KSAU (Foto: Rachman Haryanto/detikcom)★
Guna mendukung visi pemerintah membangun kedaulatan maritim, TNI Angkatan Udara berencana membeli pesawat-pesawat generasi 4,5, yang merupakan keluaran mutakhir. Ada Sukhoi 35 dari Rusia, JAS-39 Gripen (Swedia), Dassault F1 Rafale (Prancis) dan Boeing-McDonnel Douglas F/A-18E/F Super Hornet (Amerika Serikat).
Pesawat jenis apa yang akan dipilih untuk menggantikan armada jet tempur F-5E/F Tiger II, yang dianggap sudah usang, sejauh ini masih dalam kajian. Tapi karena para pilot TNI AU sudah terbiasa menggunakan produk Amerika dan Rusia, besar kemungkinan produk dua negara itulah yang akan dipilih.
“Kenapa saya minta dua itu, karena sumber daya manusianya, baik air crew maupun ground crew, sudah punya pengalaman menangani Sukhoi dan F-16,” kata Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna saat ditemui majalah detik di ruang kerjanya, Kamis 2 April 2015 lalu itu.
Ia juga mengungkapkan perlunya pesawat angkut personel Hercules atau jenis Airbus 400. Setidaknya TNI AU butuh 10 Hercules atau 4 Airbus A-400. Pada bagian lain, Agus memaparkan kondisi radar militer yang ada serta hasil investigasi terhadap musibah Tim Aerobatik Jupiter di Langkawi, Malaysia beberapa pekan lalu. Berikut ini petikannya:
Selama 69 tahun menjaga kedaulatan negara, apa pencapaian dan rencana pembenahan Angkatan Udara ke depan?
Pembangunan dan pengembangan kekuatan udara bisa berupa penambahan alutsista dan fasilitas pendukungnya, yang tertuang dalam rencana strategis lima tahunan. Sampai akhir 2014, Angkatan Udara sudah berhasil memodernisasi alutsista lebih dari setengah yang direncanakan.
Seperti apa peran dan kesiapan TNI Angkatan Udara di tengah visi Poros Maritim?
Dalam konteks perang modern, paradigma World Maritime Axis harus dipayungi dengan paradigma World Airspace Axis. Penguasaan ruang udara dan kekuatan udara yang memadai sangat penting demi mewujudkan supremasi kekuatan maritim.
Hal ini menjadikan peran TNI AU dalam pertahanan maritim akan sangat menantang. TNI AU harus mampu menghadirkan superioritas udara ke tengah samudra yang melampaui perairan-perairan Tanah Air kita dan mampu melakukan coverage security bagi Angkatan Laut. Artinya, sistem pertahanan maritim bukan hanya butuh AL yang kuat, tapi juga AU yang kapabel.
Terkait hal ini, penetapan Air Defence Identification Zone (ADIZ), yang merupakan wilayah payung perlindungan maritim dan wilayah udara, secara tepat menjadi kepentingan yang sangat mendesak untuk menjaga keseimbangan geostrategik. ADIZ mencantumkan wilayah udara atas daratan dan lautan, di mana identifikasi, lokasi, dan kontrol terhadap pergerakan pesawat diperlukan bagi kepentingan pertahanan dan keamanan.
Tahun ini apa yang menjadi program prioritas?
Sebetulnya yang paling utama itu bagaimana mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Panglima TNI. Kan itu sudah jelas sekali dan kita juga melihat dari visi-misi pemerintah, karena kita ingin mengembangkan poros maritim, bahkan sampai pada poros maritim dunia, sehingga saya harus mengembangkan kekuatan udara yang kapabel. Jadi bukan hanya kekuatan angkatan laut saja yang kuat.
Pergerakan apa pun yang ada di bawah ini (darat dan laut), tanpa penguasaan udara di tangan kita, kan sulit untuk bergerak dengan aman. Itulah (kenapa) wilayah udara yang akan kita perkuat. Terutama pertahanan udaranya, radar-radar harus bisa meng-cover seluruh wilayah kita, supaya tidak ada yang mengganggu. Karena yang bisa melihat situasi apa yang paling cepat, itu lewat udara. Kalau udaranya itu kita tutup, kita kawal, kita amankan, tidak mungkin ada yang mau mengganggu.
Sampai saat ini persentase untuk mencapai ideal?
