Ilustrasi KCR 60 PT PAL [Hindawan H]
Pemerintah Senegal minati kapal buatan PT PAL Indonesia. Hal ini disampaikan Dubes RI untuk Senegal, Mansyur Pangeran, ketika bertemu dengan Direktur Utama PT. PAL Indonesia, Budiman Saleh, di kantor PT. PAL, Surabaya.
Kapal yang diminati untuk dibeli oleh Pemerintah Senegal adalah 6 kapal perang dan 4 kapal komersial, sebagaimana pernah disampaikan kepada Dubes RI oleh Babacar Ndiaye, Ketua Conseil d’Administration du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC), yang telah berkunjung ke PT. PAL beberapa waktu lalu.
Dirut PT. PAL menyampaikan bahwa potensi pasar Afrika yang cukup besar dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki PT. PAL dapat menjadi modal utama untuk bersaing dengan produk-produk negara maju lainnya.
PT. PAL memiliki keunggulan berupa teknologi tinggi, harga kompetitif, dan produk dapat di-customized sesuai pesanan.
Selain itu, citra Indonesia yang sangat baik di Afrika dari kesuksesan penjualan pesawat CN-235 ke Senegal dapat dimanfaatkan untuk melakukan penetrasi pasar produk-produk PT. PAL di Senegal dan negara-negara sekitarnya
Kesempatan Baik
Dubes Mansyur juga menyampaikan bahwa Senegal selama ini membeli kapal dari Perancis, dan saat ini merupakan kesempatan baik untuk Indonesia menawarkan kapal PT. PAL dengan keunggulan teknologi tinggi dan harga yang kompetitif.
Pelayanan purna jual produk Indonesia (CN-235) yang sangat baik diapresiasi oleh Pemerintah Senegal sehingga berminat membeli produksi industri strategis Indonesia lainnya. Dubes Mansyur mengharapkan agar PT. PAL serius dalam menindaklanjuti minat Senegal tersebut dan mengajak Dirut dan pejabat PT. PAL untuk berkunjung ke Senegal segera, guna merealisasikan kerja sama tersebut.
Menurutnya, pendanaan pembelian kapal tersebut dapat dijajaki melalui mekanisme pendanaan pihak ketiga dari AD Trade Belgium bekerja sama dengan Eximbank Indonesia.
Dirut Budiman Saleh meyambut baik kedatangan Dubes dan upayanya dalam mempromosikan produk PT. PAL di Senegal dan negara-negara sekitarnya.
Budiman secara singkat menyampaikan profil PT. PAL yang selain membuat kapal juga bekerja sama dengan Turki membuat floating power plant dan kapal selam (bekerjasama dengan Korea) serta menawarkan offshore platform untuk penemuan cadangan minyak di perbatasan Mauritania.
✈ Terkait Pengadaan Su-35 
Ilustrasi SU 35 Russia [Istimewa]
Belanja Sukhoi SU-35 oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan salah satu rencana besar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk TNI AU. Berdasar hitungan Kemhan, pesawat tempur buatan Rusia itu paling cepat selesai dibuat dua tahun mendatang. Dengan anggaran yang tersedia, kedua instansi tersebut harus cermat. Khususnya dalam urusan operasional dan perawatan.
Untuk urusan tersebut, Kemhan memang sudah punya rencana. Mereka berniat berinvestasi untuk membangun fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO). ”Ya pastilah (investasi lagi),” ungkap Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Laksamana Muda TNI Leonardi.
Menurut dia, itu dilaksanakan sesuai dengan kerja sama Transfer of Technology (ToT) pengadaan SU-35. Dengan membangun fasilitas MRO dalam negeri, TNI AU tidak perlu repot apabila hendak merawat, memperbaiki, atau meningkatkan kemampuan SU-35. ”ToT-nya lebih kepada meningkatkan kemampuan fasilitas di tanah air,” jelas Leonardi.
Pemerintah juga tidak perlu keluar uang banyak untuk mengirim pesawat tempur tersebut ke negara asalnya setiap kali butuh perawatan. Baik perawatan ringan maupun berat. Tentu saja niatan tersebut sangat baik. Namun demikian, Kemhan maupun TNI AU tetap harus berhitung lebih jeli.
