[JPNN] ●
Battery technology could be stepping up a gear in the near future amongst Indonesia’s military after the company that supplies the country’s defence apparatus, PT Garda Persada, announced a joint-venture agreement with UltraCharge (ASX: UTR).
PT Garda Persada and UltraCharge have agreed a provisional deal to manufacture, market, distribute and sell high voltage lithium-ion battery pouch cells in Indonesia – with the news helping UltraCharge shares to rise by 9% this morning.
Currently, PT Garda supplies the Indonesian Armed Forces with lead-acid batteries for use in their radios, vehicles, aircraft, naval ships and submarines, as well as portable solar charges and a range of aviation equipment.
It also provides gel and sealed lead and acid batteries for a variety of hard and soft skin vehicles, including several different tanks and armoured personnel carriers.
PT Garda is a subsidiary of the much larger Trinitan Group which manufactures a wider range of products including solar panels, wind power solutions and inverters.
Asian battery bloom
The deal between one of Indonesia’s leading manufacturers and UltraCharge marks a significant milestone that could help propel UltraCharge to securing a large market share in not only in the country itself but also the wider region.
UltraCharge already manufactures batteries for a range of industrial and civilian applications but is looking to go a step further by developing new battery technology for torpedoes and unmanned aerial vehicles (drones).
Under the joint production agreement, UltraCharge will hold a 70% interest in the new joint venture company which aims to manufacture and market its high voltage lithium-ion pouch cell batteries to potential clientele in Indonesia and throughout the ASEAN region.
PT Garda Persada has agreed to secure firm orders for at least US$5 million worth of batteries from its military clientele to proceed with the joint-venture.
UltraCharge will then be required to contribute up to US$3 million to establish a new production facility near Jakarta.
UltraCharge has said that it will also assist in funding the costs of the joint venture business while PT Garda will contribute its resources, facilities and labour resources to run the production line. PT Garda has also agreed to bear any “post-production costs.”
“The defence industry is a significant market for UltraCharge’s unique, lightweight, high voltage lithium-ion battery technology solutions. Two weeks ago, we announced our first revenue generating a commercial deal with electric scooter company Blitz Electric Motors Ltd, and today we are proud to unveil our first joint production agreement with PT Garda Persada,” said Mr Kobi Ben-Shabat, CEO of UltraCharge.
“This deal provides further third-party validation of our unique and effective lithium-ion battery solution,” he added.
“We believe our agreement with UltraCharge will allow our joint venture company to capitalise on UltraCharge’s unity lithium-ion technology solutions, as well as assisting us to develop new battery technologies for torpedoes and drones as well as for other applications such as base transceiver stations,” said Ms Umi Kalsum, chairperson of PT Garda Persada.
She added that these type of new battery solutions “could be used for telecommunication operators in Indonesia and for other organisations using radios. The army alone uses a large quantity of communication-related batteries every year,” she added.
Satelit-satelit Avanti [Avanti] ●
Indonesia sempat dilaporkan harus membayar uang denda USD 20 juta atau senilai Rp 278 miliar kepada Avanti, perusahaan operator satelit asal Inggris.
Hal tersebut dikarenakan pemerintah dianggap lalai dalam melakukan pembayaran pada satelit komunikasi yang dipinjamnya kepada Avanti.
Setelah berita itu diturunkan, baru beberapa hari kemudian Kementerian Pertahanan memberikan respons konfirmasi atas berita yang bersumber dari situs Spacenews.
Berikut isi lengkap konfirmasi dari Kemenhan, seperti dikutip detikINET, Kamis (14/6/2018):
Bahwa pemerintah RI akan berusaha melaksanakan keputusan yang akan dikeluarkan oleh Sidang Arbitrase Internasional di London dalam waktu dekat ini.
Pemerintah berharap penyelesaikan tersebut dapat terlaksana dengan cepat dan baik. Kemhan bersama Kementerian dan Lembaga terkait telah bekerja sama menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
Pihak LCIA sampai dengan saat ini belum mengeluarkan keputusan terkait dengan hearing pertama dari sidang arbitrase Internasional tersebut di London. Kemungkinan keputusan tsb akan dikeluarkan dalam dua minggu ini.
