Pengadaan Alutsista Baru Menjadi Fokus TNI AL

MPCS KRI PBS 321 sea trial di Italia akan tiba tahun ini. (TNI AL)

Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru menjadi fokus TNI AL tahun ini. Khususnya alutsista kapal perang untuk memperkuat armada Angkatan Laut Indonesia. Termasuk di antaranya kapal yang dipesan dari luar negeri.

Menurut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, ada beberapa kapal perang buatan luar negeri yang bakal tiba di Indonesia tahun ini.

Menurut Ali, TNI AL memang memprioritaskan pengadaan kapal perang buatan dalam negeri. Namun, kapal-kapal yang belum mampu dibuat oleh galangan kapal dalam negeri akan dipesan dari perusahaan luar negeri.

Misalnya kapal-kapal fregat berukuran besar. Kemudian kapal selam yang sampai saat ini pengerjaannya masih perlu kerja sama dengan luar negeri.

”Kita nanti ada kapal selam yang di luar negeri, ada kapal atas air fregat, ada (kapal dari) beberapa negara. Nah itu harapannya kayak (KRI) Prabu Siliwangi akan datang mungkin bulan April, bulan April sudah tiba di tanah air,” terang dia sebelum membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL 2026 pada Rabu (11/2).

Selain itu, ada kapal survei yang dibuat oleh perusahaan asal Jerman. Yakni KRI Canopus. Nantinya kapal survei tersebut akan digunakan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal).

Tidak hanya itu, KRI Canopus juga dilengkapi dengan kemampuan untuk rescue kapal selam. Sehingga tahun ini TNI AL akan memiliki kapal untuk rescue kapal selam.

KRI Canopus 936 direncanakan hadir tahun ini berserta kapal selam rescue (A&R)
”Kemudian KRI Canopus, kapal hidros yang sekaligus sebagai kapal rescue kapal selam. Itu juga bisa hadir mungkin bulan April pertengahan atau Mei. Mudah-mudahan bulan April semua bisa hadir,” ucap Ali.

Orang nomor satu di TNI AL itu mengakui bahwa salah satu fokusnya tahun ini adalah pengadaan kapal-kapal baru.

Sebab, kapal-kapal itu yang dibutuhkan oleh para prajurit Angkatan Laut untuk melaksanakan operasi dan patroli.

Apalagi Presiden Prabowo sudah memerintahkan TNI AL untuk mencegah terjadinya penyelundupan melalui perairan Indonesia.

”Kami semakin tegas. Arahan dari bapak presiden, kami harus mencegah penyelundupan-penyelundupan yang dapat membocorkan dan memberikan kerugian negara,” ujarnya.

Rapim TNI AL tahun ini berlangsung di Mabes TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim). Sebanyak 147 perwira tinggi (pati) TNI AL turut hadir dalam rapim tersebut.

Tidak hanya pati yang bertugas di Jakarta, pati yang bertugas di luar Jakarta juga datang secara langsung.

Mereka membahas bersama beberapa arahan yang sudah disampaikan oleh presiden, menteri pertahanan (menhan), dan panglima TNI.

  ⚓️  Jawa Pos  

Pindad Tandatangani MoA dengan Arab Saudi

  Peluang memasok senjata ke Arab Saudi (Pindad)

PT Pindad telah menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) dengan Saudi Arabian Military Industries Defence Systems (SAMI DS), industri pertahanan Arab Saudi dalam rangkaian kegiatan World Defence Show 2026, di Riyadh Exhibition & Convention Center, Riyadh, Arab Saudi, pada Senin, 9 Februari 2026.

Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan oleh Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa, dengan General Manager SAMI Defence Systems, Mansour Qaed Alharbi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Produksi PT Pindad; Hera Rosmiati, GM Divisi Senjata, Arif Puji Santoso dan Manager Ekspor, Samuel Zefanya.

Agenda kali ini menunjukkan ketangguhan produk PT Pindad yang sudah terlebih dahulu melalui rangkaian uji di Arab Saudi sepanjang tahun 2024-2025. Penandatanganan MoA ini menjadi langkah penting bagi PT Pindad sebagai industri pertahanan Indonesia dalam upaya menjadi bagian dari rantai pasok global.

Dalam keterangan tersebut, dituliskan, untuk pertama kalinya, PT Pindad memperoleh kepercayaan untuk memasok senjata serta terlibat dalam pemanfaatan fasilitas produksi dan alih teknologi guna mendukung program Saudi Vision 2030.

Kerja sama ini membuka peluang bagi produk senjata PT Pindad untuk diproduksi dan dikembangkan di luar Indonesia sekaligus memperkuat diplomasi negara.

