Dalam Latihan Antikapal Selam 
Helikopter AS-565 MBe Panther dari Puspenerbal menjatuhkan torpedo ke laut. (Dok. YouTube Puspenerbal)
Helikopter AS-565 MBe Panther anti-kapal selam milik TNI AL menjatuhkan torpedo selama latihan multilateral ASEAN Indian Maritime Exercise (AIME) di Laut Natuna, Senin (8/5).
Dikutip dari keterangan Pen Puspenerbal, Selasa (9/5), helikopter dari Skuadron Udara 100 Wing Udara 2 Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) itu dengan sejumlah negara ASEAN dan India berlatih bersama di Naval Base Changi, Singapura dan Laut Natuna Utara.
Helikopter bernomor lambung HS-1305 itu melaksanakan ship board di KRI I Gusti Ngurah Rai (332). Selain on board, helikopter tersebut juga turut serta mendukung latihan dengan Cross Deck Exercise di empat kapal berbeda.
Tiga di antaranya adalah BRP Antonio Luna dari Angkatan Laut Filipina, INS Satpura dari Angkatan Laut India, KD Lekui dari Angkatan Laut Malaysia.
Dilansir dari Majalah Cakrawala Dinas Penerangan TNI AL, 2015, dijelaskan Puspenerbal ialah bagian integral Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), salah satu fungsinya adalah anti-kapal selam (AKS). Maka diperlukan helikopter berspesifikasi teknis sebagai AKS Naval Version, yakni Panther AS+565.
Mengutip dari seaforces.org, Panther AS-565 memiliki panjang 13,68 meter, tinggi 3,97 meter, dan berat kosong 2.380 kilogram. Helikopter ini dapat dioperasikan oleh satu atau dua pilot dengan kapasitas angkut hingga 10 personel.
Selanjutnya, Panther AS-565 dilengkapi mesin ganda Turbomeca Arriel 2C turboshaft yang mampu terbang dengan kecepatan maksimal 306 kilometer perjam atau 165 knot.
Helikopter ini mampu mencapai ketinggian maksimum 5.865 meter atau 19.242 kaki dengan rate of climb 8,9 meter perdetik. Panther AS-565 dibekali meriam M621 20 mm, roket 68 mm atau 70 mm, Matra Mistral udara-ke-udara rudal, AS 15 TT rudal anti-permukaan, HOT rudal anti-tank, MK46 atau Whitehead A244 (anti-kapal selam torpedo). (at)
💂 Jokowi Sindir China soal LCS
Rombongan kapal perang ASEAN berhadapan dengan 5 kapal China di LCS (Twitter Ray Powel) ☆
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan seluruh klaim atas Laut China Selatan (LCS) yang tak memiliki dasar hukum tak boleh dibiarkan terjadi.
Selama ini, LCS menjadi perairan yang rawan konflik lantaran China secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah itu sebagai miliknya. Klaim teritorial ini bertabrakan dengan sejumlah wilayah perairan negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, hingga Brunei.
"Semua klaim yang tidak memiliki dasar tidak boleh dibiarkan terjadi. Karena itu, kami memiliki kuncinya. Patuhi hukum internasional," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif seperti dikutip The New Straits Times, Senin (8/5).
Pernyataan itu diutarakan Jokowi saat ditanya mengenai strategi Indonesia memastikan hak dan kepentingan negara Asia Tenggara ditegakkan di tengah sengketa tak berujung di Laut China Selatan antara sejumlah negara ASEAN dengan China.
China kekeh mengklaim sebagian besar wilayah di LCS meski Pengadilan Arbitrase Internasional menolak klaim Beijing pada 2016. Beijing bahkan membangun pulau hingga fasilitas militer di kepulauan LCS yang disengketakan seperti Spratly dan Paracel.
Sampai saat ini, perundingan kode etik atau code of conduct (CoC) di LCS antara China-ASEAN juga belum rampung. Padahal, kode etik yang telah dirundingkan sejak 2002 itu bisa menghindari potensi konflik antara China dan negara ASEAN soal LCS.
Sementara itu, China terus menunjukkan agresivitasnya di LCS dengan semakin getol mengirimkan kapal ikan hingga patroli ke LCS yang tak jarang masuk wilayah perairan negara di kawasan, termasuk Indonesia.
Meski Indonesia berkeras tak memiliki sengketa teritorial dengan China di LCS, kapal-kapal Beijing yang semakin rajin wara-wiri di perairan Natuna Utara membuat Jakarta cemas.
Menurut Jokowi, salah satu kunci untuk mengatasi ancaman konflik di LCS yakni dengan patuh terhadap UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982.
