Pererat Kerja Sama Pertahanan dan Industri Penerbangan
(Kemhan)
Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto, mewakili Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, menerima kunjungan Menteri Defense Acquisitions Program Administration (DAPA) Korea Selatan (Korsel) H.E. Mr. Seok Jong-Gun di Kemhan RI, Jumat (21/03/25). Pertemuan ini membahas berbagai aspek kerja sama pertahanan dan industri penerbangan antara kedua negara, yang telah terjalin dengan erat selama bertahun-tahun.
Dalam pertemuan tersebut, Wamenhan RI menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah berjalan, termasuk penggunaan pesawat tempur dan latih buatan Korea Selatan seperti T-50 dan KT-1 oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Pesawat-pesawat ini telah menunjukkan performa yang sangat baik, termasuk dalam operasional tim aerobatik Jupiter TNI AU. Wamenhan RI juga menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya terbatas pada pembelian alutsista, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas dan kemampuan industri pertahanan Indonesia.
“Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan tidak hanya sebatas jual beli, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam industri penerbangan. Kami sangat menghargai kontribusi Korea Selatan dalam pengembangan alutsista TNI, termasuk pesawat tempur ringan T-50 yang telah terintegrasi dengan baik sejak 2014,” ujar Wamenhan RI.
Menteri DAPA Korea Selatan, dalam kunjungannya, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Ia menegaskan bahwa hubungan kedua negara tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga melibatkan kontribusi bersama untuk kemajuan industri pertahanan.
“Saya datang ke Jakarta dengan membawa tanggung jawab untuk memperkuat kerja sama antara Korea Selatan dan Indonesia. Kami melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang penting,” ujarnya.
Salah satu topik utama dalam pertemuan ini adalah proyek pengembangan pesawat tempur KF-21/IFX, yang merupakan kerja sama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan. Kedua pihak juga membahas kerja sama di bidang lain, termasuk perawatan dan produksi pesawat KT-1 serta helikopter. PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan Korea Aerospace Industries (KAI) telah menjalin kerja sama yang erat, dan kedua belah pihak berkomitmen untuk memperluas kolaborasi ini.
Menteri DAPA juga menyampaikan rencana partisipasi Korea Selatan dalam pameran pertahanan Indo Defense 2024 di Indonesia, serta mengundang delegasi Indonesia untuk menghadiri pameran Aerospace & Defense Exhibition (ADEX) di Korea Selatan pada Oktober mendatang.
Pertemuan ini menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk mempererat kerja sama di bidang pertahanan dan industri penerbangan. Wamenhan RI menyampaikan apresiasi atas upaya Korea Selatan dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi dan berharap kerja sama ini dapat terus berkembang untuk kepentingan kedua negara.
Turut hadir dalam pertemuan ini Dirjen Renhan Kemhan, Dirjen Pothan Kemhan, Sesbalitbang Kemhan, Kapusalpalhan Baranahan Kemhan, dan Karo Hukum Setjen Kemhan, serta Dirut PT DI. (Biro Infohan Setjen Kemhan)
Dengan tekan ‘kill switch'
AS tepis bisa matikan jet tempur siluman F-35 sekutu dari jarak jauh dengan tekan ‘kill switch’. (Foto/Lockheed Martin)
Amerika Serikat (AS) tegas membantah rumor bahwa “kill switch” atau “saklar pemutus” telah dipasang pada jet tempur siluman F-35 yang diekspor, yang dapat memungkinkan Amerika untuk menonaktifkannya dari jarak jauh kapan saja.
Rumor tersebut muncul setelah Presiden Donald Trump mengumumkan AS akan menghentikan bantuan militer dan pembagian intelijen dengan Ukraina, yang memicu kekhawatiran bahwa beberapa jet tempur yang dikirim ke negara itu juga akan segera “dinonaktifkan”.
Kanada, yang telah memesan 88 unit F-35, kini didesak untuk mempertimbangkan kembali akuisisinya karena khawatir tentang “tingkat kendali” yang mungkin dimiliki Pentagon atas jet tempur siluman tersebut.
Benarkah Trump Bisa Lumpuhkan Seluruh Jet Tempur Siluman F-35 Eropa Hanya dengan Pencet Tombol?
