Kadet AAL Berhasil Modifikasi Senjata Otomatis

Senjata ini dapat dikembangkan sebagai salah satu alutsista yang diutamakan untuk ranpur marinir

Surabaya • KADET AAL Tingkat IV Korps Elektronika berhasil memodifikasi senjata GPMG (General Purpose Machine Gun) 7,62 MM menjdi senjata otomatis untuk Kendaraan Tempur Marinir.

Para Kadet AAL ini butuh waktu 40 hari lamanya baru berhasil menyelesaikan hasil modifikasi ini. Senjata ini dapat dikembangkan sebagai salah satu alutsista yang diutamakan untuk ranpur marinir.

“Ini suatu yang membanggakan bagi Kadet AAL khususnya korps elektronika, dan ini merupakan pengalaman sangat penting dan berharga sebagai bekal mereka di tempat penugasannya nanti setelah dilantik menjadi seorang perwira," ujar Gubernur AAL Laksda TNI I.N.G.N. Ary Atmaja, pada saat menyaksikan langsung Seminar Prodi Teknik Elektronika Kapal Perang di Gedung Dewakang AAL, Bumimoro, Surabaya, Kamis (4/4/2013).

  ● Pelitaonline  

TNI AD Akui Penyerangan LP Cebongan

Jakarta • Ketua Tim Investigasi TNI AD terkait penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, mengakui bahwa oknum Grup II Kopassus Kartosuro adalah pihak penyerang empat tahanan terkait pembunuhan Serka Santoso.

"Bahwa secara kesatria dan dilandasi kejujuran serta tanggung jawab, serangan LP Cebongan, Sleman, pada 23 Maret 2013 pukul 00.15 WIB diakui dilakukan oleh oknum anggota TNI AD, dalam hal ini Grup II Kopassus Kartosuro yang mengakibatkan terbunuhnya empat tahanan," kata Wakil Danpuspom TNI AD Brigjen Unggul K Yudhoyono, yang juga ketua Tim Investigasi kasus tersebut di Mabes TNI AD, Jakarta, Kamis (4/4/2013).

Brigjen Unggul mengatakan, penyerangan ini berhubungan dengan pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, yang juga anggota TNI AD, pada 19 Maret 2013 dan pembacokan terhadap mantan anggota Kopassus Sertu Sriyono pada 20 Maret 2013 oleh kelompok preman di Yogyakarta.

"Bermotif tindakan reaktif karena kuatnya rasa jiwa dan membela rasa kehormatan satuan," kata Brigjen Unggul.

Serka Heru Santoso merupakan pejabat Bintara Peleton Kopassus yang notabene atasan langsung para pelaku yang juga pernah berjasa menyelamatkan pelaku saat melaksanakan tugas operasi. Sementara Sertu Sriyono adalah mantan Kopassus yang notabene merupakan rekan pelaku saat latihan komando.

"Peristiwa tersebut dilatarbelakangi jiwa korsa yang kuat di mana jiwa korsa merupakan roh setiap kesatuan militer. Namun, diakui kegiatan serangan ke Lapas II Cebongan adalah penerapan jiwa korsa yang tidak tepat," ujar Unggul.

  ● Kompas  

Lemsaneg Proaktif Pecahkan Sandi Asing

Jakarta • Keberadaan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) selama ini nyaris luput dari perhatian. Padahal, sudah 67 tahun Lemsaneg melayani negara dari berbagai ancaman.

Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi mengungkapkan, lembaga yang dipimpinnya itu memiliki dua fungsi strategis, yaitu jaminan keamanan informasi dan intelijen sinyal. Untuk itu, Lemsaneg terus berupaya mengasah kemampuan di bidang teknologi informasi (IT) demi menjamin keamanan informasi di lingkungan kementerian/lembaga di Indonesia.

"Termasuk di dalamnya pengembangan kemampuan mengupas informasi bersandi milik asing, khususnya pihak-pihak yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional," beber Djoko pada acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Persandian RI, di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (4/4).

Hadir pula pada kesempatan itu antara lain Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Jaksa Agung Basrief Arief, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X dan Wakapolri Komjen (Pol) Nanan Sukarna. 

Lebih lanjut Djoko mengatakan, Lemsaneg memang ditugasi pemerintah untuk menjamin keamanan dan melindungi kerahasiaan informasi berklasifikasi. Meski demikian, lanjutnya,  dibutuhkan kesadaran bersama dalam menjaga kerahasiaan informasi.

