Hercules Droping Logistik Di Kalijati

 Droping Logistik

Jakarta | MEMASUKI hari kedua latihan Rajawali Perkasa 2013, pada Jumat  8 Maret melaksanakan droping logistic dengan pesawat C-130 Hercules dari Skadron Udara 31 dengan Kapten Pilot Mayor Pnb Rony di Lanud Suryadarma, Kalijati, Subang.

“Droping logostik ini untuk melatih dan meningkatkan kemampuan awak pesawat dalam menghadapi bencana alam atau  kontijensi”  ujar Komandan Wing 1 Lanud Halim  Kolonel Pnb Fajar Prasetyo sebagai penangung jawab latihan Rajasa 2013.

Latihan ini dititik beratkan pada pelaksanaan tugas–tugas Lanud Halim Perdanakusuma, namun perlu diingat perlibatan kekuatan Alutsista tidak akan menghasilkan out put yang diinginkan apabila tidak diimbangi dengan kesungguhan dari seluruh peserta latihan, jelas Kolonel Pnb Fajar Prasetyo.

Keterangan gambar: Pesawat C-130 Hercules saat melakukan Dropping Logistik dari ketinggian 500 meter Di Lanud Suryadarma, Kalijati, Subang.

  ● Majalah Potret Indonesia  

Sekilas Mengenai Densus 88

 Cikal Bakal Detasemen Khusus 88 Antiteror Dibentuk 

Jakarta | Sebuah video yang beredar di YouTube berisi tindakan kekerasan Detasemen Khusus 88 Antiteror memunculkan keinginan supaya satuan khusus ini dibubarkan. Padahal, kemunculan tim elite di Kepolisian RI itu tak lepas dari aksi kekerasan, bahkan teror dari para teroris di Indonesia.

Pada awalnya, cikal bakal Densus 88 Antiteror lahir dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi ini dipicu oleh maraknya teror bom hebat sejak 2001. Aturan ini kemudian dipertegas dengan diterbitkanya paket Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan Terorisme dalam bentuk Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 dan 2 Tahun 2002.

Pengamat kepolisian dari Universitas Padjajaran, Muradi, dalam bukunya Densus 88 AT; Konflik, Teror, dan Politik menyebutkan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan merespons perintah itu dengan membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme pada 2002. Desk ini langsung berada di bawah koordinasi Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan. Desk ini berisi kesatuan Antiteror Polri, yang lebih dikenal dengan Detasemen C Resimen IV Gegana Brimob Polri, dan tiga organisasi antiteror TNI dan intelijen.

Dalam perjalanannya, institiusi-institusi antiteror tersebut melebur menjadi Satuan Tugas Antiteror di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Namun inisiatif Matori Abdul Djalil, Menteri Pertahanan saat itu, berantakan. "Masing-masing kesatuan antiteror tersebut lebih nyaman berinduk kepada organisasi yang membawahinya," Muradi menjelaskan.

Satgas Antiteror pun tidak berjalan efektif. Masing-masing kesatuan antiteror berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi, eskalasi teror tetap meningkat. Polri terpaksa membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri. Tugas pertama Satgas Bom adalah mengusut kasus Bom Natal pada 2001 dan dilanjutkan dengan tugas-tugas yang terkait dengan ancaman bom lainnya.

"Satgas Bom Polri ini menjadi begitu dikenal publik saat menangani beberapa kasus peledakan bom yang terkait dengan kalangan luar negeri, sebut saja Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Marriot, dan Bom Kedubes Australia," kata Muradi yang juga dosen hubungan internasional Universitas Paramadina ini.

Satgas ini berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, dan dipimpin oleh perwira polisi bintang satu. Namun, di samping ada satuan antiteror Gegana Brimob Polri dan Satgas Bom Polri, kepolisian memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Antiteror di bawah Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Antiteror ini tumpang-tindih dan memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas Bom Polri.

