Ilustrasi KFX/IFX
Indonesia disebut berencana mundur dari proyek pengembangan jet tempur KF-X/IF-X bersama dengan Korea Selatan yang digarap sejak 2016 lalu.
Anggota Dewan Perwakilan Korsel dari Partai Kekuatan Rakyat, Shin Won-shik, mengatakan Indonesia terus mengulur waktu dalam memenuhi komitmennya terkait proyek militer termahal dalam sejarah Negeri Ginseng ini.
Shin menuturkan sejauh Indonesia baru membayar 227,2 miliar won Korsel dari total 831,6 miliar won yang harus dibayarkan untuk proyek tersebut tahun ini.
Sementara itu, pengembangan jet tempur Korea Fighter eXperimental tersebut diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 8,5 triliun won atau US$ 7,8 miliar.
Sebanyak 1,6 triliun won atau 20 persen dari total biaya pengembangan harus dibayar oleh Indonesia.
Hal itu berdasarkan kontrak kemitraan bersama Jakarta dan Seoul terkait pengembangan KF-X/IF-X yang ditandatangani pada 2016 lalu.
Dalam perjanjian itu, kedua negara berencana memproduksi 125 jet tempur untuk Korsel dan 15 jet untuk Indonesia pada 2026.
Sampai saat ini, proyek pengembangan KF-X/IF-X itu juga telah menelan biaya triliunan won. Sebuah prototipe pesawat sedang dalam perakitan sampai saat ini.
Padahal, jadwal penerbangan perdana KF-X/IF-X dijadwalkan berlangsung pada 2022.
Selain masalah uang, Shin menuturkan Indonesia juga tidak mengirimkan kembali 114 spesialis tekniknya dari PT Dirgantara Indonesia ke Korsel.
Ilustrasi desain KFX/IFX
Ratusan ahli teknik itu dipulangkan ke Tanah Air pada Maret lalu akibat pandemi virus corona (Covid-19).
Dilansir Harian Korea JoongAng, negosiator dari badan pengadaan senjata Korsel (DAPA) disebut mengunjungi Indonesia pada September lalu untuk membujuk Jakarta agar mau melanjutkan proyek bersama itu.
Menurut salah satu sumber Korsel, pejabat Indonesia meminta negosiasi ulang kesepakatan awal KF-X/IF-X, salah satunya meminta lebih banyak transfer teknologi sebagai imbalan atas komitmennya.
Indonesia juga disebut memohon agar beban finansial yang harusnya dibayarkannya dikurangi dari 20 persen menjadi 15 persen dari total pembiayaan proyek.
Sumber pejabat Korsel itu mengatakan tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan di Jakarta tersebut. Namun, negosiasi tetap berlangsung.
Indonesia juga dikabarkan kurang senang dengan proyek KF-X/IF-X yang dinilai berjalan lambat. Baru-baru ini, Jakarta santer melirik jet tempur dari sejumlah negara seperti jet Rafale asal Prancis dan Sukhoi dari Rusia.
"KF-X adalah jet tempur yang saat ini hanya baru berupa cetak biru, tapi jet Rafale sudah beroperasi. Untuk Indonesia, [melengkapi angkatan udaranya dengan jet Prancis] mungkin merupakan kesepakatan yang lebih menguntungkan meski itu berarti harus merelakan 227,2 miliar won yang sudah dibayarkan," kata sumber pejabat industri pertahanan Korsel.
Pada September lalu, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menuturkan proyek bersama pengembangan jet tempur itu masih terus berlanjut.
Prabowo mengatakan pemerintah memang tengah melakukan negosiasi ulang dengan Seoul terkait pembagian biaya proyek KF-X-IF-X ini.
(rds/dea)
♞ Senjata Baru Pemusnah Drone Buatan Rusia
Derivatsiya-PVO ☆
Rusia memiliki senjata anti-drone terbaru, dinamai Derivatsiya-PVO. Senjata ini mampu membuat perisai dari hujan proyektil yang kemudian meledak dan memuntahkan pecahan peluru di udara, yang tidak dapat ditembus oleh drone musuh.