Meski pengadaan SU-35 bukan kabar baru dan sudah masuk rencana strategis (renstra) II, Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat bahwa membangun fasilitas MRO bukan perkara gampang. ”Pertanyaan mendasarnya ada nggak duit yang bisa dialokasikan untuk bangun fasilitas MRO,” ujarnya.
Pengadaan alutsista sekelas SU-35 memang bukan perkara sederhana. Karena itu, pria yang akrab dipanggil Khairul itu mengapresiasi semangat Kemhan untuk membangun fasilitas MRO di dalam negeri. ”Bagus semangatnya,” kata Khairul. ”Tapi, tentu juga harus berhitung dengan sangat cermat,” tambahnya.
Sebab, bukan hanya biaya mendatangkan pesawat tempur itu saja yang besar. Operasional serta perawatannya juga demikian. Selama ini, sambung Khairul, anggaran untuk TNI AU terbatas. Bahkan bisa dibilang minim. ”Alokasi anggaran untuk TNI AU itu kecil,” kata dia.
Untuk itu, dia berharap besar Kemhan maupun TNI AU cermat memanfaatkan anggaran tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah harus diutamakan. Tidak terkecuali untuk urusan belanja alutsista.
Menurut Khairul, Kemhan harus menyempurnakan penyusunan standar alutsitsa dan sinkronasinya. ”Itu tidak boleh ditinggalkan dalam upaya realisasi mengejar target renstra II,” terangnya. Tidak terkecuali pengadaan SU-35 yang juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Minimum Essential Force (MEF) TNI AU. Dengan demikian kedatangan pesawat tempur itu tidak menjadi soal dikemudian hari.
Skema imbal dagang yang dipakai Kemhan dalam pengadaan sebelas pesawat tempur modern tersebut patut diapresiasi. Namun, untuk membangun fasilitas MRO di tanah air, Khairul pesimistis. Meski TNI AU sudah berpengalaman mengurus pesawat tempur produksi Sukhoi lainnya, masih kata dia, perawatan tetap dilakukan di luar negeri. ”Faktanya untuk Sukhoi yang sekarang saja pemeriksaan beratnya dilakukan di Belarusia,” jelas dia.
Ujiterbang N219 [def.pk]
PT Dirgantara Indonesia (PT DI) kembali unjuk gigi atas suksesnya penerbangan perdana pesawat N219. Suksesnya penerbangan tersebut membuat PT DI berbenah dan terus berinovasi. Tujuannya untuk terus melakukan pengembangan industri dirgantara Tanah Air.
Salah satu yang dilakukan PT DI yakni menggandeng Universitas Indonesia (UI). Ini dilakukan untuk penguatan dan pengembangan Industri Dirgantara Indonesia dan Industri Pertahanan secara nasional.
Jajaran pimpinan UI Selasa (5/9) pagi ini melakukan pertemuan dengan direksi PT DI, di Jalan Pajajaran, No 154 Bandung, Jawa Barat. Dari pihak UI langsung dihadiri Rektor Muhammad Anis beserta para dekan. Turut juga hadir Staf Ahli Diplomasi Ekonomi, Ridwan Hasan dan Kemenlu RI. Mereka diterima langsung Direktur Utama PT DI, Elfien Guntoro.
“Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk menjadikan industri pertahanan Indonesia yang mandiri pada 2045, UI terbuka bekerja sama baik antar lembaga termasuk dengan industri pertahanan nasional khususnya dalam hal ini PT DI,” kata Anis.
Dia mengatakan, untuk mewujudkan target, tentu sejumlah strategi alih teknologi dan peningkatan kualitas SDM dibutuhkan. Diyakininya UI di sini bisa berkolaborasi dengan PT DI khususnya mencetak SDM handal mengelola kemandirian bangsa pada Industri Ke-Dirgantaraan.
“Kami juga mampu mendukung lewat berbagai penelitian dan pengembangan serta rekayasa inovasi teknologi pertahanan,” sebut Anis.