Sebagai tanggapan, Kantor Program Gabungan (JPO) untuk Program F-35 menyatakan bahwa tidak ada mekanisme jarak jauh seperti itu, dan bahwa AS berkomitmen untuk memastikan semua pengguna memiliki "fungsionalitas penuh" dari pesawat generasi kelima tersebut.
"Tidak ada kill swicth," kantor tersebut, seperti dikutip dari Defense Post, Jumat (21/3/2025).
"Program ini beroperasi berdasarkan perjanjian yang mapan yang memastikan semua operator F-35 memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengoperasikan pesawat mereka secara efektif,” papar kantor tersebut.
Joachim Schranzhofer, kepala komunikasi di perusahaan senjata Jerman Hensoldt, mengatakan kepada media lokal bahwa tuduhan tentang "kill switch" pada F-35 mungkin "lebih dari sekadar rumor”.
Meskipun dia tidak menjelaskan lebih lanjut, dia bersugesti bahwa AS dapat secara efektif menghentikan semua F-35 yang dioperasikan asing dengan memblokir akses ke pembaruan perangkat lunak utama.
Sebagai negara asal, AS menyediakan perawatan dan dukungan penting untuk setiap jet tempur F-35 yang diekspor ke sekutu.
Ketergantungan ini dilaporkan dapat menciptakan "kerentanan strategis”, terutama untuk Ottawa, menurut beberapa analis pertahanan.
"Dengan memutus dukungan perawatan, pengiriman suku cadang, dan memutus jaringan komputer AS untuk F-35 asing, pesawat itu akan segera lumpuh," kata direktur Center for a New American Security,Stacie Pettyjohn, kepada Breaking Defense.
"Tanpa pembaruan perangkat lunak ini, F-35 dapat terbang, tetapi kemungkinan besar akan ditembak jatuh oleh pertahanan udara musuh," imbuh dia.
Hingga Maret 2025, ada 14 pelanggan F-35 internasional, termasuk Australia dan Jepang. (mas)
👷 Pastikan Keandalan Operasional 
CN235 A-2307 menjalani pemeliharaan di Biak (Dispenau)
Dalam upaya mendukung kesiapan operasional pesawat TNI Angkatan Udara, teknisi Satuan Pemeliharaan 13 (Sathar 13) Depohar 10 melaksanakan Bantuan Pemeliharaan Lapangan (Banharlap) Non-Destructive Inspection (NDI) terhadap pesawat CN-235-200M bernomor registrasi A-2307. Kegiatan pemeliharaan ini berlangsung di Skadron Udara 27, Lanud Manuhua, Biak, dan menjadi bagian penting dari rangkaian pemeliharaan berkala untuk menjamin performa pesawat tetap prima.
Inspeksi ini menggunakan metode NDI, yaitu teknik pemeriksaan struktur pesawat tanpa merusak komponen-komponennya. Metode ini sangat efektif untuk mendeteksi adanya kerusakan tersembunyi seperti retakan mikro atau keausan yang tak terlihat oleh mata telanjang, sehingga mampu mencegah potensi kegagalan fungsi pesawat saat menjalankan misi.
Komandan Sathar 13 Depohar 10, Letkol Tek Abdul Haris Purba, S.T., M.M., menekankan pentingnya proses pemeliharaan ini demi mendukung keandalan pesawat dalam menjalankan tugas TNI AU.
"Kami memastikan bahwa setiap pesawat yang menjalani pemeliharaan mendapatkan inspeksi mendetail agar tetap dalam kondisi terbaik untuk mendukung tugas negara,” tegasnya.
Pesawat CN-235-200M sendiri merupakan salah satu tulang punggung dalam operasi angkutan udara militer maupun misi kemanusiaan. Oleh karena itu, kondisi teknis pesawat harus selalu dijaga agar dapat beroperasi secara maksimal dan aman dalam berbagai situasi dan medan.
