Ditargetkan KSAL tiba sebelum HUT TNI 
Indonesia minati kapal ITS Giuseppe Garibaldi, dapat hibah dan diharapkan tiba sebelum HUT TNI. (Marina militare)
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan (Karo Humas Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan Indonesia direncanakan mendapatkan kapal induk pertama yakni Giuseppe Garibaldi secara hibah dari pemerintah Italia.
Kapal buatan galangan asal Italia, Fincantieri itu sebelumnya telah dipakai untuk mendukung kekuatan angkatan laut Italia.
Rico melanjutkan, penerimaan secara hibah itu tidak berarti membuat Kementerian Pertahanan tidak mengeluarkan uang sepeserpun.
"Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari Pemerintah Italia. Anggaran yang disiapkan pemerintah Indonesia dialokasikan untuk kebutuhan retrofit atau penyesuaian agar sesuai kebutuhan operasi TNI AL," kata Rico saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Hingga saat ini, proses negoisasi dan administrasi masih berlangsung antara Kementerian Pertahanan RI dan pihak Italia.
Setelah proses negoisasi dan kelengkapan administrasi selesai, barulah TNI AL akan melakukan penyesuaian teknologi kapal induk agar sesuai dengan kebutuhan TNI.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan kapal induk pertama milik Indonesia buatan Italia, Giuseppe Garibaldi ditargetkan tiba di Indonesia sebelum HUT TNI yakni 5 Oktober 2026.
"Untuk Garibaldi, masih dalam proses ya. Harapannya bisa sampai di Indonesia sebelum HUT TNI," kata Ali saat jumpa pers di Markas Pus Pom AL, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).
Ali menjelaskan hingga saat ini pemerintah melalui Kementerian Pertahanan masih melakukan negoisasi dengan galang kapal Italia Fincantieri selaku pihak yang memproduksi Garibaldi.
Dia melanjutkan, negoisasi antara Kementerian Pertahanan dan Angkatan Laut Italia selaku pihak yang sebelumnya menggunakan kapal tersebut hingga saat ini juga masih berlangsung.
Untuk diketahui, kapal induk ini memiliki kesamaan dengan dua KRI baru milik TNI AL yakni KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321, yakni sama sama dibuat oleh perusahaan asal Italia Fincantieri.
Kapal induk dengan panjang 180,2 meter ini dilengkapi dengan mesin penggerak super yang dapat menggerakkan kapal dengan kecepatan 30 knot atau 56 kilometer per jam.
Kapal pengangkut pesawat tempur ini juga dilengkapi beberapa radar jamming hingga senjata seperti peluncur oktupel Mk.29 untuk rudal antipesawat Sea Sparrow / Selenia Aspide , Oto Melara Kembar 40L70 DARDO, 324 mm tabung torpedo rangkap tiga dan Otomat Mk 2 SSM.
Opini by Sandy Juda Pratama 
Kapal induk ringan Guiseppe Garibaldi, di targetkan akan tiba di Indonesia. (Fincantieri)
Fragmentasi tatanan global dan kompetisi geopolitik yang semakin memanas telah menciptakan berbagai tantangan yang kompleks. Indonesia dituntut untuk adaptif dan tidak lagi berorientasi ke dalam, tetapi juga keluar atau outward looking.
Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PTTM) pada 14 Januari 2025, Menteri Luar Negeri Sugiono memperkenalkan doktrin dynamic resilience atau ketahanan dinamis. Doktrin kebijakan luar negeri tersebut didesain untuk mempertahankan kelincahan dalam menavigasi kondisi global yang tidak menentu, sembari menjaga daya tawar Indonesia dan melindungi WNI di luar negeri.
Pernyataan Menlu Sugiono menunjukkan adanya sinergi dan kebutuhan yang semakin jelas antara kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan. Dalam hal ini, kekuatan militer-terutama TNI AL-menjadi pondasi penting dalam upaya diplomatik.
UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI mengamanatkan tugas kepada TNI AL untuk menjalankan diplomasi maritim sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan politik luar negeri negara. TNI AL diarahkan sebagai kekuatan yang bersifat damai dan bukan semata-mata untuk proyeksi kekuatan atau power projection.
Hal tersebut terlihat dari berbagai operasi TNI AL di luar negeri. Misalnya selama 16 tahun terakhir sejak 2009, TNI AL secara konsisten mengirimkan kapal perang ke Lebanon dalam misi Maritime Task Force UNIFIL. Penugasan tersebut baru berakhir pada 5 Januari lalu menyusul keputusan Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri mandat UNIFIL pada 31 Desember 2026.
