Jokowi Bersedia Kunjungi Serbia

Presiden Tomislav SenangPresiden Joko Widodo. (BSMH)

Presiden Republik Serbia Tomislav Nikolić mengaku senang setelah mendapat jawaban Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkunjung ke Serbia.

Presiden Tomislav menyatakan kunjungan Presiden Jokowi ke Serbia merupakan wujud kedekatan kedua negara untuk mempererat persahabatan Indonesia-Serbia.

Presiden Tomislav adalah pemimpin pertama negara itu yang berkunjung ke Indonesia dalam 58 tahun terakhir. Dia datang ditemani Ibu Negara Dragica Nikolić.

“Saya mengajak, saya mengundang Bapak Presiden Joko Widodo untuk datang ke Serbia. Dan, saya sangat senang karena Bapak Presiden Joko Widodo sudah menyanggupi kunjungan itu,” kata Presiden Tomislav saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/4).

Dia mengatakan, "Serbia selalu memosisikan diri untuk meningkatkan hubungan yang baik, khususnya di bidang ekonomi. Saya sangat senang adanya inisiatif untuk saling mengunjungi dan memperkuat kerja sama Serbia-Indonesia,” kata Presiden Tomislav.

Presiden Tomislav mengaku sangat mengapresiasi hubungan persahabatan Serbia-Indonesia. Hubungan baik ini, lanjutnya, menjadi tradisi sekaligus wujud solidaritas kedua negara, yang merupakan bagian dari Gerakan Non Blok.

“Keterikatan itu menjadi sumber penting untuk menjalin hubungan bilateral, khususnya di bidang ekonomi. Serbia selalu berterima kasih kepada Indonesia karena bantuan yang diberikan saat terjadi bencana banjir pada tahun 2014,” katanya.

Republik Serbia adalah negara yang terletak di tenggara dan pusat Eropa. Pada 2003-2006, Serbia bergabung dengan Montenegro dalam wadah persemakmuran, Uni Negara Serbia dan Montenegro dengan ibukota Beograd.

Serbia berbatasan dengan Hungaria di utara, Rumania dan Bulgaria di timur, Republik Makedonia dan Albania di selatan, Montenegro, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina di sebelah barat.

 Tidak Mengakui Kosovo sebagai Negara 

Presiden Republik Serbia Tomislav Nikolić mengapresiasi sikap tegas Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang tidak mengakui keberadaan negara Kosovo.

“Atas nama rakyat Serbia dan saya, saya ingin menyampaikan terima kasih karena faktanya, Indonesia tidak mengakui Kosovo di Bank Dunia,” kata Presiden Tomislav saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/4).

Kosovo adalah sebuah negara republik yang secara de facto merdeka di sebelah tenggara Eropa. Sebelumnya, Kosovo merupakan salah satu provinsi di Serbia, yang berada di bawah administrasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pada 17 Februari 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak, yang ditentang Serbia. Sejumlah negara Barat, seperti Albania, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Turki mengakui kemerdekaan Kosovo dengan ibukota Pristina. Sebaliknya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, dan Serbia menolak kemerdekaan Kosovo.

Presiden Tomislav mengatakan, penolakan Indonesia mencerminkan dukungan negeri ini bagi kedaulatan dan teritori Republik Serbia.

"Saya ingin berterima kasih atas fakta Indonesia menolak penerimaan Kosovo di UNESCO,” katanya.

  ♘ Berita Satu  

[Foto] Peluncuran Kapal PC-P

Produksi PT Palindo Marine, BatamPada tanggal 26 April 2016 telah diluncurkan kapal patroli cepat (PC) pesenan TNI AL  produksi galangan kapal nasional di Batam.

Kapal dengan panjang sekitar 32 meter akan digunakan sebagai kapal patroli TNI AL.

Foto dibawah diposkan pr1v4t33r@def.pk :

 Bonus : 

Keel laying Kapal PC-40 produksi PT Caputra Mitra Sejati.

  ♘ Garuda Militer  

Indonesia-Malaysia-Filipina bahas keamanan maritim

ilustrasi - (Arsip 2013) - Dua prajurit Marinir TNI AL berjaga di atas kapal TNI AL (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

Menteri luar negeri dan panglima militer Indonesia, Malaysia dan Filipina akan melakukan pertemuan trilateral di Jakarta pada 5 Mei mendatang untuk membahas kerja sama pengamanan wilayah maritim di sekitar Sulawesi, Zamboanga, dan Sulu.

"Ini adalah instruksi dari Presiden RI kepada Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI untuk duduk bersama mitranya dari Filipina dan Malaysia," kata Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Ruang Palapa Kemlu, Jakarta, Kamis.

Menurut Arrmanatha, tujuan utama pertemuan trilateral tersebut adalah untuk menjajaki kemungkinan melakukan patroli bersama Indonesia, Malaysia dan Filipina di wilayah perairan sekitar Sulawesi Indonesia, Zamboanga Malaysia, dan Sulu Filipina, yang belakangan ini banyak terjadi pembajakan dan penyanderaan.

Padahal, perairan di sekitar wilayah tersebut merupakan jalur strategis ekonomi bagi ketiga negara dan negara-negara lain untuk memasuki wilayah ASEAN.

"Pertemuan ini menjadi penting untuk memastikan agar kerja sama di bidang ekonomi tidak terganggu dengan meningkatnya ancaman keamanan di wilayah tersebut," kata dia.

