Lambang PTTA MALE Elang Hitam [BUMN] ⍟
Kemandirian adalah suatu
kondisi dimana kita memiliki kemampuan untuk tidak tergantung dari bangsa lain. Dalam konstelasi internasional saat ini, saling ketergantungan ini suatu hal yang tidak dapat dihindari.
Meskipun begitu, menurut hemat kami kemandirian ini tetep relevan untuk diperjuangkan dalam arti kemampuan untuk mencegah ketergantungan itu dengan kemampuan mendefinisikan dan mengimplementasikan opsi-topsi lain bila suatu negara mengembargo misalnya agar sistem yang dibangun itu tetap dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
Kemandirian dalam pengertian ini tidak harus seluruh komponen itu dihasilkan dari industri dalam negeri, meskipun secara bertahap kandungan lokal nya harus diupayakan terus untuk ditingkatkan.
Cita cita kemandirian sebagai bangsa merupakan cita cita luhur bangsa yang telah digaungkan sejak Presiden Soekarno dengan program Berdikari.
Dibeberapa alutsista, kemandirian telah dimiliki melalui PTDI, PT.PINDAD, PT.PAL, PT. DAHANA, dll.
Pemenuhan alutsista TNI saat ini beberapa telah sangat memuaskan dapat dipenuhi dari industri dalam negeri, baik itu PTDI dengan CN235 nya, Pindad dengan berbagai tipe senjata, amunisi, dan pansernya, demikian juga Dahana, PAL, dll.
Untuk pesawat kelas trainer turboprop dan jet masih menggunakan produk KAI Korea yaitu KT1 dan T50, sedangkan untuk kelas fighter sistem produk Amerika F16, Rusia SU27 dan Inggris Hawk.
Sedangkan IF-X, mesih perlu waktu setelah 2026 untuk dapat mengatakan bahwa produk itu akan dapat diproduksi di PTDI.
PTTA MALE Elang Hitam
Infografis PTTA MALE Elang Hitam [antara] ★
Untuk jenis pesawat tanpa awak, belum ada 1 pun produk dalam negeri yang masuk dalam standar alutsista TNI, padahal ke depan wacana penggunaan pesawat tanpa awak ini akan semakin besar, apalagi untuk mencakup wilayah Indonesia yang sedemikian luas termasuk wilayah airnya.
Beberapa lembaga riset telah memulai pengembangan berbagai jenis UAV, namun belum ada 1 pun yang memenuhi syarat sesuai standar kebutuhan TNI.
MALE (Medium Altitude Long Endurance) merupakan program yang dirancang untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan TNI.
Berbagai lembaga melibatkan diri dalam cita cita ini, seperti Balitbang Kemhan, Ditjen Pothan Kemhan, Dislitbang AU, BRIN, BPPT, LAPAN, PTDI, LEN, ITB. Berbagai lembaga ini selanjutnya menyepakati berkoordinasi dalam format konsorsium, dengan PTDI ditunjuk sebagai lead integrator nya.
Untuk memastikan agar MALE ini nantinya dapat masuk dalam standar alutsista operasi TNI maka requirement user harus dibangun untuk menjadi rujukan dasar pengembangan MALE bagi seluruh anggota konsorsium.
Requirement ini sangat penting karena tanpa Requirement formal dari user maka tidak ada jaminan bahwa produk MALE yang dibangun ini nantinya
akan sesuai dengan kebutuhan TNI sebagai user.
Untuk itu kerjasama antara pengembang dalam hal ini lead integrator dengan user yang dalam ini diwakili oleh Dislitbang AU harus dilakukan untuk membangun requirement MALE ini. Dalam pelaksanaanya, konsep operasional MALE ini telah disampaikan oleh Asopau Henri Alfiandi, Marsekal Muda TNI AU saat PTDI beraudiensi di Mabes AU, September 2020.
Kemudian konsep operasi ini selanjutnya secara formal dipresentasikan oleh Asopau dihadapan seluruh anggota konsorsium dan kemudian diterjemahkan lebih detil menjadi requirement operasional yang detilnya dibahas oleh reviewer yang mewakili user dalam agenda SRR (System Reqirement Review) 29 September – 2 Oktober 2020.
System Requirement Review (SRR) merupakan review yang dilaksanakan untuk menjamin bahwa System Requirement yang didefinisikan sesuai dengan kebutuhan user (TNI-AU) dan tetap sejalan dengan batasan dana, schedule, resiko, kesiapan teknologi, dan batasan lainnya yang diidentifikasi dalam fase pengembangan.
