Infographis pesawat angkut militer A400M (antara)
Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Andyawan bersama jajaran TNI AU membahas rencana penempatan pesawat baru milik TNI AU, yakni Airbus A400 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) yang dijadwalkan datang dalam waktu dekat.
"Penempatan yang tepat akan menjadi kunci untuk memastikan kesiapan maksimal dan respons cepat dalam berbagai skenario," kata Andyawan saat memimpin rapat di Mabes TNI AU, Jakarta Timur, Senin, sebagaimana siaran pers resmi yang diterima ANTARA.
Menurut Andyawan, pesawat Airbus A400 MRTT akan mendukung ragam operasi militer yang digelar TNI AU, dari mulai misi penguatan pertahanan hingga operasi militer selain perang.
Andyawan menjelaskan ragam kemampuan pesawat Airbus A400 MRTT ini mulai dari mengirim personel, logistik, air-to-air refueling hingga misi nonmiliter, seperti bantuan kemanusiaan dan bencana alam.
Tidak hanya itu, kehadiran pesawat angkut itu juga akan memperkuat posisi TNI dalam mempertahankan kedaulatan negara karena alutsista ini menjadi salah satu aset andalan TNI AU.
Dalam rapat itu, TNI AU akan menentukan penempatan tugas pesawat tersebut dan upaya peningkatan infrastruktur yang harus dilakukan TNI AU untuk merawat pesawat.
"Kesiapan pergelaran alutsista bukan hanya tentang mengoptimalkan seluruh sistem dan infrastruktur yang sudah tersedia saat ini, namun juga mempertimbangkan dampak pergelaran ini terhadap renstra TNI AU berikutnya," kata Andyawan.
Dengan menempatkan pesawat Airbus A400 MRTT pada tempat yang tepat serta peningkatan infrastruktur perawatan pesawat, Andyawan yakin unit ini akan berfungsi secara maksimal dalam membantu operasi militer TNI AU.
Dalam rapat tersebut hadir beberapa pejabat TNI AU, antara lain Kaskoopsudnas, Irjenau, Koorsahli Kasau, Asrena Kasau, Asintel Kasau, Asops Kasau, Aspers Kasau, Aslog Kasau, Aspotdirga Kasau, Waaskomlek Kasau, Kapuslaiklambangjaau, Kadisopslatau, Kadisaeroau, Kadiskonsau, dan Kasatgas A400.
✈️ antara
💥 Bukti Kapasitas Industri Pertahanan Swasta 
KRI RHF 391, OPV pertama produksi PT DRU diluncurkan.(DRU)
PRESTASI membanggakan disuguhkan PT Daya Radar Utama (DRU). Perusahaan yang berbasis di Lampung tersebut sukses meluncurkan dua kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) 90M dan OPV dalam tempo dua hari, yakni pada Rabu (18/09/2024) dan Jumat (20/09/2024). Capaian menunjukkan kapasitas industri galangan kapal swasta Tanah Air tidak jauh berbeda dengan PT PAL, karena sudah bisa dipercaya menggarap proyek kapal perang yang dianggap sekelas light fregat ini.
Prosesi ship-naming atau pemberian nama kapal dilakukan secara bersamaan, dengan dipimpin langsung Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, pada Jumat (20/9), di galangan PT DRU, di Lampung. Nama yang diberikan masing-masing adalah KRI Raja Haji Fisabilillah (RHF)-391 dan KRI Lukas Rumkorem (LRK)-392. Kedua tokoh yang dijadikan nama merupakan pahlawan nasional asal Melayu dan Papua.
Rencananya, kedua kapal OPV yang pembangunannya dimulai pada Agustus 2021 ini akan diperankan sebagai kapal kombatan sekaligus kapal patroli berkecepatan tinggi yang mampu beroperasi di seluruh perairan yurisdiksi Indonesia. Konstruksi kapal berdesain monohull ini dirancang untuk memiliki performance yang baik pada kecepatan tinggi, yakni sekitar 28 knot, maupun pada kecepatan jelajah sekitar 20 knot.
