Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meminta siapa pun dapat menyampaikan aspirasi di negara demokrasi ini. Namun penyampaian aspirasi itu disebut Hadi harus sesuai dengan konstitusi.
"Saya Panglima TNI ingin menegaskan bahwa tugas TNI adalah menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa sehingga demokrasi dan konstitusi dapat ditegakkan," ucap Hadi di Skuadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019).
Namun Hadi memastikan TNI berada di garis terdepan apabila ada yang ingin menjegal pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. Hadi menyampaikan presiden-wakil presiden terpilih telah sah melalui proses pemilu.
"Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wapres terpilih hasil pemilu, akan berhadapan dengan TNI," tegas Hadi.
Terkait kondisi Ibu Kota Jakarta yang marak akan demonstrasi belakang ini, Hadi memastikan TNI mendukung pengamanan Polri. Prajurit TNI dikatakan Hadi ditempatkan di beberapa titik di sekitar gedung DPR/MPR.
"Seperti yang saya sampaikan, tugas TNI mendukung, memberikan perbantuan kepada Polri, dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Di mana saja kita akan dukung Polri, seperti kejadian di gedung DPR/MPR seperti saya jelaskan TNI menggelar kekuatan di enam titik, untuk mengamankan gedung DPR/MPR," ujar Hadi.
"Di antaranya di Pintu Utama, Pejompongan, Slipi, Palmerah, dan Pintu Belakang dan Lapangan Tembak. Semua kita gelar kekuatan di situ, serta kekuatan di dalam. Di daerah juga seperti itu, kita dukung, supaya keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga," imbuhnya.
(dhn/dhn)
♖ detik
Untuk Pengamanan Ibu Kota Baru
TNI mengusulkan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) khusus untuk pengamanan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Selain itu, TNI mengusulkan adanya penguatan di sejumlah Kodam yang berdekatan dengan Kaltim.
"Untuk Angkatan Darat (AD), diusulkan Kodam khusus pengamanan ibu kota, serta penambahan gelar kekuatan, baik Kodam VI Mulawarman di wilayah Kalimantan Selatan maupun Kodam XII Tanjungpura di Kalimantan Tengah," kata Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Joni Supriyanto dalam rapat pansus ibu kota, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Joni menjelaskan, untuk Angkatan Laut (AL) ada beberapa satuan yang perlu penguatan, yakni Pangkalan AL (Lanal) di Sambas dan Lanal di Ketapang, Kalbar. Selain itu, untuk Angkatan Udara (AU) perlu penambahan kekuatan.
"Kemudian TNI AU. Selain satuan yang sudah tergelar, di Pulau Kalimantan diperlukan beberapa penambahan gelar kekuatan lainnya, yaitu Lanud Tipe A, skuadron tempur, skuadron angkut, skuadron teknik, skuadron pengamanan ibu kota, resimen pertahanan udara, detasemen pertahanan udara, rumah sakit, dan rumah dinas," terang Joni.
Joni menuturkan bahwa pemindahan ibu kota juga akan diiringi dengan pemindahan Markas Besar (Mabes) TNI. Dia menyebut jumlah personel TNI yang akan disiapkan untuk pengamanan ibu kota mencapai 5.000 orang.
"Adapun jumlah personel yang mengikuti pemindahan Mabes TNI ke ibu kota baru sekitar 5.737 orang," jelasnya.
♖ detik
Drone pengangkut manusia 
Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin menaiki Dadali, drone untuk mengangkut manusia.
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin meresmikan peluncuran Dadali, suatu pesawat tanpa awak (drone) untuk pengangkut manusia (urban transporter).
"Ini adalah salah satu karya bangsa yang perlu kita apresiasi, dan LAPAN mendorong industri kedirgantaraan salah satunya drone Dadali," kata Thomas saat membuka peluncuran drone Dadali di sela-sela acara AeroSummit 2019, Jakarta Selatan, Selasa (24/9).
Drone untuk pengangkut manusia ini dilengkapi 16 baling-baling, dengan diameter tiap baling 80 cm di mana luasan area yang dipakai untuk tempat pendaratan sekitar 3,5 x3,5 meter.
Dadali dapat bermanuver hingga ketinggian 40 meter di atas permukaan air laut. Karena bersifat tanpa awak, sehingga hanya perlu menentukan tujuan lokasi maka Dadali akan bergerak sendirinya sampai ke lokasi.
Drone pengangkut manusia itu dapat menampung beban hingga 120 kilogram, yang mana 50 kilogramnya merupakan beban barang bawaan di luar berat badan penumpang. Drone ini dapat mengangkut satu penumpang karena memiliki satu tempat duduk.