Karena itulah Mabes Polri akhirnya mereorganisasi Direktorat VI Antiteror, di mana kemudian secara resmi Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar menerbitkan Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003. Sejak itulah Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang disingkat Densus 88 AT Polri terbentuk.(Tempo)

 Densus 88 Dikecam di Poso 

Peran Densus 88 Antiteror Polri sangat menonjol dalam pemberantasan aksi-aksi terorisme di Tanah Air. Walaupun kemudian, Video yang beredar di Youtube itu memperlihatkan aksi kekerasan Detasemen Khusus 88 Antiteror di Poso. Peristiwa itu diduga adalah rekaman dari aksi 18 anggota Densus 88 dan Brimob kala menangkap 14 warga Kalora, Poso, Desember 2012.

Terungkap sebagian isi video adalah rekaman peristiwa penyerbuan Densus 88 ke Tanah Tinggi, Poso, pada 2007. Sejumlah tersangka yang sepintas tampak sedang dianiaya adalah para pelaku pengeboman gereja dan pelaku mutilasi warga. Kepolisian mengatakan dua di antaranya, Wiwin Kalahe alias Tomo dan Basri,. kini sudah dipenjara.

Sebenarnya, pasukan anti teror tak hanya dimiliki Polri. TNI mempunyai kesatuan antiteror yang andal dan punya pengalaman lebih lama. Lalu, mengapa hanya Densus 88 yang diberi wewenang dalam pemberantasan terorisme?

Pengamat keamanan dari Universitas Padjajaran, Muradi, dalam bukunya Densus 88 AT; Konflik, Teror, dan Politik, mengakui berkembangnya anggapan bahwa peran Densus 88 AT Polri terlalu memonopoli pemberantasan terorisme di Tanah Air. "Ini membuat beberapa institusi lain yang memiliki organisasi antiteror merasa tidak mendapatkan porsi yang memadai dan tidak terberdayakan," kata Muradi.

Muradi menjelaskan, hampir semua angkatan di TNI memiliki struktur organisasi antiteror. TNI AD punya Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor), yang bernama Group 5 Antiteror dan Detasemen 81 yang tergabung dalam Kopassus; TNI AL punya Detasemen Jalamangkara (Denjaka), yang tergabung dalam Korps Marinir; serta TNI AU punya Detasemen Bravo (DenBravo), yang tergabung dalam Paskhas TNI AU.

Menurut Muradi, ada tiga alasan hanya Densus 88 yang lebih berperan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Pertama, saat Densus 88 Antiteror terbentuk pada 2003, TNI masih mengalami embargo persenjataan dan pendidikan militer oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Ini terkait dengan tuduhan pelanggaran HAM oleh TNI di masa lalu. "Sehingga salah satu strategi untuk mendirikan kesatuan antiteror tanpa terjegal masa lalu TNI adalah dengan mengembangkannya di kepolisian," kata Muradi.

Di sisi lain, pembentukan kesatuan khusus antiterorisme yang andal dan profesional pasti perlu dukungan peralatan yang canggih dan SDM yang berkualitas. Sebagaimana diketahui, pembentukan Densus 88 ini menghabiskan dana lebih dari Rp 15 miliar, termasuk penyediaan senjata, peralatan intai, alat angkut pasukan, operasional, dan pelatihan. Biaya tersebut berasal dari bantuan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Australia.

Alasan kedua adalah pemahaman bahwa kejahatan terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas negara, dan melibatkan banyak faktor yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan itu, terorisme dalam konteks Indonesia saat ini dimasukkan dalam domain kriminal, bukan aksi separatisme seperti di tahun 1950-an. Aksi teror sekarang ini dilihat sebagai gangguan keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa masyarakat. "Karenanya terorisme masuk ke dalam kewenangan kepolisian," kata Muradi.

Alasan terakhir adalah menghindari sikap resistensi masyarakat dan internasional jika pemberantasan terorisme dilakukan oleh TNI dan intelijen. Sebagaimana diketahui, sejak rezim Soeharto tumbang, TNI dan lembaga intelijen dituding sebagai institusi yang mem-back up kekuasaan Soeharto. Sehingga pilihan mengembangkan kesatuan antiteror yang profesional akhirnya berada di kepolisian, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat sehingga keamanan dalam negeri terpelihara.

