Senin, 12 April 2021

[Teror] TPNPB Tembak Mati 2 Guru

Diklaim sebagai mata-mata TNI-Polrihttps://ewr1.vultrobjects.com/suarapapuaweb/2020/03/Lekagak-Telenggen-Komandan-Operasi-Umum-TPNPB-1-696x522.jpgLekagak Telenggen membenarkan bahwa pihaknya telah menembak mati dua orang guru di distrik Beoga. [suara papua]

Laurenzus Kadepa, Anggota DPR Papua menegaskan agar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) harus buktikan kalau guru di Beoga, Puncak Papua.

Hal ini ditegaskan Kadepa karena TPNPB mengumumkan kepada publik bahwa telah menembak mati dua guru di Beoga. TPNPB klaim, penembakan terhadap kedua guru tersebut dikarenakan mereka juga bekerja sebagai mata-mata TNI-Polri.

“Kalau mereka dua ditembak karna ada Pistol dan baju aparat, tudingan ini harus ada bukti, tidak hanya spekulasi yang bisa mengancam keamanan seluruh pekerja kemanusiaan yang ada di Papua dan Puncak pada khususnya,” beber Kadepa pada Minggu (11/4/2021).

Dia menjelaskan, pada tahun 2018 Egianus Kogoya dan kelompoknya dari TPNPB wilayah Nduga membantai karyawan PT. Istaka Karya yang saat itu membangun Jembatan. Menyikapi peristiwa itu Presiden Jokowi mengeluarkan Intruksi kepada aparat negara untuk mengejar dan menangkap pelaku dan diproses hukum.

Sejak itu militer non organik mulai dikirim ke kabupaten Nduga. Kemudian dikirim lagi ke Kabupaten Mimika. Pengiriman militer ke Mimika demi pengamanan aset vital Freeport. Dikirim lagi ke kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak Papua, Yahukimo dan Pegunungan Bintang.

“Kebijakan negara yang tidak melihat dampak terhadap warga sipil ini telah mengakibatkan ancaman serius bagi kehidupan warga sipil, guru, pihak medis, tokoh gereja juga pekerja kemanusiaan lainnya,” katanya.

Demi kemanusiaan, Kadepa meminta Presiden Jokowi agar segera membatalkan dan mencabut Intruksi Presiden dan batalkan kebijakan pendekatan keamanan dengan kebijakan yang lebih bermartabat untuk menyelesaikan konflik Papua yang berkepanjangan ini.

Kadepa juga meminta pemerintah daerah Puncak Papua agar memberikan rasa aman kepada para guru, medis dan pekerja kemanusiaan lainnya yang ada di sana, karena mereka datang untuk membantu pemerintah mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan.

“Saya turut berduka atas Guru di Beoga Puncak Papua yang ditembak, dan semua korban baik yang di Nduga, Mimika, Intan Jaya dan Puncak Papua, juga daerah lain di Papua,” pungkasnya.


  Klaim TPNPB 
https://ewr1.vultrobjects.com/suarapapuaweb/2021/04/photo6305116019387116296-696x778.jpg[suara papua]

Lekagak Telenggen membenarkan bahwa pihaknya telah menembak mati dua orang guru di distrik Beoga. Meski mengakui perbuatan tersebut, dia mengklaim bahwa korbannya adalah anggota TNI yang menyamar sebagai guru.

Pernyataan ini disampaikan Lekagak kepada suarapapua.com melalui laporan tertulisnya yang diterima pada Sabtu (10/4/2021). Telenggen menjelaskan, TPNPB Kodap VIII Kemabu Intan Jaya telah menembak mati dua orang yang pihaknya klaim sebagai anggota TNI.

“Yang dapat tembak seorang guru. Tanggal 8 april 2021 jam 09:35 kami TPNPB yang tembak. Dia seorang guru dan juga tentara. Itu kami pastikan setelah kami dapat dia punya pakean. Dia dari kesatuan dari 757 pangkatnya balok dua maka kami tembak. Dia menyamar jadi guru,” ungkap Lekagak.

Selanjutnya, kata Telenggen, sebelumnya pada 9 April kemarin, penembakan berlanjut dengan melakukan serangan ke pos polisi jam 03 sore.

