✈️
Airbus A400M dengan liveri TNI AU (Airbus Military)
Wujud komitmen pemerintah untuk memperkuat bidang pertahanan, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan persenjataan dan berbagai jenis Alutsista untuk TNI, termasuk TNI Angkatan Udara yaitu dengan modernisasi Alutsista Udara baik pesawat, Radar, persenjataan Hanud. Alutsista ini untuk mewujudkan TNI AU semakin disegani kawan dan lawan.
Berbagai pesawat sudah diterima TNI Angkatan Udara diantaranya pesawat Hercules Tipe J, H-225M Caracal, CN-212i, dan rencana berikutnya TNI AU akan menerima Pesawat tempur Rafale dan pesawat angkut berat Airbus A400M. Rencana TNI AU harus bersiap terkait kedatangan dua unit pesawat angkut Airbus A400M dalam beberapa waktu ke depan ini dengan telah ditandatanganinya kontrak pembelian pesawat tersebut pada akhir 2021 oleh Pemerintah RI.
Kehadiran pesawat angkut berat Airbus A400M ini akan meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Udara, dimana A400M ini mampu untuk mengangkut kendaraan maupun senjata taktis, pengiriman personel dan barang untuk pendaratan di berbagai medan dengan landasan pendek baik di aspal ataupun di tanah berumput.
A400M ini adalah airlifter besar pertama yang mampu mengangkut beban berat seperti truk bahan bakar berkapasitas 80 ton dan ekskavator. Untuk pengangkutan strategis, A400M dapat mengangkut barang-barang dan alat logistik yang berat dan berdimensi lebar. Ruang angkut maksimal pesawat ini dapat menampung beban hingga 37 ton.
Selain itu, pesawat ini mampu mengangkut 116 personel dengan peralatan lengkap siap tempur, Kemampuan lainnya yakni pesawat ini mampu terbang dengan jarak tempuh 4800 NM atau setara dengan 8900 Km.
Indonesia merupakan negara ke-10 yang akan menggunakan A400M dimana perjanjian pembeliannya mencakup paket dukungan pemeliharaan dan pelatihan yang lengkap. Letter of Intent juga mencakup akuisisi empat pesawat A400M tambahan pada masa depan. Sehingga total nantinya TNI AU akan mengoperasikan enam unit A400M.
Melalui modernisasi alutsista ini diharapkan TNI semakin memiliki kekuatan dan kesiapan operasional yang baik dalam menghadapi potensi ancaman yang terus berubah dan berkembang sesuai situasi geopolitik dan geo-strategis di tingkat global dan regional. (*)
(Dassault Aviation) ☆
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI (Purn.) M. Herindra menyebut pembelian 42 pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis menjadi sejarah baru bagi pengadaan alutsista di Indonesia.
Dia menilai sejak Republik Indonesia terbentuk, kebijakan membeli pesawat tempur sebanyak 42 unit itu baru pertama kali diwujudkan saat Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan.
“Pak Menhan itu sudah beli 42 pesawat tempur baru Rafale. Belum pernah ada sejarah selama republik ini berdiri, pengadaan alat perang baru (sebanyak) 42 unit. Ini di Pak Menhan (Prabowo Subianto),” kata Herindra saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk pertahanan di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Jumat.
Dalam diskusi itu, yang mengangkat tema “Membangun Kekuatan Pertahanan di Kawasan Regional” itu, Herindra menjelaskan pembuatan 42 pesawat tempur baru itu membutuhkan waktu yang tidak instan.
Bahkan, 42 unit pesawat tempur Rafale kemungkinan baru operasional lengkap 7 tahun mendatang.
Oleh karena itu, demi mengisi kekosongan (gap) yang ada, Kementerian Pertahanan RI berencana membeli pesawat tempur yang dapat dikirim dalam waktu cepat.
Opsinya, Herindra menyebut, jatuh pada pembelian pesawat tempur yang pernah digunakan oleh negara lain, misalnya Mirage 2000-5 bekas Angkatan Udara Qatar.
“Dalam menunggu yang baru, kekosongan yang lowong ini diisi. Ini bukan masalah bekas dan baru, tetapi apakah alat perang pesawat masih layak pakai atau tidak,” kata Wamenhan RI.