Kapal ini juga dilengkapi dua loading ramp untuk peluncuran RHIB (rigid hull inflatable boat) yang ditempatkan di bagian buritan dan satu helipad. Diproyeksikan kapal dengan desain berbasis fregat RE Martadina class (Sigma 10514) tersebut untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kapal Eskorta (Satkor) TNI AL.
Sebagai taringnya, kapal akan dilengkapi dengan meriam 76 mm dan 40 mm Leonardo, meriam 20 mm Escribano, decoy atau therma, dan surface to surface missile 2x4 launcher system Roketsan dengan rudal yang akan disematkan, Atamca. Untuk melengkapi persenjataan dan combat management system (CMS), pengadaannya akan dilakukan terpisah atau modelfitted for but not with(FFBNW).
Secara teoritis, seperti ditulis Bayu Pamungkas dalam Indomiliter.com edisi 18/09/2024, OPV dibuat untuk menjembatani gap antara kapal armada di Satuan Kapal Patroli (Satrol) dan kapal perang kelas korvet maupun fregat. Segmen sama juga tengah dibangun Malaysia, Thailand, Singapura dan Australia. Namun jika dilihat dari spesifikasi sistem persenjataan yang terbilang gahar, OPV TNI AL ini layak disebut light fregat.
Muhammad Ali menjelaskan, pembangunan kapal OPV merupakan langkah strategis TNI AL untuk meningkatkan kapabilitas operasionalnya demi menghadapi dinamika ancaman maritim yang semakin kompleks. Menurut dia, program modernisasi alutsista ini sejalan dengan Rencana Strategis Jangka Panjang yang bertujuan untuk mewujudkan TNI AL modern, berdaya gentar di kawasan, dan berproyeksi global.
"Selain itu, pembangunan kapal OPV merupakan wujud kontribusi TNI Angkatan Laut dalam mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri," ujar dia. Pembangunan kapal OPV 90M ini merupakan wujud kontribusi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan laju perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.
Dalam sambutan Kabaranahan Kemhan yang dibacakan Staf Ahli Menhan bidang Politik Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan Mayjen TNI Kosasih, diungkapkan bahwa pembangunan kapal OPV 90M merupakan bagian integral dari pembangunan sistem pertahanan negara,khususnya kekuatan TNI AL. Program ini sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ada, yang bertujuan untuk memenuhi jumlah minimal kapal yang bisa dioperasikan guna mendukung pemenuhan tugas TNI AL.
Kabaranahan Kemhan atas nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengapresiasi kerja sama dan kerja keras PT DRU dan Satuan Tugas Yekda dalam negeri Kapal OPV 90M, dan kemampuannya membangun kapal sesuai kontrak. Kabaranahan Kemhan pun berharap agar industri pertahanan dalam negeri, dalam hal ini galangan kapal nasional, dapat meningkatkan kemampuan untuk mampu berkompetisi di pasar global melalui peningkatan kapasitas produksi, manajemen, serta teknologi modern sehingga mampu bersaing dengan kompetitor luar negeri.
Adapun Direktur PT DRU John Wijanarko dalam sambutannya menyatakan bahwa PT DRU merupakan galangan kapal pertama yang diberi kepercayaan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk membangun kapal OPV. Dengan persenjataan peperangan anti-serangan udara, permukaan laut, dan bawah air yang disematkan, kapal OPV tidak hanya memiliki fungsi sebagai kapal patroling force, tapi juga dapat dioperasikan menjadi kapal striking force untuk menambah kekuatan alutsista TNI AL.
Peran Swasta Setara BUMN Inhan
KRI LRK 392, OPV kedua (DRU)
Kepercayaan yang diberikan kepada PT DRU untuk membangun kapal perang sekelas OPV bisa dianggap sebagai tonggak sejarah baru industri pertahanan swasta nasional. Realitas ini menunjukkan mereka tidak lagi menjadi perusahaan tier 2 yang hanya dipercaya mengerjakan kontrak kapal patrol atau landing ship tank (LST) saja, tapi juga kapal perang yang lebih besar, yang selama ini hanya dinikmati PT PAL saja.