Selain itu, pada 18 Januari 2024, Indonesia mengirimkan kapal rumah sakit KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat ke Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. TNI AL bahkan dilaporkan siap mengerahkan ketiga kapal rumah sakitnya untuk misi penjaga perdamaian di Gaza, sembari menunggu mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB.
Sejalan dengan komitmen kemanusiaan tersebut, kerja sama pertahanan juga menunjukkan peningkatan signifikan sejak tahun 2019. Latihan bersama dengan angkatan laut negara-negara sahabat terus meningkat.
Latihan bersama secara khusus menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan strategis dengan mitra regional maupun global-seperti India, Pakistan, Amerika Serikat, Jepang, Prancis, China, hingga Rusia. Modal kepercayaan seperti ini menjadi sangat berharga di tengah ketidakpastian global seperti saat ini.
Meski aktif mendukung kebijakan luar negeri Indonesia, kapabilitas TNI AL selama ini masih dikategorikan sebagai green-water navy. Artinya, kekuatan laut Indonesia lebih dioptimalkan untuk operasi di wilayah pesisir dan perairan teritorial, dengan kemampuan terbatas untuk beroperasi di laut lepas.
KRI BPD 322, FMP pertama produksi PAL Indonesia kerjasama dengan Babcock (PAL)
Kondisi ini tidak terlepas dari arah pembangunan postur kekuatan sejak 2010 yang berlandaskan pada Minimum Essential Force (MEF). MEF dirancang untuk membangun kekuatan laut green-water yang kredibel melalui kombinasi unsur kapal patroli pesisir, kekuatan pemukul, dan dukungan logistik.
Ketika MEF secara formal berakhir pada 2024, program ini menghasilkan peningkatan kualitatif yang signifikan pada kemampuan green-water TNI AL. Data dari IISS Military Balance+ menunjukkan jumlah kapal patroli dan kapal cepat rudal meningkat hampir tiga kali lipat, dari 37 unit pada 2010 menjadi 115 unit pada tahun 2025.
Jumlah kapal selam juga meningkat dua kali lipat, dari dua menjadi empat unit. Sementara itu, jumlah Landing Platform Dock (LPD) dan kapal rumah sakit naik dari tiga menjadi tujuh unit dalam periode yang sama.
Namun demikian, data yang sama menunjukkan bahwa jumlah kapal korvet dan fregat relatif stagnan dalam 15 tahun terakhir. Pada 2010 Indonesia memiliki 23 korvet dan enam fregat, dan angka tersebut tidak banyak berubah pada 2025.
Laju pembangunan kapal kombatan utama yang mampu beroperasi di laut lepas selama program MEF belum sepenuhnya mampu mengimbangi kapal-kapal tua yang sudah purna tugas. Alasannya klasik, yaitu keterbatasan anggaran.
Sejak awal, MEF dirancang dengan pendekatan kapabilitas dengan kondisi ekonomi nasional. Belanja pertahanan dijaga pada kisaran 0,7%-1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) agar tidak membebani ruang fiskal secara berlebihan.
Asumsinya, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai sekitar 7 persen per tahun akan seiring waktu memperbesar anggaran pertahanan. Namun dalam kenyataannya, rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 5% dalam 15 tahun terakhir. Ruang fiskal yang lebih sempit dari perkiraan tersebut pada akhirnya membatasi anggaran pertahanan dan berkontribusi pada tidak tercapainya target kuantitatif MEF secara penuh.
Untuk menjawab berbagai keterbatasan tersebut, peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia kini menjadi prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program modernisasi selanjutnya adalah Optimum Essential Forces (OEF), yang merupakan pengembangan dari master plan Perisai Trisula Nusantara-dirumuskan saat Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan (2019-2024).
Rencana ini lebih ambisius, dengan penekanan pada operasi militer multi-domain, network-centric operations, dan ditargetkan tercapai 100% pada tahun 2029. Dukungan anggaran pun meningkat signifikan.
MPCS KRI PBS 321, akan tiba bulan April perkuat TNI AL (Dispenal)
Belanja pertahanan kini mencapai Rp 335 triliun (sekitar US$ 20 miliar) atau sekitar 1,3% dari PDB. Skema pembiayaan pun menjadi lebih fleksibel karena membuka peluang pengadaan melalui pinjaman luar negeri penuh tanpa dukungan rupiah murni pendamping (RMP). Sehingga kondisi ini memperluas opsi pengadaan dan meningkatkan fleksibilitas pengambilan keputusan.