"Harus diakui peran yang diemban oleh Densus 88 AT Polri memberikan satu persfektif bahwa pemberantasan terorisme di Indonesia dapat dikatakan berhasil," kata Muradi. "Setidaknya bila dikaitkan berbagai keberhasilan organisasi tersebut dalam menangkap dan memburu pelaku dari jaringan terorisme di Indonesia, serta mempersempit ruang geraknya."(Tempo)

 Unik '88' dan AT pada Densus yang Dikecam di Poso 

Sejumlah pertanyaan muncul mengenai penamaan Densus 88 AT Polri. Dari soal arti di balik angka 88 hingga AT atau Antiteror di belakang nama Densus. Sebenarnya, apa arti penamaan tersebut?

Pengamat kepolisian dari Universitas Padjajaran, Muradi, dalam bukunya, Densus 88 AT; Konflik, Teror, dan Politik, menjelaskan banyak dugaan soal latar belakang penamaan Densus 88. "Misalnya adanya angka 88 di depan penamaan Densus dianggap mengekor pada Delta 88, pasukan khusus Amerika Serikat," kata Muradi.

Di samping itu ada juga yang menganggap angka 88 sebagai angka keramat. Alasannya, angka tersebut merupakan jumlah korban terbanyak dalam Bom Bali I pada 2002, korbannya merupakan warga negara Australia. "Padahal angka 88 di belakang nama Densus adalah simbolisasi sepasang borgol yang identik dengan tugas kepolisian," kata pria yang pernah menjadi dosen di PTIK ini.

Bagi Densus, angka 88 dimaknai sebagai pekerjaan pemberantasan terorisme yang tak kenal henti dan berkesinambungan. Pola angka delapan memang berkesinambungan tanpa terputus.

Sedangkan tulisan AT atau antiteror yang berada di belakang angka 88 dianggap sebagian orang sebagai klaim Polri terhadap keseluruhan lembaga antiteror di Indonesia. "Tak heran jika kemudian ini dianggap sebagai upaya mengambil porsi kewenangan kesatuan antiteror lain yang masih aktif, baik di TNI maupun BIN," kata Muradi.

Padahal, penggunaan kata antiteror di belakang angka 88 sesungguhnya merujuk pada reinkarnasi dari Satgas Bom dan Direktorat VI Antiteror yang berada di bawah kendali Bareskrim Polri saat melebur menjadi Densus 88 AT Polri.

"Penegasan antiteror ini juga untuk membedakan dan membatasi wewenang Densus 88 AT Polri hanya terbatas pada fungsi kontra-teror, khususnya terhadap aksi teror dengan bahan peledak," Muradi menjelaskan.

Densus 88 mencuat setelah adanya desakan pembubaran Densus 88. Desakan dipicu beredarnya video yang berisi kekerasan oleh satuan tersebut. Video itu diduga rekaman peristiwa 18 anggota Densus 88 dan Brimob kala menangkap 14 warga Kalora, Poso, Desember 2012. Warga Kalora ini diperiksa atas dugaan keterlibatan mereka dalam penembakan empat anggota Brimob di Tamanjeka, Gunung Biru, Poso. Pada saat pemeriksaan, 14 orang ini dipukuli dan mengalami luka lebam dan luka fisik lainnya.

Belakangan terungkap bahwa sebagian isi video adalah rekaman peristiwa penyerbuan Densus 88 ke Tanah Tinggi, Poso, pada 2007. Sejumlah tersangka yang sepintas tampak sedang dianiaya adalah para pelaku pengeboman gereja dan mutilasi warga. Kepolisian menyebut dua di antaranya, Wiwin Kalahe alias Tomo dan Basri. Keduanya kini sudah dipenjara.(Tempo)

 Densus 88 Dilatih CIA dan FBI 

Sejumlah keberhasilan Datasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian RI dalam memberantas terorisme membuat kesatuan ini menuai pujian dari masyarakat. Keberhasilan itu tak lepas dari pendidikan dan latihan yang diterima setiap personelnya. Mereka tidak hanya mendapatkan ilmu dari internal Polri, tapi juga pendidikan dan pelatihan anti-terorisme dari organisasi intelijen Amerika: CIA dan FBI.