Kegiatan Banharlap ini menjadi bentuk komitmen nyata TNI AU dalam menjaga kesiapan alutsista udara secara menyeluruh. Kolaborasi antara Sathar 13 dan Skadron Udara 27 menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi TNI AU di wilayah timur Indonesia. (Penkoharmatau)
Ranpur Pandur akan dikirim ke Lebanon (antara)
PT Pindad menyiapkan puluhan kendaraan tempur untuk dikirimkan ke Lebanon dalam misi perdamaian dunia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Tak hanya itu, PT Pindad juga memberikan pelatihan berupa pengoperasian kendaraan tempur Pandur 8x8 bagi personel Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI).
Pelatihan itu dilakukan guna meningkatkan kompetensi dalam pengoperasian hingga pemeliharaan dan perawatan kendaraan tempur.
Direktur Utama Pindad, Sigit P Santoso, mengatakan ada sekitar 80 personel yang mengikuti pelatihan itu.
Masing-masing dibagi menjadi dua kelompok, dan satu kelompok terdiri dari 40 peserta.
Adapun materi pelatihannya antara lain mencakup dasar pengoperasian kendaraan, pemeliharaan dan perawatan, penggunaan alat komunikasi, serta pengoperasian turret ranpur Infanteri 8x8.
"PT Pindad sebagai industri pertahanan dalam negeri mendukung operasi PMPP TNI baik penyiapan ranpur, pelatihan hingga pemeliharaan dan perawatannya agar misi berjalan lancar, sukses, dan selamat hingga kembali ke tanah air," katanya ditemui Rabu (19/3/2025).
Sigit mengungkapkan, peralatan pertahanan dan keamanan PT Pindad, terutama kendaraan tempur, telah digunakan dalam berbagai misi PBB, salah satunya adalah kendaraan tempur Pandur 8x8.
Hal itu memperlihatkan komitmen bangsa Indonesia untuk mendukung misi perdamaian dunia.
"Akan kita kirimkan 18 kendaraan untuk misi di Lebanon. Selain itu, juga ada Anoa yang dikirim ke sana, sehingga total ada 30 kendaraan. Ini adalah kendaraan paling baru kami, mudah-mudahan nanti sukses di misi," terangnya.
Kendaraan tempur Pandur 8x8 ini merupakan varian yang diproyeksikan untuk memperkuat satuan infanteri dalam berbagai operasi dengan teknologi yang lebih canggih, sehingga butuh pelatihan pada orang yang menjalankannya.
Pandur 8x8 memiliki bobot tempur maksimal 22,6 ton, dibekali mesin diesel 455 HP, memiliki kecepatan kilometer per jam, dan memiliki daya jelajah 600 kilometer.
Salah satu keistimewaan ranpur Pandur 8x8 adalah mampu mengarungi kawasan perairan dengan kecepatan 8 kilometer per jam.
Kendaraan ini memiliki proteksi STANAG 4569 level III dan memiliki kapasitas personel 13 orang.
Ranpur Pandur 8x8 memiliki senjata utama kaliber 30 mm, dapat dilengkapi senapan mesin 7,62 coaxial, dan dilengkapi persenjataan yang memiliki kemampuan Advanced Gun & Sights Stabilization, Hunter Killer Capability, serta terintegrasi dengan Smoke Grenade Launchers dan Laser Warning System.
♘ Kompas
Masuk ke rantai produksi dari jet tempur tersebut
Proses produksi prototipe pesawat tempur KF-21 Boramae (Asiae)
Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Gita Amperiawan menjelaskan perkembangan proyek pengembangan jet tempur KF-21 Boramae atau Korea Fighter X (KFX) dan Indonesia Fighter X (KFX-IFX).
Menurut Gita, saat ini proyek pengembangan itu memasuki tahap pembuatan prototipe pesawat. Tahapan ini masih berlangsung dan akan selesai pada 2026.
"Apa yang menjadi fokus PTDI adalah bagaimana fase ini, bisa kita selesaikan dengan maksimal. Apa yang jadi fokus PT DI adalah bagaimana fase ini, bisa kita selesaikan dengan maksimal," ujar Gita ketikaa ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Rabu (12/3/2025).
"Dalam arti kata, maksimal itu adalah benefit yang kita peroleh itu harus worth it dengan investasi yang kita keluarkan. Itu fokus strategi kita sekarang," tegasnya.
Gita bilang, komunikasi antara PTDI dengan pihak Korea Selatan terus berlanjut dengan baik.