Dalam hal ini Kemhan telah berhasil mempertahankan slot orbit 123BT untuk Indonesia hingga tahun 2020
Kapuskom Publik Kementerian Pertahanan
Brigjen Totok Sugiharto
Awal Permasalahan
Jika ditarik mundur ke belakang, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan meminjam satelit Artemis milik Avanti pada November 2016 lalu.
Peminjaman tersebut dilakukan untuk mencegah hilangnya hak spektrum L-band pada 123 derajat sebelah timur orbit Bumi. Sebelumnya, posisi tersebut diisi oleh Garuda-1, satelit Tanah Air berusia 15 tahun yang sudah tidak beroperasi sejak 2015.
Terkait dengan kegiatan peminjaman satelit itu, Indonesia setuju untuk membayar Avanti sebesar USD 30 juta. Uang tersebut digunakan untuk relokasi serta penggunaan satelit Artemis.
Akar masalah muncul saat pemerintah berhenti membayar setelah hanya memberikan Avanti uang senilai USD 13,2 juta, tak sampai setengah dari perjanjian antara keduanya.
Pasca dinilai tak membayar selama berbulan-bulan, Avanti pun membawa pihak Kemenhan untuk menempuh jalur arbitrase pada Agustus tahun lalu.
Kemudian, sekitar dua bulan setelahnya, karena Indonesia tak kunjung melunasi utangnya, Avanti menyetop Artemis, yang sudah berusia 16 tahun, dalam mengorbit Bumi.
Kemudian, yang terbaru, panel arbitrator Inggris Raya meminta pihak Kemenhan untuk membayar uang senilai USD 20 juta kepada Avanti. 31 Juli menjadi batas akhir bagi lembaga tersebut untuk melunasi utangnya.
✈ by 2024 
Hercules TNI AU [TNI AU]
The Indonesian Ministry of Defence has started a funding request to acquire a fleet of five new Lockheed Martin C-130 Hercules multirole transport aircraft for the country’s air force (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara: TNI-AU).
The ministry aims for these to be delivered in the 2020–24 timeframe, which is the third and final phase of Indonesia’s military modernisation blueprint known as the ‘Minimum Essential Force’ (MEF).
The first phase of the blueprint, which was initiated by the then president, Susilo Bambang Yudhoyono, to revitalise the country’s armed forces, began in 2009.
Dari Yonkav 1 Kostrad
Batalyon Mandala Yudha Kostrad mendapat dukungan penambahan 5 unit Alut Sista (Alat Utama Sistem Persenjataan) kendaraan tempur (Ranpur) dari Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad yakni MBT Leopard 2 RI.
Pergeseran Ranpur dilaksanakan pada Senin (11/6/2018) dari Yonkav 1 Kostrad Cimanggis Depok menuju Yon Mandala Yudha Kostrad Lebak, Banten.
Untuk 3 unit MBT Leopard 2 RI di angkut menggunakan Transporter Iveco yang mampu mengangkut beban seberat 90 ton sedangkan bobot MBT Leopard sendiri untuk siap tempurnya adalah 63 ton dan 2 unit diangkut menggunakan Tank Transporter Scania.
Komandan Batalyon Kavaleri 1/BCC Divif 1 Kostrad Letkol Kav Muhammad Darwis menuturkan hal ini merupakan sesuai rencana dari Pussenkav Kodiklat TNI AD yang melaksanakan Penataan Alut Sista di jajaran TNI AD Khususnya satuan Kavaleri TNI AD.
Kemudian ia menambahkan hal ini juga merupakan Kebijakan dari Komando atas guna melengkapi Alut Sista di jajaran satuan tempur Kostrad.
♞ Kostrad
DPD Harap Indonesia Punya Peran Lebih Besar di Dunia 
Detik-detik Indonesia jadi anggota tidak tetap DK PBB [Twitter/@DGMultilateral]
Anggota DPD RI DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mengungkapkan kegembiraannya terhadap terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019-2020.