Senjata yang mampu menembakkan 120 peluru artileri kaliber besar per menit ini dibuat berdasarkan kendaraan tempur infanteri BPM-3 dan stasiun senjata otomatis AU-220M.
"Perlengkapan amunisinya mencakup proyektil yang diledakkan dan dipandu dari jarak jauh, yang artinya senjata ini dapat menembakkan dan meledakkan peluru dengan sekali tekan, serta menyesuaikan arah peluru mengikuti pergerakan musuh," jelas seorang sumber di kompleks industri militer Rusia, seperti dilansir Russia Beyond The Headline.
Senjata ini dirancang untuk menghancurkan target berukuran kecil, yang terbang di ketinggian beberapa ratus meter. "Drone telah menjadi momok, tidak hanya bagi tentara kita, tetapi juga bagi tentara negara lain di Timur Tengah," ujarnya.
"Para militan membuat "helikopter" yang dikendalikan dari jarak jauh dengan berbagai improvisasi, menempelkan bom padanya dan menjadikannya pengebom bunuh diri untuk meledakkan sistem pertahanan udara, tank, dan helikopter mahal. Pada dasarnya, mereka mengincar semua peralatan berharga jutaan dollar," sambungnya.
Dengan kemampuan memuntahkan 120 peluru per menit, Derivatsiya dapat meluncurkan rentetan proyektil dan langsung meledakannya di udara, sehingga pecahan pelurunya dapat memusnahkan drone musuh yang tengah mengudara.
Dalam hal jangkauan tembak, senjata ini setara dengan rudal antitank UMTAS berpemandu laser milik NATO dan sistem amunisi pintar Roketsan MAM-C dan MAM-L yang digunakan Angkatan Udara Turki di Timur Tengah, yakni sekitar 8.000 meter.
Salah satu kelebihan senjata ini adalah modularisasinya. Sederhananya, senjata ini dapat dipasang, baik pada alat berat dalam bentuk platform roda rantai, kapal multi tonase, ranpur infanteri BRM-3 dan kendaraan pengintai BRM-3K.
“Ada juga versi AU-220M untuk pesawat angkut. Senjata ini mengubah kekuatan tempur Il-76 atau An-12 menjadi setara dengan C-130 Hercules milik Amerika Serikat. Untuk kendaraan pengangkut militer, AU-200M dibuat dalam kaliber 30 dan 105 mm,” jelas sumber tersebut.
(esn)
Fincantieri FREMM frigate [marina difesa]
Among the priorities of the Tokyo government is the export of military equipment with particular attention to the area of Japanese influence.
Japan is allegedly pushing the sale of military ships to Indonesia in order to fuel the vision of a "free Indo-Pacific".
The units in question would be the "30FFM" classified as destroyers by Japan but frigates in all respects.
Tokyo has in fact chosen to launch this new class of ships to support the larger units and carry out the "minor" tasks.
A way to increase the operational capacity and the number of ships available to the Chief of Staff to face China more widely. The numbers are in fact very important: 8 units for the first batch and 22 for the second.
The price, including four units, should be 300 billion yen for the Indonesian tax payer.
Taking into account the exchange rate (1 yen = 0.0082 euros as of November 6, 2020), the expenditure is 2.45 billion euros, specifically 612 million euros per unit.
30DX or 30FFM
Komano frigate [Defense World]
The proposed Japanese units, which can give us a rough idea of what Jakarta wants, have a displacement of around 5,000 tons, a length of 130 meters and a width of 16 meters.
The armament consists of a Mk-45 cannon in the bow, two quadruple Type 17 anti-ship missile launchers, a SeaRAM launcher, Type 12 light torpedoes and 16 VLS Mk-41 cells.