"Kunci untuk ini adalah kepatuhan terhadap hukum internasional terhadap UNCLOS 1982. Ini adalah kuncinya," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan "ASEAN akan terus mendorong stabilitas di kawasan" yang kerap bersinggungan tersebut. Sebab ASEAN menurutnya ingin LCS menjadi daerah yang stabil, damai, dan sejahtera.
"Inilah yang diinginkan semua orang," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga ditanya mengenai bagaimana mengatasi peran China sebagai mitra dagang terbesar ASEAN sekaligus pihak yang mengklaim lebih dari 80 persen LCS.
Jokowi lantas menjawab bahwa penting untuk memastikan kerja sama ekonomi yang baik dengan semua pihak tanpa menjadi proksi ke negara manapun.
"Bagi Indonesia dalam kepemimpinannya di ASEAN, kami tidak ingin menjadi proxy siapapun. Tidak bisa menjadi proxy ke negara lain. ASEAN pada dasarnya terbuka dan inklusif," tutur Jokowi seperti dikutip NST.
"Yang kami inginkan adalah memastikan kerja sama ekonomi dengan semua pihak berdasarkan fondasi kesetaraan, saling menghormati, serta saling menguntungkan." (blq/rds/asa)
ASEAN Tak Boleh Jadi Proksi Siapa Pun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan ASEAN tak boleh menjadi proksi pihak mana pun. Ia melontarkan pernyataan itu saat ditanya mengenai China.
"Bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN, kami tidak mau ASEAN menjadi proksi siapa pun," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Media Prima, seperti dikutip The New Straits Times, Senin (8/5).
Ia kemudian berkata, "ASEAN tidak bisa menjadi proksi negara lain. ASEAN pada dasarnya terbuka dan inklusif."
Jokowi melontarkan pernyataan itu saat menjawab pertanyaan bahwa Beijing mengontrol ASEAN dengan proksi, mengingat Negeri Tirai Bambu adalah mitra dagang terbesar negara-negara Asia Tenggara.
Ia pun menegaskan ASEAN hanya akan memastikan kerja sama ekonomi dengan semua pihak berlandaskan asas kesetaraan, saling menghormati, hingga saling menguntungkan.
"Dengan demikian, apa yang ingin kami perkuat bukan hanya pemerintah ke pemerintah tetapi juga masyarakat ke masyarakat. Inilah yang akan kami terus tekankan," ucap Jokowi.
Jokowi sudah beberapa kali menyampaikan mengenai prinsip RI sebagai ketua ASEAN yang tak mau blok negara Asia Tenggara itu menjadi proksi siapa pun.
"Prinsip Indonesia di keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun. Dan, kita tidak ingin ASEAN menjadi proksi siapa pun, proksi negara mana pun. Karena yang kita inginkan ASEAN adalah terbuka, kerja sama dengan siapa pun, dengan negara mana pun," ucap Jokowi di Labuan Bajo, Minggu (7/5).
Pada pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN pada Februari lalu, Jokowi juga sudah menegaskan bahwa ASEAN tak boleh menjadi proksi untuk rivalitas.
Ia menekankan sentralitas dan kesatuan negara Asia Tenggara harus tetap dijaga dan dipertahankan sebagai modalitas utama.
"Presiden Jokowi menggarisbawahi dua poin penting. Pertama, ASEAN tidak boleh menjadi proksi bagi pihak mana pun," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pesan Jokowi.
Sejak awal memegang kursi keketuaan ASEAN, Jokowi memang sudah menegaskan tak akan membiarkan blok tersebut menjadi proksi bagi kekuatan mana pun.
Jokowi mengutarakan hal tersebut di tengah peningkatan ketegangan antara Amerika Serikat dan China.
AS dan China memang makin tegang hingga disebut-sebut terjebak dalam "perang dingin" karena sejumlah perselisihan, terutama soal Taiwan.
Di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan, Washington terikat oleh hukum untuk memberi Taiwan sarana membela diri.
Sementara dalam pemerintahan China, Beijing menolak keras keinginan Taipei untuk merdeka sehingga mereka meningkatkan tekanan ekonomi, diplomatik, dan militer terhadap Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. (blq/has)
Naval Group has offered to build two variants of AIP capable submarines for Indonesia in Surabaya [Naval Group]
The Ministry of Finance of Republic of Indonesia has approved a request for the country to take on up to USD 2.16 billion in foreign loans to procure air independent propulsion (AIP)-capable submarines.
The matter was confirmed in a letter sent by the country's Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati to her counterpart in the Ministry of Defense, Prabowo Subianto, on 15 March. A copy of the recently declassified letter was provided to Janes at the IMDEX 2023 naval exhibitionby a government source.
In the letter, the finance minister referenced a request from Prabowo that was forwarded via the Ministry of National Development Planning on 14 February. In his request, the defence minister laid out a list of 25 Indonesian National Armed Forces procurement programmes for which foreign loans have been proposed as the funding source in 2023.
