Kunjungan Tim Commodore Inspection Tank Amphibi BMP-3F

Dalam rangka realisasi kontrak pengadaan Tank Amphibi BMP-3F phase 2, diperlukan kehadiran Tim Commodore Inspection di JSC “Rosoboronexport” Rusia, Kepala Badan Sarana Pertahanan (Ka Baranahan) Kemhan Laksamana Muda TNI Ir. Rachmad Lubis sebagai ketua Tim, mengunjungi Pabrikan BMP-3F, JSC “Rosoboronexport” di Rusia dari tanggal 21 sd 27 Agustus 2013.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung progress pembuatan 37 unit BMP-3f yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan melalui Kontrak Jual Beli Nomor TRAK/404/XII/2012 untuk Marinir dan sekaligus melaksanakan diskusi terkait Program Transfer of Technology kepada PT. PINDAD (Persero).

Selain ke lokasi pabrik, rombongan melihat fasilitas pendidikan dilokasi pabrik BMP-3F, Uji coba meriam BMP-3F dan manufer di darat dan di danau.

Peserta Tim Ka Baranahan Kemhan, Kapuslaik Baranahan Kemhan, Kadislaikmatal, Danpasmar I dan Danmenkav II Marinir.

  ● Kemhan 

Mimpi TNI jadi Macan Asia Tenggara

Di era Presiden Soekarno, kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertumbuh pesat. Kepandaian Bung Karno dalam menjalankan politik luar negerinya membuat Indonesia banyak mendapat peralatan militer dari negara lain seperti Uni Soviet dan China.

Tak heran, di era pemimpin besar revolusi itu, kekuatan yang dimiliki TNI sangat diperhitungkan negara lain. Saat itu, Bung Karno bahkan pernah mengirimkan kapal selam TNI AL untuk berpatroli di Laut Selatan saat konflik antara Pakistan dan India memanas.

Bung Karno juga meminjamkan sejumlah pesawat tempur Mig-19 AURI kepada Pakistan untuk memperkuat armada udara mereka kala itu. Namun, sejak Bung Karno lengser, armada militer yang dimiliki TNI tak bertambah, bahkan cenderung menurun.

Hal itu berakibat pada menurunnya kekuatan TNI jika dibandingkan negara lain. Di era Presiden Megawati Soekarnoputri, upaya modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI dilakukan. Putri Bung Karno itu memulainya dengan membeli sejumlah pesawat tempur Sukhoi dari Rusia.

Langkah itu dilanjutkan di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di periode keduanya ini, modernisasi peralatan tempur TNI terus dilakukan.

Bahkan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yakin pada 2014 mendatang, TNI akan memiliki kekuatan terbesar alias menjadi macan di Asia Tenggara.

"Renstra pertama 2014, kekuatan TNI yang terkuat di Asia Tenggara," kata Purnomo saat meresmikan dua Kapal Republik Indonesia di Batam, Kamis (5/9).

Menurutnya, banyak Alutsista TNI yang ditambah, di antaranya kapal patroli cepat untuk TNI AL, Tank Leopard untuk TNI AD dan penambahan pesawat Sukhoi untuk TNI AU.

"Sukhoi akan diganti semua. Negara kita akan kuat, itu penting," kata Menteri.

Diketahui, TNI AD akan diperkuat 61 Tank Leopard Ri, 42 unit Tank Leopard 2A4, dan 50 tank Marder. Tank produksi Pabrik Rheinmettal, Jerman ini tiba secara berangsur mulai Oktober 2013. Tank kelas berat tersebut akan ditempatkan di perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Untuk artileri, TNI AD membeli MLS Astros II dari Brasil. MLS Astros II merupakan mobil tempur yang mampu meluncurkan 2 roket, 4 roket dan 16 roket. Jika dalam posisi laras peluncuran 2 roket, jangkauan yang dicapai hingga 300 km.

Astros II akan dioperasikan Yonarmed I/105 Tarik Ajusta Yudha, Singosari, Malang, Jawa Timur. TNI AD juga menambah daya gempur lewat udara dengan sejumlah helikopter serang. Kini Dinas Penerbang TNI AD mengandalkan 3 buah Mi-35 Hind E produksi Rusia, maka kini TNI AD telah membeli 8 unit Apache tipe AH-64E seharga USD 500 juta dari AS. Helikopter serang canggih ini akan ditempatkan di Laut China Selatan. Sejumlah panser dan persenjataan lain juga akan memperkuat TNI AD.