"Drone ini akan menjadi pengangkut barang antar pulau dengan medan yang sulit dan tidak terjangkau kendaraan. Drone ini jadi solusi," ungkap Thomas, demikian Antara. (Fan/Sik)
✈ N219 [PTDI]
PT Dirgantara Indonesia mulai tahun 2019 akan segera memproduksi pesawat N219.
Menurut Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Elfien Goentoro dalam proyek N219 ini PT DI akan bekerja sama joint venture dengan perusahaan lain, dimana dibutuhkan dana USD 119 juta untuk memproduksi sekitar 36 pesawat per tahun.
Sehingga melalui pesawat N219 ini, diharapkan PT DI dapat mewujudkan mimpi BJ Habibie agar Indonesia dapat membuat dan mengkomersialkan pesawat karya anak bangsa.
BUMN pabrikan pesawat dalam negeri, PT Dirgantara Indonesia (Persero) akan memproduksi pesawat N219 mulai tahun depan. Targetnya, pesawat tersebut dapat mengisi 25% pasar dunia atau setara 532 unit hingga 11 tahun ke depan.
Bahkan beberapa pihak dari dalam dan luar negeri sudah menyampaikan minat pembelian dan kerja sama produksi dengan PTDI.
Penjualan 2019
Dalam 2 tahun ini PT Dirgantara Indonesia (Persero) telah melakukan transformasi di bidang bisnis dan SDM serta penyelesaian pesanan dimana untuk 2019 perusahaan dapat mengirim 9 pesawat.
Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Elfien Goentoro juga menyampaikan bahwa perusahaan juga fokus untuk dapat meningkatkan efisiensi dan perubahan bisnis sistem sehingga di akhir 2019 target penjualan dapat mencapai Rp 4 triliun.
Sisa-sisa rudal yang dikatakan pemerintah Arab Saudi digunakan untuk menyerang fasilitas minyak Saudi Aramco. [REUTER]
Banyak pertanyaan tentang bagaimana Arab Saudi, pembelanja pertahanan ketiga tertinggi di dunia dan pemilik fasilitas minyak terbesar di dunia, bisa menjadi korban serangan drone dan rudal yang memusnahkan setengah dari produksi minyak mentahnya dalam satu hari.
Saudi pada tahun 2018 menghabiskan sekitar US$ 67,6 miliar untuk senjata – ketiga setelah AS dan Cina.
Target Seperti Pohon Natal
Secara sederhana, pertahanan kerajaan dirancang untuk berbagai jenis ancaman. Drone terbang rendah dan relatif murah serta rudal jelajah yang konon telah digunakan dalam serangan hari Sabtu adalah tantangan yang cukup baru, dan pada kenyataannya banyak negara tidak siap untuk melawan. Di sisi lain, kilang minyak besar adalah sasaran empuk.
“Aset minyak Saudi rentan karena alasan sederhana bahwa ketika terbang di atasnya di malam hari, mereka menonjol dengan latar belakang gurun seperti sebuah pohon Natal,” ujar Michael Rubin, mantan pejabat Pentagon dan pakar Timur Tengah di American Enterprise Institute, kepada CNBC baru-baru ini.
“Ini berarti bahwa musuh tidak memerlukan drone berpemandu GPS berteknologi tinggi, meskipun mereka mungkin memilikinya, tetapi juga dapat menggunakan drone teknologi yang relatif lebih rendah.”
Dua puluh lima drone dan rudal digunakan dalam serangan Sabtu terhadap fasilitas raksasa minyak negara Saudi Aramco Abqaiq dan Khurais, kata kementerian pertahanan Saudi.
Sementara serangan itu diklaim oleh pemberontak Houthi Yaman, sebagaimana dilaporkan Digital Trends, pejabat Saudi dan AS mengatakan Iran bertanggung jawab. Namun, tuduhan itu dibantah Teheran.
Dave DesRoches, seorang profesor dan anggota militer senior di National Defense University di Washington, DC, mengatakan kepada CNBC, “Jika sebuah serangan adalah ancaman yang berbeda dari yang dirancang oleh sistem – yaitu rudal jelajah ketinggian rendah dan bukan sebuah rudal balistik berketinggian tinggi – maka sistem tidak akan mencegatnya.”
Juru bicara Kementerian Pertahanan Arab Saudi, Kolonel Turki bin Saleh Al Maliki, saat memaparkan bukti bahwa Iran pelaku serangan di Aramco. (AFP)
Pertahanan Udara Arab Saudi Saat Ini ‘Tidak Relevan’
![Gambar yang diambil dari video di media sosial, yang menunjukkan kebakaran di pabrik minyak Aramco di Abqaiq, Arab Saudi.[REUTERS/Arabnews]](https://statik.tempo.co/data/2019/09/14/id_872501/872501_720.jpg)
Arab Saudi menawarkan gudang peralatan pertahanan udara yang canggih dan mahal. Mereka memiliki sistem pertahanan rudal Patriot buatan Amerika, meriam pertahanan udara Skyguard buatan Jerman, sistem anti-pesawat mobile Shahine Prancis, dan mereka akan segera memiliki pencegat THAAD (terminal high altitude area defense) dari Lockheed Martin yang sangat canggih.