Pengamat keamanan dari Universitas Padjajaran, Muradi, mengatakan jumlah personel Densus 88 di tingkat pusat tak lebih dari 400 orang. "Mereka adalah personel dengan kualifikasi antiteror terbaik yang dimiliki kepolisian," kata Muradi dalam buku Densus 88 AT; Konflik, Teror, dan Politik. "Sedangkan di tingkat kepolisian daerah, personel Densus 88 berkisar 50 hingga 75 orang."

Sebelum perekrutan, anggota polisi terlebih dahulu dilatih di Pusat Pendidikan Reserse Polri, berlokasi di kawasan Mega Mendung, Puncak, Jawa Barat. Mereka juga berlatih di Pusat Pendidikan Antiteror Nasional (Platina) di Kompleks Akademi Kepolisian, Semarang.

"Para pengajar, internal Polri, instruktur CIA, FBI, National Service Australia, dan jaringan organisasi intelijen Barat lain," kata Wakil Ketua Pusat Studi Keamanan Nasional Universitas Padjajaran itu.

Calon anggota Densus 88 ini tak hanya belajar soal teori dan metodologi antiteror. Mereka juga mendapatkan fasilitas berlatih seperti simulator dan sarana pendukung latihan lainnya. Dukungan peralatan serta finansial itu mengalir dari negara-negara Barat. "Apalagi pada saat kampanye global antiterorisme berlangsung," kata Muradi. "Berbagai bantuan dan dukungan, baik persenjataan, pelatihan, hingga pendanaan pasukan antiteror dari negara Barat, masuk ke Polri."

Tapi bantuan negara barat tak mengalir ke pasukan antiteror TNI. Ini karena ada embargo senjata untuk TNI. Menurut Muradi, hal itu menimbulkan keirian dari tiga angkatan TNI, dan BIN, terhadap Polri. Apalagi legalitas Densus 88 sebagai kesatuan yang berwenang menghadapi dan memberantas terorisme di Indonesia hanya ditegaskan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2001. "Yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," ujarnya.(Tempo)

 Informasi Densus 88 Lebih Lengkap daripada BIN 

Beberapa pihak menuntut Datasemen 88 Antiteror Polri (Densus 88) untuk dibubarkan. Namun, bagi penasihat senior International Crisis Group (ICG) untuk Indonesia, Sidney Jones, keberadaan Densus 88 justru harus dipertahankan. Bukan sekadar soal efektivitas Densus 88 dalam pemberantasan aksi terorisme di Indonesia, bahkan informasi yang dimiliki Densus 88 tentang jaringan terorisme di Indonesia dinilai lebih lengkap dibandingkan yang dimiliki Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut Sidney, Densus 88 jangan hanya dilihat sebagai strike force atau lembaga yang menangkap orang. Tapi lebih dari itu, Densus 88 merupakan kesatuan yang mempunyai informasi dan pemetaan paling lengkap terhadap jaringan ekstremis di Indonesia. "Karena sepuluh tahun mengumpulkan data-data jaringan itu, saya kira informasi di Densus 88 jauh lebih lengkap daripada di BIN atau di lembaga-lembaga lain. Karena itu, menurut saya, harus tetap dipertahankan," kata Sidney kepada Tempo, Kamis, 7 Maret 2013, di kantor ICG, Jalan Thamrin, Jakarta.

Urgensi mempertahankan keberadaan Densus 88, Sidney menambahkan, juga disebabkan masih rawannya ancaman keamanan dari jaringan teroris. Jika melihat fakta dua tahun belakangan ini, memang benar ada penurunan jumlah orang yang meninggal akibat serangan teroris, dan kebanyakan korban adalah polisi yang tidak terkait dengan operasi Densus 88. "Tapi jumlah kelompok dan jumlah plot atau rencana serangan teroris lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa rekrutmen dan minat dengan terorisme masih sangat tinggi," kata Sidney.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Sidney menilai kampanye melemahkan Densus yang dilakukan beberapa pihak sangat tidak etis. "Penting sekali Densus 88 tidak diganggu oleh kampanye yang tidak bertanggung jawab." (Baca berita lainnya di edisi khusus Kontroversi Densus)(Tempo)