Jenderal berbintang dua itu menegaskan, meski Lemsaneg hanya menjalankan tugas dari pemerintah namun bukan berarti harus bersikap pasif. "Lemsaneg berperan aktif dalam melakukan kegiatan operasi analisis sinyal serta pemecahan sandi asing," tuturnya.

Sementara Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Lemsaneg harus terus meningkatkan pembinaan kepada instansi pemerintah dalam melakukan fungsi persandian. Menurutnya, dibutuhkan dedikasi dan loyalitas dalam menjaga informasi yang tergolong rahasia negara.

"Kepada insan sandi, saya tekankan agar meningkatkan dedikasi, loyalitas dan memelihara etos kerja sebagai nilai profesionalisme pengamanan informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara," pintanya.

Sedangkan Sri Sultan mengatakan, pesatnya perkembangan informasi saat ini harus disikapi secara bijak dan peka. Menurutnya, aparat negara harus menyadari dan memahami perang informasi saat ini.

"Karena kondisi ini menciptakan kerawanan yang terbuka lebar bagi hakekat ancaman informasi, khususnya informasi yang sensitif dan strategis yang substansinya berkaitan dengan rahasia negara. Ini harus diwaspadai dan disadari oleh user dan penyelenggara negara demi terbentuknya security minded dan security awareness dan pemahaman perang informasi,” sebutnya.(ian/jpnn)

  ● JPNN  

Indonesia Abstain Soal Traktat Perdagangan Senjata

 Menlu Marty Natalegawa

Jakarta • Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Jakarta, Rabu, 4 April 2013 menyatakan penjualan senjata membuat konflik di dunia makin berlarut-larut dan mengakibatkan jatuhnya korban yang besar di kalangan masyarakat sipil. Akan tetapi, pemerintah memilih bersikap abstain soal traktat yang mengatur soal perdagangan senjata global tersebut.

Traktat tersebut dibahas dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa, 2 April 2013. Perjanjian itu akhirnya disetujui melalui voting dengan hasil 154 suara menyatakan setuju, tiga menolak, dan 23 abstain.

Tiga negara yang menolak traktat itu adalah Iran, Suriah, dan Korea Utara. Negara yang bersikap abstain seperti Indonesia, antara lain Rusia dan Cina, yang dikenal sebagai dua negara produsen senjata terbesar.

Alasan pemerintah Indonesia bersikap abstain karena perjanjian itu mensyaratkan soal hak asasi manusia di dalamnya. "Draft yang dihadapan kita seolah-olah memberikan kesan bahwa ekspor alat persenjataan ini ada semacam kondisionalisasinya, yang mengaitkannya dengan pelanggaran HAM," kata Marty usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr dan Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith di Jakarta, kemarin.

Dia menampik anggapan sikap tersebut menyiratkan adanya keberatan Indonesia karena perdagangan senjata dikaitkan dengan isu HAM. "Permasalahannya, kita tidak bisa memberikan semacam status hukum kepada pandangan yang menyatakan penjualan senjata itu ada kondisionalitas. Prakondisi ini akan melanggar undang-undang," kata Marty.

Dia menambahkan, penetapan kondisionalitas itu bertentangan dengan pasal 43 ayat 5 Undang Undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang menyatakan Indonesia melarang impor senjata apabila ada kondisionalitas politik yang menyertainya.

Dengan bersikap abstain, kata Marty, Indonesia juga memberikan kesempatan untuk mempelajari traktat penjualan senjata global dari berbagai dimensi, termasuk politik dan hukum. "Ini menunjukkan kita sangat berhati-hati dan tidak gegabah," katanya.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menambahkan, Indonesia sudah memiliki regulasi yang mengatur industri pertahanan serta ekspor-impor senjata. "Kita berpegang pada peraturan itu," katanya.

Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr, usai bertemu Marty mengatakan, Australia akan menjadi negara pertama yang menandatangai traktat tersebut. Ia menyebut perdagangan senjata ilegal di dunia sudah sangat mengkhawatirkan. Namun dia menghormati posisi yang diambil Indonesia.

Pembahasan soal traktat perdagangan senjata di forum PBB tersebut merupakan buah dari kampanye enam tahun koalisi organisasi non-pemerintah, termasuk Amnesty International dan Oxfam.

