Ilustrasi Iver Huitfeldt ★
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kamis (9/2), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Swedia R. Bagas Hapsoro SH.,MA di Kantor Kemhan, Jakarta. Kedatangannya menemui Menhan Ryamizard adalah untuk menyampaikan undangan Menhan Swedia untuk mengunjungi Swedia dan berbicara di depan pejabat-pejabat pertahanan Kementerian Pertahanan Swedia.
Menhan Ryamizard Ryacudu menyambut baik undangan tersebut. Menhan menegaskan bahwa dirinya berupaya melaksanakan amanat UUD untuk ikut berperan serta menjaga perdamaian dunia dengan diplomasi pertahanan yang bersahabat kepada semua negara. Menhan berupaya terus menjaga persahabatan dengan semua negara karena menurutnya saat ini yang terbaik dalam menangkal ancaman pertahanan adalah dengan menjalin persahabatan antar bangsa.
Stabilitas keamanan yang terjaga di negara-negara ASEAN ini harus dijadikan contoh oleh negara-negara di kawasan lain. Bagaimana persahabatan antar bangsa yang terjalin baik dan dialog pertahanan yang terjaga dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. Dan konsep program bela negara yang selama ini didengung-dengungkan oleh Menhan dimaksudkan untuk terus memupuk jiwa dan semangat kebangsaan untuk melawan terorisme dan radikalisme yang merupakan ancaman bagi keutuhan semua bangsa.
Di Markas TNI AU 
Helikopter AW-101 TNI AU [Antara] ★
Helikopter AgustaWestland 101 (AW 101) terparkir di hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur. Pembelian helikopter itu menjadi polemik.
Pusat Penerangan Mabes TNI menyampaikan surat undangan kepada wartawan untuk mengambil foto, gambar, dan meliput helikopter tersebut, Kamis (9/2/2017).
Namun saat puluhan wartawan mendatangi Lanud Halim, pihak Puspen Mabes TNI hanya mengizinkan dua fotografer dan dua wartawan media televisi.
Sementara, awak media yang dibolehkan meliput ke dalam hanggar tidak bisa mendekat lantaran di sekelilingnya dipasang garis kuning.
Beberapa personel TNI AU tampak berjaga di sekitar helikopter.
Fotografer dan kameraman televisi hanya diizinkan mengambil gambar dari jarak beberapa meter.
Helikopter tersebut dicat loreng khas militer. Di bagian ekor terdapat tulisan TNI AU dan gambar Bendera Merah Putih.
Hingga saat ini proses pembelian AW 101 masih dalam investigasi pihak TNI AU. Jika dilihat dari tampilan fisik luarnya yang bermotif loreng, helikopter tersebut berjenis alat angkut berat.
Satu pintu penumpang berada di sebelah kiri dan di bagian belakang terdapat ramp door untuk memudahkan pengangkutan barang.
Berdasarkan penelusuran Kompas.com, helikopter buatan perusahaan Leonardo Finmecanicca asal Inggris itu memiliki bobot 16 ton dan mampu mengangkut muatan seberat 5,5 ton.
AW 101 berjenis alat angkut berat bisa mengangkut hingga 38 orang, sedangkan jenis VVIP hanya 12 orang.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan bahwa pembelian helikopter AgustaWestland 101 (AW 101) hanya satu unit.
Hal ini membantah kabar terkait pembelian helikopter berjumlah lebih dari satu unit.
Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI sebelum Hadi, Marsekal Agus Supriatna, pernah menyatakan bahwa TNI AU akan membeli enam unit helikopter AW 101. Rinciannya, tiga untuk angkut berat dan tiga unit untuk VVIP.
Namun, Presiden Joko Widodo pada Desember 2015 lalu telah menolak usulan TNI Angkatan Udara terkait pengadaan helikopter tersebut.
Menurut Jokowi, pembelian helikopter VVIP itu terlalu mahal di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya bangkit.
Sementara itu saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (6/2/2017), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tidak mengetahui ihwal pembelian helikopter AW101.
Ryamizard mengatakan, AW101 pada awalnya dipesan untuk helikopter kepresidenan sehingga dibeli melalui Sekretariat Negara.
Gatot juga mengaku tidak tahu soal pembelian helikopter itu. Ia menyinggung adanya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 yang mengurangi kewenangannya sebagai Panglima TNI.
Penyesalan dan Permohonan Maaf Australia 
[Puspen TNI] ★
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono menerima kunjungan resmi Chief of the Australian Army Letnan Jenderal Angus Campbell di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/2/2017).