“Kami TPNPB serang Pos Polisi. Dua anggota polisi dapat tembak,” katanya.

Lekagak sebagai Komandan Operasi Umum TPNPB di Seluruh tanah Papua meminta kepada Indonesia untuk tidak kejar masyarakat sipil tetapi kejar TPNPB. Dia juga meminta agar TNI-Polri tidak menembak masyarakat.

“Kami yang tembak mati. Jadi kalau mau perang itu lawan kami. Jangan kejar masyarakat. Kami bertanggungjawab terhadap penembakan itu. Kami lakukan penembakan karena kami dapat laporan dari PIS dan bukti seperti pakaiannya korban,” pinta Telenggen.

Lekagak menambahkan, pihaknya tidak akan membiarkan siapa pun, orang papua dan non papua yang menyamar sebagai tukang ojek, guru, tukang bagunan dan jadi informan untuk TNI-Polri.

“Di setiap kota konflik seperti di Intan Jaya, Ilaga, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang dan dimana saja, tukang ojek, tukang sengsor, tukang bangunan dan guru itu semua mata-mata-TNI-polri. Maka harus hati-hati karena intelijen TPNPB sedang pantau semua,” tegasnya.

  Polisi Membantah 

Kepala Humas Satgas Nemangkawi, AKBP Iqbal Alqudussy mempertanyakan dasar fitnah yang disematkan TPNPB kepada kedua korban yang ditembak mati di distrik Beoga, Puncak Papua pada 8 dan 9 APril 2021 lalu. Kedua guru tersebut adalah Oktavianus Rayo (Guru SD Julukoma, Distrik Beoga) dan Pak Guru Yonatan Renden (Guru SMPN1 Beoga).

Iqbal mempertanyakan pernyataan TPNPB karena setelah penembakan, mereka [TPNPB] menyatakan kedua guru tersebut adalah intel, mata-mata aparat.

“Buktinya apa Bapa Oktavianus dan Bapa Yonatan intel? Itu semua hanya alasan klasik mereka untuk menggiring opini publik supaya aksi teror mereka dimaklumi,” ucap Iqbal, Sabtu (10/4/2021) seperti dikutip media ini dari tribunnews.com.

 ♖ Suara Papua  

Minggu, 11 April 2021

[Foto] Operasi Amfibi Marinir

Pasukan Marinir Rebut DabosingkepUntuk menyiapkan pendaratan, pasukan marinir mengawali rangkaian latihan operasi Amfibi, Batalyon Intai Amfibi (Yontaifib) 1 Marinir melaksanakan Terjun Tempur (Junpur) untuk melaksanakan infiltrasi udara berlokasi di Air Merah Dabo Singkep, Kepulauan Riau.

Sesuai skenario latihan, prajurit Intai Amfibi Marinir melaksanakan infiltrasi udara dengan combat free fall, melaksanakan tugasnya sebagai mata dan telinga pertama unsur-unsur Komando Tugas Gabungan Amfibi (Kogasgabfib), selain mengamankan dan menyiapkan area pendaratan, tim pasukan khusus ini juga bertugas menyelidiki sasaran-sasaran strategis musuh yang nantinya akan dihancurkan unsur-unsur Pasrat Marinir dalam serbuan amfibi. Sedangkan peterjun gabungan bertugas menyiapkan Dropping Zone untuk penerjunan pasukan Lintas Udara TNI.
  l
 
Prajurit Intai Amfibi melaksanakan infiltrasi udara dengan combat free fall melaksanakan tugasnya sebagai mata dan telinga pertama unsur-unsur Komando Tugas Gabungan Amfibi (Kogasgabfib).    Setelah dinyatakan aman, pasukan pendarat marinir, satu persatu keluar dari mulut rampa Kapal Perang untuk melaksanakan pendaratan Amfibi di pantai Todak Dabo Singkep;     BMP3F Marinir  mengamankan titik pendaratan.     Satuan pasukan pendarat lainnya memasuki pantai.    Pasukan arteleri medan marinir melakukan aksi penembakan setelah mendarat di pantai, memukul mundur musuh di wilayah yang direbut.     Pasukan marinir mendarat mengamankan pantai dan sekitarnya.  ♖ Garuda Militer  

Latopratmin Melibatkan KPLP dan Bea Cukai

Sebagai Komponen Cadangan Matra LautPada Latihan Latopsratmin 2021, didukung pula oleh unsur KN Alugoro (KPLP) Kapal patroli 28 M, BC-8004, BC-8006 (Bea Cukai) yang dilibatkan sebagai Komponen Cadangan Matra Laut guna mendukung Operasi Militer Untuk Perang (OMP).