Propulsion is ensured by a Rolls Royce MT30 gas turbine and two MAN diesel generators, in the CODAG (Combined Diesel and Gas) configuration, capable of propelling the Japanese frigate to more than 30 knots.
The radar is the AESA OPY-2 in X-band is derived from the FCS-3 already installed on several units of the Japanese Navy. To complete the suite of sensors, the OAX-3 for EO/IR, OQQ-25 consisting of the sonar in the bow and the trailed bulb and OQQ-11 for minesweeper operations. All managed by the OYQ-1 Combat Management System (CMS).
The frigates are also capable of carrying out "minesweepers" missions thanks to the use of remotely controlled means and to lay mines.
The diamond point of the ships is the innative bridge that uses virtual reality.
A total of 90 crew members can be found on board.
The Italian offer
Fincantieri PPA [Occar]
As reported by “The Japan News”, in addition to the Japanese offer, an “Italian shipyard” also shows the intention to participate when some important parameters such as price and participation of local industries are set.
It can be clearly understood that the “Italian shipyard” is Fincantieri.
The Trieste group could offer both a version of the FREMM "cut" for Indonesian needs, the Multipurpose Offshore Patrol/Pattugliatori Polivalenti d’Altura (PPA) or the "corvette" for Qatar Doha class.
The above figures are very high but it is not clear whether or not they include other costs such as logistical and training support.
However, taking the figures aseptically, it is consequent to make a comparison with the sale of the two FREMMs to Egypt for 1.2 billion euros.
Here too it is not known with certainty the list of expenses but we are at 600 million euros per unit.
On an order of four ships it is possible to make greater use of the economy of scale and to meet the needs of the customer.
The same Multipurpose Offshore Patrol boats have equipment and dimensions that do not differ much from the 30DX.
The graphic will appear clearer.
Oleh Akhmad Hanan
Iver Huitfeldt frigate yang akan diakuisisi Indonesia [Naval News]
Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian Indonesia setelah sebelumnya pernah mengalami krisis tahun 1998. Pandemi COVID-19 melanda semua negara di dunia pada tahun 2020 telah mengakibatkan gangguan terutama kesehatan dan perekonomian global, tak terkecuali di Indonesia.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), hingga kuartal III (Q3) tahun 2020 pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia mengalami kontraksi minus sebesar 3,49% (y-on-y).
Hal ini membuat berbagai agenda kebijakan pembangunan nasional termasuk kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan yang telah ditetapkan di awal periode pemerintahan menjadi mundur dan macet.
Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat COVID-19 sebesar Rp. 695,2 triliun. Anggaran PEN ada yang berasal dari realokasi anggaran di tingkat kementerian dan/atau lembaga negara.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah kementerian yang memiliki anggaran paling besar dari semua kementerian dan lembaga negara di Indonesia, yaitu sebesar Rp. 131 triliun pada APBN 2020. Anggaran Kemhan digunakan untuk tiga komponen yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
Anggaran belanja pegawai untuk lima unit lembaga (Kemhan, Mabes TNI, Mabes TNI AL, Mabes TNI AU dan Mabes TNI AD) memiliki persentase lebih besar dibandingkan dua komponen lainnya. Setelah dilakukan realokasi berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2020 maka anggaran Kemhan berkurang menjadi sebesar Rp. 122 triliun.
Kemhan sebelumnya telah memiliki rencana strategis pembangunan kekuatan pokok pertahanan (Bangkuatpokhan) atau lebih dikenal dengan Minimum Essential Forces (MEF) yang terdiri dari tiga renstra. Renstra I dimulai tahun 2010 - 2014, Renstra II tahun 2015 - 2019 dan Renstra III tahun 2020 - 2024. Program strategis ini dimaksudkan untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (Alutsista) Indonesia menjadi kekuatan yang disegani di kawasan regional ASEAN terutama dan dunia pada umumnya.