Sebab memang untuk tahapan prototyping kedua pihak harus menyelesaikan hingga 2026.
Sementara itu, saat ini sejumlah tes penerbangan oleh pilot-pilot dari kedua negara telah dilakukan.
Gita melanjutkan, secara jadwal setelah 2026 nanti proyek pengembangan jet tempur KF-21 sudah memasuki masa produksi pesawat.
Indonesia sendiri menurutnya berkeinginan ikut masuk ke rantai produksi dari jet tempur tersebut saat fase mass production dilaksanakan.
Hanya saja untuk 2025 ini, PTDI akan fokus memaksimalkan pengembangan prototip pesawat terlebih dulu.
"Kita harus memaksimalkan itu dan harus qualified. Karena salah satu kontribusi atau partisipasi di dalam industri pesawat terbang itu adalah certified," tegasnya.
Sementara itu, saat ditanya soal realisasi investasi yang diberikan Indonesia untuk pengembangan KF-21, Gita menyebut bukan ranah dari PTDI untuk memberikan penjelasan. Termasuk soal pelunasan komitmen investasi dengan Korea Selatan.
Di sisi lain, saat ditanya soal komitmen dalam menuntaskan kerja sama pengembangan jet tempur KF-21, Gita menegaskan PTDI mengikuti apapun keputusan pemerintah Indonesia.
"Kami PT DI prinsipnya apa pun keputusan pemerintah itu kita akan laksanakan. Jadi ya fokus kami (saat ini) adalah bagaimana yang eksisting program kita (jalankan) maksimal. Untuk komitmen dan lain-lain itu kewenangan pemerintah. Tapi apapun keputusan pemerintah PTDI akan dukung," jelas Gita.
"Kami masih mengikuti perkembangan Bagaimana kebijakan terkahir. Tapi memang tadi yang saya sampaikan, karena Ini fase terakhir prototyping, justru fokus kami memaksimalkan dua tahun terakhir ini supaya hasilnya kita ini baik, sesuai cost share yang kita berikan," tambahnya.
Untuk diketahui, kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat jet tempur KF-21 Boramae sudah berlangsung sejak 2014 silam. Sedianya, proyek ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu 12 tahun, yakni pada 2026.
Berdasarkan kesepakatan itu, Korea Selatan dan Indonesia mengembangkan jet tempur dalam proyek bernilai 8,1 triliun won atau setara Rp 100 triliun. Rinciannya, Indonesia membayar 20 persen dari total pembiayaan.
Untuk melunasi 20 persen itu, Indonesia berkomitmen membayar sekitar Rp 2 triliun per tahun kepada Korea Selatan.
Namun, proyek dan pembayaran sempat tertunda karena dinamika politik di negeri ginseng tersebut.
Kemudian pada 2018, Indonesia berupaya untuk merundingkan kembali kesepakatan tersebut, untuk mengurangi tekanan pada cadangan devisanya.
Sehingga, pemerintah Indonesia menawarkan barter proyek sebagai alternatif membayar 20 persen dari pembiayaan. Di antaranya pembangunan smart city di Ibu Kota Negara (IKN) hingga proyek terkait mobil listrik.
Namun, pemerintah Korea Selatan tetap meminta agar Indonesia melunasi tunggakan utang terlebih dahulu.
Sebab, selain pembelian jet tempur, program kerja sama itu juga mencakup investasi alutista dalam negeri serta kerja sama produksi komponen untuk pemesanan KFX-IFX dari sejumlah negara serta insentif ekonomi.
Pada 2019, Indonesia menghentikan pembiayaan sementara pada proyek tersebut sebelum melanjutkannya kembali pada akhir 2022.
Menurut pemberitaan Reuters, kedua negara sepakat pada November 2023 bahwa Indonesia akan menepati janjinya untuk menanggung 20 persen biaya pembangunan, termasuk pembayaran natura untuk sepertiga bagiannya, meskipun kontrak tersebut belum resmi direvisi.
Menurut kantor berita The Korea Times, hingga Oktober 2023, keterlambatan bayar pihak Pemerintah Indonesia diestimasikan mencapai 1 triliun won atau setara Rp 11,7 triliun.