"Sebagai negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat maupun negara berpenduduk terbesar keempat 4 dunia, memang sudah seharusnya Indonesia menjadi anggota DK PBB," ujar Dailami dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/6/2018).
Menurutnya, DK-PBB merupakan organ PBB yang paling berpengaruh karena memiliki kewenangan untuk menghentikan konflik internasional, maupun mengirim tentara ke wilayah-wilayah yang membahayakan perdamaian internasional.
"Indonesia harus memanfaatkan posisi ini untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan dunia, termasuk isu Rohingya di Myanmar dan Palestina," katanya.
Indonesia yang terpilih mewakili kawasan Asia-Pasifik dalam sebuah pemungutan suara di Sidang Umum PBB pada Jumat (1/6/2018) di New York, Amerika Serikat ini akan mulai bertugas di DK-PBB mulai 1 Januari 2019 hingga akhir 2020.
Sekitar 37.000 personel militer dan polisi Indonesia telah terlibat dalam berbagai operasi pemulihan keamanan PBB.
"ASEAN merupakan salah satu contoh bahwa stabilitas kawasan dapat mendorong anggotanya untuk lebih fokus kepada pembangunan karena konflik antar-negara dapat ditekan dan diselesaikan dengan damai di meja perundingan," paparnya yang pernah menjabat salah satu pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD selama 2 tahun.
Dailami pun berharap, keanggotaan di DK-PBB juga berkontribusi kepada kemakmuran daerah-daerah di Indonesia.
"Baik dari ancaman keamanan tradisional seperti konflik Laut Cina Selatan dan Korea, maupun yang berbentuk non-tradisional seperti perdagangan manusia, narkoba, penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan," tegasnya.
(idr/idr)
RI Diminta Berjuang Hapus Hak Veto Amerika Serikat cs
Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk keempat kalinya. Wakil DPR Taufik Kurniawan berharap Indonesia berjuang untuk menghapus hak veto lima negara superpower di DK PBB yang tak demokratis.
"Kami ucapkan selamat atas masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Perjuangan yang panjang ini untuk kepentingan eksistensi Indonesia. Ini tentunya membuat Indonesia memiliki ruang menyampaikan sikap politik yang bebas dan aktif secara lebih riil dan ikut terlibat dalam misi menjaga perdamaian dunia," ungkap Taufik saat berbincang, Sabtu (9/6/2018).
Taufik menyebut menjadi anggota tidak tetap DK PBB bukan hal mudah. Untuk itu, dia mengapresiasi pemerintah yang selama ini berjuang agar Indonesia bisa kembali menjadi bagian dari DK PBB. Taufik mengatakan parlemen Indonesia, dalam hal ini DPR RI, juga ikut berjuang melalui diplomasi dengan parlemen-parlemen negara lain.
"Secara objektif harus kita akui ini merupakan buah karya kerja keras lama, termasuk kami juga ikut promosikan, saat pimpinan DPR melakukan muhibah ke negara-negara sahabat, terutama di parlemen-parlemen Eropa, karena Eropa memiliki banyak negara yang memiliki significant power di DK PBB," tutur politikus PAN itu.
Muhibah ke negara sahabat yang dipimpin Taufik sendiri di antaranya ke Portugal, Rumania, Austria, dan Prancis. Dia pun punya harapan khusus dengan masuknya Indonesia menjadi anggota DK PBB untuk periode 2019-2020.
"Cita-cita kita bersama agar PBB ke depan dalam menjaga perdamaian dunia bisa berlaku objektif dan adil ke negara-negara di dunia. Kita harap supaya dihapuskan hak veto dari negara superpower, lima negara itu," ucap Taufik.
"Minimal dengan masuknya kita di DK PBB, kita bisa tunjukkan sikap kita soal itu. Bisa ikut serta membantu menjaga perdamaian dunia dengan politik bebas aktif," tambah dia.
Lima negara yang memiliki hak veto itu adalah negara-negara superpower yang menjadi anggota tetap DK PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Lima negara itu memiliki kewenangan membatalkan keputusan anggota lain terkait sikap politik PBB.