Serial latihan evakuasi medis bekerja sama dengan Kapal KPLP.
 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiniZUbYztbXf07Wx09SgmBrGD5_HzlH91XXzj8P1Hu3Q-NvlmSiGzYrcSK3ZebmPOmJQj3xEPeFGrzskBlUtouBe3MtuoAFNO-NshxptmCYOtVWbUoBRBNivzAxz3RF8Ckzc0QNYe9fM39/s700/HU_4206_Evakuasi+Korban_diatas_KN_Alugoro.jpg

Helikopter Skuadron Udara 400 HU 4206 Melakukan evakuasi korban diatas kapal KPLP, KN Alugoro. Proses evakuasi terbilang sangat dramatis karena harus dilakukan di tengah laut serta kapal yang terus bergerak maju.

Pilot dari Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) ini pun berhasil mengevakuasi korban ke atas Helikopter.

Korban lantas mendapat penanganan sementara sembari di bawa menuju KRI Teluk Bintuni-520. [tribunnews]
 
Melihat Formasi Sailing Pass Latopsratmin 2021 di Perairan Dabo Singkepl
 
Kapal patroli Bea Cukai dan KPLP mendukung latihan Latopsratmin 2021. [tribunnews]
l
 
 
Dalam formasi perlindungan kapal sebagai satgas pelindung dipercayakan KRI Halasan 630. [antara]

  ☆ Garuda Militer  

Mengurai Sengkarut Program KFX/IFX antara Korsel & Indonesia

✈️ https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAM3XLCHRibK0ri1GKHsdPv55lhThoJ6O3uUwNhyomV-vVRegkaVnIPN4pjSiqqWlWKgYFMwdQLYifH9MxHxe03rg6szuGjfCiHQUNBJ0w4KxXm78han5es0Bjt2zmKl2eGhgt9dTqShgk/w320-h180/KF-21_Boramae_%2528%25EB%25B3%25B4%25EB%259D%25BC%25EB%25A7%25A4_Hawk_Elang%2529_KAI%2529_8564_n.jpgPeluncuran protipe jet tempur Korea Indonesia KF-21 Boramae (KAI)

Program pengembangan pesawat tempur KFX/IFX dimulai di era Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dilanjutkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai program nasional. Presiden Yudhoyono memutuskan Indonesia bermitra dengan Korea Selatan untuk pengembangan pesawat tempur generasi 4.5 yang dikenal sebagai KFX. Kerja sama demikian sangat masuk akal karena program itu memerlukan biaya yang sangat besar, sementara pasarnya sangat tersegmentasi dan penuh persaingan ketat.

Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro dan Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia Cho Tai-young menandatangani joint engineering and development agreement KFX/IFX pada Oktober 2014 di Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Korsel menanggung 60% pembiayaan, 20% menjadi beban Korea Aerospace Industries (KAI), sedangkan Indonesia membiayai sisanya, yaitu 20%. Sesuai dengan perjanjian pada November 2015 antara pemerintah Indonesia dan KAI, dari KRW 8,8 triliun (US$ 7,9 milyar) total nilai program KFX/IFX, Indonesia sepakat menanggung KRW 1,7 triliun (US$ 1,5 miliar).

Cost Sharing Agreement (CSA) ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan KAI pada Januari 2016, begitu pula Work Assignment Agreement (WAA) yang ditandatangani oleh KAI dan PT Dirgantara Indonesia. WAA memuat tentang scope (lingkup) keterlibatan PTDI pada program KFX/IFX, termasuk desain, pengembangan purwarupa, manufaktur komponen, testing dan sertifikasi. Sesuai dengan WAA, Indonesia memiliki akses pada technical data, spesifikasi, dan performance information.