Indonesia melirik kapal selam S-BR Perancis [mer et marine]
Tidak hanya itu, Renstra juga meliputi pembangunan SDM, organisasi dan infrastruktur pertahanan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, agenda pembangunan sektor pertahanan terganjal karena sebagian anggaran dialokasikan ke program PEN.
Berdasarkan data dari Kemhan, pencapaian Rentra II baru mencapai 63,19% dari target Renstra II seharusnya sebesar 75,54%. Hingga tahun 2020, masih terdapat selisih cukup banyak sekitar 12,35% untuk dikejar sesuai target Renstra II. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Kemhan di tahun 2021 untuk mengejar target disamping perekonomian nasional masih dalam tahap pemulihan akibat dampak COVID-19.
Dibutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar untuk mencapai target Renstra.
Apabila pandemi masih berlangsung berkepanjangan, maka Kemhan harus menyiapkan langkah khusus untuk merampungkan seluruh target Renstra pembangunan. Salah satunya apakah terdapat opsi untuk memperpanjang jangka waktu capaian Renstra mundur ke beberapa tahun ke depan.
Kepentingan Sektor Pertahanan Tidak bisa dipungkiri pembangunan sektor pertahanan adalah hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan secara geopolitik Indonesia terletak di posisi yang sangat strategis akan dinamika peperangan di dunia. Dalam sudut pandang internasional, Indonesia merupakan titik pusat dari Asia Pasifik.
Dimana saat ini sedang terjadi perebutan hegemoni antara Cina dan Amerika Serikat. Tidak usah jauh-jauh, Laut Cina Selatan saat ini menjadi medan laga unjuk kekuatan militer. Kawasan tersebut meningkat tensi ketegangannya dibanding beberapa dekade sebelumnya. Kabar terakhir, Amerika Serikat mengirimkan pesawat bomber B-52 ke wilayah Laut Cina Selatan sebagai aksi unjuk kekuatan militer kepada Cina.
Pihak Cina pun membalas dengan memamerkan empat pesawat bomber jenis baru H6-K ketika patrol di Laut Cina Selatan bersama Rusia jelang natal tahun ini. Mau tidak mau dan suka tidak suka, Indonesia harus mewaspadai kondisi ini. Indonesia harus mempersiapkan kekuatan pertahanan yang mumpuni untuk mencegah apabila terjadi sesuatu kelak di Laut Cina Selatan.
Indonesia telah tandatangani MOU pengadaan rudal pertahanan Neptune [Ukraine Army General Staff]
Minimal peningkatan kekuatan pertahanan di wilayah Natuna yang berhadapan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Hingga saat ini, kekuatan pertahanan Indonesia masih jauh tertinggal dibanding kekuatan Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan.
Selain faktor eksternal tersebut, Indonesia saat ini juga masih menghadapi ancaman dari dalam negeri (internal) yaitu separatisme dan terorisme. Peran sektor pertahanan sangat penting untuk membasmi gerakan separatisme dan terorisme dan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Gerakan separatisme dan terorisme menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa, seringkali itu juga menghambat pembangunan nasional.
Kepentingan peningkatan kekuatan pertahanan juga untuk mendukung pengamanan sumber daya alam dan energi di perbatasan wilayah Indonesia. Ada tiga wilayah perbatasan di Indonesia yang kaya akan sumber daya energi.
Pertama laut lepas Natuna memiliki blok D-Alpha Natuna yang terletak berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan dan berbagai negara, memiliki cadangan gas yang sangat besar sekitar 49,87 TCF.
Kedua Blok Masela di Maluku yang berbatasan langsung dengan Australia memiliki cadangan gas terbukti sebesar 10,7 TCF. Ketiga kawasan perairan Ambalat yang berbatasan langsung dengan Malaysia menyimpan kandungan minyak dan gas bumi yang sangat besar. Blok Ambalat menurut data Kementerian ESDM, menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 TCF gas.
