Pesawat Tempur Hawk 100/200 Gelar Latihan

PONTIANAK (Pos Kota) – Setiap pagi mulai tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus 2012, masyarakat Kalbar serta kota Pontianak dan sekitarnya mungkin bertanya-tanya tentang apa yang mereka lihat di atas langit. Karena tampak satu pesawat berukuran besar diikuti dua pesawat berukuran kecil beriring-iringan membentuk lintasan elips, berulang kali, dan seolah-olah pesawat yang berukuran besar dikeroyok karena pesawat yang berukuran kecil datang silih berganti.

Dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 BT dari Skadron Udara 32 Lanud Abdurrahman Saleh. Secara bergantian para penerbang Skadron Udara 1 yang mengawaki pesawat tempur Hawk 100/200 secara bergantian melaksanakan AAR diatas ketinggian 10.000 feet.

“Latihan Air Refueling ini tentunya latihan yang sangat penting sekali untuk meningkatkan profesional dan skill bagi seorang penerbang pesawat tempur.    Karena latihan ini diperlukan bila seorang penerbang sedang melaksanakan pertempuran di udara atau akan menyerang ke sasaran musuh yang letaknya cukup jauh dari home base.   Dan apabila pesawat tempur tersebut memerlukan pengisian fuel (bahan bakar) maka tidak perlu pulang ke home basenya namun dapat mengisi bahan bakar di udara (air refueling),” jelas Danskadron Udara 1 Letkol Pnb Radar Soeharsono.

Lebih lanjut Danskadron menjelaskan bahwa “latihan ini rutin dilaksanakan setiap tahun dan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seluruh penerbang tempur pesawat Hawk 100/200”. Dan pada pelaksanaan latihan ini seluruh penerbang Hawk 100/200 diprogramkan untuk melaksanakan secara “wet” maupun “dry” (wet berarti langsung mengalirkan fuel tambahan dari tanker ke pesawat Hawk 200 sedangkan dry berarti simulasi memasukkan AAR Probe ke Hose dari pesawat tanker tanpa mengalirkan fuel).

Penguasaan teknik AAR mutlak harus dikuasai oleh penerbang, karena dibutuhkan ketepatan, ketelitian, kecakapan seorang penerbang dan tentunya mempunyai jam terbang yang memadai.

Plh. Kepala Penerangan Lanud Supadio
Lettu Sus Suprih Adryanto

(Poskota)

Proses Pengadaan Kapal PKR Sudah Sesuai Prosedur

Jakarta, DMC – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan seluruh proses pengadaan 1 Unit Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 sudah sesuai prosedur dan terhindar dari unsur korupsi. Ketegasan ini disampaikan Kemhan untuk menanggapi berita dan informasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan pengadaan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 yang terindikasi korupsi.

Sebelumnya salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempermasalahkan beberapa hal yang terkait dengan pengadaan Kapal PKR dari Belanda. Salah satunya terdapat intervensi pemerintah kepada TNI AL agar membeli kapal tersebut, Kepala Staf TNI AL Laksmana Soeparmo, tersirat adanya penolakan terhadap rencana pembelian kapal perang dari Belanda itu dan permasalahan perbandingan pengadaan Kapal KPR dari Italia yang lebih dapat mengefisiensikan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengadaan Kapal PKR dari Belanda kecil kemungkinan terjadinya korupsi karena pengadaan PKR sudah melalui proses yang panjang (hampir 2 tahun), dari mulai tahap perencanaan tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan ditandatangani kontrak pada tanggal 5 Juni 2012. Kontrak pengadaan PKR dengan skema joint production antara PT PAL Indonesia dan DSNS Belanda ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI Ediwan Prabowo dengan Direktur Naval Sale of Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Evert Van den Broek, di Kantor Kemhan di Jakarta.

Selama proses pengadaan Kapal PKR telah dibentuk Tim Manajemen Proyek Kerjasama Pembangunan dari TNI AL yang bertugas menunjang keberhasilan proyek khususnya dalam Transfer of Technology (ToT) dan pemberdayaan Industri Pertahanan (PT. PAL Indonesia) dan lokal Konten. Hal ini sudah sangat jelas menegaskan tidak adanya pemaksaan Pemerintah kepada TNI AL dan adanya penolakan dari Kasal.

Terkait pengadaan Kapal PKR milik Italia, penawaran ToT yang ditawarkan untuk membangun Kapal secara keseluruhan di PT. PAL, bukan menjadi penentu kemenangan proses pengadaan ini. Dukungan logistic terpadu, sistem pemeliharaan dan komunaliti dengan kapal yang telah dimiliki TNI AL juga menjadi pertimbangan yang digunakan.