Tetapi ini pada dasarnya tidak penting, kata Jack Watling, seorang ahli perang darat di Royal United Services Institute yang menjadi penasih militer Teluk.
“Patriot agak tidak relevan,” kata Watling kepada CNBC. “Rekam jejak serangan rudal Patriot dalam bentuk apa pun cukup buruk, mereka sangat jarang mencapai sasaran.”
Masalah lain, katanya, adalah Patriot dirancang untuk menembak jatuh rudal balistik pada ketinggian tinggi, bukan rudal jelajah dan drone yang digunakan dalam serangan hari Sabtu.
“Ini adalah rudal jelajah yang terbang rendah. Mereka datang jauh di bawah zona bidik untuk Patriot. Jadi Anda tidak akan mencoba untuk memukul mereka dengan Patriot.”
Dalam peran utamanya menembak jatuh pesawat, Watling mencatat, sistem ini memang melakukan “dengan sangat baik.”
Kecuali bahwa tidak ada sistem yang dirancang untuk mencegat rudal jelajah, dan terhadap target seukuran pesawat, radar Shahine dan Skyguard memiliki jangkauan deteksi 20 km. Terhadap target yang lebih kecil, seperti drone atau rudal jelajah, jangkauan deteksi (& waktu peringatan) lebih pendek.
Foto-foto udara yang ditemukan pada platform sumber terbuka menunjukkan tiga baterai Skyguard ditempatkan di sekitar fasilitas minyak Abqaiq yang ditargetkan, yang merupakan senjata anti-pesawat kaliber besar dengan penembakan lambat, serta baterai Shahine buatan Prancis dari tahun 1980-an.
Meskipun dimaksudkan untuk melindungi fasilitas-fasilitas ini, Skyguard juga tidak banyak digunakan. Watling mengatakan: “Baterai di sekitar situs pertama-tama bukan sistem yang tepat untuk rudal jelajah, dan tidak ada bukti bahwa Saudi telah dilatih menggunakan peralatan mereka.”
Saudi Mayoritas Lalai
Personel militer mereka mungkin juga tidak memenuhi tugas itu, menurut Watling dan beberapa ahli lain yang berbicara kepada CNBC secara anonim.
“Saudi memiliki banyak peralatan pertahanan udara yang canggih. Mengingat operasi di Yaman, sangat kecil kemungkinan prajurit mereka tahu cara menggunakannya,” kata Watling. Dia menambahkan bahwa pasukan kerajaan memiliki “kesiapan yang rendah, kompetensi rendah, dan sebagian besar lalai.”
“Jadi, jika Anda seorang komandan baterai yang melindungi ladang minyak yang Anda tidak pernah percaya akan diserang, seberapa hati-hati Anda mengawasi radar Anda? Saya akan terkejut jika mereka bahkan menyalakan radar mereka.“
Bahkan mereka yang memiliki pengetahuan teknis, Watling menambahkan, “tidak mungkin cukup perhatian terhadap kendaraan udara tak berawak kecil atau rudal terbang rendah di radar mereka … dan cukup cepat untuk mengkoordinasikan tindakan pencegahan.”
Dalam pertahanan militer Saudi, infrastruktur minyak di kerajaan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (MOI), bukan militer, kata Becca Wasser, seorang analis keamanan dan pakar permainan perang di RAND Corp di Washington, D.C.
“Sebagian besar penjualan senjata A.S. ke KSA, khususnya di pertahanan udara, ke militer,” tulisnya di Twitter, Senin. “MOI, setahu saya, tidak cocok untuk peran ini karena mereka cenderung fokus pada ancaman domestik.”
Untuk mencapai titik pertahanan yang bisa melawan serangan di masa depan seperti hari Sabtu, Saudi membutuhkan sistem pertahanan udara jarak pendek yang lebih baik dan radar pencarian dan lintasan tingkat rendah, kata para ahli. “Yang lebih penting,” tambah Watling RUSI, “mereka akan membutuhkan tentara yang kompeten dalam menggunakannya, dan penuh perhatian.”
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meminta siapa pun dapat menyampaikan aspirasi di negara demokrasi ini. Namun penyampaian aspirasi itu disebut Hadi harus sesuai dengan konstitusi.