Bagaimana galangan kapal swasta bisa memiliki hak setara dengan BUMN Inhan? Bukankan UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan hanya memberikan mandat lead integrator kepada BUMN Inhan saja, termasuk di dalamnya membuat alat utama menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama. Sedangkan perusahaan swasta hanya diberi porsi sebagai industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), serta industri bahan baku.
Namun, monopoli BUMN Inhan berakhir bersamaan dengan keluarnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang yang lazim disebut UU Omnibus Law itu memperbolehkan perusahaan swasta menjadi lead integrator industri pertahanan. Selain memberi peran setara kepada perusahaan swasta, Omnibus Law juga memberikan kesempatan kepada investor asing masuk dalam sektor industri pertahanan.
Publikasi www.neliti.com yang berjudul "Perubahan Landasan Hukum Inudstri Pertahanan, UU Industri Pertahanan VS Omnibus" menjelaskan, UU Omnibus Law juga memberikan peran kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menentukan pihak-pihak swasta yang akan memproduksi alutsista tier 1, mengizinkan pihak lain menanamkan modal, serta perizinan kegiatan lain yang dijelaskan pada UU Omnibus Law.
Sebagai konsekuensi pemberian peran lebih kepada Kemhan, berdasar pasal 74 ayat 2 UU Omnibus Law, ada penghapusan tugas dan fungsi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam menentukan pemenuhan alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara, serta keamanan dan ketertiban masyarakat atau alpahankam. Sebelumnya, KKIP memiliki kewenangan menetapkan kebijakan pemerintahan kebutuhan alutsista dan memberikan pertimbangan atas pemasarannya.
Dengan demikian, perubahan regulasi yang terjadi dengan keluarnya UU Omnibus Law adalah pemberian kewenangan sangat kuat kepada Kemhan untuk menentukan arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional. Kemhan memegang peran krusial mengontrol industri pertahanan dari hulu ke hilir, dan memberikan persetujuan dan izin industri pertahanan.
Terbitnya UU Omnibus Law memang banyak pro-kontra publik. Namun dari sisi positif, kehadirannya diharapkan membuka peluang industri pertahanan mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, memenuhi kwalitas dan kwantitas alutsista sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman, dan membangun deterrence effect terhadap negara lain.
Dinamika politik yang terjadi memaksa UU Omnibus Law dicabut. Sebagai gantinya, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Apakah ada dampaknya terhadap industri pertahanan swasta?
Dalam artikel "Pentingnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 0 Desember 2022 dalam Pembinaan Industri Pertahanan Indonesia" yang dirilis www.kemhan.go.id, dijelaskan bahwa di sektor industri pertahanan, Perppu Cipta Kerja memberikan peluang sama kepada BUMN Inhan maupun perusahaan swasta untuk ikut berperan dalam kegiatan produksi alat utama dalam industri pertahanan, di mana sebelumnya kegiatan produksi alat utama hanya dilakukan BUMN Inhan.
Dikatakan, pemberian peluang yang sama diharapkan akan memacu persaingan yang sehat dan kompetitif, terbangun kerja sama yang baik antar-industri pertahanan dalam mendukung pembangunan kekuatan pertahanan aspek alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, Perppu juga memberikan kesempatan adanya proses transfer of technology (ToT) dalam bentuk investasi dari luar negeri.
Langkah ini diharapkan membawa dampak positif yang dinamis dan progresif terhadap kemampuan industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan pengguna dalam negeri dan membangun kemampuan kompetisi di pasar internasional. Kerja sama antar-industri pertahanan Indonesia dengan perusahaan internasional diharapkan bisa membawa industri pertahanan nasional masuk dalam jaringan penyedia dan rantai pasok internasional.
Peran lebih yang diberikan UU Cipta Kerja ataupun Perppu Cipta Kerja seiring dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Seperti termuat dalam rilis "Menhan Prabowo Dorong Industri Pertahanan Dalam Negeri Jalankan Manajemen yang Baik" yang dirilis www.kemhan.go.id, pada 2 Februari 2022, dipaparkan bahwa Prabowo mengaku telah mendapat instruksi Presiden Jokowi untuk membesarkan industri pertahanan Indonesia secara keseluruhan.