 Sederet Peralatan Canggih Densus 88 

Detasemen Khusus 88 Antiteror memiliki sejumlah peralatan dan persenjataan canggih dalam beroperasi. Pengamat kepolisian dari Universitas Padjajaran, Muradi, mengatakan, dukungan persenjataan dan peralatan Densus 88 memang sangat modern. Misalnya, senapan serbu jenis Colt M4 5.56 milimeter, Steyr-AUG, Armalite AR-10, dan shotgun model Remington 870 yang ringan dan sangat andal buatan Amerika Serikat.

"Tak hanya persenjataan, tiap personel Densus 88 juga memiliki perlengkapan pribadi dan tim," tulis Muradi dalam buku Densus 88 AT; Konflik, Teror, dan Politik. "Misalnya, alat komunikasi personal, GPS, kamera pengintai malam, alat penyadap dan perekam mikro, pesawat interceptor, dan mesin pengacak sinyal."

Untuk mendukung keberhasilan operasional, Densus 88 juga bekerja sama dengan operator telepon seluler dan Internet. Tujuannya guna mendeteksi tiap pergerakan kelompok teroris dalam berkomunikasi. Sementara untuk unit penjinak bom, mereka memiliki peralatan pendeteksi logam terbaru, sarung tangan dan masker khusus, rompi serta sepatu anti-ranjau darat, dan kendaraan taktis peredam bom.

Sempat juga beredar isu, Densus 88 memiliki pesawat Hercules seri C-130, untuk mempermudah mobilisasi personel. Tapi isu itu sulit dibuktikan. Karena faktanya Mabes Polri telah membentuk Densus 88 di tingkat polda. "Ini berarti isu itu sepenuhnya tidak benar," kata Muradi.

Densus 88 tak hanya mendapatkan sederet peralatan canggih itu dari Kepolisian RI. Mereka juga mendapatkan dukungan pelatihan, biaya, dan peralatan dari badan intelijen negara Barat. Sebut saja CIA, FBI, atau National Service Australia.(Tempo)

 Kualifikasinya Menjadi Personel Densus 88 

Datasemen Khusus 88 Anti-Teror Kepolisian RI memiliki kualifikasi tersendiri, berbeda dengan anggota polisi lainnya. Kata pengamat keamanan dari Universitas Padjajaran, Muradi, ada tiga hal khusus dari tiap anggota Densus 88.

Pertama, karena Densus berada di Badan Reserse dan  Kriminal Markas Besar Polri dan Direktorat Serse kepolisian Daerah, maka personel datasemen ini harus seorang reserse yang handal. "Karena itu, hampir setiap aktivitas Bareskrim dan Ditserse menyertakan personel Densus 88 di lapangan," kata Muradi dalam buku Densus 88 AT: Konflik, Teror, dan Politik. "Terutama terkait dengan kejahatan khusus, seperti narkoba, pembalakan liar, atau pencurian ikan."

Kedua, personel Densus memiliki kualifikasi anggota intelijen keamanan. Mereka mampu melakukan pendeteksian, analisis, dan kontra intelijen. Di beberapa kasus, kata Muradi, keterlibatan aktif anggota Densus dalam kerja intelijen kepolisian mampu meningkatkan kinerja Mabes Polri serta Polda setempat. "Misalnya pada polda yang daerahnya menggelar pilkada atau terjadi konflik," katanya.

Kualifikasi ketiga, kemampuan bernegosiasi. Personel Densus adalah seorang negoisator yang baik. Mereka mampu meminimalkan jatuhnya korban jiwa yang lebih besar. Misalnya, dalam kasus penyanderaan oleh anggota terorisme. "Mereka bernegosiasi untuk menekan korban jiwa, tapi juga tetap menegakkan hukum," kata Muradi.

