⚓ Tak Gentar Hadapi China
Taiwan pamer kapal perang baru yang canggih kelas korvet Tuo Chiang. [ist] ⚓
Taiwan memamerkan kapal-kapal perang buatan dalam negeri di sebuah acara yang dirancang untuk mengirim pesan tak gentar hadapi China. Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat dan analisis setempat.
Selama akhir pekan, Kementerian Pertahanan Taiwan mengadakan latihan angkatan laut di lepas pantai Keelung, yang berlokasi di timur laut Taiwan. Latihan ini, ujar layanan berita kementerian, merupakan bagian dari latihan multidisiplin di lokasi yang berbeda untuk menunjukkan kesiapan tempur militer.
"Kami ingin Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) [China] berpikir dua kali sebelum bertindak," kata Kolonel Sun Li-fang dari Biro Perang Politik Komando Angkatan Darat Taiwan kepada media, seperti dikutip dari Radio Free Asia, Selasa (11/1).
Kementerian Pertahanan mengatakan dua korvet yang dirancang Taiwan, termasuk Tuo Chiang yang baru ditugaskan, mengambil peran dalam latihan angkatan laut pada Jumat. Korvet-korvet tersebut terpantau melakukan simulasi pelacakan dan penembakan di tengah kondisi laut yang ganas.
Korvet seberat 500 ton, yang dijuluki 'pembunuh kapal induk' ini dibuat oleh Lung Teh Shipbuilding Company di Kabupaten Yilan. Mereka dilengkapi dengan senjata rudal pertahanan udara jarak menengah Sea Sword II, rudal anti-kapal, meriam 76 mm, dan sistem senjata jarak dekat.
Bila diperlukan, korvet-korvet tersebut juga dapat dilengkapi dengan peluncur rudal. Namun analis di Institute for National Defence and Security Research, Shu Hsiao-huang, menilai korvet lebih tepat bila digunakan untuk berpatroli di 'zona abu-abu', termasuk di Laut Cina Selatan.
Kegiatan zona abu-abu sendiri sebenarnya bukanlah tindakan perang yang eksplisit, namun memang cukup berbahaya bagi keamanan suatu negara.
Taiwan Produksi 12 Kapal Perang Sejak 2011
Pada 2011, parlemen Taiwan menyetujui anggaran lebih dari USD 850 juta untuk membuat kurang lebih 12 kapal perang baru demi menghadapi tantangan maritim baru, terutama dari China. Menurut laporan Departemen Pertahanan AS, dengan kepemilikan sekitar 360 kapal pada akhir tahun 2020, China memiliki angkatan laut terbesar di dunia.
Taiwan sendiri dianggap Beijing sebagai bagian dari China. Namun, Taiwan mengklaim sebagai negara berdaulat di Laut Cina Selatan.
Pada latihan angkatan laut, pasukan militer Taiwan untuk pertama kalinya juga memamerkan sistem peletakan ranjau otomatis yang dirancang dalam negeri yang digunakan di atas kapal kelas Min Jiang yang baru.
Kapal dengan peletakan ranjau ini memang tidak begitu besar, tetapi memiliki kemampuan navigasi berteknologi tinggi yang dikatakan dapat memfasilitasi operasi peletakan ranjau yang cepat dan akurat di perairan lawan.
Angkatan laut di pulau itu disebut memiliki empat kapal penangkap ranjau cepat buatan negeri yang dua di antaranya baru dikirim bulan lalu.
Seorang analis militer, Qi Leyi, mengungkapkan, latihan akhir pekan lalu yang dilakukan Taiwan merupakan latihan yang menggunakan skenario terburuk, yakni serangan PLA.
"Kapal pelempar ranjau cepat yang baru dapat mencegah dengan baik operasi pendaratan pantai yang dilancarkan oleh musuh dan menjadi kekuatan tempur yang andal untuk pencegahan multi-domain Taiwan," ujar Qi.
"Taiwan tidak bisa dibandingkan dengan China dalam hal jumlah kapal perang, jadi harus mencari teknologi yang lebih baik," tambahnya.
