Kelompok kerja (pokja) pertahanan dan luar negeri Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memetakan keterbatasan anggaran pertahanan Indonesia. Pemetaan itu dilakukan dalam rapat yang digelar di Kantor Transisi, Jakarta, Jumat (29/8/2014).Anggota pokja pertahanan dan luar negeri, Yuddy Chrisnandi menjelaskan, berdasarkan analisanya, angka minimum essential forces (MEF) pertahanan nasional masih sangat rendah. Ia menyebutkan, APBN 2014 misalnya, hanya menyediakan Rp 84 triliun untuk kebutuhan tersebut.
"Itu baru di atas 50 persen dari anggaran yang dibutuhkan, harusnya bisa dua kali lipat dari yang disediakan di APBN," kata Yuddy, Jumat malam.
Meski demikian, Ketua DPP Partai Hanura itu belum dapat memastikan kebijakan Jokowi-Jusuf Kalla di bidang pertahanan. Pasalnya, tim masih terus melakukan kajian, khususnya mencari formulasi untuk peningkatan kesejahteraan prajurit dan peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Eksekutif CSIS Rizal Sukma yang dipercaya menjadi ketua pokja pertahanan dan luar negeri. Pokja ini akan kembali menggelar rapat untuk memperdalam pemetaan masalah, dan merumuskan solusi, termasuk di bidang intelijen.
"Masih sangat banyak yang harus dipetakan," pungkasnya.
★ Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.