Hak veto oleh AS cs itu dalam perkembangan dunia kini semakin kompleks serta kerap dianggap membuat berlarut-larutnya masalah internasional yang membawa masalah kemanusiaan. Hak veto itu juga sering digunakan untuk kepentingan kelompok negara-negara superpower tersebut.
Tak hanya itu, Taufik juga berharap Indonesia bisa semakin memperjuangkan kemerdekaan Palestina lewat DK PBB. Dukungan pada kemerdekaan Palestina yang selama ini diperjuangkan di berbagai forum pun, menurutnya, bisa diberikan secara maksimal.
"Dengan terpilihnya Indonesia sebagai DK PBB, Indonesia dapat memaksimalkan perannya, salah satunya memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia pada umumnya. Apalagi selama ini kita selalu menggaungkan akan kemerdekaan Palestina di berbagai forum. DPR pun melalui sidang antarparlemen juga memastikan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina," sebut Taufik.
Dia menambahkan Indonesia juga dapat memaksimalkan perannya dalam berbagai isu konflik dunia, salah satunya penanganan krisis Rohingya di Myanmar. Taufik menyebut seperti isu terorisme, intoleransi, ataupun isu-isu lain yang berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia.
"Hal lain yang harus menjadi perhatian Indonesia adalah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, yang akan digelar dalam waktu dekat di Singapura. Pasalnya, pertemuan kedua pemimpin negara ini berpengaruh pada keamanan dan perdamaian dunia," tuturnya.
Seperti diketahui, Indonesia bersama empat negara lain terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain Indonesia, negara-negara yang terpilih menjadi anggota DK PBB tidak tetap adalah Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Kelima negara akan memulai masa jabatan di Dewan Keamanan pada 1 Januari 2019.
Indonesia akan menggantikan Kazakhstan untuk wakil di Asia-Pasifik. Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 dengan perolehan 144 suara.
(elz/nvc)
Siapa Saja Anggota DK PBB Saat Ini?
Indonesia baru saja terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB bersama empat negara lain. Hanya saja Indonesia baru akan bertugas mulai 1 Januari 2019 mendatang.
Saat ini, sebelum Indonesia dkk resmi bertugas, anggota DK PBB secara keseluruhan ada 15 negara. Belasan negara itu dibagi menjadi anggota tetap dan tidak tetap.
Dikutip dari website DK PBB, Sabtu (9/6/2018), anggota tidak tetap bertugas selama satu periode yakni 2 tahun. Sebanyak lebih dari 60 anggota PBB tidak pernah menjadi anggota Dewan Keamanan.
Berikut anggota DK PBB untuk saat ini selengkapnya:
Anggota Tetap
1. Rusia
2. Amerika Serikat
3. Prancis
4. China
5. Inggris
Anggota Tidak Tetap
Periode 2017-2018 (masa jabatan berakhir 31 Desember 2018)
1. Bolivia
2. Kazakhstan
3. Belanda
4. Swedia
5. Ethiopia
Periode 2018-2019
1. Pantai Gading
2. Equatorial Guinea
3. Kuwait
4. Polandia
5. Peru
Daftar di atas adalah 15 negara-negara anggota DK PBB yang saat ini bertugas. Mulai 1 Januari 2019 mendatang, lima negara anggota tidak tetap yang bertugas di periode 2017-2018 akan digantikan lima negara yang baru saja terpilih, termasuk Indonesia. Berikut lima negara tersebut:
Periode 2019-2020 (masa jabatan dimulai 1 Januari 2018)
1. Jerman
2. Republik Dominika
3. Indonesia
4. Belgia
5. Afrika Selatan
Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap PBB setelah mengantongi 144 dari 190 keseluruhan suara. Indonesia juga telah memenuhi persyaratan minimal 2/3 dari anggota tetap PBB atau 127 suara. Mulai 1 Januari 2019, Indonesia akan menggantikan posisi Kazakhstan untuk wakil di Asia-Pasifik.
(rna/tsa)
[JPNN] ●