Selain itu, panglima militer Indonesia, Malaysia dan Filipina juga akan menandatangani nota kesepahaman yang akan berisi detail operasional kerja sama keamanan yang akan menjadi hasil konkret dari pertemuan trilateral tersebut.

Terkait penyanderaan empat belas WNI oleh kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina, Arrmanatha mengatakan hal itu tidak ada dalam agenda pertemuan.

"Secara khusus tentang sandera tidak ada dalam agenda, tapi tidak menutup kemungkinan pihak Filipina akan memberikan informasi terbaru terkait langkah-langkah yang dilakukan untuk membebaskan sandera yang ada di sana secara keseluruhan," tuturnya.

Pertemuan trilateral menlu dan panglima militer Indonesia, Malaysia dan Filipina di Jakarta pada 5 Mei akan diawali kunjungan kehormatan kepada Presiden RI Joko Widodo, kemudian dilanjutkan pertemuan tertutup ketiga pihak di Gedung Pancasila Kemlu di Pejambon.

  ♘ antara  

Indonesia-Tiongkok sepakat tingkatkan kerja sama keamanan

Setelah satu jam kita berdialog, sebelumnya banyak hal yang dapat kita tingkatkan dan perdalam dalam kerja sama politik, hukum dan keamanan kedua negara, di masa datang.Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA/M. Agung Rajasa/P003)

Indonesia dan Tiongkok sepakat meningkatkan kerja sama di bidang politik, hukum dan keamanan, guna menjaga serta memelihara stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan.

"Setelah satu jam kita berdialog, sebelumnya banyak hal yang dapat kita tingkatkan dan perdalam dalam kerja sama politik, hukum dan keamanan kedua negara, di masa datang," kata Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dalam Dialog Kelima Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia-Tiongkok di Beijing, Selasa.

Dalam dialog ke-5 Politik, Hukum dan Keamanan antara Indonesia dan Tiongkok tersebut delegasi Indonesia dipimpin Menko Polhukam Luhut Panjaitan dan delegasi Tiongkok dipimpin Anggota Dewan Negara Yang Jiechi.

Didampingi Duta Besar RI untuk Tiongkok merangkap Mongolia Soegeng Rahardjo, Luhut menekankan, kerja sama yang dibangun dan akan terus ditingkatkan di masa depan tersebut haruslah memberikan keuntungan bagi kedua pihak atas dasar rasa saling menghormati dan menghargai.

"Kami ingin kerja sama pertahanan, hukum dan keamanan, seperti Kejahatan transnasional, kerja sama maritim, dapat dilakukan dilakukan secara lebih nyata bagi keuntungan bersama, kedua negara," katanya.

Sementara itu Anggota Dewan Negara Tiongkok Yang Jiechi yang didampingi Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Liu Zhemin, mengatakan dialog yang telah dilakukan antara kedua pihak dapat berlangsung produktif bagi kepentingan kedua negara.

"Ini dialog yang kali pertama dilakukan sejak kepemimpinan Indonesia berganti. Dan diharapkan pertemuan atau dialog kali ini dapat menghasilkan sesuatu yang produktif bagi kedua negara," ujarnya.

Dalam dialog ini, lanjut Yang Jiechi, kedua pihak dapat saling bertukar pandang, tentang beragam isu politik, hukum dan keamanan baik antara kedua negara, maupun situasi di kawasan, sehingga kedua negara dapat mendorong kerja sama strategis yang lebih dinamis di masa datang.

Dialog Bilateral antara Menko Polhukam RI dan State Councilor Tiongkok merupakan pelaksanaan salah satu butir Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis RI-Tiongkok yang ditandatangani 25 April 2005.

Kegiatan itu telah tiga kali dilaksanakan, yaitu pertama di Beijing, pada 17-21 September 2006, kedua di Jakarta, 21 Januari 2010, dan ketiga di Beijing, 28-29 Maret 2012. Namun, sejak pertemuan ketiga kedua pihak sepakat untuk menjadikan pertemuan dua tahunan itu menjadi tahunan.

Usai mengadakan dialog, kedua pihak melakukan penandatangan nota kesepahaman tentang Perjanjian Hibah antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dengan Kementerian Luar Negeri Tiongkok untuk Penguatan Kapasitas di Bidang Manajemen Penanggulangan Kebakaran Hutan.

Penandatanganan dilakukan Duta Besar RI untuk Tiongkok merangkap Mongolia Soegeng Rahardjo dan Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Liu Zhemin, disaksikan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan serta Anggota Dewan Negara Yang Jiechi.

  ♘ antara  

[Foto] Presentasi Meriam Arbeba GS M109A4 SP 155 MM Howitzer

Di BelgiaSelasa 19 April 2016 Danpussenarmed Kodiklat TNI AD melaksanakan kunjungan ke Belgia dalam rangka menghadiri presentasi dan demonstrasi Meriam Arbeba GS M109A4 SP 155 mm Howitzer buatan Amerika Serikat di Belgia oleh PT Indocertes.

Pada kesempatan tersebut Danpussenarmed Kodiklat TNI AD didampingi oleh Dirbinlitbang Pussenarmed Kolonel Arm Ruly Chandrayadi,S.H. dan Padya-3/Binsis Alutsista Spaban IV/Bindok Sopsad Letkol Arm Budi Saroso.

  ♘ pussenarmed