Sebagai salah satu dukungan UI pada pemerintah menuju Industri Pertahanan Indonesia mandiri pada 2045, UI tengah menggencarkan peningkatan produktifitas penelitian serta pengembangan inovasi para civitas akademika-nya. Di antaranya pengembangan alutsista Kapala Makara 05 dan Makara 06. Kapal itu merupakan drone permukaan laut karya mahasiswa Fakultas Teknik UI dengan menerapkan teknologi tanpa awak.
Dengan berbagai pengembangan inovasi yang sudah dibuat, UI berharap bisa juga meningkatkan kualitas produk dan SDM yang dimilikinya. “Dengan adanya sinergi dan peran dari UI dapat meningkatkan kualitas SDM handal dan profesional di PT DI khususnya sebagai Industri Pertahanan Indonesia yang mandiri pada 2045 mendatang,” ucap Elfien.
Sekadar diketahui PT DI merupakan BUMN yang menghasilkan produk-produk utama pesawat terbang, komponen pesawat terbang, jasa perawatan pesawat terbang dan jasa rekayasa. Sejak berdiri 1976 berbagai karya anak bangsa dihasilkan yakni CN235-220, NC212i, CN295 dan teranyar N219. PTDI juga sudah menghasilkan berbagai skema produksi bersama varian airbus helicopter.
Selain itu PT DI juga membuat dan memproduksi bagian dan komponen tools serta fixtures untuk pesawat Airbus tipe A320 dan A380.
Lanud Manahua, Biak, Papua [RRI] ●
TNI Angkatan Udara meningkatkan status pangkalan udara Manuhua Biak, Papua menjadi tipe A, sesuai Peraturan KSAU dan Peraturan Panglima TNI yang telah diterbitkan di tahun ini.
Komandan Lanud Manuhua Biak, Kolonel Penerbang Marsudiranto Widiatmaka mengatakan perubahan status tersebut secara otomatis kedepan akan ada penambahan fasilitas pendukung maupun jumlah personil, sedangkan jabatan Komandan dipegang perwira tinggi berpangkat Marsekal Pertama.
“Peraturan Panglima TNI maupun Peraturan KSAU telah turun di bulan Maret dan April, namun kami masih menunggu pengukuhan dari Mabes TNI, jadi sementara masih dengan status B,” ujar Danlanud Manuhua di Biak, Sabtu (5/7/2017).
Menurut Danlanud Marsudiranto sesuai Rensra pusat, Biak sebagai disiapkan menjadi pangkalan Skuadron pesawat tempur dalam mendukung pengamanan wilayah udara NKRI.
"Adanya perubahan status tipe A, akan ada penambahan fasilitas sarana penunjang serta personil TNI AU dan ke depan sesuai rencana strategis untuk menempatkan pangkalan skuadron pesawat tempur di Papua dan Biak sebagai pulau terluar sangat strategis menjadi lokasi tersebut,” pungkasnya.
Peta Desa Temajuk (Istimewa) ●
Puluhan warga perbatasan menggarap lahan yang ternyata masuk wilayah teritorial Malaysia. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) TNI mengingatkan warga agar berhati-hati sampai akhir tahun. Soalnya, militer Malaysia tak ragu-ragu menembak pelanggar batas.
Permasalahan pelanggaran batas negara Malaysia ini diceritakan oleh Komandan Satgas Pamtas Batalyon Infranteri 131/Braja Sakti Letkol Inf Denny, Senin (17/7/2017) di Pos Komando Taktis, Jl Lintas Malindo, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Lokasinya di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Daerah itu berbatasan dengan wilayah Malaysia, termasuk bagian Samunsam Wildlife Sanctuary Sarawak.
“Awalnya ada komplain dari Malaysia bahwa ada orang yang melanggar batu sempadan, itu istilah Malaysia untuk menyebut patok perbatasan,” kata Denny.
Pada 7 Maret 2017, Komandan Korem 121/Alambhana Wanawai (Danrem 121/Abw) yang saat itu menjabat, Brigjen TNI Widodo Iryansyah, menerima surat dari pihak Tentara Diraja Malaysia, yakni dari Panglima Briged Ketiga Infanteri Malaysia Brigidier Jeneral Mohd Bustaman Mat Zin. Surat itu adalah surat peringatan bahwa ada puluhan warga Dusun Camar Bulan yang membuka lahan di wilayah teritorial Malaysia.