Contoh kemampuan negosiasi ini terlihat pada saat pengepung tempat persembunyian buronan teroris, Dr. Azahari dan Noordin M. Top. Meski Azahari meledakkan diri dan Noordin M. Top berhasil lolos,  tetapi prosedur dan langkah yang dilakukan oleh negoisator Densus relatif berhasil. "Mereka tidak sampai melukai atau berdampak negatif pada masyarakat sekitarnya," kata Muradi.(Tempo)(Amirullah)

  ● Tempo  

Mengapa TNI dan Polri Baku Hantam di OKU

 Kejadian ini mencoreng citra TNI dan Polri di mata rakyat. 

 Polres OKU Sumsel dibakar

Konflik antara anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri kembali terjadi. Kamis pagi, 7 Maret 2013, puluhan anggota Batalyon Armed 15/ 105 TNI Tarik Martapura membakar Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Sekitar 90 anggota Batalyon Armed 15/ 105 TNI mendatangi Mapolres OKU pada pukul 07.30 WIB. Mereka menggunakan truk dan motor. Sebagian dari tentara itu membawa sangkur. Mereka datang untuk menanyakan perkembangan kasus penembakan anggota Batalyon 15/ 105, Pratu Heru Oktavinus oleh anggota Polisi Lalu Lintas Polres OKU Brigadir Wijaya.

Entah apa yang terjadi, pada pukul 09.30 WIB, para tentara itu naik pitam. Mereka merusak dan membakar Mapolres OKU. "Mungkin mereka tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Maka terjadi keributan yang berujung dengan pembakaran," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul kepada VIVAnews.

Akibatnya, sebagian kantor Polres OKU ludes dilalap si jago merah. Selain itu, 4 mobil dan 70 motor turut dirusak dan dibakar. Kekacauan ini juga menyebabkan 16 tahanan kabur, lainnya dievakuasi.

Tak hanya itu, aksi brutal ini juga menyebabkan tiga anggota Polres OKU terluka dan harus dirawat di ruhah sakit. Mereka adalah Briptu Berlin Mandala yang mengalami luka tusuk di dada dan tangan, Aiptu Marwani luka tusuk di paha, dan Bripka M yang mengalami luka bakar.

Usai melakukan pembakaran, puluhan anggota Batalyon 15/ 105 itu meninggalkan Mapolres OKU yang sebagian telah habis dilahap api. Namun, para tentara itu tidak berhenti melakukan perusakan. Di perjalanan, mereka juga menghancurkan dua pos lalu lintas dan pos sub sektor. Mereka bahkan menyerbu Mapolsek Martapura. Akibatnya, Kapolsek Martapura Kompol Ridwan terluka dan dalam kondisi kritis.

"Kapolsek dalam keadaan luka cukup parah dan diterbangkan ke Sumsel untuk dievakuasi, semoga bisa diselamatkan jiwanya," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jendral Suhardi Aliyus. Namun dia memastikan, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

 Pemicu 

Kerusuhan ini adalah buntut tewasnya Pratu Heru Oktavinus. Anggota Batalyon 15/ 105 ini ditembak mati oleh anggota Polisi Lalu Lintas Polres OKU Brigadir Wijaya saat terlibat perkelahian di Desa Sukajadi, OKU, pada 27 Januari 2013.

Perkelahian malam itu bermula saat Brigadir Wijaya dan sejumlah polisi lalu lintas menggelar razia kendaraan bermotor. Setelah melakukan razia, Brigadir Wijaya duduk di Pos Polisi 902, Jalan Lintas Tengah Sumatra.

Lalu, melintaslah rombongan Pratu Heru Oktavianus yang berjumlah lima motor. Mereka baru pulang dari acara sunatan di Lorong Duku, Kelurahan Kemala Raja, Baturaja Timur, OKU, melintas di depan pos. Saat berada di lokasi razia, Pratu Heru yang tertinggal dari rombongannya dihentikan, namun berhasil meloloskan diri sambil menghina polisi.

Menengar hinaan itu, Brigadir Wijaya menjadi naik pitam dan lantas mengejar Briptu Heru. Brigadir Wijaya berhasil menyusul Briptu Heru. Dia kemudian menendang motor Briptu Heru hingga terjatuh. Kemudian, terjadilah percekcokan yang berujung pada adu fisik. Namun kemudian, Brigadir Wijaya menembak Briptu Heru dua kali. Satu tembakan mengenai punggung, satu lagi menembus leher.