Kalau ditanya yang ideal, yang saya inginkan, seluruh wilayah tertutup. Di-cover oleh radar saya. Pesawat-pesawat tempur, kalau ada yang masuk, (kita) bisa segera mengintersep. Kalau intersep tidak ada, kita harus punya rudal-rudalnya. Itu kalau mau ideal. Tapi kan kita juga harus mau memahami bagaimana anggaran negara kita sehingga ada prioritas kira-kira wilayah mana saja yang sering diganggu atau apa.
Di situlah sepanjang tahun dan sekarang, saya selalu deploy pesawat-pesawat tempur saya. Ada yang di Biak, Tarakan, Aceh. Selalu bergantian di wilayah selatan juga.
Potensi ancaman paling besar itu sekarang apa?
Kalau dikatakan ancaman besar, ya, karena kemampuan kita belum bisa meng-cover semua, yang paling mudah melihat keadaan itu kan dari udara. Kalau misalnya pesawat yang punya jangkauan jarak jauh memfoto, kan itulah yang paling utama.
Minimal kekuatan udara kita harus seperti apa?
Saya inginnya, ada satu flight di Aceh, Medan. Di utara misalnya Tarakan. Di Pontianak sudah ada skuadronnya. Di Papua juga harus ada, baik di Merauke maupun Biak. Begitu juga selatan, perlu banget, seperti di Kupang atau di Bali. Tapi kan kemampuan kita tidak seperti itu.
Berapa besar anggaran belanja peralatan tempur?
Kalau itu, tanya ke Kementerian Pertahanan. Yang diajukan tentu banyaklah. Tapi saya tidak bisa mengatakan dapat berapa. Realisasinya tidak usah tanya ke saya. Lihat sendirilah.
Pesawat tempur yang diprioritaskan?
Oh, enggak, saya juga perlu pesawat transportasi. Kalau misalnya saya mengirim satu batalion tempur, itu jelas butuh Hercules, belasan. Minimal sembilan atau 10 pesawat. Kalau kayak A-400 itu, cukup 3 atau 4 pesawat bisa bawa satu batalion tempur. Makanya saya bikin kajian, terus kita kasih ke Kementerian Pertahanan dan, alhamdulillah, mudah-mudahan anggaran pemerintah ada tambahan. Semoga terealisasi dengan cepat.
Tahun ini yang sudah pasti datang?
F-16 akan datang lima kalau tidak salah akhir bulan ini. Mei akan tambah lima lagi dari Amerika. Lalu ada tambahan lagi lima pesawat dari Australia.
Pengganti F-5 nantinya?
Saya sudah buat kajian. Saya minta yang generasi di atas 4,5. Kalau dari Rusia ada Sukhoi 35, kalau dari Amerika ada yang Blok 60 ke atas. Sekarang ada Blok 70. Saya minta itu, Viper. Kenapa saya minta dua itu, karena sumber daya manusianya, baik air crew maupun ground crew sudah punya pengalaman, bagaimana menangani Sukhoi dan F-16.
Kondisi radar udara?
Saat ini radar yang dimiliki belum sepenuhnya dapat meng-cover seluruh wilayah kedaulatan NKRI yang cukup luas, ditambah lagi ada beberapa radar yang teknologi sistem radarnya buatan 1960-an. Kita butuh 32 untuk bisa meng-cover semua. Sekarang sudah ada 22, kurang 10 lagi. Untuk mendukung operasi pertahanan udara pada tahap deteksi dini dan identifikasi, Angkatan Udara bekerja sama dengan radar penerbangan sipil atau military civil coordination.
Dukungan TNI AU terhadap industri pertahanan dalam negeri?
Sejak awal berdiri, Angkatan Udara telah turut menyumbangkan pemikiran dan karyanya dalam industri pertahanan, khususnya di bidang kedirgantaraan dan bidang lainnya. Kita kenal Abdulrahman Saleh, salah seorang pelopor Angkatan Udara. Selain pendiri Angkatan Udara, beliau adalah akademisi, ahli faal Universitas Indonesia. Kita kenal Nurtanio, juga perintis industri pesawat terbang Indonesia. Karyanya cukup banyak, di antaranya Si Kumbang 01 dan 02, pesawat single seater dilengkapi senjata otomatis udara-darat.
