Menlu Nilai Langkah Inggris Tak Cerminkan Persahabatan
 |
| Menlu Marty Natalegawa |
Jakarta - Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, kembali menekankan
pemerintah Indonesia protes keras dengan adanya kantor Papua Merdeka di
Oxford, Inggris, yang dibuka pekan lalu. Ia menilai kondisi tersebut
sangat bertolak belakang dengan semangat persahabatan kedua negara.
"Kita
menganggap ini sangat bertolak belakang dengan semangat persahabatan
kedua negara dan mengharapkan agar mereka bisa betul-betul memahami
betapa kita merasa sangat terusik dan merasa sangat tidak menerima
keadaan seperti itu," katanya, Selasa (7/5).
Saat bertemu dengan
duta besar Inggris di Indonesia, Mark Canning, telah dinyatakan adanya
kantor OPM di Oxford tidak mencerminkan pemerintah Inggris terhadap
kedaulatan Indonesia. Tetapi, Indonesia tidak merasa puas karena tetap
dinilai tidak lazim suatu pemerintahan tidak mampu mengelola sikap dari
pemerintah daerah di Inggris.
Ia mengatakan, kantor tersebut
mungkin sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Inggris. "Sekarang
permasalahannya apakah suatu negara yang memiliki hubungan bersahabat
dengan baik apakah bisa membiarkan wilayahnya digunakan untuk keperluan
yang sifatnya tidak bersahabat dengan negara lain untuk keperluan
separatis. Saya rasa ini kita bicara hubungan baik antara kedua negara.
Ini yang kita pertanyakan kepada Inggris," katanya.
Karena itu,
lanjutnya, komunikasi dengan pemerintah Inggris terus dilakukan.
Sekarang menunggu jawaban dari mereka. Inggris berkali-kali menegaskan
peristiwa tersebut tidak mencerminkan posisi pemerintah Inggris.
"Langkah Dewan Kota Oxford ini sama sekali tidak menggambarkan posisi
pemerintah Inggris dan tetap mendukung Indonesia, mendukung NKRI, dan
mendukung Papua dan Papua Barat bagian dari NKRI," katanya.
Pemerintah Inggris Diminta Tutup Kantor OPM
Pemerintah Indonesia harus mendesak pemerintah Inggris menutup kantor
perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris. “Kantor
OPM berbau separatis harus ditindak tegas,” kata Koordinator Kaukus
Papua DPR, Paskalis Kossay, ketika dihubungi, Selasa (7/5).
Pemerintah
Inggris tidak bisa lepas tangan dengan keberadaan kantor perwakilan
OPM. Sebab menurut Paskalis, meskipun pemerintah Inggris tidak mendukung
gerakan OPM, namun faktanya kantor OPM berdiri di wilayah otoritas
pemerintah Inggris. “Kalau benar Inggris bersahabat, harusnya mereka
menutup,” ujarnya.
Pemutusan hubungan diplomatik bisa dilakukan
Pemerintah Indonesia apabila pemerintah Inggris menolak menutup kantor
perwakilan OPM. Sikap tersebut tersebut merupakan konsekuensi logis atas
sikap Inggris yang mengabaikan hak-hak kedaulatan Bangsa Indonesia.
“Hubungan diplomatik bisa diputuskan bila tidak indahkan,” katanya.
Sejauh
pengetahuan Paskalis, Inggris tidak memiliki kepentingan ekonomi di
Papua. Kepentingan Inggris di Papua hanya menyangkut pembangunan
masyarakat Papua. Paskalis menyatakan Pemerintah Inggris gelisah dengan
persoalan kemanusiaan, rendahnya mutu pendidikan, dan kesehatan, serta
pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua. “Meski begitu ini bukan
pembenaran membuka kantor OPM,” ujar Paskalis.
Penyelesaian
masalah Papua mesti dilakukan secara komprehensif. Pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah Papua mesti bekerja sama mengoptimalkan program
otonomi khusus. “Otsus tetap harus dilajutkan, tapi jangan lupa
dievaluasi,” katanya.