Briptu Heru kemudian dibawa ke Rumah Sakit Santo Antonius Baturaja. Namun beberapa saat kemudian dia tewas. Sejak itulah situasi di Baturaja, OKU, menjadi tegang. Mapolres OKU dijaga ketat untuk mengantisipasi kemungkinan serangan. Hingga akhirnya, polisi menetapkan Brigadir Wijaya ditetapkan sebagai tersangka tunggal kasus pembunuhan Briptu Heru.

 Jangan meluas 

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengaku terkejut dengan aksi penyerangan ini. "Saya dapat laporan saat memberi pengarahan di Makostrad. Saya terkejut dan tidak senang. Saya perintahkan Pangdam untuk investigasi. Siapa salah harus dihukum," katanya.

"Saya dapat laporan kalau anak-anak saya mendatangi, tapi tidak baku tembak. Terus terang mungkin ada rangkaian sebelumnya. Dulu ada anggota TNI ditembak mati polisi. Terus polisi sudah mengikuti perkembangan, saya tidak mengerti karena sudah sekian lama baru terjadi," dia menambahkan.

Setelah insiden itu, Pramono segera melakukan komunikasi dengan aparat di OKU. Dia meminta semua anggota TNI di OKU menahan diri. Para prajurit itu dilarang meninggalkan barak. "Kami sudah mengadakan pembicaraan dan saya minta kepada Pangdam, kejadian ini tidak boleh berkembang. Titik," ujar Pramono.

Dia menambahkan, TNI juga langsung mengirim tim investigasi untuk mencari fakta terkait pembakaran Mapolres OKU ini. Tim investigasi ini dipimpin oleh Wakil Asisten Pengamanan KSAD Brigjen Irwansyah. Pramono berjanji akan menghukum anggotanya yang terlibat aksi pembakaran. "Saya tetap, prinsipnya siapa yang salah harus dihukum," katanya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga meminta para perusak dan pembakar Mapolres OKU ini dihukum. Sebab, mereka telah membakar kantor polisi yang merupakan simbol negara. "Saya minta panglima TNI melakukan pemeriksaan dan kalau melanggar hukum tentu harus diproses hukum, saya kira itu," kata Timur di kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Polisi, kata dia, saat ini sedang melakukan investigasi terkait aksi pembakaran ini. Sehingga fakta yang benar terkait pembakaran dan penyerangan dapat diungkap. "Sekali lagi, semuanya sedang dalam proses," ujarnya.

Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurahman, mengatakan aksi brutal itu seharusnya bisa diredam dengan pendekatan persuasif melalui komandan masing-masing institusi. "Apabila koordinasi dua lembaga tersebut bagus, peristiwa penyerbuan tidak akan terjadi," kata Hamidah.

Kompolnas menilai tindakan anggota TNI yang merusak markas dan menusuk anggota Polri dengan tombak sebagai perbuatan yang sangat brutal dan kejam. Kejadian ini, katanya, mencoreng citra TNI dan Polri di mata masyarakat.

Sementara itu Kadiv Humas Polri Irjen Suhardi mengatakan mengatakan, pimpinan Polri dan TNI telah memerintahkan anggotanya di OKU untuk menahan diri. Dia memastikan tindakan ini dilakukan tanpa sepengetahuan atasannya. "Ini saya katakan tidak sepengetahuan komandannya, jadi tidak terencana. Pimpinan berusaha menghalau anak buahnya yang melakukan pengerusakan tapi tidak dihiraukan karena jumlah cukup besar," katanya.

  ● Vivanews  

Prajurit Kostrad Penyelamat Nasabah Bank Dapat Penghargaan Kasad

JAKARTA | Aksi heroik Prada Yayang Puput Suroso Putro menyelamatkan nasabah BCA yang menjadi korban perampokan pada 26 Februari lalu membuahkan hasil. Pangkostrad Letjen TNI M. Munir atas nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo dalam acara syukuran Hari Ulang Tahun ke-52 Kostrad memberikan penghargaan kepada Yayang berupa kenaikan pangkat.