Perang ranjau menjadi kegiatan yang semakin penting dalam konflik maritim. Sebab ranjau laut merupakan salah satu senjata angkatan laut yang paling berbahaya.
Angkatan Laut PLA bulan lalu menjatuhkan bom skala besar dan latihan peletakan ranjau laut di pulau-pulau di Laut Cina Selatan.
China memang sering melakukan latihan militer di perairan yang disengketakan. Namun, PLA jarang mengerahkan pesawat tempur untuk menjatuhkan bom dan meletakkan ranjau dalam latihan tembak-menembak. (blq/bac)
✈ PTDI berencana untuk memproduksi massal pesawat jenis N219. Saat ini PTDI sedang mencari pembiayaan baik berupa utang maupun kerja sama.
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) berencana untuk memproduksi massal pesawat jenis N219. Saat ini PTDI sedang mencari pembiayaan baik berupa utang maupun kerja sama agar N219 bisa segera dikomersialisasikan.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Skema Pembiayaan & Kerjasama Dalam Rangka Komersialisasi Pesawat N219, yang dilaksanakan secara hybrid melalui media daring dan luring/tatap muka di Hotel Grand Melia, Jakarta.
FGD dibuka oleh Direktur Utama PTDI, Elfien Goentoro, didampingi Wakil Komisaris Utama PTDI, Bonar Halomoan Hutagaol dan jajaran Direksi lainnya. Serta dihadiri oleh para stakeholder PTDI, seperti Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Koordinator Maritim & Investasi RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Bappenas dan BRIN.
Selain itu, hadir juga beberapa pihak dari Perbankan, dalam hal ini Bank BJB dan Lembaga Keuangan OJK. Serta beberapa calon customer/pengguna pesawat N219 itu sendiri baik Pemerintah Daerah, seperti Pemprov Aceh, Pemprov Kalimantan Utara, Pemkab Puncak, Pemkab Mimika, maupun Instansi Pemerintah dan Swasta. Hadir juga dari pihak operator, seperti Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Universal Jet dan Indonesia National Air Carrier Association (INACA).
Dirut PTDI Elfien Goentoro mengatakan, guna mendukung pemenuhan kebutuhan konektivitas Indonesia terutama di wilayah 3T (Terluar, Tertinggal dan Terdepan), dimana dengan komersialisasi pesawat N219 tersebut nantinya mampu menjadi solusi jembatan udara di Indonesia. FGD kali ini dilakukan untuk membuka peluang pendanaan/investasi pada program pesawat N219 yang pangsa pasarnya cukup tinggi.
Menurut dia, diharapkan dapat diperoleh rumusan skema-skema baru pendanaan yang lebih kompetitif dan memudahkan pelaksanaan pengadaan pesawat N219 oleh calon customer.
“Dengan keterlibatan Lembaga keuangan diharapkan bisa lebih mengakselerasi proses bisnis penjualan pesawat N219 dan menjembatani antara posisi PTDI selaku produsen dengan customer maupun operator sebagai pengguna. Semoga kegiatan ini dapat merumuskan skema-skema pembiayaan untuk pembelian pesawat N219, sehingga target komersialisasi pesawat N219 minimal 25% di pasar dunia dapat tercapai,” kata Elfien Goentoro, dalam siaran persnya, Kamis (6/1/2022).
Diketahui, pesawat N219 merupakan hasil karya anak bangsa yang memiliki TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) saat ini sebesar 44.69% dan telah berhasil memperoleh Type Certificate (TC) dari DKPPU pada tanggal 22 Desember 2020.
Pesawat N219 dirancang dan ditujukan untuk konektivitas daerah 3T (Terluar, Tertinggal dan Terdepan) untuk mendukung misi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pelayanan terhadap masyarakat sebagai pesawat angkut penumpang, logistik maupun medical evacuation dan flying doctor. Hampir seluruh Provinsi di Indonesia memiliki daerah dengan rute penerbangan perintis, oleh karena itu Pemerintah Daerah diproyeksikan menjadi salah satu pengguna dari pesawat N219 disamping pihak swasta yang juga bergerak di bidang transportasi udara.