Ada lagi Wiweko Soepono, perintis Indonesia Airways, perancang forward facing crew cockpit untuk pesawat berbadan lebar. Rancangannya diterima dan dipakai untuk semua pesawat terbang berbadan lebar di dunia. Sampai saat ini, Angkatan Udara terus berupaya meningkatkan kemampuan dan karya dalam bidang kedirgantaraan. Kami punya Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Udara, yang terus meneliti, mengembangkan, dan menciptakan teknologi terbaru untuk kebutuhan TNI AU maupun nasional.
Selain pesawat tempur, pesawat sipil ada yang melanggar wilayah udara kita?
Kalau pesawat militer melanggar, itu pasti ada sesuatu. Kalau pesawat militer itu tidak mungkin mau melanggar. Seperti saya pilot pesawat tempur seenaknya masuk wilayah orang, itu sama saja ngajak apa? Nah, mengapa pesawat sipil banyak (melanggar), karena mereka mungkin menganggap saya dulu lewat sini aman, saya dulu lewat sini enggak usah pakai izin juga bisa.
Karena saya juga pernah mengintersep pesawat sipil, ternyata isinya pasukan PBB dari Pakistan. Dia dari Dili langsung saja ke Malaysia, tapi izinnya dari Malaysia ada, dari Singapura ada, dari Thailand ada, tapi dari Indonesia tidak ada. Akhirnya saya tahan di Makassar. Waktu itu pesawat Boeing kita intersep pakai Sukhoi.
Tapi sanksinya tak sebanding dengan biaya mengintersep, ya?
Terkait dengan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing dan sanksi yang diberikan, sebenarnya semua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Setelah beberapa pengalaman yang kita dapatkan pada tahun lalu, memang ada beberapa hal yang harus dikaji ulang dan dipikirkan bersama menyangkut penindakan, penyidikan, dan sanksi bagi pelanggar, sehingga kejadian pelanggaran wilayah ini dapat dieliminasi.
Kami, TNI AU, ingin memiliki kewenangan menyidik karena saat ini TNI hanya berwenang melakukan penyergapan atau intervensi terhadap pesawat asing yang masuk tanpa izin, sedangkan kewenangan penyidikan ada di Kementerian Perhubungan.
Oh, ya, bagaimana hasil investigasi kecelakaan dua pesawat tim aerobatik Jupiter di Langkawi?
Sebelum berangkat ke Langkawi, JAT (Jupiter Aerobatic Team) telah mempersiapkan diri dengan maksimal. Pesawat laik terbang, penerbang dilatih maksimal untuk mengatasi berbagai kemungkinan. Namun ada hal yang tidak dapat kita jangkau, unpredictable, sesuatu di luar kuasa kita.
Inilah yang disebut musibah. Saya tekankan kepada mereka untuk tidak takut, tidak gentar, dan tidak ragu dalam melanjutkan tugas, sehingga mereka tetap dapat bekerja dengan moril yang tinggi. Pada HUT TNI AU 9 April nanti, mereka akan tampil kembali menghibur masyarakat Indonesia.
Dokumentasi prajurit Intai Amfibi Marinir TNI AL melakukan teknik Stabo atau diangkut dengan tali dari helikopter ketika mengamankan sandera dalam simulasi misi penuh di Pancer, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (10/4/15). Simulasi itu puncak dari latihan bersama bersandi Lantern Iron 15-5524 antara Taifib Korps Marinir dengan US MARSOC dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik dan taktik sebagai pasukan khusus. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)★
Prajurit Intai Amfibi Marinir Korps TNI AL bersama koleganya, pasukan khusus Marinir Amerika Serikat, US Marine Special Operation Command (US MARSOC), mengadakan latihan penumpasan gerakan separatis di Pantai Pancer, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.
Pantai yang biasanya ramai digunakan nelayan menurunkan ikan hasil tangkapan tersebut disimulasikan sepi karena dikuasai pasukan Gerakan Banyuwangi Merdeka (GBM) di bawah pimpinan Oseng Rambo.
Oseng Rambo dan pasukannya memanfaatkan pantai selatan Pulau Jawa itu untuk pertahanan dan persembunyian karena letaknya yang strategis. Pasukan GBM disimulasikan aktif berpatroli dan menggalang masyarakat agar melawan kepada pemerintah.
Senjata yang mereka pakai bermacam rupa, di antaranya pistol Sig-Sauer P226, senapan serbu kaliber 5,56 mm M16A4 dan Styer. Sebulan lalu, GBM menculik seorang tokoh masyarakat karena dianggap sebagai orang yang menghasut masyarakat melawan GBM.