Seiring momentum tersebut, TNI AL secara bertahap berevolusi dari postur green-water navy menuju kapabilitas blue-water secara selektif dan mampu beroperasi jauh dari rumah secara efektif. Program pengadaan dan peningkatan berbagai kapal mencerminkan sebuah lompatan dalam daya jangkau dan kemampuan operasional.
Di antaranya adalah pengadaan kapal kombatan permukaan modern berukuran besar seperti Multipurpose Offshore Patrol Vessel dari Fincantieri, Italia, serta program mid-life upgrade fregat eksisting dengan sistem manajemen tempur, sensor, dan kemampuan persenjataan terbaru. Peluncuran fregat Merah Putih serta rencana pembangunan kapal selam Scorpene Evolved juga semakin memperkuat kemampuan Indonesia untuk beroperasi jauh di luar perairan teritorialnya.
Meski demikian, pertanyaannya adalah apakah peningkatan tersebut cukup untuk menjawab perluasan misi sekaligus mengamankan luasnya domain maritim Indonesia. Di dalam negeri, praktik penangkapan ikan ilegal, perompakan, penyelundupan, hingga aktivitas grey-zone di Laut Natuna Utara masih menjadi ancaman nyata hingga saat ini.
Di sisi lain, kebutuhan untuk melindungi warga negara di luar negeri, mengamankan jalur komunikasi laut atau sea lines of communication (SLOC), serta melindungi sumber daya lepas pantai dan infrastruktur kritis di bawah laut menegaskan besarnya risiko yang tak bisa diabaikan.
Terakhir, kemampuan untuk memberikan efek tangkal terhadap potensi lawan sekaligus mempertahankan kepentingan kedaulatan Jakarta merupakan pilar tak terpisahkan dari keamanan Indonesia di era penuh ketidakpastian ini.
Diskursus publik pun mulai mengemuka, termasuk mengenai kebutuhan pengadaan kapal kombatan berteknologi tinggi dan kapal selam tambahan-seperti Scorpene Evolved-perluasan kemitraan dengan mitra luar negeri yang kredibel, bahkan wacana untuk mengoperasikan kapal induk. Semua ini mencerminkan upaya TNI AL untuk menguji batas atas ambisi maritim Indonesia.
Pada akhirnya, kebijakan luar negeri Presiden Prabowo yang semakin aktif dan berorientasi keluar mencerminkan aspirasi Indonesia untuk terlibat secara konstruktif di panggung global. Konsekuensinya, wajar apabila Indonesia secara bertahap melampaui lingkup strategis tradisionalnya.
Dalam konteks tersebut, evolusi TNI AL menuju blue-water adalah keniscayaan, terutama karena ia menjadi bagian dari instrumen diplomasi. Namun, sebesar apa pun ambisinya, transformasi tersebut harus ditopang oleh perencanaan yang matang dan disiplin implementasi. Tanpa itu, peningkatan postur hanya akan simbolisme belaka-tanpa memiliki daya gentar dan pengaruh yang nyata. (miq/miq)
KRI Canopus 936 direncanakan hadir tahun ini berserta kapal selam rescue (A&R)
TNI AL melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) 2026 di Mabes TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim) pada Rabu (11/2), yang salah satunya membahas alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Dalam rapim tersebut turut dibahas mengenai fokus Angkatan Laut tahun ini adalah pengadaan alutsista, khususnya memperbanyak kapal-kapal buatan dalam negeri.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa dalam rapim yang membahas alutsista tersebut hadir 147 perwira tinggi (pati) TNI AL.
Baik yang bertugas di Jakarta maupun daerah lainnya. Mereka akan menjabarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
”Prioritas ke depan untuk TNI Angkatan Laut masih tetap di bidang alutsista. Karena Angkatan Laut itu ada karena ada kapal, kalau nggak ada kapal bukan Angkatan Laut namanya,” kata Ali kepada awak media.
Penambahan alutsista berupa kapal masih sangat diperlukan oleh TNI AL, mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia yang perlu diawasi.
-392_Agus%20Triwahyudii_2952610457087273171_n.jpg)
KRI LRK 392, satu dari dua unit OPV produksi DRU akan diresmikan secepatnya. (Agus Triwahyudi)
”Jadi, penambahan kapal akan tetap dilaksanakan. Penambahan kapal ini dilaksanakan di industri galangan dalam negeri maupun luar negeri,” lanjut Ali.