Ketiga wilayah ini selain mendesak untuk dilakukan eksporasi oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM, juga memerlukan pengamanan oleh sektor pertahanan. Hal agar tidak terjadi klaim wilayah secara langsung maupun tidak langsung oleh negara lainnya karena ketiga wilayah tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.
Berkaca dari kejadian lepasnya wilayah Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia pada tahun 2002, maka peran sektor pertahanan untuk mengamankan sumber daya energi di perbatasan sangatlah penting.
Strategi Pembangunan di Masa COVID-19
Pesawat Rafale dan Typhoon yang dilirik Kemhan [md reino unido]
Beberapa waktu lalu, Menhan RI Prabowo Subianto berkunjung ke berbagai negara di dunia untuk survei hingga melobi Alutsista untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Dikabarkan Menhan akan membeli puluhan hingga ratusan pesawat tempur, kapal perang dan kapal selam untuk modernisasi Alutsista.
Mulai dari isu akan membeli jet temput Eurofighter Typoon, Rafale, Sukhoi Su-35, F-15 dan kapal selam kelas Riachuelo. Namun hingga saat ini belum terealisasi semuanya. Ini kemungkinan karena kondisi perekonomian nasional masih belum stabil dan alokasi anggaran pemerintah masih fokus ke program
PEN akibat COVID-19.
Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah harus tetap memprioritaskan pembangunan kekuatan pertahanan. Jika tidak ingin jauh tertinggal dari target Renstra dan negara lainnya, pemerintah harus membuat skala prioritas kebutuhan modernisasi Alutsista sesuai dengan ancaman internal dan eksternal yang terjadi saat ini. Salah satu strateginya adalah mengurangi beban belanja pegawai yang saat ini porsinya 50% lebih. Pembiayaan harus ditekan agar efektif dan efisien dan dilakukan realokasi ke komponen belanja modal untuk pembelian Alutsista.
Kebijakan pemerintah untuk menekan belanja pegawai adalah dengan mengoptimalkan kebijakan Zero Growth Policy yang telah ada sejak tahun 2012. Kebijakan ini merupakan reformasi birokrasi di bidang SDM pertahanan yang bertujuan lebih memaksimalkan kualitas dibanding kuantitas agar terjadi keseimbangan jumlah personel dan jabatan. Kebijakan ini dirasa sangat relevan di masa pandemi COVID-19 karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran pertahanan.
Jadi yang selama ini mayoritas digunakan untuk biaya rutin pegawai bisa dialokasikan untuk pembangunan Alutsista.
Sembari jalan kebijakannya, penguatan riset Industri Pertahanan juga harus didukung penuh sehingga Indonesia bisa memiliki tingkat kemandirian tanpa tergantung dari impor Alutsista dari negara lainnya. (dru)
♖ CNBC
Rantis ILSV J-Force Korpaskhas dengan RCWS Adunok ★
Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, SE, MPP, memeriksa Kendaraan Taktis (Rantis) Korpaskhas jenis Indonesian Light Strike Vehicle (ILSV) J-Force di Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (28/12/2020).
Perlengkapan yang periksa meliputi bagian persenjataan, alat komunikasi, dan sarana pendukungnya.
Kendaraan ini mampu melaksanakan misi penyerangan, pengintaian, komunikasi, patroli jarak jauh, dan bantuan kemanusiaan.
Rantis ILSV J-Force, karya anak bangsa pabrikan PT. Jala Berikat Nusantara Perkasa dan didukung PT.Dirgantara Indonesia ini, juga dilapisi plat baja pelindung yang dapat menahan amunisi.
Turut hadir mendampingi Kasau, Wakasau Marsdya TNI Fahru Zaini Isnanto, SH, MDS, para Asisten Kasau, Dankorpaskhas, Kadispenau, dan para pejabat di jajaran Korpaskhas. (*/Zul)
♞ Medan Ekspres
Ilustrasi KFX/IFX
Ilustrasi desain KFX/IFX