“Kemudian kami, karena kami Satgas di situ, kami mengecek. Masyarakat di situ kami data semua. Ada 31 warga negara Indonesia yang menggarap di tanah Malaysia,” kata Denny.
Satgas Pamtas yang dipimpin Denny membawahi area tugas dari perbatasan di Aruk Sajingan di Kabupaten Sambas hingga di Sei Daun, Kabupaten Sanggau. Panjang perbatasan tersebut adalah 359,45 km. Wilayah Camar Bulan di Temajuk itu termasuk wilayah tugas mereka.
“Setelah kita cek di lokasi, ya betul, kita (warga Indonesia) melanggar,” kata Denny.
Lahan Malaysia yang digarap warga Camar Bulan di antaranya berlokasi di sekitar patok A74 sampai A79. Luasnya bervariasi, berkisar antara 2.000 meter persegi sampai 5.000 meter persegi. Bahkan ada yang sampai 1 hektare dan 2 hektare.
Diskusi dua negara digelar, menghadirkan pihak TNI, bupati, hingga wakil ketua DPRD. Dari pihak Malaysia, hadir juru ukur, polisi dan polisi kehutanan Malaysia, hingga Tentara Diraja Malaysia.
“Semua datang waktu itu, agak banyak,” kata Denny.
Seluruh masyarakat Camar Bulan dikumpulkan. Dikatakan Denny, mereka bisa menerima penjelasan bahwa lahan yang selama ini mereka garap merupakan lahan yang bukan hak mereka, soalnya itu sudah masuk wilayah Malaysia. Selanjutnya pihak Indonesia dan Malaysia berdiskusi.
“Malaysia memberikan toleransi sampai akhir Desember,” kata Denny.
31 Desember 2017 nanti akan menjadi batas waktu maksimal bagi warga yang menanam lada alias sahang untuk beraktivitas di situ. Namun untuk tanaman pohon karet, Denny menyatakan belum ada keputusan batas waktu maksimal karena menunggu keputusan pemerintah pusat Malaysia.
Wilayah itu adalah hutan yang tidak dikelola langsung oleh warga Malaysia. Warga tidak tahu bahwa itu sudah masuk wilayah Malaysia, sehingga mereka masuk dan membuka ladang lada serta menanam pohon karet. Kabarnya, warga sudah berkebun di lokasi itu sejak 2006.
Denny bisa memahami bahwa cara penegakan hukum tentu berbeda-beda antara negara satu dan yang lainnya. Malaysia sudah memberi batas waktu. Maka diharapkan, warga Indonesia bisa menghentikan aktivitas berkebun lada di wilayah itu. Konsekuensi fatal berisiko terjadi bila peringatan batas waktu itu dilanggar.
“Malaysia memberi ultimatum sampai Desember. Tapi, kalau masyarakat nggak ngikuti, bahaya! Takutnya nanti ditembak di tempat. Karena aturan Malaysia, melanggar maka ditembak. Di Malaysia beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita tangkap, tapi kalau di Malaysia, apalagi kalau sudah diultimatum, dia (aparat Malaysia) akan menembak,” kata Denny mewanti-wanti.
20 Agustus, Yonif 131/Braja Sakti yang dikomandani Denny selesai bertugas sebagai Satgas Pamtas di Entikong dan pulang ke markas di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Tugas penjagaan perbatasan selanjutnya diteruskan oleh Batalyon Infanteri 642/Kapuas. Denny berpesan agar Satgas Pamtas selanjutnya segera memberi pemahaman kepada warga Camar Bulan agar tidak terjadi bahaya. Bila warga Indonesia tetap menanam lada di wilayah Malaysia setelah 31 Desember, bisa runyam jadinya.
“Kalau perlu, dia langsung bina masyarakat lagi, akhir Desember tidak ada lagi yang mengelola tanah itu. Jangan sampai nanti ada yang kena tembak. Kalau ada yang kena tembak, maka gempar dunia,” tutur Denny.
Ilustrasi KCR 60 PT PAL [Hindawan H] 