Khusus kapal buatan dalam negeri, Ali menyampaikan bahwa pihaknya concern memberikan dukungan kepada galangan-galangan lokal.
Tujuannya agar industri pertahanan (inhan) bidang perkapalan terus berkembang. Sehingga nantinya mereka semakin mandiri dan mampu memproduksi kapal dengan kualitas yang lebih baik.
”Untuk beberapa kapal yang kita bisa bangun di dalam negeri, kita bangun di dalam negeri. Dan untuk yang belum bisa kita bangun sendiri, kita bangun di luar negeri tapi ada kerja sama transfer of technology, transfer of knowledge, dan nantinya kedepan diharapkan semua bisa dibangun di dalam negeri,” terang Laksamana Ali.
Meski ada beberapa kapal yang belum bisa diproduksi oleh galangan dalam negeri, Ali optimistis ke depan akan semakin banyak kapal yang diproduksi oleh perusahaan lokal.
Untuk itu, pengadaan kapal-kapal dari luar negeri disertai dengan transfer teknologi dan pengetahuan. Harapannya perusahaan lokal bisa belajar dari perusahaan dari luar negeri.
”Dan dari pihak luar juga bersedia untuk membangun di dalam negeri dengan bantuan mereka untuk awalnya, kemudian terakhirnya nanti kita bisa bangun sendiri dan 100 persen TKDN-nya dibangun oleh putra-putri terbaik dari bangsa ini,” kata orang nomor satu di TNI AL.
Bahas Pertahanan hingga KTT D8 
KSAU Pakistan Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu menemui Presiden Prabowo di Istana. (Foto: Rolando/detikcom)
Dubes Pakistan untuk RI Zahid Hafeez Chaudhri mengungkapkan isi pertemuan Chief of the Air Staff Pakistan Air Force (CAS PAF) atau KSAU Pakistan Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan membahas penguatan kerja sama, termasuk di sektor pertahanan.
"Secara historis, kita telah menikmati hubungan bilateral yang sangat baik. Dan saya sangat senang mengatakan bahwa hubungan antara kedua bangsa kita ini telah ada bahkan sebelum kemerdekaan kedua negara kita," kata Chaudhri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Chaudhri mengenang peristiwa pada 1942 tentang tentara muslim datang, meninggalkan harta keluarga untuk bergabung ke Indonesia dalam perjuangan melawan penjajahan kolonial.
"Kedua negara kita selalu bekerja sama di berbagai bidang, termasuk kerja sama sektor pertahanan, kerja sama keamanan, kerja sama sektor kesehatan, kerja sama pendidikan, kerja sama perdagangan dan investasi, kerja sama budaya. Dan kita menantikan era baru hubungan Pakistan-Indonesia," ujarnya.
Chaudhri kemudian mengulas, pada bulan lalu, ketika Prabowo mengunjungi Pakistan, yang menurutnya mengubah total hubungan bilateral yang sudah sangat baik. Selanjutnya, Menteri Pertahanan Indonesia mengunjungi Pakistan dua kali selama beberapa bulan terakhir.
Kemudian Menteri Investasi Indonesia dan CEO Danantara berada di Pakistan beberapa hari yang lalu. Sementara Menteri Kesehatan Pakistan berada di Jakarta beberapa minggu yang lalu. Rencananya segera diadakan pertemuan tingkat tinggi lainnya antara Pakistan dan Indonesia.
"Karena Indonesia dan Pakistan, bersama-sama, kita mencakup lebih dari seperempat dari seluruh populasi muslim di dunia," ujar Chaudhri.
"Oleh karena itu, sangat penting bagi kedua negara kita untuk bekerja sama secara bilateral, serta melalui semua platform yang tersedia, termasuk platform PBB, OKI, D8, ASEAN. Jadi kami berharap dapat semakin memperkuat kerja sama kami dengan Indonesia," sambungnya.
Chaudhri kemudian menjelaskan kembali soal pertemuan Sidhu dengan Prabowo. Chaudhri menegaskan kerja sama di segala bidang termasuk sektor pertahanan.
"Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Pakistan dan Indonesia memiliki kerja sama yang sangat baik di semua bidang, termasuk kerja sama sektor pertahanan. Kami telah melatih perwira Angkatan Bersenjata Indonesia dan kami akan terus meningkatkan kerja sama sektor pertahanan bilateral kami," sebutnya.