Bila dibandingkan dengan pengadaan Kapal PKR dari Belanda tersebut sangatlah banyak terdapat kelebihan, diantaranya mencakup penyediaan Program Transfer of Technology kepada Industri dalam negeri dalam hal ini PT. PAL untuk pemahaman filosofi desain dan pembangunan konstruksi Kapal. Terdapat perolehan Hak yang menguntungkan, yakni pihak Belanda dapat memberikan lisensi untuk memproduksi dan hak untuk mengekspor setiap kapal PKR yang dibangun di Indonesia. Disamping itu tanpa adanya biaya royalti, Pemerintah Indonesia mempunyai hak untuk memberikan lisensi untuk produksi dan hak untuk mengeskpor kepada industri Nasional Indonesia. Mengenai program training yang disediakan pihak Damen Schelde Naval Shipbuilding Belanda meliputi Familiarization, pengoperasian Kapal dan pemeliharaan tingkat organik untuk Anak Buah Kapal (ABK) termasuk pemeliharaan tingkat menengah untuk ABK ini serta pemeliharaan tingkat depo untuk Base Maintenance Team (BMT)

Pada kesempatan ini, dapat diberikan gambaran tentang Nilai ToT yang diberikan pihak DSNS (Damen) kepada PT. PAL Indonesia (Persero) adalah sebesar 7 Juta Euro. Besarnya nilai ToT diperoleh berdasarkan hasil negosiasi Kemhan dengan DSNS yang mempertimbangkan beberapa hal.

Diantaranya adalah berdasarkan standar biaya yang diterapkan di Eropa Timur, dan prioritas pencapaian sasaran penggunaan alokasi anggaran untuk 1 unit kapal PKR yang telah disetujui oleh user/TNI AL. Sehingga ToT merupakan prioritas namun tetap menjadi bahan pertimbangan yang harus diwadahi di dalam setiap pengadaan alutsista. Nilai ToT yang diberikan kepada PT. PAL Indonesia (Persero) untuk biaya pembayaran dalam rangka penggunaan personel dan fasilitas PT. PAL. Indonesia (Persero), sedangkan bahan dan raw materiil untuk pembangunan kapal ini didukung langsung oleh DSNS.

Adapun rincian penggunaan dari nilai ToT yang diberikan ini adalah untuk biaya pembangunan empat bagian/modul kapal sebesar 5,5 juta Euro dan untuk pelatihan personel PT. PAL Indonesia (Persero) di Vlissingen, Netherland dan di Surabaya, Indonesia sebesar 1, 5 Juta Euro. Total dari nilai ToT sebesar 7 Juta Euro belum termasuk Intellectual Property, materi ajar dan Tuition fee yang jika di hitung maka nilainya akan melebihi 7Juta Euro

Kapal PKR 10514 ini dilengkapi dengan main engine 2xdiesel engine, 2xE Drive (CODOE). Diesel Generator 4x715 kw, dan 2x435 kw, dan Gear Box CODOE, heavy duty. Combat System, yaitu persenjataan antiserangan udara, antiserangan kapal selam, dan antiserangan kapal atas air. Data teknis platform, yaitu LOA 105 meter, lebar 14 meter, draft 3,7 meter, displacement 2.335 ton, speed max/cruise/economic 28/18/14 knot, range at 14/18 knot 5.000 NM, edurance 20 hari, sea keepinh upto sea state 5, crews 120 orang, helli pad 10 ton. Harga kapal PKR 10514 per unitnya sebesar 220 juta dolar Amerika dengan waktu penyelesaiannya selama 49 bulan. (MAW/SR).

(DMC)

Jelang Sahur, F-16 TNI AU Terbang di Langit Yogya

SLEMAN - Beberapa hari ini, menjelang sahur, terdengar suara mesin pesawat yang mengudara di wilayah Provinsi DIY, terutama wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Dan pada Kamis (9/8/2012), pukul 03.15 WIB nanti, suara tersebut dipastikan akan terdengar lagi.

Ditulis di akun twitter TNI Angkatan Udara (AU), @_TNIAU, pesawat F-16 Fighting Falcon akan diterbangkan sekitar pukul 03.15 WIB, untuk melakukan Night Intercept Exercise guna menjaga kemampuan tempur penerbang. Masyarakat diharap maklum terkait hal ini.

"Airmen di Jogja, nyuwun sewu utk membangunkan sahur besok subuh sktr 03.15 WIB pake F-16 lagi. Rencana latihan besok adalah Instrument Landing System Exercise menggunakan afterburner," demikian tweet line (TL) di akun tersebut, Rabu (8/8/2012) malam.

Latihan terbang dinihari ini merupakan cara TNI AU dalam menyiasati kondisi fisik para penerbang. Sebab, sesuai prosedur, mereka tidak diperbolehkan menerbangkan pesawat tempur saat puasa.

"Mohon utk tdk kaget di sepanjang rute landing runway 09 Adisutjipto, yakni Monjali, Kridosono, Mandala Krida," bunyi TL yang juga terdapat di akun @_TNIAU.