Chief of the Australian Army Letnan Jenderal Angus Champbell datang ke Indonesia sebagai utusan Chief of Defence Force, Australian Defence Force Marsekal Mark Binskin untuk melakukan kunjungan ke Kasad Jenderal TNI Mulyono dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Dalam pertemuan tersebut, Chief of the Australian Army Letnan Jenderal Angus Champbell menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil investigasi insiden yang terjadi pada lembaga pendidikan bahasa Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Australia, antara lain penyampaian rasa penyesalan yang mendalam dan permohonan maaf dari Panglima Angkatan Bersenjata dan Kepala Staf Angkatan Darat Australia atas insiden tersebut.
Chief of the Australian Army Letnan Jenderal Angus Champbell juga menyampaikan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bahwa militer Australia akan menghentikan kegiatan pelajaran pendidikan bahasa Indonesia dan melakukan pembenahan internal satuan dan staf, tenaga pengajar dan personel yang terlibat sertamerevisi materi pelajaran. “Australian Defence Force juga menerapkan sanksi tegas kepada seluruh personel yang terlibat dan bertangggung jawab atas kejadian tersebut, yang berdampak terhadap karier mereka,” katanya.
Pada pertemuan tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan terimakasih atas responmaupun tanggapan dari Chief of Defence Force dan Chief of the Australian Army yang mengambil langkah cepat dan tegas.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-IV tertuang : kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial… Oleh karena itu, Indonesia berprinsip zero enemy and thousand friends.
“Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia maupun bagi seluruh rakyat, sehingga rakyat Indonesia rela mati untuk membela ideologinya, apalagi bagi seorang prajurit TNI dan hal itu sangat sensitif dan menyakitkan,” tegas Panglima TNI.
Ditambahkan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, telah menerima permohonan maaf tersebut dan menyadari bahwa pada era kompetisi global saat ini, persatuan dan persahabatan sangat diperlukan bagi Negara bertetangga dengan tidak mengenyampingkan perbedaan yang ada.
Pada akhir pertemuan tersebut, Panglima TNI belum mengambil keputusan atas kelanjutan hubungan kerjasama militer antar kedua Negara, tetapi akan berdiskusi dengan Menteri Pertahanan RI dan Menteri Luar Negeri RI,selanjutnya bersama-sama akan melaporkan kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo.
Turut serta dalam pertemuan tersebut, dari TNI yaitu Asintel Panglima TNI, Ka Bais TNI, Aspam Kasad, Asops Kasad, Kapuspen TNI, Kapuskersin TNI, Paban V/Hublu Spamad dan Athan RI di Canberra. Sedangkan dari Australian Defence Force, yaitu Athan Australia, Atase Darat Australia dan Asisten Atase Darat Australia yang bertugas di Jakarta.
Helikopter AW-101 TNI AU [Antara] ★
Helikopter AgustaWestland AW-101, yang kontrak pembeliannya dibatalkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, telah dikirimkan ke Indonesia. Komisi I akan membahas soal pengadaan heli buatan Inggris itu dengan Panglima TNI dan Menhan Ryamizard Ryacudu pekan depan.
Pengadaan heli AW-101 menjadi polemik lagi setelah barangnya dikirimkan ke TNI AU, padahal pengadaan disebut sudah dibatalkan. TNI AU sendiri sedang melakukan investigasi soal hal ini.
“Mestinya ada yang mengetahui arena itu. Pasti bukan barang yang kecil, itu barang besar, pasti ada yang mengetahui,” ungkap anggota Komisi I Andreas Pareira di gedung DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2017).
Pengadaan heli ini berawal pada 2015, ketika TNI AU ingin membeli heli yang peruntukannya buat heli VVIP kepresidenan. Presiden Joko Widodo menolak karena merasa pesawat kepresidenan Super Puma masih cukup laik.
Kemudian, pada akhir 2016, isu pembelian heli AW-101 kembali mencuat. Kali ini TNI AU ingin membelinya dengan beda peruntukan, yakni sebagai pesawat angkut dan SAR. Namun, menurut Menhan Ryamizard Ryacudu, pembayaran heli dilakukan oleh Kementerian Keuangan, yang memfasilitasi Setneg pada pemesanan awal (untuk VVIP kepresidenan).
Kembali menuai kontroversi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo lalu mengaku membatalkan kontrak pembelian itu. Pengadaan heli tersebut dilakukan saat KSAU masih dijabat oleh Marsekal (Purn) Agus Supriatna.
Gatot lalu membentuk tim investigasi terkait dengan pengadaan heli ini. Meski begitu, ternyata heli AW-101 tetap dikirim dan kini sudah tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto, yang baru saja dilantik, lalu menyelidiki alasan AW-101 tetap dikirim.
“Karena dalam pembelian itu pasti ada pengambilan keputusan, makanya minggu depan di dalam rapat (akan ditanyakan), kami akan lakukan rapat,” jelas Andreas.
Politikus PDIP ini mengaku Komisi I tidak memiliki wewenang sampai pada penyusunan jenis atau merek alutsista yang dipilih untuk TNI. Pihak TNI hanya perlu melaporkan mereka membutuhkan alutsista dan akan membelinya untuk masing-masing peruntukan.