Dia membuat analogi kesiapan tempur TNI Angkatan Udara dengan atap rumah yang bolong. Jika ada atap yang bolong, tentu harus segera ditutup, kata Herindra menganalogikan itu dengan pembelian jet tempur bekas.
“Pak Menhan concern membeli alat perang baru, tetapi saat ini kita melihat ada kekosongan dan ada beberapa yang harus diadakan secara cepat sehingga kalau mau beli baru tidak secepat dan semudah itu, tidak mudah pengadaan alat perang, punya uang pun belum tentu bisa beli,” kata Herindra.
Dia menegaskan Menhan Prabowo Subianto tentu sangat peduli menjaga performa TNI agar semakin optimal dan profesional. Prabowo, menurut Herindra, selalu menyerap aspirasi dari TNI terkait pengadaan alutsista.
“Kami akan memberikan yang terbaik. Pengadaan alat perang mengandung mekanisme bottom-up. Intinya kami tanya angkatan dulu, perlunya apa, lalu mereka ajukan ke kami, dan kami melihat ada berapa anggaran yang tersedia,” kata Herindra.
(antara) 🛩
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kepercayaan pemerintah Filipina terhadap produk buatan Indonesia, khususnya dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).
Pernyataan itu dia sampaikan ketika menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Eduardo Gerardo C. Teodoro di Manila pada Kamis.
"Saya mengapresiasi kepercayaan Departemen Pertahanan Nasional Filipina terhadap produk-produk BUMN Indonesia khususnya produk alutsista seperti pesawat dan kapal," kata Presiden Jokowi.
Terkait kerja sama pengadaan pesawat, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa hubungan kerja sama tersebut telah terjalin lama, dan saat ini sedang diproses pengadaan enam unit pesawat NC212i produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
“Ini bukan pertama kali, hubungan ini telah terjalin selama 38 tahun. Bahkan pada 2018 PTDI sudah kirimkan dua unit pesawat NC212i,” ujar dia.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi meyakini kedua negara dapat terus memperkuat kerja sama tersebut termasuk melalui rencana akuisisi pesawat anti-submarine warfare oleh Angkatan Laut Filipina.
CN235 MPA TNI AL [Prime Kurniawan] 🛩
Indonesia juga turut menawarkan pesawat CN2335-220 produksi PTDI yang dapat dikonfigurasi untuk menjalankan misi perang anti-kapal selam.
"Kami berharap Indonesia dapat terus mendukung kebutuhan pesawat Filipina melalui g to g (antar-pemerintah) dengan skema kontrak langsung sebagai komitmen kemitraan jangka panjang," tutur Jokowi.
Selain pengadaan pesawat, Indonesia-Filipina juga melakukan kerja sama dalam pengadaan produk alutsista lainnya yaitu kapal.
Presiden menjelaskan bahwa kedua negara telah menandatangani kontrak pengadaan dua kapal perang landing dock produksi PT PAL yang sebelumnya juga telah terlaksana pada 2016 dan 2017.
"Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Filipina terhadap produk alutsista Indonesia. Saya yakin ke depan akan terjalin kerja sama yang lebih banyak lagi," tutur Presiden Jokowi berharap.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Keselamatan Dan Keamanan VIP Nomor Satu
Hercules VIP A-1341 TNI AU (Dispenau) ✈️
Dalam beberapa hari terakhir, ruang percakapan di media sosial X terdapat pembahasan terkait rencana pengadaan Console VIP untuk pesawat baru C-130J Super Hercules TNI AU.
Pesawat Super Hercules ini memiliki lompatan signifikan dalam performa yang jauh melampaui tipe Hercules biasa yang telah lama menjadi inventori TNI AU.
Informasi terperinci mengenai rencana pengadaan Console VIP untuk Super Hercules TNI AU terdapat pada website LKPP, sesuai dengan prosedur pengadaan yang berlaku di Indonesia. Hal ini menggarisbawahi komitmen TNI AU untuk selalu mengikuti prosedur pengadaan yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.
Pengadaan Console VIP untuk Super Hercules Tipe C-130J oleh TNI AU adalah inisiatif strategis yang esensial dalam menjaga dan meningkatkan kapabilitas keamanan dan keselamatan mobilitas pimpinan negara. Proyek ini memiliki latar belakang solid sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk menggantikan dua pesawat VIP lama tipe C-130-H (A-1314 dan A-1341), yang telah dilengkapi dengan console VIP, namun telah mencapai usia tua untuk dijadikan pesawat VIP.