(TRIBUNJOGJA.COM)

Rapat Kabinet di Mabes TNI Bahas Pengadaan Alutsista

Jakarta - Safari Ramadan rapat kabinet hari ini berlangsung di Markas Besar TNI. Hal yang menjadi bahasan adalah soal pertahanan negara termasuk pengadaan alat utama sistem persenjataan TNI.

"Agenda pembahasan program strategis di bidang pertahanan dan pengadaan alutsista TNI," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, Kamis (9/8/2012).

Menurut jadwal, rapat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, dimulai pada pukul 13.30 WIB dan diikuti petinggi TNI AU, AD, AL. Berbeda dengan sebelumnya, usai rapat akan dilanjutkan dengan sesi berbuka puasa bersama dengan jajaran TNI.

Presiden SBY semenjak periode pertama pemerintahannya, terus menggiatkan peningkatan postur dan kemampuan TNI-Polri. Baik dengan perbaikan pendapatan, menata sistem kepangkatan, reformasi internal dan peremajaan alutsista.

Untuk membiayai itu semua, maka anggaran pertahanan RI di dalam APBN dari tahun ke tahan adalah salah satu yang terbesar. Maklum saja sejak bergulirnya reformasi, faktor pertahanan seolah bukan prioritas sehingga peralatan yang TNI miliki sampai jauh tertinggal dibanding angkatan bersenjata di negara tetangga.

"Indonesia tidak ingin memacu perlombaan senjata di kawasan, tapi memenuhi kebutuhan buat mempertahankan kedaulatan bangsa," kata Presiden SBY pada peringatan HUT TNI tahun lalu.

Kebijakan RI untuk pengadaan alutsista mengutamakan produk industri strategis dalam negeri. Hanya untuk alutsista yang belum dapat dibuat dari dalam negeri, maka akan dibeli dari luar negeri.

Pengadaan dari luar negeri ini juga sebisanya melibatkan industri strategi dalam negeri agar terjadi alih teknologi. Di samping itu tidak diikuti aneka persyaratan politik seperti masa lalu.

Di dalam pengadaan alutsista dari luar negeri, ada isu yang sempat jadi polemik. Di antaranya adalah hibah pesawat tempur F-16 dari AS, pesawat angkut Hercules C-130 dari Australia dan rencana pembelian kapal perang sergap dari Brunei serta tank berat Leopard dari Jerman.

Sesuai dengan agendanya, rapat juga dihadiri para menteri yang ada kaitan dengan pertahanan dan pengadaan alutsista. Seperti dari jajaran Polhukam, Mendikbud M. Nuh, Kepala Bappenas Armida dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

(Detik)

Indonesia bisa mandiri dalam komponen alat perang

Komodo (Foto Audryliahepburn)

Bandung: Peluang penggunaan material dalam negeri sebagai komponen arsenal militer Indonesia jadi satu topik menarik dalam fokus grup diskusi 'Pengembangan Kapal Perang, Radar dan Roket', yang digelar di PT Pindad (Persero), di Bandung, Rabu (8/8).

"Cukup banyak material berasal dari sumber daya alam kita, salah satunya material untuk anti radar," kata Ketua Konsorsium Pengembangan Kapal Perang dari ITS, Dr Mochamad Zainuri. Sejumlah industri penunjang pengembangan produk alat perang, kata Zainuri, bisa dioptimalisasi produksinya sehingga bisa memenuhi kriteria dan standar material untuk alat perang.

Diskusi dibagi dua kelompok, yakni kapal perang dan radar nasional, serta kelompok diskusi roket nasional. Hampir semua pemegang kepentingan pertahanan, ilmu pengetahuan dan riset, serta militer nasional ikut serta dalam diskusi itu. "Kisah sukses kebangkitan teknologi ditandai penerbangan perdana pesawat N-250 pada 1995 diharapkan terus berlanjut ke depan. Anak bangsa bisa membuat pesawat, kapal perang, radar, dan peluru kendali untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara," kata Dr Teguh Raharjo, ahli penerbangan.

Dia menegaskan keperluan semangat kolektivitas dan sinergitas antarindustri strategis di Indonesia dalam pengembangan produk. "Mustahil satu lembaga dapat mengembangkan produk besar dari hulu sampai hilir sekaligus, jelas itu perlu dilakukan bersama-sama melalui sinergitas.

Sementara itu Kepala Badan Kesbang Litbang Kementerian Pertahanan, Prof Eddy Siradz, meminta para periset fokus pada pengembangan teknologi. "Dalam pengembangan kapal perang, konsorsium fokus dulu pada pengembangan, dan teknologi. Jangan dulu ke persenjataan karena itu perlu biaya cukup besar, komponen perenjataan itu sekitar 60 persen dari kapal perang," katanya. (ANT/FRD)

(Antara)