Saat ini PTDI telah melaksanakan berbagai penandatanganan MoU/LoI terhadap permintaan pesawat N219 baik dari Pemerintah Daerah, Kementerian Perhubungan RI, pihak swasta di Indonesia, maupun dari Luar Negeri. Dalam menikdaklanjuti pemenuhan kebutuhan permintaan pesawat N219, diharapkan keterlibatan Lembaga Keuangan bisa mendorong akselerasi proses bisnis penjualan pesawat N219.
Dalam tahap pemasaran dan penjualan pesawat N219 tentunya terdapat peluang dan tantangan, khususnya dalam hal meningkatkan kemampuan komersialiasi pesawat N219 seperti kemudahan pembiayaan bagi pembeli baik melalui dukungan pembiayaan perbankan Indonesia maupun dengan skema leasing oleh Perusahaan di Indonesia. (RAMA)
☪ 💯 Akan dijadikan kapal komando
KRI 991 WSO [PAL]
Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) dr Wahidin Sudirohusodo produksi PT PAL Indonesia (Persero) siap bergabung dengan satuan armada TNI AL, setelah dinyatakan lulus uji kelaikan usai melaksanakan commodore inspection (CI) di selat Madura.
COO PT PAL Indonesia Iqbal Fikri di Surabaya, Senin, mengatakan sebelumnya kapal BRS ini juga telah melakukan uji pelabuhan (HAT) dan kelautan (SAT), lalu disusul commodore inspection, dan berikutnya siap menyandang gelar KRI dalam waktu dekat.
"Meski di tengah kendala COVID-19 yang berpengaruh langsung pada impor barang dan kehadiran tenaga ahli luar negeri. Kami dari PT PAL Indonesia tetap dapat menjaga komitmen dalam penyelesaian pembangunan Kapal BRS. Dan telah dilakukan langkah percepatan dalam penyelesaiannya," ujar Iqbal dalam siaran persnya.
Sementara itu, pencapaian kelaikan commodore inspection terangkum dalam rangkaian uji kecepatan, heli landing, stabilitas kapal, uji fungsi alat kesehatan, kapabilitas mesin, radar navigasi dan komunikasi, serta uji kelaikan sistem kapal.
Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut (Kadiskesal) Laksamana TNI dr Agus Guntoro yang ikut dalam kegiatan itu memuji kelengkapan Kapal BRS dr Wahidin Sudirohusodo, yang secara umum fasilitasnya lebih lengkap.
"Dalam kondisi pandemi COVID-19 dan Indonesia sebagai negara kepulauan, hadirnya Kapal BRS ini merupakan sebuah anugerah. Dengan kapabilitas kapal setara rumah sakit tipe C ini, dapat membantu daerah terpencil dalam mendapat fasilitas kesehatan serta ruang isolasi khusus untuk warga terjangkit COVID-19," katanya.
Hal yang sama diakui Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut (Kadiskomlekal) Laksamana TNI Joko Edi Supriyanto yang mengakui bahwa komunikasi kapal ini sangat sempurna, dibandingkan kapal-kapal lain milik TNI AL.
"Hanya perlu ada tambahan perangkat komunikasi, karena kapal ini akan dijadikan kapal komando," ujarnya.
Mencapai 22.0 knots
Sementara itu, tim penguji commodore inspection mencatat bahwa Kapal BRS dr Wahidin Sudirohusodo mampu mencapai 22.0 knot di speedlog, pencapaian itu melebihi ekspektasi yang sebesar 19 knot pada 90 persen MCR.
Kapal BRS juga mampu melakukan turning circle test, Z maneuvering test, dan crash stop astern test. Hal ini membuktikan Kapal BRS dr Wahidin Sudirohusodo-991 siap untuk menjalankan misi kemanusiaan.