Pesawat A-1341 VIP pertama kali dioperasikan oleh TNI AU pada tahun 1981, kala itu Panglima TNI adalah Jenderal TNI M. Jusuf, sehingga tahun ini sudah memasuki usia 43 tahun. sedangkan pesawat A-1314 VIP diproduksi pada tahun 1979, dan dihibahkan oleh Pelita Air kepada TNI AU pada tahun 1984 saat Jenderal TNI L.B. Moerdani menjabat sebagai Panglima TNI sehingga sudah berusia 45 tahun.
Console VIP lepas pasang yang sedang dibangun secara khusus ini memiliki desain yang memastikan keamanan dan keselamatan maksimum bagi penumpang sekelas Presiden. Keberadaannya sangat penting ketika pimpinan negara harus mengakses daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pesawat VIP biasa.
Dalam konteks ini, penggunaan pesawat tipe J memunculkan perlunya pembuatan console VIP baru, karena console VIP yang ada di pesawat tipe H tidak dapat dipindahkan ke tipe J.
Oleh Alman H Ali 
Jet tempur Dassault Rafale A330 MRTT terparkir di Apron Selatan, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (26/7/2023). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) ☆
Akuisisi peralatan pertahanan dalam program Minimum Essential Force (MEF) 2010-2024 terbagi dalam tiga tahap, yaitu 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024. Mayoritas pembiayaan kegiatan pembelian tersebut menggunakan skema Pinjaman Luar Negeri (PLN), sisanya memakai skema Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Rupiah Murni.
Dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga masa Presiden Joko Widodo, pemerintah secara total mengalokasikan PLN US$ 40 miliar guna membiayai program MEF. Angka tersebut sudah bersifat final setelah pada 28 November 2023 Jokowi memveto alokasi PLN sebesar US$ 34,4 miliar untuk Kementerian Pertahanan.
Belanja mesin perang pada MEF periode 2020-2024 merupakan kegiatan yang paling dinamis. Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2020-2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berubah sampai empat kali.
Setiap perubahan berarti ada perubahan daftar belanja yang diusulkan oleh Kementerian Pertahanan, sehingga besaran alokasi PLN pun turut berubah. Veto presiden terhadap DPRLN-JM 2020-2024 perubahan keempat membuat rencana pengadaan makin dinamis.
Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, kebijakan mengimpor sistem senjata dari luar negeri wajib diikuti dengan kegiatan Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan atau Offset (IDKLO). Hal demikian merupakan bagian dari upaya agar industri pertahanan nasional dapat menguasai berbagai teknologi maju sehingga di masa depan industri tersebut dapat memproduksi beragam sistem senjata di dalam negeri.
Kewajiban IDKLO juga bagian dari rencana jangka panjang agar Indonesia dapat mandiri di bidang industri pertahanan. Aturan mengenai IDKLO sebenarnya hanya berupa pembakuan hukum tentang kegiatan-kegiatan tersebut, sebab aktivitas itu sudah dilaksanakan sejak era Orde Baru.
Apabila memperhatikan bagaimana pemerintah melaksanakan upaya penguasaan teknologi tinggi, termasuk teknologi pertahanan, terlihat perbedaan yang mencolok di masa Orde Baru dan di era MEF.
Pertama, dukungan pendanaan, di mana ada era Orde Baru semangat pemerintah untuk penguasaan teknologi tinggi diiringi dengan investasi dana yang cukup besar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kucuran dana tersebut bukan saja untuk membiayai program-program prioritas, pembangunan sejumlah laboratorium di lembaga riset dan pembangunan fasilitas produksi pada BUMN Industri Strategis, tetapi mencakup juga investasi sumberdaya manusia.
Di masa itu pemerintah menggagas sejumlah program beasiswa seperti Overseas Fellowship Program (OFP), Science and Technology Manpower Development (STMDP) dan Science and Technology for Industrial Development (STAID).