  Pasokan negara lain  
Arab Saudi selama ini dikenal sebagai salah satu importir senjata terbesar di dunia, dengan Amerika Serikat sebagai pemasok utamanya. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar kebutuhan alutsista Kerajaan Arab Saudi dipenuhi oleh industri pertahanan AS, mulai dari pesawat tempur, sistem pertahanan udara, rudal, hingga kendaraan militer. Ketergantungan ini menjadikan Washington mitra strategis utama Riyadh di sektor pertahanan.

Selain Amerika Serikat, sejumlah negara Eropa juga menjadi pemasok penting. Spanyol dan Prancis tercatat aktif mengekspor peralatan militer ke Arab Saudi, termasuk kapal perang, sistem persenjataan, dan kendaraan tempur.

Inggris pun memiliki sejarah panjang kerja sama pertahanan dengan Riyadh melalui kontrak besar seperti proyek Al-Yamamah yang memasok pesawat tempur dan perlengkapan militer lainnya.

Di luar itu, beberapa negara lain seperti China dan Rusia juga pernah terlibat dalam pasokan persenjataan, meski porsinya jauh lebih kecil dibandingkan AS dan Eropa Barat. Kini, di tengah ambisi Saudi Vision 2030 untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri, Arab Saudi mulai membuka peluang kemitraan baru dengan berbagai negara guna memperluas dan mendiversifikasi sumber pasokannya. ***

  💥  Pikiran Rakyat  

Komisi I Setuju TNI Terima Hibah Kapal dari Jepang Senilai Rp 200 Miliar Lebih

  Di setujui tidak untuk mendikte kebijakan Nasional Ilustrasi kapal Lundin X38 dengan panjang 12 meter mampu dipacu hingga 40 knots. (Lundin)

Komisi I DPR RI menyetujui TNI menerima hibah kapal patroli dari Pemerintah Jepang dengan nilai sekitar 1,9 miliar yen atau setara lebih dari Rp 200 miliar.

Persetujuan itu diberikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI yang digelar secara tertutup pada Selasa (10/2/2026).

“Ini tadi kita rapat dengan Komisi I DPR RI, pada intinya Pemerintah dan DPR setuju untuk menerima hibah dari Pemerintah Jepang tersebut,” ujar Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dalam konferensi pers usai rapat di Gedung DPR RI.

Donny menjelaskan, hibah kapal tersebut adalah bagian dari program Official Security Assistance (OSA) Pemerintah Jepang.

Sebelumnya, pada tahun lalu, Indonesia juga telah menerima hibah dua kapal dari Jepang dengan nilai sekitar 1 miliar yen.

“Tahun ini, 2025 yang lalu, di-rapatkan tadi, kita juga mendapatkan 1,9 miliar Japanese yen,” kata Donny.

Dari aspek strategis, Donny menekankan bahwa hibah kapal patroli itu sangat penting bagi Indonesia, mengingat luasnya wilayah perairan nasional serta berbagai potensi kerawanan yang ada.

“Kita tahu bahwa wilayah kita itu sangat luas sekali, banyak kerawanan-kerawanan yang ada di wilayah kita, sehingga tambahan alutsista ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi TNI Angkatan Laut untuk mengamankan wilayah perairan kita,” jelas dia.

Dari sisi operasional, Donny menyebutkan bahwa kapal hibah tersebut memiliki kemampuan manuver yang baik dan sesuai dengan karakter perairan Indonesia.

“Kemudian dari aspek operasional juga bahwa kapal ini cepat dan lincah, sehingga sangat cocok untuk dioperasionalkan di perairan Indonesia,” ujarnya.

Donny juga menegaskan bahwa dari aspek ekonomi, hibah ini tidak membebani anggaran negara karena tidak menggunakan dana APBN.

“Dari aspek ekonomi juga kita tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun dari APBN kita. Kita tinggal menerima, memang peralatan yang ada secukupnya untuk non-kombatan,” tutur Donny.

Selain itu, hibah kapal patroli dari Jepang dinilai akan memperkuat hubungan kerja sama bilateral kedua negara, khususnya di bidang pertahanan.

“Kemudian berikutnya dari aspek hubungan luar negeri, ini akan mempererat hubungan kerja sama kita dengan Jepang, khususnya antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Jepang,” ucap Donny.

Saat ditanya mengenai jumlah kapal yang akan diterima, Donny menerangkan bahwa nilai hibah tersebut setara dengan tiga hingga empat unit kapal patroli.

“Untuk jumlah kapal, jadi itu tadi nilainya sekitar 1,9 miliar Japanese yen. Jadi itu kalau dikapalkan itu kira-kira antara tiga atau empat kapal,” ujar Donny.