Sementara, untuk armada laut, TNI AL telah memesan 3 kapal selam dari Korea Selatan. Kapal itu diharap sudah bisa memperkuat Indonesia mulai tahun 2015. Saat ini wilayah laut Indonesia yang begitu luas hanya dijaga 2 kapal selam.

TNI AL juga akan membeli 11 helikopter antikapal selam dan menghidupkan kembali skadron antikapal selam. Helikopter ini diharapkan sudah datang tahun 2014 dan ditaruh di Surabaya.

TNI AL berencana memesan 35 kapal cepat rudal (KCR) untuk mewujudkan kebutuhan minimum. 2 KCR, yakni KRI Celurit-641, dan KRI Kujang-642 telah memperkuat armada barat. TNI AL juga ingin membeli 3 kapal frigat buatan Inggris. Kapal ini awalnya dipesan Brunei Darussalam, tetapi kemudian tidak jadi karena butuh personel banyak untuk mengawakinya.

Untuk marinir, 17 Tank Amfibi BMP-3F dari Rusia telah datang sejak 2012. Idealnya korps baret ungu ini memiliki 95 tank BMP-3F. Kemhan berjanji akan terus melengkapinya secara bertahap.

Di udara, kekuatan TNI AU semakin diperkuat dengan datangnya 2 pesawat Sukhoi SU-30 MK2 pada Februari 2013 lalu. Secara bertahap, diharapkan TNI AU bisa memiliki 16 jet Sukhoi.

16 Jet tempur ringan T-50 Golden Eagle dari Korea Selatan juga akan memperkuat TNI AU. 1 Skadron ini direncanakan untuk menggantikan pesawat Hawk yang akan segera dipensiunkan.

Selain itu hibah 24 pesawat F-16 D Blok 52 dari Amerika Serikat diharapkan sudah datang pertengahan tahun 2014. Pesawat serang darat A29A Super Tucano dari Brazil juga sudah bertahap tiba di Indonesia. Pesawat dengan kualifikasi antigerilya dan serangan darat ini menggantikan OV-10 Bronco yang sudah dibebastugaskan.

Untuk pesawat angkut, TNI AU dapat tambahan CN-295. Selain itu 6 unit C-130 H Hercules ditambah hibah Australia sebanyak 4 unit untuk pesawat yang sama. Pesawat lain yang direncanakan akan hadir di antaranya Helikopter Cougar, Grob, dan pesawat latih KT-1.

Dalam ilmu hubungan internasional, sebuah negara harus memiliki kekuatan militer yang mumpuni agar disegani negara-negara lain. Sebab, kekuatan militer menjadi salah satu instrumen utama bagi diplomasi luar negeri sebuah negara. Meski peradaban manusia telah memasuki era modern, kekuatan militer tak bisa dipungkiri masih menjadi salah satu faktor utama sebuah negara dihargai oleh negara lain.

Dengan militer yang kuat, sebuah negara dapat memainkan peranan lebih di pergaulan internasional, yang tentunya akan membawa pengaruh kepada kepentingan ekonomi negara tersebut. Tengok saja Amerika Serikat, Rusia dan China.

Semoga TNI ke depannya semakin kuat dan bisa menjadi macan Asia bahkan dunia. Namun harus diingat, kekuatan tersebut harus digunakan untuk kemajuan negara dan demi kemakmurkan seluruh rakyat Indonesia.

  ● Merdeka  

Kilang Arun Kemungkinan Jadi Pangkalan Militer

MENJELANG berakhirnya kontrak penjualan gas alam cair (LNG) dengan Jepang dan Korea selatan, berbagai rencana untuk pengalihan fungsi kilang PT Arun NGL yang selama ini mencairkan gas sebelum diekspor ke kedua negara tersebut. salah satunya, mengubah fungsi kilang PT Arun menjadi kilang Bahan Bakar Minyak (BBM).