Adapun sesuai data intelijen, tokoh itu masih hidup dan harus dibebaskan segera.
Menghadapi kenyataan itu, prajurit Intai Amfibi Marinir bekerja sama dengan prajurit US MARSOC mendapat perintah dari pimpinan untuk membebaskan tokoh masyarakat tersebut dari GBM.
Komandan Batalyon Intai Amfibi-1 Marinir, Letnan Kolonel Marinir Freddy Ardianzah, menurunkan empat tim di bawah pimpinan Kapten Marinir Alamsyah untuk melaksanakan tugas itu. Setelah melakukan perencanaan matang, tim Taifib dan US MARSOC yang menempati posko di Pusat Latihan Pertempuran Korps Marinir Lampon, Banyuwangi. Penyergapan siap diluncurkan.
Serangan penyergapan dilakukan melalui laut dengan menggunakan empat perahu karet. Setelah mendekati Pantai Pancer, empat prajurit Taifib sebagai perenang rintis diturunkan ke laut kemudian berenang menuju pantai untuk menyelidiki situasi di sekitar.
Setelah pantai dinyatakan aman oleh tim renang rintis, tim yang berada di laut meluncur dan mendarat di Pantai Pancer. Setelah dibagi sesuai tugasnya, prajurit Taifib Korps Marinir dan US MARSOC bergerak ke sasaran.
Sempat terjadi baku tembak dengan pengikut GBM saat prajurit Taifib dan US MARSOC mendekati Pos Pantau GBM di Pancer. Dengan kemampuannya sebagai pasukan khusus, prajurit Marinir kedua negara tersebut berhasil melumpuhkan anggota GRBM dan membebaskan tokoh masyarakat yang disandera.
Pada latihan pembebasan itu, si tokoh dibawa dengan cara stabo dengan helikopter Bell-412 dari Skuadron 400 Wing Udara-1 Puspenerbal yang dipiloti Letnan Satu Pelaut V Oktomiawan dan kopilot Letnan Satu Pelaut Tri Yudha.
Pembebasan sandera dan penumpasan kelompok separatis tersebut merupakan materi puncak dalam latihan bersama Marinir Indonesia dengan Amerika bersandi Lantern Iron 15-5524.
Latihan puncak itu merupakan gabungan dari seluruh materi yang dilatihkan, yakni menembus gelombang, navigasi penjang, renang rintis, konfirmasi pantai pendaratan, penghilangan senyap, pertempuran kota dan stabo.
Kegiatan puncak itu disaksikan Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AL, Laksamana Pertama TNI Didik Wahyudi, Asisten Operasi Pasukan Marinir 1, Kolonel Marinir I Made Sukada, Komandan Puslatpur Lampon, Kapten Marinir Venny Woaten, dan lain-lain.
Agresi Tak Berhenti, Iran Kirim 2 Kapal Perang ke Teluk Yaman 
Iran kirim dua kapal perang ke Teluk Yaman di saat agresi Saudi dan koalisi Teluk belum berhenti. (AP/Fars)
Iran mengirim dua kapal perang ke Teluk Aden dan Selat Bab al-Mandab, Yaman. Dua kapal perang dikirim Iran di saat agresi Arab Saudi dan koalisi Teluk terhadap milisi Houthi di Yaman belum berhenti.
Dua kapal perang Iran yang dikirim ke perairan Yaman itu berasal dari Armada ke-34 Angkatan Laut Iran. Pengiriman dua kapal perang berlangsung Rabu waktu Yaman. Pegerakan dua kapal perang itu disiarkan stasiun televisi pemerintah Iran, Press TV.
Kapal logistik Bushehr dan kapal perusak Alborz telah meninggalkan Kota Pelabuhan Bandar Abbas, Iran selatan menuju perairan Yaman. Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Habibollah Sayyari mengkonfirmasi kebijakan militer Iran itu di sela-sela pengiriman dua kapal perang.
Pengiriman kapal perang Iran ke Teluk Aden secara politik ikut memanaskan konflik di Yaman. Sebab, Iran selama ini memprotes keras agresi Arab Saudi dan koalisi Teluk terhadap Houthi di Yaman. Iran telah menyerukan dialog untuk merampungkan krisis di Yaman.
“Armada ke-34 mengirim (dua kapal perang) untuk misi menjamin keamanan jalur pelayaran Iran dan melindungi kepentingan Republik Islam Iran di laut lepas,” kata Sayyari, seperti dikutip Tehran Times, Kamis (9/4/2015).