SRR ini menghasilkan dokumen requirement formal MALE yang disebut SRD MALE (System Requirement Document). SRD ini telah ditanda tangani oleh semua reviewer dan ditetapkan oleh Asopau 19 November 2020.
SRR dan SRD MALE ini menjadi tonggak penting dalam proses pengembangan alutsista di Indonesia dimana SRD MALE ini merupakan pengalaman pertama Indonesia dalam mendefinisikan requirement user melalui proses system engineering.
Systems Engineering merupakan pendekatan untuk mewujudkan suatu sistem atau produk secara terintegrasi. Systems Engineering mengintegrasikan semua disiplin Engineering untuk membangun proses pengembangan produk.
Definisi System Engineering dibagi ke dalam 3 proses besar yaitu :
1. Development phasing untuk mengontrol proses desain dan menyediakan baseline untuk mengkoordinasikan design effort.
2. Systems engineering process untuk menyediakan struktur dalam melakukan tracking requirement yang didefinisikan dari operational user yang kemudian diwujudkan dalam disain.
3. Life cycle integration yang mengikutertakan customer/ user dalam proses desain dan memastikan bahwa system yang dikembangkan feasible selama masa pengembangan.
Panglima TNI menyebut akan ada latihan integrasi tiga matra dengan militer AS
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, Laksamana John C Aquilino saat jumpa pers di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/3). Keduanya bertemu membahas soal peningkatan kerja sama militer, khususnya latihan gabungan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berencana melakukan latihan gabungan yang melibatkan tiga matra angkatan bersenjata dari masing-masing negara. Hal ini Andika sampaikan usai melakukan pertemuan dengan Komandan Komando Indo-Pasifik AS, Laksamana John Aquilino di Jakarta, Senin (21/3).
"Kita berencana membuat suatu latihan yang bukan meniadakan latihan per angkatan (matra), tapi juga menjadikannya suatu bentuk latihan yang lebih terintegrasi. Sehingga kami merasakan nuansa gabungannya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya," kata Andika kepada wartawan.
Andika menjelaskan, salah satu tugas utama TNI adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, lanjut dia, TNI akan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki, termasuk menggunakan kekuatan militer.
Meski demikian, Andika menyebut, TNI juga memiliki keterbatasan dalam menjaga kedaulatan Tanah Air. Sebab, jelas dia, kondisi geografis Indonesia yang didominasi oleh wilayah perairan.
"Kita memiliki keterbatasan dalam menjaga keutuhan ini, karena wilayah perairan kita hampir mungkin lima kali lipat dengan daratan, dihadapkan dengan kemampuan dan jumlah alutsista yang kita punya pasti di luar kemampuan," ungkap dia.
"Kita memiliki kepentingan yang sama, dalam hal ini menjaga keutuhan wilayah NKRI. Sehingga kalau ada negara sahabat yang selama ini selalu bekerja sama, dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, itu merupakan bantuan yang sangat luar biasa," lanjutnya menjelaskan.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Komandan Komando Indo-Pasifik AS (USINDOPACOM), Laksamana John Aquilino mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, ia dan Jenderal Andika mendiskusikan tentang bagaimana memperkuat pasukan gabungan yang lebih baik. Sehingga, kata dia, pada akhirnya AS dan Indonesia bisa melakukan operasi bersama.
Dia juga mengaku menghargai visi dan kepemimpinan Jenderal Andika. "Visi dari Jenderal Andika menurut saya sangat visioner untuk melakukan latihan dengan cara yang lebih rumit, untuk berlatih bersama, guna menghadapi tantangan keamanan di kawasan. Bagi kami berdua, kemampuan untuk menciptakan kawasan Indo-pasifik yang terbuka dan bebas bagi semua negara untuk bisa beroperasi dalam situasi yang damai, stabil, dan menguntungkan bagi semua negara," tutur dia.
Untuk diketahui, USINDOPACOM merupakan komando tempur tertua dan terbesar AS. Komando ini meliputi 380 ribu prajurit, pelaut, marinir, penerbang, kesatuan Guardians, penjaga pantai, serta pegawai sipil Departemen Pertahanan AS.
USINDOPACOM bertanggungjawab atas semua kegiatan militer AS di Indo-Pasifik yang mencakul 36 negara, 14 zona waktu, dan lebih dari 50 persen populasi dunia.