Presiden terpilih pada Pemilihan Presiden 2024 ini menegaskan bahwa industri pertahanan dalam negeri adalah kebanggaan rakyat Indonesia. Untuk itu pemerintah senantiasa mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan, dari segi pemasaran maupun teknologi.
Salah satu bentuk dukungan adalah memaksimalkan ToT dan offset dalam akuisisi alutsista dari negara lain. Di lain pihak, Prabowo meminta industri pertahanan dalam negeri juga perlu senantiasa menyadari bahwa mereka adalah kebanggaan bangsa Indonesia, dan masyarakat mengharapkan kinerja terbaik mereka.
Menunggu Tantangan Lebih Besar
Kapal BHO (Ocean Going) 105 produksi PT Palindo Marine (Kemhan)
Keberhasilan PT DRU menggarap dua kapal OPV untuk TNI AL membuktikan bahwa galangan kapal swasta nasional sudah tidak bisa dianggap sebelah mata. Jika sebelumnya mereka hanya diberi kesempatan membangun kapal landing ship tank (LST) atau kapal cepat rudal (KCR), kapasitas yang ditunjukkan PT DRU menegaskan bahwa galangan kapal swasta pun siap menerima tantangan baru menggarap kapal perang lebih besar.
Bahkan kasak-kusuk di dunia maya, perusahaan yang sebelumnya bernama Noahtu Shipyard tersebut diincar Fincantieri menggarap kapal PPA kelas Paolo Thaon Di Revel jika Indonesia menambah pemesanan kapal tersebut untuk batch 2. Hal tersebut terungkap dalam wawancara CEO Fincantieri dengan CNN. Disebutkan bahwa galangan kapal terkemuka asal Italia itu mendekati galangan kapal lokal Indonesia. Selain PT DRU, perusahaan swasta lain yang didekati adalah PT Batamec, Batam.
Proyek kapal perang jenis littoral combat ship (LCS) Maharaja Lela yang dibangun perusahaan kebanggaan Malaysia, Bousted Naval Shipyard bisa dijadikan perbandingan kapabiltas PT DRU dalam mengerjakan kapal perang. Sejak peletakan LUNAS pada 2016, karena berbagai sebab -termasuk korupsi di dalamnya, kapal tersebut baru diproyeksikan kelar pada 2026 nanti. Artinya, perusahaan yang kini berganti nama menjadi Lumut Naval Shipyard Sdn Bhd (LUNAS) itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk menggarap satu kapal.
Di sisi lain, capaian PT DRU memperkuat kepercayaan diri Kemhan atau TNI AL untuk memberikan tugas pembangunan kapal perang tidak hanya kepada PT PAL Surabaya saja, tapi kepada galangan kapal swasta. Dengan demikian, Indonesia memiliki opsi lebih banyak untuk mengakselerasi pembangunan alutsista, terutama kapal perang, untuk mengejar target minimal dan memperkuat pertahahan matra.
Keputusan Kemhan dan TNI AL memberikan kepercayaan kepada PT DRU menggarap kapal OPV merupakan implementasi UU Omnibus Law/pembinaan kongkret agar galangan kapal swasta bisa belajar dan berkembang, serta untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan Tanah Air.
Selain membutuhkan perhitungan matang, langkah ini juga diiringi keberanian dari para decision maker memberikan kontrak proyek OPV kepada PT DRU yang merupakan galangan kapal swasta pertama yang dipercaya membangun kapal OPV. Keputusan itu bisa dianggap sebagai test case, apakah galangan kapal swasta nasional mampu mendapatkan tugas tersebut atau tidak. Hasilnya bisa terbilang memuaskan.
