya dan udara musuh, maka dialah yang menjadi pemenang.
Selain itu, kata Panglima TNI kedaulatan negara di udara ditentukan oleh kemampuan udara yang bersangkutan untuk menguasai ruang udara di wilayahnya.
Panglima TNI juga mengatakan bahwa, untuk mengendalikan keamanan permukaan maupun bawah permukaan, perlu di pedomani di Indonesia. Mengapa ? karena kita adalah bukan negara agresor, sehingga kita harus mengendalikan keamanan permukaan maupun bawahnya untuk menghadapi ancaman dari musuh.
Paradigma berfikir kita harus kearah kesitu yaitu bagaimana caranya kita mengendalikan udara wilayah kita sendiri, terutama dari ancaman serangan dari luar.
“Kalau kita bisa mengendalikan semua kekuatan udara yang ada, maka musuh tidak bisa menggunakan kekuatan udaranya secara efektif,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan paparan dihadapan Prajurit TNI AU dan Mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi, diantaranya UNHAN, UI, UP, UNSURYA pada Seminar Nasional Kedirgantaraan di Klub Eksekutif Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, hari Senin (25/4).
Menurut Panglima TNI, setidak-tidaknya begitu musuh boleh masuk tapi tidak bisa keluar, karena pengendali udara syarat keberhasilan operasi-operasi militer, baik defensif maupun ofensif.
“Perkembangan sekarang itu yang jadi dominan, maka pertumbuhan TNI Angkatan Udara harus berhadap-hadapan dengan variabel yang terus meluas dan seiring dengan dinamika yang selalu berubah-ubah untuk lebih maju lagi,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan tentang kebijakan Presiden RI Joko Widodo pada 20 Oktober 2014, tepatnya pas dirinya dilantik menjadi Panglima TNI. Pada saat itu, Presiden mengatakan, kembalikan Indonesia sebagai Negara Maritim dan jadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ini adalah peluang untuk membangun Angkatan Udara sesuai dengan Undang-Undang. Kebijakan Presiden tersebut bagaimana bisa dilaksanakan tanpa pengawalan Angkatan Udara, yang saya sampaikan tadi.
"Oleh karena itu, keamanan wilayah maritim harus dianalisis dari sudut pandang keamanan wilayah udara bukan hanya laut, karena siapa yang mengendalikan wilayah udara dialah yang menjadi pemenang,” kata dia.
“Kebijakan presiden tentang Poros Maritim Dunia dan kita jangan lagi memunggungi laut. Kondisi geografi kita yang luas dan sebagian besar laut ini akan terbuka untuk dunia internasional, maka kita harus mengamankan semua itu dan tiada lain kita harus memiliki keunggulan di udara,” dia menambahkan. (PR)
♞ Satu Harapan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.