“Kita hanya bicara besaran anggaran. Nah, itu konsekuensi dan risiko dari UU APBN kita. Dan misalnya terjadi sesuatu seperti ini, ya kita tidak bisa terlalu jauh menelusuri, kecuali nanti kalau ada rapat ya tentu kita akan pertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab,” paparnya.
Soal informasi dana pembelian heli ini berdasarkan pesanan dari Setneg, Komisi I juga akan menelusurinya. Meski pada akhirnya pernyataan Menhan soal ini dibantah oleh pihak TNI AU.
“Ya justru itu kan, itu wilayahnya kementerian yang menyangkut pertahanan, itu kan heli angkut kan ya,” kata Andreas.
Dia juga belum bisa memastikan apakah pengadaan helikopter seharga USD 55 juta itu menyalahi aturan atau tidak. Untuk itu, kata Andreas, permasalahan ini perlu dimintakan klarifikasi kepada pemerintah.
“Saya nggak tahu, karena sesuai dengan UU, peraturan Menteri Pertahanan, penganggaran itu ada di Kementerian Pertahanan,” tutup dia.
Juli 2017
Pandur II IFV [Czech Army] ☆
Jagad alutsista nasional dipastikan bakal kembali ramai pada pertengahan tahun ini, pasalnya ranpur (kendaraan tempur) panser Pandur II 8×8 dari Republik Ceko akan tiba di Tanah Air pada bulan Juli 2017. Kedatangan unit Pandur II 8×8 dimaksudkan untuk menjalani sesi uji teknis dan uji fungsi guna memperoleh sertifikasi dari pihak TNI AD. Seperti sudah diinformasikan di artikel terdahulu, TNI AD telah memproyeksikan untuk mengakuisisi Pandur II 8×8 untuk melengkapi kebutuhan Satuan Kavaleri dan Satuan Infanteri Mekanis.
Menurut sumber Indomiliter.com, rencananya akan dikapalkan empat unit Pandur II 8×8 ke Indonesia, komposisinya terdiri dari dua unit Pandur 8×8 versi IFV (Infantry Fighting Vehicle) dengan kanon RCWS 30 mm, dan dua unit Pandur II 8×8 versi FSV (Fire Support Vehicle) dengan meriam kaliber 105 mm. Pengadaan Pandur II dilakukan TNI AD sebagai solusi peremajaan panser Saladin dan panser Saracen yang usianya telah uzur. Pada akhir November 2016, Czechoslovak Group telah mengumumkan mendapat kontrak pengadaan M3 Amphibious Rig dan panser Pandur II 8×8 dari Indonesia senilai US$ 39 juta.
Pandur II 8×8 yang bakal didatangkan ke Indonesia adalah produksi Excalibur Army (Czechoslovak Group). Jika ingin diperjelas, Excalibur Army merupakan pemegang lisensi dari General Dynamics European Land Combat Systems untuk memproduksi Pandur II untuk dipasarkan di wilayan tertentu, termasuk Indonesia. Sebagai informasi, Excalibur Army sebelumnya juga menjadi pemasok RM70 Vampire, MLRS (Multiple Launch Rocket System) yang digunakan Korps Marinir TNI AL.
Pandur 8x8 dengan turret CV-CT 105mm [Think Defence]
Pengadaan alutsista ini ternyata juga telah melibatkan BUMN PT Pindad dalam ToT (Transfer of Technology). Pandur II 8×8 dengan spesifikasi TNI AD telah masuk dalam proyek pengembangan bersama antara PT Pindad dan Excalibur Army sejak tahun 2015. Mau tahu seperti apa spesifikasi Pandur II untuk kebutuhan TNI AD? Selain jumlah angkut personel sampai 12 pasukan, akan ada peningkatan kapasitas amfibi di laut, dan penyesuaian tropical kit, seperti pemasangan AC, anti korosi, antu humiditas, karet-karet khusus tropis, serta perubahan air cooling menjadi water cooling.
Bentuk kerjasama dengan PT Pindad menggunakan skeman CBU (Completely Built Up), CKD (Completely Knock Down) dan manufaktur. Yang menarik disebut-sebut penelitian dan pengembangan tentang manufaktur sudah berjalan, dan nantinya proses produksi dimulai pada pertengahan tahun 2018. Excalibur bahkan telah memberikan lisensi penuh pada PT Pindad untuk memproduksi Pandur di Bandung. Dan besar kemungkinan nantinya nama Pandur produksi Pindad namanya akan mengacu pada nama hewan di Tanah Air, seperti halnya sudah diterapkan pada ranpur Anoa, Badak, atau Sanca. Jika tak ada aral melintang, Pandur II 8×8 nantinya akan ikut memeriahkan defile pada HUT TNI 5 Oktober mendatang.
Ilustrasi Iver Huitfeldt ★