Yayang naik pangkat dari prada menjadi pratu. Penghargaan diberikan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) di Ruang Mandala Markas Komando Kostrad.

Pratu Yayang diberi penghargaan istimewa lantaran secara heroik menyelamatkan korban perampokan nasabah BCA Kota Malang, pada 26 Februari 2013.

“Akibat aksi heroiknya itu, Prada Yayang mendapatkan kenaikan pangkat istimewa karena mengharumkan nama Kostrad dan tindakan heroiknya patut menjadi contoh bagi setiap masyarakat,” kata pembawa acara HUT Kostrad ke 52 di Mako Kostrad.

Pratu Yayang melakukan aksi penyelamatan bersama rekannya Serma Abdul Wahab. Mereka mendengar teriakan dari seorang korban perampokan ketika melintasi pertigaan Bank BCA Pusat Kota Malang.

“Waktu itu kita melihat seorang lelaki berlari dikejar seorang lelaki juga di belakangnya. Dan dugaan kita dialah perampoknya. Karena itu kita kejar sehingga kita kejar-kejaran di tengah jalan raya,” tutur Serma Abdul Wahab.

Dalam kejar-kejaran itu, lanjut dia, Pratu Yayang berhasil melumpuhkan perampok tersebut. Kemudian perampok dibawa ke pinggir jalan untuk diamankan. Dalam aksinya, Pratu Yayang dan Serma Abdul Wahab berhasil merebut Rp 38,5 juta bersama surat-surat milik korban dari tangan pelaku.

“Kita juga menunggu Polisi datang sehingga pelaku tidak di kroyok massa,” ucap Serma Abdul Wahab.

Pratu Yayang mengucapkan terima kasihnya kepada kesatuan TNI yang telah memberikan kenaikan pangkat istimewa. Dia berharap aksi heroik semacam ini bisa memotivasi masyarakat untuk ikut bahu-membahu menolong sesama.

“Harapan saya, ini bisa memotivasi semuanya agar banyak membantu sesama masyarakat,” ungkap Pratu Yayang yang lahir di Lamongan, 29 Januari 1992 ini.

(dispenad/sir)

  ● Poskota  

Tinggalkan Berlin Menuju Budapest, Pesawat SBY Dikawal Jet Tempur Jerman

Berlin | Setelah tiga hari melakukan kunjungan kenegaraan dan kerja di Berlin, Jerman, Presiden SBY terbang menuju Budapest, Hungaria untuk melanjutkan lawatannya.

Dalam penerbangannya, pesawat kepresidenan Airbus 330-300 dikawal oleh 2 Jet tempur milik Jerman. Pesawat kepresidenan take off dari Bandara Internasional Tegel, pukul 09.00 waktu Berlin atau pukul 15.00 WIB, Rabu (6/3/2013).

Setelah kurang lebih 15 menit mengudara, 2 pesawat jet tempur Jerman tipe Euro Fighter mengawal pesawat kepresidenan dari sisi kanan dan kiri.

Hanya sekitar 20 menit 2 pesawat jet tempur tersebut mengapit pesawat kepresidenan. Setelah melewati batas udara Jerman, 2 pesawat jet tempur tersebut meninggalkan pesawat kepresidenan.

Peristiwa ini menarik perhatian para rombongan yang ikut dalam pesawat kepresidenan. Mereka langsung mendokumentasikan momen tersebut.

Pengawalan yang disebut VVIP Escort ini merupakan prosedur tetap dari pihak militer Jerman bagi setiap kepala negara yang meninggalkan wilayah udara Jerman. Perjalanan dari Berlin menuju Budapest ditempuh dengan waktu 1,5 jam.

Presiden SBY melakukan kunjungan kenegaraan dan kerja ke Berlin, Jerman sejak 3-6 Maret 2013. Sementara itu pada 6-8 Maret Presiden SBY bersama para delegasi berada di Budapest, Hungaria dalam rangkaian kunjungan yang sama.(mpr/fdn)

  ● Detik