Di tengah kedatangan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko ke Lhokseumawe, Kamis (5/9), muncul isu bahwa kilang Arun akan dijadikan pangkalan militer. Presiden Direktur PT Arun NGL, Iqbal Hasan Saleh, ketika ditanya kabar tersebut mengaku belum mendengarnya. “Siapa bilang, saya baru tahu,” katanya ketika dibuhungi per telepon, Kamis (5/9) siang.

Menurut Iqbal, sesuai dengan arahan Presiden SBY yang ditindaklanjuti dengan kedatangan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, PT Arun akan dijadikan kilang BBM untuk mendukung ketahanan energi nasional. "Presiden sangat apresiasif untuk pengalihan fungsi kilang Arun jadi kilang BBM. Masalah ini akan dibawa ke sidang kabinet,” papar Iqbal.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Mutaleb, mengatakan kilang BBM merupakan solusi setelah kontrak penjualan LNG berakhir. Dengan pembangunan kilang BBM, katanya, masyarakat Aceh akan sangat terbantu secara perekonomian. “Selain untuk mendukung kepastian pasokan BBM di Aceh dan daerah lainnya,” tandas Mutaleb.

Menjelang kedatangan Purnomo dan Jenderal Moeldoko di Lhokseumawe, Aceh, di seputaran kota terlihat patroli TNI-AD. Beberapa bendera Bulan Bintang yang menjadi kontroversial, mulai diturunkan aparat TNI. Bendera tersebut dikibarkan di ruas jalan tertentu di Kota Lhokseumawe.

  ● Jurnas 

TNI Siap Bangun 14 Ruas Jalan Di Papua

Kata KSAD Letjen TNI Budiman, untuk menyelesaikan pengerjaan jalan sekitar 120 km di 14 titik itu, pihaknya optimistis bisa mengerjakannya dalam waktu sekitar enam bulan

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letjen Budiman menyatakan, TNI AD siap melaksanakan direktif Presiden untuk melaksanakan program Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B), berupa pengerjaan 14 titik ruas jalan tertentu di dua provinsi itu, senilai Rp 425 miliar.

"Tentunya kita ke dalam harus segera introspeksi dan mempersiapkan lebih baik lagi. Kemudian, lakukan langkah-langkah mengatasinya, juga dipersiapkan secara baik. Karena kita kan tidak bisa pendekatan bersenjata di Papua. Maka kita tidak punya hak dan kewajiban untuk atasi setiap kelompok yang lakukan perbuatan dengan bersenjata. Sehingga atas penugasan pada TNI di Papua dan Papua Barat dalam pembuatan jalan tertentu, kita siap laksanakan," ujar Budiman seusai rapat tertutup di Komisi I, Rabu (4/9).

Rapat itu membahas program percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. "Kita mendapat tugas membangun 14 poros jalan di Papua dan Papua Barat dengan menggunakan personel TNI AD dibantu Zeni Marinir. Dan pembuatan jalan ini diharapkan multi years 2013 dan 2014," jelasnya.

Kata Budiman, untuk menyelesaikan pengerjaan jalan sekitar 120 km di 14 titik itu, pihaknya optimistis bisa mengerjakannya dalam waktu sekitar enam bulan. "Kalau dalam empat bulan tidak bisa terpenuhi, karena medan dan cuaca yang berat. Kita minta waktu diperpanjang, tapi kita siap mengerjakan. Bukan tidak mampu selesaikan tapi kan ada keterbatasan dengan medan seperti itu, bekerja hanya bisa satu arah."

Dan, Budiman menegaskan, dari pengalaman pembuatan jalan dengan medan yang ditentukan itu, TNI AD melihat perlu waktu enam bulan. Proyek tersebut akan melibatkan lebih dari 2.000 personel yang terdiri dari batalyon zipur 4, 5, dan 8, serta dari marinir. Juga dari perbekalan angkutan, kesehatan, perhubungan, penerbang, dan lainnya.

Alasan Komisi I Setuju Proyek Jalan Papua-Papua Barat Digarap TNI

 

Komisi I DPR menyetujui mandat Presiden SBY kepada TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan pembangunan 14 ruas titik jalan di Papua dan Papua Barat. Persetujuan ini disampaikan Komisi I setelah mendengar keterangan dari Kementerian Pertahanan, Senin (2/9) dan Kepala Staf TNI Angkata Darat, Rabu (4/9).

Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, proyek senilai Rp 425 miliar itu sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2013 dengan sumber pendanaan dari pos anggaran khusus BA 999. Pos itu berada di bawah Bendahara Umum Negara untuk program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Sama sekali tidak mengganggu anggaran reguler pada Kemenhan.

"Meski demikian, penggunaan anggaran itu tetap akan dipertanggungjawabkan pihak TNI karena BPK juga akan bertugas melakukan audit. Tidak perlu dikhawatirkan hal pertanggungjawabannya," ujar Agus.

Komisi I menyetujui TNI AD mengambil alih tugas Kementerian Pekerjaan Umum membangun infrastruktur jalan di dua propinsi di ujung timur Indonesia. Alasannya, Kementerian Pekerjaan Umum kesulitan menggarap proyek itu karena banyak faktor penghambat seperti beratnya lapangan dan situasi keamanan.

"Kami sependapat dengan pemerintah bahwa perlu ada percepatan pembangunan di Papua. TNI dengan segala perlengkapannya bisa melaksanakan tugas seperti itu di luar perang," kata poliitisi Golkar ini.

Pihak TNI sendiri menyatakan sanggup mengerjakan proyek 14 titik jalan sepanjang 120 kilometer itu dalam tempo enam bulan. Namun, karena tahun ini cuma tinggal tiga bulan, maka Komisi I bisa memahami jika proyek ini berlanjut pada tahun berikutnya.

  ● Jurnal Parlemen  

Indonesia akan Punya Penjara Mirip Kamp Guantanamo di Sentul

 BNPT akan membangun penjara khusus teroris.

Add caption

Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) akan membangun penjara khusus teroris di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penjara ini mirip kamp tahanan militer AS di Guantanamo di Kuba, tempat pertama kali menampung tahanan yang diduga teroris pasca serangan ke gedung World Trade Center (WTC), AS.

"Kami buat ini karena petugas lapas dan Dirjen Pemasyarakatan Kemeterian Hukum dan HAM tidak mempunyai kemampuan menangani napi teroris," kata Deputi 1 Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayor Jenderal Agus Surya Bakti, Kamis 5 September 2013.

Agus mengatakan rencana pembangunan penjara khusus ini tidak ada kaitannya dengan beberapa peristiwa kerusuhan di lapas wilayah Sumatera. Meski dari catatan kepolisian di setiap kerusuhan lapas selalu ada anggota teroris yang sedang ditahan untuk menjalani vonis pengadilan.

"Upaya deradikalisasi itu kuat di dalam lapas. Di dalam petugas lapas dan Kemenhukam tidak punya kemampuan menangani napi teroris. Justru para teroris mempunyai kemampuan mempengaruhi napi lain, termasuk petugas lapas. Makanya kami masuk ke wilayah ini," tuturnya.

Dari puluhan teroris dan terduga teroris saat ini disatukan di lapas yang sama. Mereka hanya dipisahkan dalam ruang berbeda. Mereka masih bisa bersosialisasi dengan narapidana lain. Hal ini, kata Agus yang sangat dikhawatirkan.

"Saat ini napi teroris ada di 22 lapas di seluruh Indonesia. Nanti akan disatukan semua di Sentul, Bogor," ujarnya.

Mantan Danjen Kopassus ini mengatakan, meski khusus bagi teroris, pengelolaan lapas ini tidak berbeda dengan lapas pada umumnya.

"Untuk manajemen kami akan konsultasi dan melibatkan Dirjen Lapas, Kemenkum HAM. Yang membedakan hanya sistem pengamanan dan hanya khusus untuk teroris," kata dia.

Selain itu, BNPT juga sedang menyiapkan program binaan khusus bagi para mantan napi teroris. Menurut Agus, mantan napi teroris tidak boleh ditinggalkan.

"Mereka harus didampingi terus, termasuk keluarga dan jaringannya. Kami harus dekat. Kita fasilitasi kebutuhan mereka dan beri penjelasan pada mereka agar tidak kembali melakukan teror," katanya.

  ● Vivanews