♖ Republika
Gunakan Radar hingga Pengacak Sinyal
Sejumlah penjinak drone liar di area MotoGP Mandalika berasal dari Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Skadron Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok. (@Humas_korbrimob) 👮
Sejumlah penjinak drone liar di area MotoGP Mandalika berasal dari Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Skadron Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Inspektur Dua (Ipda) Polisi Reldo Indey bersama 10 personel bertugas di bawah kendali operasi (BKO) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memantau keberadaan drone yang terbang di atas langit Sirkuit Mandalika, sejak Selasa (15/3/2022).
Mengutip keterangan tertulis di Indonesia.go.id, ajang balap MotoGP di Sirkuit Internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, NTB ini memiliki pemandangan yang indah.
Paduan dari birunya air laut dan hijaunya perbukitan Mandalika disebut-sebut menjadikan lintasan balap sepanjang 4,31 kilometer itu sebagai sirkuit terindah di dunia.
Pemandangan itu tidak disia-siakan oleh pemilik drone yang ingin mengambil gambar maupun video dari atas area sirkuit.
Namun, menurut Reldo, dari sisi keamanan, drone-drone tersebut justru berbahaya bagi aktivitas di sekitar lingkungan sirkuit.
Keberadaan drone, terutama yang tidak mendapat izin dari petugas berwenang, akan membahayakan aktivitas di sekitar lingkungan sirkuit seperti di titik evakuasi di mana ada helikopter yang bersiaga.
Lalu ada aktivitas balapan di lintasan atau mengganggu jalur penerbangan heli khusus milik pengelola sirkuit yang bertugas menayangkan jalannya lomba MotoGP dari udara.
Drone-drone liar tersebut secara hukum juga melanggar sejumlah aturan, seperti Undang Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020.
Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa drone tidak diizinkan di area larangan terbang, kawasan terbatas, dan kawasan bandar udara.
Ada dua titik yang digunakan oleh Reldo dan pasukannya untuk memantau keberadaan drone liar, yakni kawasan puncak Bukit Rangkap berketinggian sekitar 100 meter dan di dalam sirkuit.
"Semua personel yang bertugas di sini memiliki kualifikasi khusus di bidang TIK terutama untuk drone," ujar Reldo.
Dalam upaya menjinakkan drone liar, Reldo dan pasukannya dibekali dua jenis alat anti drone, yakni Skyhawk dan Fortuna.
Keduanya merupakan peralatan berteknologi paling canggih yang pernah ada, dan didatangkan khusus dari Amerika Serikat.
Alat-alat tersebut dapat digerakkan dengan tenaga baterai dan juga listrik bergantung kondisi di lapangan.
Radar aktif milik Brimob Polri yang dilengkapi dengan antena pemancar mini, akan langsung memantau drone yang terbang.
Radar akan langsung membaca data si pesawat tanpa awak itu, mulai dari nomor seri, jenis, warna drone.
Sehingga, dapat dicocokkan, apakah terdaftar sebagai drone yang telah mengantongi izin resmi dari pihak PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Development Corporation/ITDC) dan aparat atau tidak.
Jika yang terpantau merupakan drone liar alias tidak berizin, pihaknya akan segera melumpuhkan menggunakan alat pengacak sinyal (anti drone jamming) ke unit yang dimaksud.
Alat yang menggunakan teknologi sinyal gelombang elektromagnetik tersebut selanjutnya akan melakukan dua penindakan.
Pertama, memutus sinyal antara pengendali jarak jauh (remote control) drone dengan unitnya agar benda terbang dengan 4-8 baling-baling itu kembali kepada pemiliknya.
Atau jika memakai alat yang mampu membuat global positioning system (GPS) drone tersebut hilang atau terputus, maka si pesawat akan dipandu untuk langsung mendarat (landing) di titik terdekat di darat.
Drone tersebut kemudian akan diamankan sementara, sambil aparat membuka komunikasi dengan pemiliknya agar segera diambil serta dinasehati.
"Kami tidak pandang bulu, meskipun ada drone milik panitia MotoGP terbang dan tidak dapat izin dari kami, maka kami akan langsung melakukan penindakan karena ini sesuai dengan SOP kami di kepolisian,” ungkapnya.
Kegiatan menjinakkan drone ini bukan baru kali ini saja dilakukan oleh Reldo dan timnya.
Mereka melakukan kegiatan sejenis sejak perhelatan World Superbike (WSBK) November 2021 dan tes resmi pramusim MotoGP, Februari 2022 di lokasi yang sama, Sirkuit Mandalika.