OPM Harus Terus Diawasi Intelijen
Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies
(CINAPS) Guspiabri Sumowigeno mengatakan kegiatan lobi Organisasi papua
Merdeka (OPM) di dunia internasional harus mendapat pengawasan
intelijen secara intensif. "Pengawasan ini agar bisa membendung dukungan
internasional terhadap apa yang dikampanyekan OPM," kata Guspiabri,
Kamis.
Menurut dia, lembaga intelijen RI harus ditransformasi menjadi
lembaga intelijen yang memiliki kemampuan yang tinggi, baik untuk
operasi di dalam negeri maupun di luar wilayah negara.
Kehadiran intelijen nasional yang hadir dalam operasi yang
terus-menerus atau permanen dalam mengamankan kepentingan nasional di
luar negeri, khususnya dalam isu separatisme, sudah tidak bisa di
tunda-tunda lagi. "Saya mengimbau supaya reformasi sektor intelijen bisa
mencakup transformasi badan intelijen nasional sebagai pilar politik
luar negeri Indonesia, terutama untuk mengumpulkan informasi," katanya.
Ia mengatakan bahwa tidak menutup peluang pelaksanaan fungsi
intelijen lainnya. Informasi dan analisis intelijen nasional yang secara
permanen beroperasi di luar negeri sangat diperlukan sebagai masukan
bagi otoritas politik luar negeri untuk mengambil langkah-langkah
preemptive dalam bentuk lobi-lobi politik, baik yang bersifat terbuka
maupun tertutup, dalam mengatasi lobi internasional OPM.
"Operasi-operasi intelijen guna mengamankan kepentingan nasional juga
dapat dicapai melalui kerja sama dengan badan-badan intelijen
negara-negara yang bersahabat dengan kita dan potensial untuk bertukar
dukungan politik dalam isu separatisme," katanya.
RI Pantau Aktivitas OPM di Inggris
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pemerintah Indonesia
melalui perwakilan di Inggris terus memantau kegiatan yang dilakukan
Organisasi Papua Merdeka (OPM) pascamendirikan kantor perwakilannya di
Oxford, Inggris.
"Pemerintah Indonesia mengerahkan kedutaan besar
dan perwakilan atase pertahanan untuk melakukannya. Apakah cuma 'show
off' saja atau memang ada kegiatan," kata Purnomo usai meresmikan
pembangunan dan perkembangan "Assessment Center" Kementerian Pertahanan,
Jakarta, Jumat.
Ia menduga OPM hanya ingin menunjukkan identitas
dan eksistensinya di mata internasional. Pembukaan kantor OPM itu bukan
hal yang mengejutkan karena sejak lama sekelompok OPM memang sudah ada
di Inggris, yakni ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan
kunjungan kenegaraan di Inggris, Presiden dihadang unjuk rasa soal Papua
yang ingin merdeka.
Ia pun berpendapat pembukaan kantor OPM
dapat mengganggu hubungan pemerintah Indonesia dan Inggris, namun sudah
ada klarifikasi dari kedua negara.
Dalam klarifikasi itu,
pemerintah Inggris menyatakan masih menghormati dan mengakui kedaulatan
Republik Indonesia. Inggris juga mengakui bahwa Papua merupakan bagian
dari NKRI.
Purnomo bisa memaklumi kejadian ini karena Inggris
merupakan negara yang punya prinsip demokrasi. Oleh sebab itu, OPM
memanfaatkan demokrasi Inggris untuk unjuk gigi di mata internasional
dengan membangun kantor perwakilan.
Namun yang penting, posisi pemerintah Inggris tetap mendukung pemerintah Indonesia.
"Jadi,
OPM dan pendukungnya kan di luar pemerintah, ya sama seperti Indonesia,
ada posisi pemerintah dan ada posisi di luar pemerintah seperti LSM.
Memang ini akan sedikit mengganggu hubungan kita dengan Inggris. Tetapi
saya kira pasti ada klarifikasi dari mereka (pemerintah Inggris)," tutur
Purnomo.
Kendati demikian, Purnomo menegaskan pembukaan kantor OPM tidak akan mengganggu kerja sama pertahanan Indonesia - Inggris.