Jika dilihat dari record, PT DRU memang layak diberi kepercayaan membangun kapal sekelas OPV, bahkan tidak mungkin diberi kontrak membangun kapal fregat mengingat kapasitas PT PAL sudah overload. Secara hitam putih, perusahaan yang beralamat Jl Alamsyah Ratu Prawiranegara KM 12, Kec Panjang, Kota Bandar Lampung itu sudah menjalani Uji Sertifikasi Fasilitas Galangan oleh Tim IMSA (Indonesian Military Seawothiness Authority) dan telah mendapat CoA (Certificate of Approval) dari Puslaik Kemhan RI.
Laporan www.airspace-review berjudul "Mengenal PT Daya Radar Utama, Produsen Kapal Asal Lampung" memaparkan, PT DRU yang telah berdiri sejak 1972 dan pindah ke Lampung pada 2008, tercatat telah memiliki portofolio membangun sekitar 350 unit kapal dengan berbagai tipe dan ukuran, mulai dari roll on roll off (RORO),cargo vessel, tanker, patrol vessel, navy, fast patrol boat, tug boat, offshore, hinggaspeed boat.
Di antara jenis kapal yang dibangun adalah LST atau kapal angkut tank sepanjang 120 M untuk TNI AL, kapal patroli seperti untuk Polisi Air, Kapal Pengawas Perikanan (Fisheries Patrol Vessel) (60 M) untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan kapal Indonesia Coast Guard (61) untuk Bakamla RI. Untuk jenis LST, produknya antara lain KRI Teluk Bintuni-520 yang mampu berlayar di laut selama 20 hari. Kapal angkut ini memiliki kemampuan mengangkut 10 unit main battle tank (MBT) Leopard 2A4 berbobot 62,5 ton, mampu membawa 400 personel dan dilengkapi dua helipad.
Bukan hanya PT DRU yang memiliki kapasitas membangun kapal perang. Indonesia juga memiliki banyak galangan swasta lain, termasuk di antaranya sudah sering diberi kesempatan menggarap berbagai jenis kapal untuk TNI AL. Perusahaan dimaksud antara lain PT Palindo Marine, PT Bandar Abadi Shipyard, Karimun Anugerah Abadi, PT Citra Shipyard, PT Batamec, PT Dok Kodja Bahari, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Lundin Industry Invest, PT Tesco Indomaritim, PT Caputra Mitra Sejati, PT Infinity Global Mandiri, PT Republik Palindo, dan PT Steadfast Marine.
PT Palindo Marine, misalnya, tercatat sudah mengerjakan beberapa Kapal Cepat Rudal (KCR) Clurit Class, Kapal Patroli type PC 40M KRI Pari Class. Selain itu, perusahaan berbasis di Batam itu juga sukses membangun Kapal OPV KN Tanjung Datu untuk Bakamla, Kapal Pengawas Tipe C untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kapal SAR 50-60 meter dan Kapal SAR 40 meter untuk Basarnas. Selanjutnya tinggal bagaimana Kemhan memberikan kepercayaan kepada mereka dengan memberikan kontrak pembangunan kapal perang dengan kapasitas lebih besar dari yang mereka terima sebelumnya.
Teranyar, PT Palindo Marine sukses menyelesaikan pembangunan kapal Bantu Hidro Oseanografi (BHO) Ocean Going sepanjang 105 meter. Peluncuran kapal tersebut telah dilakukan Staf Ahli Menhan Bidang Ekonomi Mayjen TNI Steverly Parengkuan dan Wakil Komando Pusat Hidro Oseanografi TNI AL Laksamana TNI Rony Saleh pada Selasa (24/09/2024), di galangan kapal PT Palindo Marine di Kota Batam. Rencanannya, kapal BHO Ocean Going akan dibuat dua buah.