Sedangkan di masa MEF, jargon penguasaan teknologi tinggi, khususnya teknologi pertahanan, diikuti dengan kucuran dana yang terbilang sedikit kepada industri pertahanan. Pada umumnya kucuran anggaran APBN dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada beberapa BUMN industri pertahanan.
Terdapat pula pendanaan khusus untuk beberapa program tertentu, seperti pengembangan bersama tank medium antara FNSS dan PT Pindad. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, nampaknya bergantung pada beasiswa yang disediakan oleh LPDP yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
Selain PMN, anggaran untuk penguasaan teknologi pertahanan dibebankan kepada PLN lewat skema KLO. Tentu saja hal demikian akan sangat lama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sebab teknologi yang didapatkan lewat skema KLO bersifat "terpisah-pisah" dan butuh suatu upaya luar biasa untuk "menyatukan" teknologi itu.
Sebagai contoh, teknologi yang diraih lewat offset program Rafale harus "disatukan" lagi dengan teknologi yang relevan dari program-program akuisisi lain agar Indonesia bisa menguasai suatu teknologi secara utuh di bidang elektronika pertahanan.
Perbedaan sistem politik yang dianut oleh Indonesia hari ini dengan saat Orde Baru tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran tentang bagaimana kebijakan terkait penguasaan teknologi tinggi dikelola.
Korea Selatan hingga pertengahan 1980-an diperintah oleh rezim militer yang otoriter sebelum akhirnya melangkah menuju demokratisasi. Walaupun terjadi perubahan sistem politik di Negeri Ginseng, kebijakan penguasaan teknologi tinggi tetap berlanjut dan hasilnya bisa dilihat sekarang di mana industri pertahanan Korea Selatan merupakan salah satu pemain global di luar industri pertahanan Eropa dan Amerika Serikat.
Penting untuk dicatat bahwa baik Korea Selatan maupun Indonesia mulai mengembangkan secara serius industri strategis sebagai bagian dari industrialisasi dalam kurun waktu yang relatif sama yaitu di akhir 1960-an dan awal 1970-an.
Kedua, iklim politik nasional, di mana kebijakan penguasaan teknologi tinggi kini sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek. Dengan kondisi iklim politik sekarang, sulit bagi mengembangkan sejumlah program penguasaan teknologi tinggi, termasuk teknologi pertahanan.
Kegiatan yang dimaksud mulai dari fase conceptual design hingga memasuki tahap serial production, di mana untuk produk-produk pertahanan atau dual use memerlukan waktu antara 10 sampai minimal 15 tahun. Waktu 10 sampai minimal 15 tahun dibutuhkan agar suatu produk yang dikembangkan sudah mature sehingga siap untuk diproduksi dan bersaing di pasar internasional.
Saat ini terdapat kecenderungan kuat bahwa setiap rezim pemerintahan di Indonesia hanya mendukung pembiayaan program-program yang dapat selesai maksimal 10 tahun atau sesuai dengan berakhirnya dua periode kepresidenan. Sebab setiap program tersebut harus dapat diklaim sebagai keberhasilan suatu rezim pemerintahan yang berkuasa.
Iklim politik demikian sangat bertolak belakang dengan karakter penguasaan teknologi tinggi di mana tidak ada jalur pintas atau shortcut. Sebagai contoh, pengembangan bersama tank medium Harimau antara Indonesia dan Turki disepakati pada 2015 dan baru siap memasuki fase serial production pada 2022 setelah dilaksanakan sejumlah penyempurnaan pada purwarupa.
Apabila pengembangan tank saja memerlukan waktu hampir 10 tahun, lalu bagaimana dengan produk pertahanan yang lebih kompleks seperti radar, rudal, kapal selam dan lain sebagainya? Apakah pengembangan beragam produk teknologi tinggi tersebut dapat diselesaikan dalam dua periode satu rezim pemerintahan?
Kondisi asimetris antara logika politik dan logika engineering yang terjadi di Indonesia nampaknya sulit untuk dicarikan solusi selama kepentingan politik jangka pendek selalu menjadi panglima. Sampai sekarang belum terlihat ada kemauan meletakkan kepentingan politik jangka pendek di bawah kepentingan nasional jangka panjang untuk penguasaan teknologi tinggi, termasuk teknologi pertahanan. (miq/miq)
Airbus A400M dengan liveri TNI AU (Airbus Military)