Sayyari menekankan, bahwa misi Angkatan Laut Iran itu tetap menghormati hukum internasional. Dia juga menegaskan, langkah militer Iran itu juga untuk menjamin keamanan maritim Iran dari kapal-kapal bajak laut.
Dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Laut Iran telah telah meningkatkan patroli di perairan internasional untuk melindungi rute laut dan memberikan jaminan keamanan bagi kapal pedagang dan kapal tanker.(mas)Kapal Perang Iran Tak Boleh ke Perairan Yaman 
Juru bicara koalisi Teluk, Brigjen Ahmed Asseri, melarang kapal perang Iran ke perairan Yaman. (Arab News)
Arab Saudi yang memimpin koalisi Teluk dalam agresi militer terhadap Houthi di Yaman menyatakan, bahwa dua kapal perang Iran tidak boleh masuk ke perairan teritorial Yaman.
Hal itu disampaikan juru bicara militer Saudi untuk operasi anti-Houthi di Yaman, Brigadir Jenderal Ahmed Asseri, seperti dikutip Al Arabiya, semalam (8/4/2015).
Jenderal Asseri mengatakan, kapal-kapal perang Iran hanya berhak berlayar di perairan internasional, bukan ke perairan teritorial Yaman. Asseri yang berbicara kepada wartawan di Riyadh, Rabu kemarin, merespons kebijakan militer Iran yang telah mengirim dua kapal perang ke Teluk Aden.
Asseri menegaskan, selama misi “Operation Decisive Storm” koalisi Teluk di Yaman berlangsung, koalisi berhak untuk menanggapi setiap upaya Iran untuk mempersenjatai kelompok Houthi. Iran sendiri berkali-kali membantah, bahwa mereka mempersenjatai Houthi di Yaman. Pihak Teheran justru menyerukan dialog damai dan menentang intervensi militer asing di Yaman.
Media pemerintah Iran telah mengkonfirmasi bahwa kapal logistik Bushehr dan kapal perusak Alborz telah meninggalkan Kota Pelabuhan Bandar Abbas, Iran selatan menuju perairan Yaman. Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Habibollah Sayyari, juga membenarkan pengiriman dua kapal perang itu.
“Armada ke-34 mengirim (dua kapal perang) untuk misi menjamin keamanan jalur pelayaran Iran dan melindungi kepentingan Republik Islam Iran di laut lepas,” kata Sayyari, seperti dikutip Tehran Times, Kamis (9/4/2015).
Meski Iran menentang agresi militer koalisi Teluk di Yaman,Sayyari tidak menjelaskan, apakah pengiriman dua kapal perang Iran itu untuk mengintervensi agresi koalisi Teluk terhadap Houthi di Yaman. Dia hanya menegaskan, bahwa misi kapal perang Iran itu untuk menjamin kepentingan maritim Iran dari kapal-kapal bajak laut.(mas)Hadi Dituding Lakukan Kejahatan Terhadap Keamanan Nasional 
Media-media lokal di Yaman menyebut, saat ini Kejaksaan Agung Yaman sedang melakukan investigasi terhadap Presiden Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi. [Reuters]
Media-media lokal di Yaman menyebut, saat ini Kejaksaan Agung Yaman sedang melakukan investigasi terhadap Presiden Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi. Presiden Yaman itu diduga melakukan kejahatan yang mengacam keamanan nasional negara tersebut.
"Jaksa Agung Yaman telah meluncurkan proses administratif terhadap Presiden Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi karena dicurigai melakukan kejahatan terhadap keamanan nasional," bunyi laporan media Yaman, sepeti dilansir Sputnik pada Kamis (9/4/2015).
Selain Hadi, menurut laporan media setempat, beberapa pejabat tinggi Yaman juga akan turut diperiksa oleh pihak kejakasaan. Salah satu pejabat tinggi yang disebut-sebut masuk dalam pusaran kejahatan yang dilakukan oleh Hadi adalah mantan penasihat Presiden.
Hadi sendiri sampai saat ini dilaporkan masih bersembunyi di Arab Saudi. Dirinya melarikan diri ke Saudi tidak lama setelah koalisi Teluk mulai melakukan serangan sporadis terhadap pemberontak Houthi di Yaman.