The source of these foreign loans can either be a foreign private lender or an export credit guarantee corporation, according to details in the letter.
Included in this list of 25 programmes is a USD2.16 billion loan request, the proceeds of which will be deployed to fund the acquisition of two naval submarines. The boats should each displace between 1,800 and 2,800 tonnes when dived and be equipped with AIP-capable propulsion systems.
Besides the two submarines, the funding request would also cover logistics and maintenance packages, training, and shipbuilding transfer-of-technology-related costs.
📡 Dalam Pengamanan KTT ASEAN 2023
Multi Mission Mobile Communication System (M3CS) yang dikerahkan dalam tugas pengamanan pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. (Dok.Instagram @kopasgat_tniau)
Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) mengerahkan kendaraan tempur (Ranpur) khusus, Multi Mission Mobile Communication System (M3CS) untuk mendukung pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN yang digelar di Labuan Bajo pada 9-11 Mei 2023.
Keberadaan M3CS menjadi begitu signifikan selama pelaksanaan tugas pengamanan KTT ke-42 ASEAN lantaran kendaraan tempur ini memiliki sejumlah fungsi vital dalam pengamanan. M3CS memang dirancang khusus sebagai kendaraan komando mobile yang dilengkapi dengan radar.
Dilansir dari Penerangan Kopasgat dalam instagram @kopasgat_tniau, Senin (8/5), radar tersebut berfungsi untuk mendeteksi semua objek yang bisa memantulkan gelombang elektromagnetik dengan luas penampang tertentu.
Personel Kopasgat saat menggunakan Multi Mission Mobile Communication System (M3CS). (Dok. Instagram @kopasgat_tniau)
Secara teknis, alat tersebut mampu dikoneksikan dengan HT maupun drone yang dapat menangkap suara maupun video guna mengetahui kondisi di lapangan secara real time.
Sejalan dengan hal tersebut, rantis ini juga mampu membuka jalur komunikasi antara posko dengan markas komando.
Selama pelaksanaan KTT ASEAN, nantinya rantis ini akan ditempatkan di sejumlah lokasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan komando dari Kasatkomlek Kopasgat Mayor Lek Febie Ariensa. (yas)
♖ IDM
⌾ 💂
Ilustrasi. (Ist) ☆
Konvoi ASEAN yang juga mencakup diplomat Indonesia ditembaki ketika hendak menyalurkan bantuan di Myanmar pada Minggu (6/5).
"Betul, ada diplomat RI," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, kepada CNNIndonesia.com saat diminta konfirmasi soal penembakan tersebut, Senin.
Seorang diplomat asing di Yangon juga mengonfirmasi kepada AFP bahwa konvoi yang ditembaki di Kota Taunggyi itu membawa diplomat dari kedutaan besar Indonesia dan Singapura.
"Konvoi yang membawa sejumlah diplomat diserang kemarin pagi," kata sumber yang enggan diungkap identitasnya itu.
Di sela persiapan KTT ASEAN di Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo pun menyayangkan insiden tersebut.
"Kemarin, AHA Center [ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance] didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan, tapi sangat disayangkan di tengah perjalanan terjadi baku tembak," kata Jokowi.
Namun, Jokowi tak menyebut kelompok mana yang melepaskan tembakan ke arah konvoi pembawa bantuan ASEAN tersebut.
Jokowi mengakui kondisi di Myanmar memang sangat kompleks. Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini, lanjut dia, terus mendorong implementasi five-point consensus (5 PC).
Lima poin konsensus adalah keputusan para pemimpin ASEAN dalam pertemuan khusus usai junta militer Myanmar melakukan kudeta pada Februari 2021.
Pertemuan ini berlangsung pada April 2021 di Jakarta dan dihadiri langsung pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing.
Poin-poin di konsensus tersebut di antaranya kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, dialog konstruktif mencari solusi damai, serta ASEAN akan memfasilitasi mediasi.
Selain itu, ASEAN juga akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, serta akan ada utusan khusus blok itu ke Myanmar.
Menjelang KTT ASEAN, Jokowi menegaskan insiden baku tembak tersebut tak menyurutkan tekad RI dan Asia Tenggara untuk menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar.
"Stop using force, stop violence, karena rakyat yang akan menjadi korban karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang," ucap Jokowi.
Ia kemudian berujar, "Saya mengajak marilah kita duduk bersama ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama."
Di kesempatan terpisah, Jokowi mengatakan isu Myanmar akan menjadi salah satu topik diskusi dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
"Itu secara khusus akan dibahas. Tetapi, acuan kita tetap untuk Myanmar. Acuan kita tetap five-point consensus, tetap jadi acuan, tetapi itu harus dengan dialog, karena menurut saya sanksi itu bukan sebuah solusi," ujar Jokowi pada Minggu. (isa,has/has)