Program KFX/IFX mulai mengalami kemacetan dari sisi Indonesia sejak 2017 dalam hal pembayaran kewajiban. Sesuai CSA, pembayaran rutin program KFX/IFX dilakukan dua kali setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober. Hingga Juli 2019, Indonesia telah membayar KRW 227,2 miliar dari total kewajiban KRW 1,7 triliun dan pada Oktober 2020 masih menunggak KRW 600 miliar. Muncul juga keluhan para insinyur PTDI yang dikirimkan ke pabrik KAI di Sacheon karena mereka tidak mendapatkan akses yang luas, termasuk pada teknologi sensitif yang diadopsi KFX/IFX.

Apa akar masalah sehingga terlihat Indonesia kurang berkomitmen dalam program KFX/IFX? Mengapa para insinyur PT Dirgantara Indonesia hanya mempunyai akses teknologi yang terbatas dalam penugasan di Korea Selatan? Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut dapat dibagi ke dalam aspek politik, manajemen dan engineering di mana ketiganya saling berpotongan.

 Indonesia akan terus berpartisipasi 
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA117L6y4APWCGxF4GmVKN7kMfdkJlCnqZo5naz8kksloXE3dcMUABwJ_DnpK44L7Iavoa-TMKdvnzsfqiQk8p4SEOK8Ja_47htK_ulnOIF9nTHf-nVNSeXS9gP7yzzr4ab_9qwgae7dqD/w320-h180/KF21_RKAF.png Program unggulan pemerintahan saat ini adalah pembangunan infrastruktur dan bukan program KFX/IFX. Sehingga prioritas pendanaan KFX/IFX tidak menempati skala tertinggi. Keputusan Jokowi melanjutkan program KFX/IFX merupakan modal dasar untuk alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berkesinambungan. Namun, alokasi dana memerlukan justifikasi yang kuat. Justifikasi itu terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam manajemen program KFX/IFX.

Bagaimana peran Program Management Office (PMO) KFX/IFX pada Kemhan RI? PMO bertugas mengelola program sesuai dengan timeline, baik dari sisi pendanaan, kontrak, sumber daya manusia (SDM), dan engineering serta supervisi dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul. Dalam hal pendanaan, PMO harus melaporkan kebutuhan dana berikut justifikasinya agar program dapat berjalan tepat waktu kepada Kementerian Keuangan melalui dengan hierarki yang berlaku. Begitu pula dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan atas program itu.

Apakah tidak lancarnya pendanaan karena PMO tidak dapat meyakinkan Kemenkeu tentang target dan pencapaian program KFX/IFX dengan parameter-parameter yang jelas dan terukur? Bagaimana relasi dan komunikasi antara PMO dengan Kemenkeu selama ini? Bagaimana pula kualitas SDM yang mengisi PMO yang secara teoritis memerlukan berbagai macam keahlian baik dari ilmu eksakta maupun non eksakta.

Program KFX Korea Selatan terkait dengan Amerika Serikat (AS) karena Lockheed Martin memberikan program offset pembelian F-35 oleh Korsel. Termasuk di dalamnya 5.300 halaman technical documents and reports, namun tidak mencakup teknologi AESA, targeting pod, infrared search-and-track systems dan radio-frequency jammers.

Korsel tidak dapat memberikan akses terhadap teknologi KFX kepada Indonesia karena Jakarta tidak mempunyai perjanjian khusus tentang akses teknologi sensitif dengan Washington DC. Isu akses teknologi asal Negeri Paman Sam tidak dapat diserahkan kepada jalur diplomasi normal seperti Kemhan RI dan/atau Kemlu RI untuk menyelesaikannya. Pemerintah semestinya membentuk tim khusus untuk berunding dengan AS apabila PMO KFX/IFX gagal mengatasi permasalahan itu.

Pada era B.J. Habibie sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), pemerintah mengembangkan peta jalan untuk manufaktur pesawat angkut komersial dan militer bagi PT IPTN sehingga kemampuan engineering dibangun untuk hal tersebut. Setelah masa itu lewat, Indonesia tidak pernah mengembangkan peta jalan untuk pesawat tempur. Namun, PT IPTN yang telah bersalin nama menjadi PTDI oleh pemerintah diharuskan terlibat dalam program KFX/IFX, padahal kemampuan engineering dalam mengimplementasikan program itu patut dipertanyakan.