Apakah kerja sama pembelian alutsista seperti jet tempur dibahas Prabowo, Chaudhri menilai kerja sama pertahanan dibahas menyeluruh. "Kita telah membahas seluruh cakupan kerja sama sektor pertahanan, kerja sama sektor pertahanan yang sangat komprehensif, harus saya katakan," tegasnya.
Selanjutnya, Chaudhri membahas soal Pakistan dan Indonesia yang tergabung dalam D8. Pakistan menaruh harapan besar pada kepemimpinan Indonesia dalam organisasi tersebut.
"Dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk keberhasilan KTT mendatang di Indonesia, tetapi juga untuk keberhasilan D8 sebagai organisasi kerja sama di antara delapan negara berkembang," imbuhnya. (rfs/eva)
Ditargetkan tiba di tanah air sebelum HUT TNI 2026 
Kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi, diberitakan media Italia akan diberangkatkan ke Indonesia dengan kru dari Italia. (Navi Miltari Italiane)
Walau masih negosiasi, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali optimistis kapal induk pertama untuk TNI AL tiba di Indonesia sebelum peringatan HUT TNI tahun ini.
Kapal induk yang dia maksud adalah eks armada tempur Angkatan Laut Italia. Yakni Giuseppe Garibaldi.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Ali usai meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Markas Komando Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut) pada Kamis (12/2). Menurut dia, pengadaan kapal induk tersebut masih dalam proses.
”Kemudian untuk (Kapal Induk Giuseppe) Garibaldi, masih dalam proses ya. Harapannya bisa sampai di Indonesia sebelum HUT TNI,” ucap Ali.
Menurut Ali, negosiasi pengadaan kapal induk tersebut dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama TNI AL dengan Angkatan Laut Indonesia dan Fincantieri sebagai pabrikan kapal induk tersebut.
Keinginan kuat Indonesia mendatangkan kapal induk sejalan dengan visi menjadi TNI AL sebagai blue water navy.
”Jadi, masih proses negosiasi antara TNI AL dengan Angkatan Laut Italia dengan Fincantieri, dan Kemhan,” ungkap dia.
Sebelumnya, Indonesia sudah membeli dua unit kapal perang baru dari Italia. Yakni KRI Prabu Siliwang-321 dan KRI Brawijaya-320. Kedua kapal tersebut juga dibeli dari Fincantieri.
KRI Prabu Siliwangi 321 (PBS) diberitakan telah berangkat ke Indonesia (Fincantieri)
KRI Brawijaya-320 sudah berada di Indonesia. Sementara KRI Prabu Siliwangi-321 akan menyusul pada awal April mendatang.
”KRI Prabu Siliwangi sudah berangkat kemarin ya (11/2). Karena melalui jalur Afrika, mengelilingi Afrika, jadi mungkin sampai di Indonesia awal April. Mudah-mudahan bisa langsung bergabung dengan jajaran (TNI AL),” jelasnya.
Dalam keterangan resmi TNI AL, KRI Prabu Siliwangi-321 memulai pelayaran dari Dermaga Base Navale Della Spezia, Italia. Di bawah komando Kolonel Laut (P) Kurniawan Koes Atmadja, kapal tersebut dilepas dengan penuh kehormatan dalam seremoni yang dihadiri sejumlah pejabat.
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Indonesia untuk Italia dan Vatikan Junimart Girsang adalah salah seorang petinggi negara yang melepas langsung pelayaran kapal tersebut.
Selain itu, Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Laksma TNI Sumarji Bimoaji juga turut serta dalam seremoni itu.
Kehadiran para pejabat tinggi tersebut menegaskan dukungan penuh Pemerintah Indonesia terhadap modernisasi alutsista TNI AL.
KRI Prabu Siliwangi diproyeksikan menjadi unsur strategis dalam menjaga kedaulatan serta kepentingan nasional di wilayah perairan Indonesia.
”Momentum ini bukan saja pelayaran menuju tanah air, melainkan langkah besar dalam penguatan postur pertahanan maritim nasional. KRI Prabu Siliwangi-321 hadir dengan kesiapan personel yang tangguh dan sistem persenjataan yang telah melalui serangkaian pengujian ketat,” kata Kolonel Kurniawan.
Indonesia minati kapal ITS Giuseppe Garibaldi, dapat hibah dan diharapkan tiba sebelum HUT TNI. (Marina militare)
-392_Agus%20Triwahyudii_2952610457087273171_n.jpg)