Dalam pembangunan yang dilakukan sejak September 2023, perusahaan mendapat bagian pengerjaan rangka dan badan kapal, serta instalasi mesin. Selanjutnya untuk pengerjaan instalasi peralatan survey, deteksi, dan pemetaan, pengadaannya oleh Kemhan diberikan kepada Abeking Rasmussen di Jerman. Untuk instalasi, setting to work hingga finalisasi kapal akan dibawa ke Jerman. Komandan Pushidrosakl Laksamana Madya TNI Budi Purwanto meyakinkan kapal kerja sama PT Palindo Marine dan Abeking Rasmussen akan lebih canggih dibanding KRI Spica-934 dan KRI Rigel-933 buatan OCEA, Les Sables d’Olonne, Prancis. (*) (hdr)
Upayakan Stabilitas Keamanan di Kawasan 
KN Pulau Dana-323 bertolak dari Dermaga Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau pada Senin (7/10). (Bakamla)
Badan Keamanan Laut (Bakamla) melepas Kapal Negara (KN) Pulau Dana-323 di Dermaga Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau pada Senin (7/10).
Kapal tersebut dilepas untuk melaksanakan muhibah atau port visit ke beberapa negara sahabat, Singapura dan Vietnam.
Kepala Zona Bakamla Barat Laksma Bakamla Bambang Trijanto memimpin langsung pelepasan KN Pulau Dana-323. Berdasar data dari Bakamla, selama misi muhibah berlangsung KN. Pulau Dana-323 akan berkunjung ke Vietnam dan Singapura. Kapal tersebut akan terlibat dalam berbagai kegiatan.
Diantaranya kegiatan diskusi bilateral dan latihan bersama. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertukaran informasi dan pengalaman dalam penegakan hukum di laut. Selain itu juga dilakukan untuk mengatasi berbagai isu keamanan maritim yang dihadapi oleh Indonesia dan negara di sekitarnya.
”Dengan kegiatan ini Bakamla menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia,” terang Pranata Humas Ahli Muda Bakamla Kapten Bakamla Yuhanes Antara.
Bakamla mengharapkan kunjungan tersebut tidak hanya memperkuat sinergi antar negara, melainkan juga menciptakan lingkungan yang aman dan stabil di kawasan Asia Tenggara. Bakamla akan berupaya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia melalui kerja sama yang erat dengan mitra internasional.
▽ ⭕ Netanyahu Nomor 1
Gambar daftar 11 pemimpin Israel yang jadi target eksekusi Iran telah viral selama sepekan terakhir. Gambar ini diklaim berasal dari pemerintah Iran. (Foto/via Live Mint) 🞋
Publik Iran pengguna media sosial ramai-ramai membagikan gambar berisi daftar 11 pemimpin Israel yang masuk daftar untuk dieksekusi militer Teheran.
Gambar daftar itu, yang diklaim berasal dari pemerintah Iran, telah viral dalam beberapa hari terakhir ketika negara para mullah itu bersiap menghadapi serangan balik militer Zionis.
"Pemerintah Iran telah membuat daftar pembunuhan target utama di Israel!!" bunyi salah satu posting-an yang viral, sebagaimana dikutip dari AP, Senin (7/10/2024).
Gambar "daftar target" tersebut menunjukkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di urutan puncak.
Selain Netanyahu, pemimpin Zionis lainnya yang masuk daftar didominasi para petinggi militer Israel.
Belum dapat diverifikasi apakah gambar "daftar target" itu benar-benar dibuat pemerintah Iran. Pihak pemerintah di Teheran juga belum berkomentar.
11 Daftar Pemimpin Israel Target Eksekusi Iran
Berikut ini, 11 daftar pemimpin Israel yang jadi target untuk dieksekusi militer Iran berdasarkan gambar yang ramai dibagikan publik Iran.
⌾ Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
⌾ Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant
⌾ Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Herzi Halevi
⌾ Komandan Angkatan Udara Israel Tomer Bar
⌾ Kepala Komando Utara Ori Gordin
⌾ Komandan Angkatan Laut Israel Saar Salama
⌾ Wakil Kepala Staf IDF Amir Baram
⌾ Kepala Komando Pusat Yehuda Fox
⌾ Kepala Angkatan Darat Israel Tamir Yadai
⌾ Kepala Intelijen Militer Aharon Haliva
⌾ Kepala Komando Selatan Eliezer Toledano
Daftar tersebut dibagikan secara luas sejak 2 Oktober 2024, dengan menyebut mereka yang masuk daftar sebagai "teroris".