Korsel baru saja melakukan roll out KFX yang merupakan salah satu tonggak penting dalam program itu dan dihadiri oleh pejabat senior pertahanan Indonesia, termasuk Menteri Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo.

Indonesia akan terus berpartisipasi dalam program ini karena secara total telah mengeluarkan antara US$ 300 juta hingga US$ 500 juta, selain alasan menjaga posisi Korsel adalah satu satu investor asing terbesar di Indonesia. Satu hal yang pasti, penguasaan teknologi tinggi memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan hasilnya tidak dapat dipetik dalam lima tahun atau 10 tahun.(Alman Helvas Ali)*

*) Alman Helvas Ali adalah konsultan defense industry and market pada PT Semar Sentinel.

 ✈️ CNBC 

[Dunia] AS Kirim Kapal Perang ke ZEE India

Tanpa Izin USS John Paul Jones di teluk persia​ [wikimedia] ☆

A
ngkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya sengaja menahan diri untuk tidak meminta persetujuan India untuk patroli 'kebebasan navigasi' di dekat kepulauan Lakshadweep minggu ini. Hal itu dilakukan untuk menantang klaim maritim New Delhi yang bertentangan bertentangan dengan hukum internasional.

Dalam sebuah pernyataan, Armada ke-7 AS menyatakan, USS John Paul Jones menegaskan hak navigasi dan kebebasan sekitar 240 km barat Kepulauan Lakshadweep, yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) India, tanpa meminta persetujuan sebelumnya dari India. Menurutnya hal itu konsisten dengan hukum internasional.

USS John Paul Jones adalah sebuah kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke.

"Misinya di Laut Arab menjunjung tinggi hak, kebebasan, dan penggunaan yang sah atas laut yang diakui dalam hukum internasional dengan menantang klaim maritim India yang berlebihan," tambah pernyataan itu seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (10/4/2021).

Angkatan Laut AS mengatakan sangat menyadari bahwa New Delhi memerlukan persetujuan sebelumnya untuk latihan atau manuver militer di ZEE dan landas kontinennya, tetapi bersikeras bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum.

India percaya memiliki hak untuk menuntut izin tersebut sejalan dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) yang telah ditandatangani pada tahun 1995. Namun, AS yang tidak pernah menandatangani konvensi tersebut, dan saat ini menantang apa yang dianggapnya klaim maritim yang berlebihan oleh lebih dari selusin negara.

Kapal perang AS secara teratur melakukan patroli kebebasan navigasi di Laut China Selatan untuk menggugat klaim teritorial Beijing di daerah tersebut, tetapi kemunculan mereka di ZEE India kurang diharapkan. Washington telah berupaya menjadikan New Delhi sebagai sekutu dalam melawan pengaruh China di Indo-Pasifik. Hanya bulan lalu, Menteri Pertahanan AS Lloyd James Austin melakukan kunjungan dua hari ke India, dengan kedua negara setuju untuk lebih meningkatkan kerja sama militer mereka.

Pernyataan Angkatan Laut AS juga datang pada hari terakhir latihan internasional di Samudra Hindia timur, di mana kapal perang Amerika dan India berpartisipasi bersama dengan kapal perang Jepang dan Prancis.

Belum ada reaksi resmi terhadap patroli AS yang tidak disetujui dari pemerintah di New Delhi, tetapi surat kabar India menggambarkannya sebagai langkah "provokatif" yang membuat "mengangkat alis" di negara itu.

Mantan kepala angkatan laut India, Arun Prakash, mengungkapkan kebingungannya di Twitter, menulis bahwa fakta bahwa misi AS melanggar undang-undang India cukup buruk.

Prakash juga menunjukkan bahwa pesan Armada ke-7 ke India tetap tidak jelas baginya. Ia pun menyerukan Angkatan Laut AS untuk memastikan sistem IFF (Identification Friend or Foe) diaktifkan dengan benar.(ian)

  ♖ sindonews  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...