Sementara itu, di pekan kedua serangan yang dilakukan oleh koalisi Teluk, Iran dikabarkan mulai mulai turun tangan. Kabar ini muncul saat Iran mengirim dua kapal perang mereka ke Teluk Aden dan Selat Bab al-Mandab di Yaman.
“Armada ke-34 mengirim (dua kapal perang) untuk misi menjamin keamanan jalur pelayaran Iran dan melindungi kepentingan Republik Islam Iran di laut lepas,” ucap Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Habibollah Sayyari.(esn)Saudi Lakukan Genosida di Yaman 
Khamenei menyatakan Saudi harusnya diseret ke pengadilan internasional atas apa yang mereka lakukan di Yaman. Foto:istimewa
Pemimpin Tertinggi Spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei dengan tegas menyebut serangan yang dilakukan Arab Saudi di Yaman adalah sesuatu hal yang salah. Khamenei bahkan menyebut Saudi dan sekutunya memiliki indikasi melakukan genosida di Yaman.
Menurutnya, indikasi ini muncul karena banyaknya warga sipil, termasuk anak-anak dan wanita yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Khamenei menyatakan Saudi harusnya diseret ke pengadilan internasional atas apa yang mereka lakukan di Yaman.
"Agresi Arab Saudi terhadap Yaman, terhadap orang-orang Yaman yang tidak bersalah adalah sebuah kesalahan. Ini adalah kejahatan dan masuk dalam kategori genosida yang dapat dituntut di pengadilan internasional." ucap Khamenei, seperti dilansir Reuters pada Kamis (9/4/2015).
Khamenei, dalam kesempatan yang sama juga menyatakan Saudi tidak akan pernah memenangkan pertempuran di Yaman. Alasannya, Suadi tidak hanya melawan Houthi atau milisi anti-Presiden Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi, tapi juga melawan seluruh warga Yaman.
Iran sendiri dikabarkan mulai turun tangan dalam konflik yang terjadi di Yaman. Mereka dilaporkan telah mengirim dua kapal perang mereka ke Teluk Aden dan Selat Bab al-Mandab di Yaman.(esn)Iran dan Saudi Tegang, Amerika Mulai Bereaksi 
Menlu AS, John Kerry, menegaskan dukungan AS untuk Saudi yang sedang tegang dengan Iran. (Reuters)
Amerika Serikat (AS) mulai bereaksi dengan “pasang badan” untuk sekutunya, Arab Saudi, yang terlibat ketegangan dengan Iran terkait konflik di Yaman.
AS percaya, Iran telah memberikan dukungan untuk pasukan Houthi yang berupaya menggulingkan pemerintah Presiden Yaman, Abed Rabbo Mansour Hadi.
Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, mengatakan, posisi AS sangat jelas, yakni mendukung Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lain yang merasa terancam oleh Iran.
”Kami tidak mencari konfrontasi, tapi kami tidak akan menjauh dari sekutu dan sahabat kami, kebutuhan kita untuk berdiri dengan orang-orang yang merasa terancam sebagai konsekuensi dari pilihan yang mungkin dibuat oleh Iran,” kata Kerry dalam sebuah wawancara dengan PBS Newshour, semalam (9/4/2015).
Sebagai dukungan untuk Saudi dan koalisi Teluk yang sedang meluncurkan agresi militer terhadap Houthi di Yaman, AS mulai mempersiapkan pengisian bahan bakar untuk pesawat tempurnya yang kemungkinan akan bergabung dalam agresi militer pimpinan Saudi.
Ketegangan Iran dan Arab Saudi, tampak dari pernyataan keras Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei yang mengutuk agresi Saudi di Yaman. Khamenei menuding Saudi dan koalisi Teluk melakukan genosida dalam konflik di Yaman. Sebab, agresi militer mereka memakan banyak korban warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.
Khamenei bahkan menyerukan agar Saudi diseret ke pengadilan kriminal internasional. ”Agresi Arab Saudi terhadap Yaman, terhadap orang-orang Yaman yang tidak bersalah adalah sebuah kesalahan. Ini adalah kejahatan dan masuk dalam kategori genosida yang dapat dituntut di pengadilan internasional." ucap Khamenei, seperti dilansir Reuters.