Dengan dilengkapi ambulance boat, LCVP, RHIB kapal BRS bersifat mobile. Sehingga dapat digerakkan dalam waktu singkat ke wilayah terdampak bencana dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana.
Kapal BRS merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam menghadapi pandemi yang sedang terjadi di Indonesia. Di samping itu, Kapal BRS juga dapat dipergunakan untuk evakuasi kebencanaan yang terjadi di Indonesia.
Dengan kemampuan total kapasitas angkut 242 pasien, metode yang digunakan dalam misi ini ialah dengan pembagian zonasi, rute embarkasi pasien, dan pengaturan sirkulasi udara.
Sebelum dilaksanakannya commodore inspection, Kapal BRS juga telah melakukan familiarisasi calon awak kapal dan heli deck party pada Jumat (7/1). Hal ini dilakukan untuk pengujian fasilitas kapal yang mampu membawa 3 helikopter dengan ukuran maksimum sejenis dengan UH-60 Black Hawk.
Usai dilaksanakannya commodore inspection yang ditandai dengan adanya laporan resmi dari pihak Disadal. Kapal BRS dr. Wahidin Sudirohusodo akan diserahterimakan kepada TNI AL pada Jumat, 14 Januari 2022.
Akar Kerusuhan Kazakhstan
Militer dikerahkan keluar barak untuk menjaga keamanan di pusat-pusat kota. [REUTERS/MARIYA GORDEYEVA via DW INDONESIA] ★
Selama hampir 30 tahun Kazakhstan dipimpin oleh pemimpin otokratik Nursultan Nazarbayev, sebelum dia mengundurkan diri tahun 2019 dan menyerahkan kekuasaan kepada loyalisnya Kassym-Jomart Tokayev.
Pada hari Minggu (2/1/2022), beberapa ratus penduduk di kota Zhanaozen berunjuk rasa memprotes kenaikan harga bahan bakar gas cair.
Tidak ada yang menyangka, bahwa aksi protes itu mendadak menjalar ke kota-kota lain dan kini menjerumuskan negara itu dalam krisis terbesarnya.
Demonstran di kota terbesar Almaty mengamuk dan membakar istana presiden. Militer dikerahkan untuk mengamankan situasi. Puluhan korban diberitakan tewas, ratusan luka-luka, dan lebih dua ribu orang ditahan. Namun, tidak ada infromasi yang jelas.
Presiden Kassym-Jomart Tokayev pada Rabu (5/1/2022) berjanji untuk mengatasi masalah, setelah pemerintahan mengundurkan diri. Keadaan darurat kini diberlakukan di wilayah-wilayah yang dilanda aksi protes massal. Apa yang sebenarnya terjadi?
Hasil ekonomi hanya dinikmati sekelompok elite
Sebuah mobil hangus dibakar massa perusuh di salah satu pusat pemerintahan di Kota Almaty, Kazakhstan. Gambar ini diambil pada Jumat (7/1/2022) lalu. [Reuters] ★
Di kota Zhanaozen sepuluh tahun lalu sudah pernah meletus kerusuhan sengit, ketika pekerja minyak melancarkan aksi mogok menuntut kenaikan gaji dan perbaikan situasi mereka. Belasan orang tewas ketika itu, ketika aparat dikerahkan untuk membubarkan aksi protes dengan kekerasan.
Kali ini, penduduk Zhanaozen turun memprotes kenaikan drastis harga gas pada pergantian tahun. Pemerintah, yang saat ini sudah mengundurkan diri, ketika itu mengatakan, kenaikan harga disebabkan oleh lonjakan permintaan dan penyusutan produksi.
Sejak lama Kazakhstan menghadapi sejumlah masalah, terutama di sektor energi. Tahun lalu, produksi listrik dalam negeri tidak cukup memenuhi permintaan, sehingga dilakukan pemadaman listrik secara bergilir.
Harga makanan sudah naik beberapa bulan sebelumnya. Pemerintah Kazakhstan ketika itu mengeluarkan larangan ekspor hewan ternak, kentang, dan wortel untuk melayani permintaan dalam negeri.