Israel saat ini terlibat dalam perang multi-front dengan Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon.
Iran mendukung Hamas dan Hizbullah. Perang Israel melawan Hamas dimulai 7 Oktober 2023 atau genap setahun lalu setelah Hamas meluncurkan Operasi Badai al-Aqsa di beberapa wilayah Israel selatan.
Hizbullah, yang didukung Iran, mulai menembakkan roket-roket ke Israel segera setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, menyebutnya sebagai bentuk dukungan bagi Palestina.
Hizbullah dan militer Israel saling tembak hampir setiap hari sejak itu, sebelum akhirnya perang pecah dengan militer Zionis menginvasi Lebanon.
Minggu lalu, Israel meluncurkan operasi darat terbatas ke Lebanon selatan setelah serangkaian serangan menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dan tokoh lain dari kelompok tersebut.
Pertempuran itu adalah yang terburuk sejak Israel dan Hizbullah berperang singkat pada tahun 2006.
Militer Israel mengatakan pasukan khusus sedang melakukan serangan darat terhadap infrastruktur Hizbullah di Lebanon selatan.
Pada Sabtu malam, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan: “Israel memiliki kewajiban dan hak untuk membela diri dan menanggapi serangan-serangan [Iran] ini, dan Israel akan melakukannya.”
Mengenai Lebanon, dia mengatakan: “Kami belum selesai.” (mas)
🔥 Bawa 75 crew 
Kapal besar HMNZS Manawanui milik Angkatan Laut Selandia Baru tenggelam di Samudra Pasifik. (Foto/X @NewsOfEarthTr)
Sebuah kapal besar Angkatan Laut Selandia Baru terbalik dan tenggelam di Samudra Pasifik setelah menabrak karang pada Sabtu malam.
Pasukan Pertahanan Selandia Baru (NZDF) dalam pengumumannya pada Minggu (6/10/2024) mengatakan kapal survei hidrografi dan pendukung penyelaman HMNZS Manawanui kandas di dekat pantai selatan Pulau Upolu di Samoa semalam.
Kapal pembawa 75 orang tersebut sedang dalam misi survei saat insiden itu terjadi. Kapal terbakar dan kemudian terbalik saat orang-orang melihat asap tebal keluar dari kapal.
"Penyebab pasti kandasnya kapal tidak diketahui dan ini perlu penyelidikan lebih lanjut," kata Angkatan Laut Selandia Baru, seraya menambahkan bahwa mereka sedang berupaya untuk meminimalkan dampak lingkungan.
Semua dari 75 orang di atas kapal diselamatkan dan dibawa ke darat dalam cuaca buruk oleh Otoritas Layanan Darurat dan Kebakaran Samoa. Tiga pelaut dirawat di rumah sakit.
“Mereka semua ada di darat. Mereka aman dan sehat kecuali beberapa orang yang mengalami beberapa luka ringan, jadi kami merawat mereka di lokasi dan memindahkan mereka ke rumah sakit,” kata komisaris pemadam kebakaran Samoa Tanuvasa Petone, seperti dikutip oleh New Zealand Radio.
Dia menambahkan bahwa cuaca cukup buruk dan berangin.
Angkatan Udara Selandia Baru mengerahkan pesawat P-8A Poseidon untuk membantu operasi penyelamatan. "Kami sangat berterima kasih atas bantuan semua orang yang terlibat," kata Komandan Komponen Maritim Komodor Shane Arndell.
Menteri Pertahanan Judith Collins menggambarkan hilangnya kapal itu sebagai "hari yang benar-benar mengerikan." "Tidak banyak peluang untuk menyelamatkan kapal itu,” katanya.
HMNZS Manawanui dibangun pada tahun 2003 dan dibeli oleh Angkatan Laut Selandia Baru seharga USD 63,4 juta pada tahun 2018.
Kapal itu terutama beroperasi sebagai surveyor endapan minyak dan gas, tetapi juga membantu memindai dasar laut untuk mencari amunisi era Perang Dunia II. (mas)
Infographis pesawat angkut militer A400M (antara)