Kapal patroli itu disebut akan memiliki panjang sekitar 14 meter, lebar 5 meter, serta kecepatan hingga 40 knot.

“Itu kapal patroli dengan panjang 14 meter, lebar 5 meter, kecepatan bisa sampai 40 knots, cepat,” tegas Donny.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa seluruh mekanisme persetujuan hibah telah dipenuhi dan disepakati oleh semua fraksi di DPR.

“Artinya dari semua mekanisme sudah terpenuhi dan semua fraksi setuju. Ya kalau bahasa sederhana, sederhananya kalau kita dibantu kita senang,” kata Utut.

“Mekanisme selanjutnya adalah di Paripurna. Nah, setelah itu baru barang biasanya menggelinding ke sini dan bisa digunakan,” sambungnya.

Meski begitu, Utut menegaskan DPR RI tetap memberi perhatian agar hibah tersebut tidak bersifat mengikat atau berdampak pada upaya negara asing untuk mendikte kebijakan Indonesia.

“Tetapi yang kita underline adalah jangan sampai bantuan ini mendikte. Jepang adalah sahabat lama kita,” jelas Utut.

Politikus PDI-P itu menambahkan, pengaturan teknis penggunaan kapal akan menjadi kewenangan kementerian terkait, dan kemungkinan besar akan dialokasikan ke TNI Angkatan Laut.

“Nanti tentu Kementerian yang mengatur, biasanya kalau kapal ya ke Angkatan Laut. Kurang lebih seperti itu dari saya. Makasih,” pungkasnya.

  ⚓️  Kompas  

[Video] TNI AU Uji Pendaratan Pesawat Perdana di Jalan Tol

TNI AU menggelar uji coba mendarat pesawat di ruas jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agungruas, Trans Sumatera di Provinsi Lampung, pada Rabu (11/2/2026).

Pesawat yang diuji coba yaitu super tucano, dan F-16.

  Berikut video liputan Kompas TV :  

   🎥  Youtube  

RI Bakal Kirim 8.000 Pasukan TNI ke Gaza

  Dukung Misi Board of PeacePasukan Konga 🛡

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperkirakan Indonesia akan mengirim sekitar 8.000 pasukan ke Jalur Gaza Palestina, sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF).

Pasukan ISF ini merupakan bagian dari upaya Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Donald Trump untuk menyelesaikan konflik di Jalur Gaza.

Prasetyo menuturkan hingga kini Indonesia masih mempersiapkan skema pengiriman pasukan, termasuk komposisi personel dari masing-masing negara yang terlibat.

Menurutnya, ada sekitar 20 ribu personel dari berbagai negara yang akan dikerahkan ke Gaza sebagai bagian dari ISF.

"Itu kan bagian dari pasukan perdamaian," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

"Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan (kirim) kurang lebih di angka 8.000 itu. Total (tentaranya) 20 ribu," kata Prasetyo ketika ditanya mengenai kapan pengiriman ini berlangsung.

Terkait lokasi penempatan pasukan, termasuk isu penugasan di wilayah Rafah, Prasetyo menegaskan pemerintah belum menetapkan titik penempatan secara pasti.

Saat ini, Indonesia masih berada pada tahap persiapan dan menunggu adanya kesepakatan internasional yang menjadi dasar pengiriman pasukan perdamaian.

"Belum. Kita baru mempersiapkan diri aja kalau suatu waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian tentu itu sebagai sebuah komitmen. Itu akan kita lakukan," tegasnya.

Prasetyo menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut merupakan bagian dari komitmen bangsa dalam mendukung Palestina, baik melalui jalur politik maupun kemanusiaan.

Selain menegaskan posisi Indonesia terkait pengakuan kemerdekaan Palestina, pemerintah juga berupaya mendorong masuknya bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza yang terdampak konflik.

Dalam kerangka itu, Indonesia bersama tujuh negara Muslim lainnya bergabung dalam Board of Peace sebagai forum kerja sama internasional.

Kehadiran pasukan perdamaian dan mekanisme kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu menurunkan eskalasi konflik serta membuka akses bantuan, termasuk bantuan pangan, ke wilayah Gaza.

"Setidaknya itu kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza sehingga saudara-saudara kita berkurangi penderitaannya. Sekarang proses tersebut, bantuan-bantuan makanan bisa masuk ke Gaza. Yang ini kita berharap meringankan beban saudara-saudara kita di sana," jelas dia.

Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal pengiriman pasukan maupun rincian teknis lain terkait mandat, waktu penugasan, dan mekanisme operasional pasukan TNI dalam misi perdamaian Gaza tersebut. (del/rds)

  🛡 CNN