Pemerintahan otokratik tiga dekade
Peta Kazakhstan.(DW INDONESIA)
Krisis saat ini muncul saat Kazakhstan berada dalam masa transisi. Selama tiga dekade, negara itu dipimpin oleh Nursultan Nazarbayev, yang sekarang didaulat sebagai Bapak Bangsa. Nursultan Nazarbayev di era Uni Soviet sudah menjabat sebagai perdana menteri, dia juga memimpin Partai Komunis Kazakhstan.
Nursultan Nazarbayev kemudian muncul sebagai pemimpin yang otoriter, tetapi mampu menjamin stabilitas dan menarik investasi asing. Banyak perusahaan asing yang melakukan investasi di sekor minyak dan gas. Namun, hasil perekonomian kebanyakan hanya dinikmati oleh keluarga besarnya dan sekelompok kecil pejabat yang setia kepada Nazarbayev. Sebagian besar warganya tetap hidup dalam kemiskinan.
Nazarbayev memindahkan ibu kota dari Almaty, kota terbesar di Kirgizstan, ke kota Astana yang namanya diganti menjadi kota Nur-Sultan.
Dia menyatakan pengunduran diri tahun 2019 pada usia 81 tahun dan menyerahkan tingkat kepemimpnan kepada loyalisnya, presiden saat ini Kassym-Jomart Tokayev.
Banyak pengamat menilai, Nazarbayev masih mengendalikan negara ini dari belakang layar. Saat ini dia menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan Nasional, dan seorang anak lelakinya ditunjuk sebagai wakilnya.
Siap beraksi
KRI dr Wahidin Sudirohusodo-991 [PAL]
PAL Indonesia telah sukses melaksanakan uji Sea Acceptance Test (SAT) KRI 991 dr Wahidin Sudirohusodo.
Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) pertama karya PAL ini nantinya akan menjadi contoh desain berikutnya yang akan diterapkan pada kapal BRS kedua pesanan TNI AL.
KRI dr Wahidin Sudirohusodo mempunyai panjang 124 meter, lebar 21,8 meter, dan displacement 7.290 ton. Kapal ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knots (dalam test kecepatan mampu mencapai 19 knots), kecepatan jelajah 14 knot, dan kecepatan ekonomis 12 knot (22 km per jam), serta memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan 10.000 mil laut. Kemampuan kapasitas angkut total personel 643 orang, termasuk 159 pasien.
Kapal ini memiliki kemampuan setara rumah sakit tipe C. Kemampuan tersebut ditunjang dengan fasilitas poliklinik rawat jalan (umum, mata, gigi, dll) UGD, ruang operasi, ruang rawat inap, dan unit radiologi. Juga peralatan CT Scan dan X-Ray, hingga ruang isolasi untuk penanggulangan wabah menular seperti Covid-19. Mobilitas untuk pelaksanaan misi evakuasi medis juga ditunjang dengan kemampuan mengangkut helikopter medis, ambulance boat, dan landing craft vehicle personnel (LCVP).
Kapal BRS dr Wahidin ini bukanlah satu-satunya kapal milik TNI-AL yang difungsikan sebagai rumah sakit. Sebab sebelumnya, TNI-AL telah memiliki kapal BRS KRI dr. Soeharso dan KRI Semarang (594). Jadi dengan adanya KRI dr Wahidin, berarti TNI-AL mengoperasikan tiga unit kapal BRS.
Kapal tersebut nature-nya merupakan kapal pendukung operasi militer perang (OMP). Tapi pada masa damai, kapal itu bisa difungsikan dalam OMSP. Berdasarkan UU TNI nomor 34 tahun 2004, dalam misi OMSP, kapal BRS dapat melaksanakan tugas operasi membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan serta membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue). Tidak terbatas pada situasi itu, kapal BRS juga memiliki kapabilitas pelaksanaan misi diplomasi internasional.
Berikut penampakannya :