 |
| Lokasi Kecelakaan Mi17 TNI AD |
DPR minta pabrikan helikopter milik TNI AD yang jatuh dilibatkan dalam investigasi. Selanjutnya, TNI AD perlu mengevaluasi pembelian helikopter buatan Rusia tersebut.
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq meminta pihak pembuat helikopter MI-17 dilibatkan dalam investigasi dan penyelidikan jatuhnya helikopter tersebut. Seperti diketahui, helikopter multifungsi MI-17 milik TNI AD jatuh di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara yang dekat perbatasan dengan Malaysia.
Dengan melibatkan produsen maka kelemahan helikopter dan penyebab jatuhnya segera diketahui. Dengan demikian, TNI AD dapat mengevalusi efektivitas helikopter tersebut, terutama untuk medan di Indonesia.
"Bagus jika TNI melibatkan pabrikan MI-17 sehingga bisa dideteksi adakah kelemahan pada pesawat yang bisa pengaruhi operasional pesawat heli MI-17 lainnya," kata Mahfudz, Selasa (12/11).
Menurut politisi PKS ini, Komisi I akan segera memanggil Panglima TNI dan Kepala Staff TNI AD untuk membahas insiden jatuhnya helikopter MI-17 tersebut. Pemanggilan itu dilakukan begitu masa reses DPR berakhir.
Dalam rapat itu, Komisi I akan meminta dilakukan evaluasi secara serius atas peristiwa kecelakaan tersebut. Hasil evaluasi itulah yang dijadikan dasar keputusan penggunaan helikopter buatan Rusia itu. "Jika kelemahan di pesawat, akan dievaluasi ulang pengadaan helikopter dari Rusia," ujarnya.
KSAD Jenderal TNI Budiman berjanji akan mengirim utusan ke pabrik heli, yakni Rosoboronexport untuk proses investigasi. Yang pasti, "Pembangunan pos tetap harus dilanjutkan," kata Budiman di Semarang, Senin (11/11).
Hasil investigasi sementara atas jatuhnya helikopter tersebut, beban angkut seberat 2,1 ton, jauh di bawah kapasitas maksimal yaitu 3 ton. Penyebab jatuhnya helikopter diduga karena terhempas angin yang cukup kuat sehingga mengalami downdraft, tidak terkendali.
Kemudian baling-baling terkena pohon sehingga terpelintir masuk ke jurang. Avtur sebanyak 300 liter yang dibawa sebagai cadangan pun terbakar dalam peristiwa itu.
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq meminta pihak pembuat helikopter MI-17 dilibatkan dalam investigasi dan penyelidikan jatuhnya helikopter tersebut. Seperti diketahui, helikopter multifungsi MI-17 milik TNI AD jatuh di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara yang dekat perbatasan dengan Malaysia.
Dengan melibatkan produsen maka kelemahan helikopter dan penyebab jatuhnya segera diketahui. Dengan demikian, TNI AD dapat mengevalusi efektivitas helikopter tersebut, terutama untuk medan di Indonesia.
"Bagus jika TNI melibatkan pabrikan MI-17 sehingga bisa dideteksi adakah kelemahan pada pesawat yang bisa pengaruhi operasional pesawat heli MI-17 lainnya," kata Mahfudz, Selasa (12/11).
Menurut politisi PKS ini, Komisi I akan segera memanggil Panglima TNI dan Kepala Staff TNI AD untuk membahas insiden jatuhnya helikopter MI-17 tersebut. Pemanggilan itu dilakukan begitu masa reses DPR berakhir.
Dalam rapat itu, Komisi I akan meminta dilakukan evaluasi secara serius atas peristiwa kecelakaan tersebut. Hasil evaluasi itulah yang dijadikan dasar keputusan penggunaan helikopter buatan Rusia itu. "Jika kelemahan di pesawat, akan dievaluasi ulang pengadaan helikopter dari Rusia," ujarnya.
KSAD Jenderal TNI Budiman berjanji akan mengirim utusan ke pabrik heli, yakni Rosoboronexport untuk proses investigasi. Yang pasti, "Pembangunan pos tetap harus dilanjutkan," kata Budiman di Semarang, Senin (11/11).
Hasil investigasi sementara atas jatuhnya helikopter tersebut, beban angkut seberat 2,1 ton, jauh di bawah kapasitas maksimal yaitu 3 ton. Penyebab jatuhnya helikopter diduga karena terhempas angin yang cukup kuat sehingga mengalami downdraft, tidak terkendali.
Kemudian baling-baling terkena pohon sehingga terpelintir masuk ke jurang. Avtur sebanyak 300 liter yang dibawa sebagai cadangan pun terbakar dalam peristiwa itu.
Helikopter Beli Baru atau Bekas, Perlu Diteliti
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Pemerintah dan pihak berwenang terkait untuk mengusut tuntas penyebab kecelakaan helikopter Angkatan Darat di Provinsi Kalimantan Utara baru-baru ini.Menurut anggota koalisi Haris Azhar, juga perlu diteliti benarkah helikopter tersebut merupakan barang yang baru, dalam arti Indonesia memang membeli barang gres dari pabriknya.
"Atau kita memang baru saja membeli. Tapi sejatinya kita baru membeli barang bekas. Ini juga perlu diteliti lagi," kata Haris yang Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kepada suaramerdeka.com, Selasa (12/11).
Menurut dia, sudah saatnya alusista Indonesia diganti dengan peralatan yang benar-benar baru dan canggih, namun tetap harus disesuaikan dengan sejumlah hal.
Seperti doktrin pertahanan yang disesuaikan dengan ancaman mutakhir dan modern. Sehingga tidak terulang kejadian pembelian Tank Leopard bekas.
"Juga harus ditekankan bahwa pembelian alutsista harus benar-benar didasarkan atas kebutuhan obyektif pertahanan Indonesia dan bukan didasarkan atas kebutuhan politis apalagi mencari keuntungan segelintir kelompok dan elite di pemerintahan.
Kalau kita masih saja beli bekas, kok sayang sekali. Juga pembelian alusista tersebut jangan sampai melupakan kondisi kesejahteraan prajurit TNI yang saat ini belum baik," pungkas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.