Ketegangan berlanjut, dengan dilarangnya pesawat Iran masuk ke Saudi. Iran pun tak mau kalah. Mereka memanggil diplomat Saudi di Teheran untuk menyampaikan protes keras atas agresi militer Saudi di Yaman, meski dengan dalih memerangi pemberontak Houthi.(mas)
Peluru kendali milik Amerika Serikat. [Associated Press]
Militer Amerika Serikat (AS) selama berpuluh-puluh tahun memelihara kedigdayaan melalui keberadaan peluru kendali dan teknologi networked targeting. Namun, kini negara-negara pengekspor baru senjata memiliki tawaran lebih menarik dengan harga bersaing. Hal demikian berpotensi mengancam AS dan melemahkan pengaruh Barat.
Demi memahami kondisi di atas, coba simak industri otomotif global. Hyundai Motors, perusahaan otomotif asal Korea Selatan, menjadi pesaing serius di kancah global melalui penyebarluasan teknologi, buruh murah, dan produk yang bukan terbaik, namun “cukup baik” sehingga relatif murah. Keberhasilan mereka belum nyata pada 2001. Namun, pada 2015, pasar menunjukkan bukti. Produk Hyundai laris. Proses serupa terjadi dalam industri pertahanan dunia.
Berikut beberapa contoh: Sekutu NATO seperti Turki dan Polandia tidak membeli artileri terbaru dari AS atau bahkan Jerman. Mereka melirik Samsung. Perusahaan Korea Selatan lain, Daewoo, merakit kapal pemasok AL Inggris. Korea Aerospace Industries mengekspor jet tempur TA-50 dan FA-50 ke Irak, Indonesia, dan Filipina. F-16 adalah jet tempur termurah AS; pesawat tempur baru Korea, Pakistan, dan India lebih murah 33-50% dari jet tersebut. Jika ingin lebih hemat hingga 67%, A-29 Super Tucano asal Brasil telah memenuhi standar dunia. Pesanan mendadak dari Uni Emirat Arab agaknya menandakan jet jenis itu tak lama lagi akan bertempur di langit Yaman.
Ancaman jangka panjang itu melibatkan penyebaran senjata presisi yang dapat menghantam sasaran apapun, sejauh terpantau alat. Selain ekspor Rusia dan Cina, Turki telah mulai mengekspor peluru kendali baru. Rudal antikapal Mach 3 Brahmos milik India pun memiliki pemandu berbasis GPS supercanggih. Pakistan telah melengkapi armada jet tempur JF-17 dengan rudal pembasmi radar MAR-1.
Kecakapan Amerika dalam melakukan serangan mata-mata berhasil menundukkan Irak dalam dua perang. Kini, militer Barat harus berencana menghadapi versi lain kemampuan itu.
Selain menggoyang industri pertahanan AS, maraknya keberadaan senjata berkualitas lumayan dengan harga bersaing akan menjadi ganjalan bagi diplomasi dan hubungan militer Barat dalam dua hal.
Pertama, sulit melebih-lebihkan nilai atas hubungan personal dengan militer asing yang kerap bermula lewat program pelatihan. Seperti layaknya yang terjadi di Pakistan, Mesir, dan negara lain, perwira menengah militer di kemudian hari kemungkinan dapat menjadi presiden.
Kedua, banjir pilihan di pasar global akan menyulitkan embargo senjata canggih tertentu untuk negara tertentu. Hal tersebut mengurangi pengaruh Barat di seluruh dunia. Pada dasawarsa 1990-an, suara sumbang Barat dapat memberikan dampak tertentu atas militer suatu negara. Namun, pada 2020-an, hal itu pasti dirasa ganjil.
Model pesawat tempur FA-50 buatan Korea Aerospace Industries dalam pameran industri pertahanan internasional di Baghdad, Irak, 7 Maret 2015. [AFP/Getty Images]
Bagaimana reaksi AS? Teknologi. November lalu, Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel mengumumkan strategi ketiga Pentagon yang dirancang untuk mengembangkan teknologi baru sebagai kelanjutan dua strategi pertama—senjata nuklir dan peluru kendali. Pentagon berusaha mempertahankan posisinya dengan berinvestasi pada ranah seperti perang siber; komputerisasi canggih serta teknologi big data; robotika dan senjata otomatis; teknik manufaktur canggih seperti cetak 3-D; dan senjata elektromagnetis, guna mendongkrak serangan AL dan menggantikan sistem pertahanan darat.