Tim ini juga kerap dilibatkan untuk berbagai kegiatan pengamanan udara terbatas, khususnya dalam hal menjinakkan drone seperti aksi demonstrasi di sejumlah tempat di Jakarta, acara-acara khusus yang memakai kawasan Monumen Nasional sebagai lokasinya, atau dalam beberapa operasi penegakan hukum di Papua.
⚓
KRI Teluk Sampit-515 sempat menjadi tempat peluncuran RM 70 Marinir [istimewa] ☆
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dalam waktu dekat ini akan meminta persetujuan DPR RI untuk menghapus KRI Teluk Sampit-515 dari jajaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI Angkatan Laut.
Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo dan DPR RI juga telah menyepakati menghapus dan melelang beberapa kapal perang TNI AL, diantaranya eks KRI Teluk Penyu-513 dan KRI Teluk Mandar-514.
“Kemarin sudah banyak disetujui dan kita tinggal melelang saja karena sudah melalui persetujuan. Besok juga ada RDP (rapat dengar pendapat) tentang persetujuan 1 KRI lagi, KRI Teluk Penyu atau Sampit gitu kemarin. Besok akan ada,” kata Laksamana TNI Yudo Margono di Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabesal), Jakarta Timur, Rabu, 23 Maret 2022.
KSAL Yudo menjelaskan, prosedur penghapusan KRI sendiri berawal dari proses pengajuan TNI AL kepada Panglima TNI. Selanjutnya, Panglima TNI mengajukan ke Kementerian Pertahanan. Kemudian, Kementerian Pertahanan mengajukan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan mengajukan ke Presiden.
Yudo mengatakan, setelah pengajuan sudah disetujui Presiden, nantinya Presiden akan mengembalikan kembali ke instansi dibawah untuk melakukan proses berikutnya.
Terkait dengan nilai harga pelelangan KRI tersebut, lanjut Yudo, nantinya akan ditentukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). “Dari Angkatan Laut hanya membantu saja dalam proses pelelangannya dan itu sudah sesuai prosedur semua,” ujarnya.
Lebih jauh lagi Yudo menegaskan, bahwa kapal-kapal yang akan dihapus dari daftar alutsista TNI AL itu merupakan kapal yang sudah berumur mendekati 40 tahun.
“Tentunya kapal-kapal yang sudah kita evaluasi, sudah tua umurnya, sudah tidak bisa beroperasi lagi, ini kita ajukan untuk dilakuka dispossed (penghapusan),” kata Kasal.
⚓
Ilustrasi KRI TNI AL[TNI AL] ⚓
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan perekrutan Komponen Cadangan (Komcad) matra laut masih terus berjalan. Yudo menyebut Komcad AL bakal ditempatkan untuk menggunakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan menjadi awak kapal.
"Sehingga nanti komcad-komcad kita ini lebih ditujukan kepada pengawak-pengawak kapal, yang nantinya apabila perang mereka bisa mengawaki alut tersebut, dan alut tersebut juga menjadi komponen cadangan dalam perang," kata Yudo di Markas Besar Angkatan Laut, Rabu (23/3).
Yudo menyampaikan perekrutan Komcad harus dilakukan dengan teliti dan fokus agar bisa dimanfaatkan dalam perang di wilayah laut.
"Sehingga begitu selesai ini mereka betul-betul bisa dimanfaatkan untuk menjadi komponen cadangan dalam melaksanakan perang laut," katanya.
Lebih lanjut, perwira bintang empat itu juga mengatakan program Komcad matra laut tak menutup kemungkinan untuk merekrut anggota Pramuka.
Diketahui, Yudo merupakan Ketua Majelis Pembimbing Pramuka Saka Bahari. Saka Bahari adalah satuan pramuka yang dibina oleh TNI AL.
Selain untuk mengawaki kapal perang, kata Yudo, anggota Pramuka juga akan dilatih tentang intelijen.
"Kita sudah ajari mereka mengawaki kapal dan sebagainya, nantinya dia bisa mengawaki kapal ataupun sebagai personel intelijen di daerah untuk memberikan data-data tentang intelijen musuh, misalnya seperti itu," ujarnya. (yoa/fra)
Lambang PTTA MALE Elang Hitam [BUMN] ⍟
Infografis PTTA MALE Elang Hitam [antara] ★
SRR ini menghasilkan dokumen requirement formal MALE yang disebut SRD MALE (System Requirement Document). SRD ini telah ditanda tangani oleh semua reviewer dan ditetapkan oleh Asopau 19 November 2020.