Menurut taksiran Amnesty International dan Oxfam, perdagangan senjata global diperkirakan bernilai antara US$ 60 miliar dan US$ 70 miliar per tahun. Sedangkan jumlah orang yang terbunuh akibat senjata ilegal sekitar 750.000 orang per tahun.

  ● Tempo  

Operasi Siaga Tempur Laut Libatkan 8 Kapal Perang

Jakarta • Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menggelar Operasi Siaga Tempur Laut tahun 2013 dengan melibatkan delapan kapal perang berbagai jenis, satu pesawat udara, tim Pasukan Katak dan tim Taifib, tim Repair serta personel kesehatan yang dilaksanakan selama 180 hari di perairan yuridiksi nasional wilayah Indonesia bagian barat.

Operasi Siaga Tempur Laut  yang dipimpin Komandan Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Barat (Danguspurlaarmabar) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Tri Wahyudi Sukarno, S.E.,  dengan  melibatkan 8 KRI jenis parchim dan angkut tank, Kapal cepat rudal (KCR)  dan kapal patroli   tersebut akan melaksanakan operasi yang dikonsentrasikan pada daerah rawan strategis perairan ZEE dan perairan pulau-pulau terluar.

Operasi Siaga Tempur laut tersebut diberangkatkan dalam suatu upacara pemberangkatan dengan Irups Asisten Operasi Panglima TNI mayor Jendral TNI Hambali Hanafiah yang diwakili oleh Komandan Gugus tempur laut Komando Armada RI Kawasan Barat Laksma TNI Laksma Tri Wahyudi Sukarno, S.E., di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Senin lalu.

Asisten Operasi Panglima TNI Mayor Jendral TNI Hambali Hanafiah dalam kesempatan tersebut menyampaikan, Operasi Siaga tempur Laut tahun 2013 yang digelar Koarmabar merupakan implementasi tugas operasi militer untuk perang yang dilakukan oleh koarmabar selaku Kotama operasional TNI. Operasi tersebut memiliki tujuan menjaga kedaulatan negara dan penegakkan hukum di laut dengan menggelar unsur-unsur kekuatan laut.

Lebih lanjut disampaikan kegiatan operasi ini akan digelar secara terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia bagian barat, utamanya di daerah rawan strategis sebagai antisipasi dan dampak penangkalan dari berbagai kemungkinan yang timbul.

Kondisi geografis Indonesia, kata Asisten Operasi Panglima TNI juga memiliki tingkat kerawanan terhadap terjadinya pelanggaran kedaulatan negara dan hukum di laut, seperti konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, terorisme, sea robber, illegal fishing, illegal trafficking, penyelundupan senjata dan kegiatan-kegiatan illegal lainnya.

Operasi Siaga tempur Laut dengan nama sandi Arung Pari-13 yang akan dilaksanakan oleh unsur-unsur TNI Angkatan laut yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Komando Armada RI Kawasan Barat merupakan tugas kehormatan yang memiliki makna strategis dalam rangka menjaga kepentingan dan kedaulatan negara.

Keberhasilan tugas ini, kata Asisten Operasi panglima TNI sangat bergantung pada tekad kita bersama, oleh karena itu laksanakan tugas yang mulia ini sebagai wujud komitmen sebagai prajurit TNI khususnya prajurit TNI Angkatan Laut yang mengemban tugas dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan dan hukum di laut wilayah perairan yuridiksi nasional Indonesia.

Asisten Operasi Panglima TNI Mayor Jendral TNI Hambali Hanafiah dalam kesempatan tersebut menyampaikan penekanan kepada prajurit yang terlibat dalam Operasi siaga tempur Laut  antara lain, tindak tegas segala bentuk ancaman yang melanggar kedaulatan negara dan hukum di laut sesuai dengan aturan yang berlaku secara hukum nasional maupun internasional.

Selain itu laksanakan latihan manuver tempur secara professional  guna mengasah naluri tempur prajurit dan laksanakan tugas dengan mengedepankan “Zero Accident” melalui pemahaman dan kegiatan sesuai standart operastion prosedure (SOP) serta pegang teguh disiplin keprajuritan.

(dispenarmabar/sir)

Teks Gbr- Danguspurlaarmabar Laksma TNI Laksma Tri Wahyudi Sukarno, S.E., mewakili Asisten Operasi Panglima TNI mayor Jendral TNI Hambali Hanafiah memeriksa pasukan yang akan melaksanakan operasi Arung Pari di dermaga  Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

  ● Poskota