Saat ini, strategi ketiga baru sekadar wacana. Pertanyaannya adalah apakah jika dilaksanakan, hal itu akan cukup. Negara-negara yang perusahaan swastanya harus menguasai big data dapat mengalih-pindahkan kecakapan semacam itu kepada militernya. Begitu pun cyberwarfare, seperti yang telah dipamerkan Iran dan Korea Utara. Radar pasif berteknologi komputer supercepat serta berteknologi big data mungkin dapat mengatasi teknologi “siluman” kiwari. Sementara itu, Daulah Islamiyah telah memanfaatkan drone komersial ringan, dan buku karya Peter W. Singer berjudul “Wired for War” berisi 87 negara yang memiliki program robot militer.
Barat tidak dapat menghentikan proses “Hyundai-isasi” ini, tapi akan ada beberapa variabel lain yang akan menghambat lajunya. Meski demikian, Hyundai-isasi sedang menjalar.
Pemerintah Barat memiliki sejumlah opsi kebijakan untuk menangani sejumlah ancaman militer dan diplomatis dari proses Hyundai-isasi. Tetapi, terdapat satu kepastian: Reaksi serius harus dapat melampaui urusan teknologi.
Joe Katzman adalah penyunting emeritus Defense Industry Daily dan kepala KAT Consulting.
★ wsj
Total 993 WNI Sudah Dievakuasi dari Yaman 
Kemlu Indonesia menyatakan total 993 WNI sudah dievakuasi dari Yaman. (Dok.Sindonews)
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, pada Jumat (10/4/2015) menyatakan, total Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah dievakuasi dari Yaman sebanyak 993 orang. Dari jumlah itu, 775 di antaranya sudah tiba di Indonesia.
Sedangkan 218 WNI lainnya, masih berada di Salalah Oman. Kemlu melalui akun Twitter-nya, menyampaikan, bahwa saat ini ada 111 WNI yang berada di Aden, 58 WNI berada di Sana'a, 423 WNI berada di Tarim, dan 260 WNI berada di Al-Mukalla.
“Besok (11/4/2015) akan dievakuasi 100 WNI dari Al Mukalla dan 400 dari Tarim. Keterbatasan alat transportasi membuat evakuasi dilakukan bertahap,” tulis Kemlu di akun Twitter-nya yang dikutip Sindonews.
Rencananya, besok (11/4/2015) 43 WNI akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian hari Minggu, sebanyak 150 WNI akan tiba di Tanah Air menggunakan pesawat Emirates. Selanjutnya, hari Senin, pesawat TNI AU akan membawa 90 WNI.
“Pada Selasa (14/4/2015) pesawat charter akan membawa 360 WNI yang saat ini berada di Salala, Oman,” lanjut keterangan Kemlu. Salah satu fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah melakukan evakuasi para WNI yang berada di Aden. Sebab, situasi wilayah itu masih mencekam karena perang terus berkecamuk.(mas)Aden Masih Mencekam, Kemlu Sulit Evakuasi WNI 
Menlu Retno Marsudi paparkan opsi evakuasi para WNI dari Aden, Yaman. (Sindonews/Victor Maulana)
Situasi di Aden, Yaman, masih mencekam sehingga membuat Kementerian Laur Negeri (Kemlu) Indonesia kesulitan mengevakuasi para Warga Negara Indonesia (WNI) dari kota itu.
Pemerintah Indonesia hingga kini terus mencari berbagai jalan untuk bisa mengevakuasi para WNI dari kota yang jadi medan tempur antara kelompok Houthi dengan pasukan loyalis Presiden Yaman yang dibantu koalisi Teluk itu.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi menyatakan Indonesia memiliki dua opsi untuk mengevakuasi WNI di Aden, Yaman. Salah satu opsinya adalah bekerjasama dengan India, yang juga sedang berupaya mengevakuasi warganya dari Yaman.
"Opsi pertama menyiagakan kapal dari Dijobuti, opsi kedua kerjasama dengan India, yang kapalnya akan merapat di Aden. Dan melihat dari kapasitasnya memungkinkan untuk turut mengevakuasi warga kita di Aden," ucap Menlu Retno, Jumat (10/4/2015).
Menurutnya, opsi kedua mulai terbuka ketika dia melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri India semalam. Di mana, kedua Menlu sepakat untuk saling membantu dalam mengevakuasi warganya dari Aden.
Sementara itu, jumlah WNI yang meminta dievakuasi dari Aden terus bertambah. Sebelumnya, jumlah WNI yang berada di Aden sebanyak 89 orang. Namun, saat ini bertambah menjadi 111 orang.(mas)
