Situation Room Istana

Bisa Pantau Seluruh Kondisi Indonesia Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau Situation Room di Bina Graha Kompleks Istana Kepresidanan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2014). Dari ruangan ini semua situasi yang terjadi di Indonesia bisa terpantau real time.

Situation Room ini terletak di sebelah kiri pintu masuk ruangan Bina Graha di lantai dasar. Saat masuk ruangan, pertama kali yang terlihat adalah meja setengah lingkaran dengan kursi yang menghadap 3 televisi layar datar di bagian depan.

Di ruangan ini, JK sempat melakukan telekonferensi dengan sejumlah kepala daerah, seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Bojonegoro Suyoto, pejabat Kemenhub dan BMKG.

Setelah itu, JK kembali memantau ruangan lain. Ruangan ini sama dengan Situation Room, hanya saja lebih luas. Banyak televisi superbesar dan di bagian terlihat big screen, 2 Infocus dan 3 televisi layar datar. Di bagian tengah ada tempat duduk letter U untuk memantau situasi dari layar televisi.

Di ruangan ini JK melihat CCTV Bandara. JK juga diperlihatkan tampilan Google Earth EC. Operator yang bertugas di sana menjelaskan, dari ruangan ini situasi yang terjadi di Indonesia mulai dari laporan Kepolisian, titik api, cuaca dan kondisi suhu bisa terpantau secara langsung.

Di sini Presiden bisa juga memantau perkembangan pembangunan dan kemajuan proyek-proyek yang berjalan.

Situation Room diperkenalkan di masa pemerintahan Presiden SBY pada 2010. Di ruangan seluas 100 meter persegi ini terdapat ruang rapat Presiden bersama sekitar 12 menteri. Ruangan ini mengadopsi Situation Room di Gedung Putih, AS.

  ★ detik  

Jokowi Akan Geser Sejumlah Jenderal di TNI dan Polri

Presiden Jokowi akan melakukan mutasi di jajaran perwira tinggi TNI dan Polri. Paling lambat awal tahun depan proses pergantian jenderal di tubuh TNI dan Polri sudah selesai dilakukan.

"Jadi ada jabatan-jabatan yang memang harus segera diganti karena pejabat lamanya akan pensiun dan Polri/TNI. Wanjaktinya sudah bersidang, nanti hasilnya akan dilaporkan ke presiden minggu depan," jelas Seskab Andi Widjajanto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Sayangnya Andi belum menyebut ada berapa jenderal yang akan digeser. Pastinya tak hanya di TNI saja di Mabes Polri juga akan dilakukan penggantian.

"Untuk kemudian presiden memutuskan jabatan-jabatan strategis apa yang akan diganti di Mabes TNI, biasanya kalau pergantian di Mabes TNI dilakukan, Mabes Polri juga dilakukan," ujarnya.Seskab: KSAU dan KSAL Akan Segera Diganti karena Pensiun KSAL Laksamana TNI Dr Marsetio dan KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia akan segera pensiun. Presiden Jokowi pun sudah meminta Menko Polhukam Tedjo Edhie dan Wanjakti di TNI melakukan penilaian, siapa calon terbaik untuk menjadi penggantinya.

"Secara waktu sudah waktunya bagi presiden untuk menggeser jabatan bintang tiga bintang empat, karena pejabat-pejabatnya akan pensiun. Seperti misalnya Kepala Staf AU, itu akan pensiun bulan September, Kepala Staf Angkatan Laut juga segera pensiun kalau tidak salah Februari," jelas Seskab Andi Widjajanto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Menurut Andi pergantian ini tidak ada urusan atau kaitan dengan peristiwa politik atau kejadian tertentu murni karena sang pejabat pensiun.

"Jadi ada jabatan-jabatan yang memang harus segera diganti karena pejabat lamanya akan pensiun," urai dia.

Saat ini, lanjut Andi, Wanjakti di TNI dan Polri juga tengah menggodok calon terbaik. Nantinya calon itu akan disetor ke Jokowi untuk disetujui atau tidak.

"Dan Wanjakti-nya sudah bersidang, nanti hasilnya akan dilaporkan ke presiden Minggu depan, untuk kemudian Presiden memutuskan jabatan-jabatan strategis apa yang akan diganti di Mabes TNI," tutup dia. Apakah Termasuk Panglima TNI dan Kapolri? Seskab Andi Widjajanto memastikan Presiden Jokowi akan melakukan pergeseran di tubuh TNI dan Polri. Pergeseran ini bagian dari penyegaran. Ada sejumlah kepala staf dan perwira tinggi yang pensiun. Sejumlah jabatan strategis di tubuh TNI dan Polri juga tengah dikaji apakah akan digeser pejabatnya.

"Biasanya kalau pergantian di Mabes TNI dilakukan, Mabes Polri juga dilakukan," jelas Andi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Menurut Andi, pekan lalu Menko Polhukam sudah memberikan saran pertimbangan ke presiden tentang posisi-posisi strategis apa yang bisa mulai dipikirkan untuk dimutasikan oleh presiden.

"Prosesnya akan berlangsung sampai Desember," tambah dia.

Namun Andi tak menyebut apakah pergantian di tubuh TNI dan Polri itu termasuk kepada posisi Panglima TNI dan Kapolri.

"Wanjaktinya sudah bersidang, nanti hasilnya akan dilaporkan ke Presiden minggu depan, untuk kemudian presiden memutuskan jabatan-jabatan strategis apa yang akan diganti di Mabes TNI, biasanya kalau pergantian di Mabes TNI dilakukan, Mabes Polri juga dilakukan," tutup dia.(mok/ndr)

  ★ detik  

Indonesia dan Australia Sepakati Peningkatan Kerjasama Militer

Indonesia dan Australia sepakat untuk lebih sering melakukan latihan bersama dan pertukaran tentara dan instruktur. Australia menganggap Indonesia sebagai mitra penting di bidang militer karena memiliki permasalahan dan kepentingan yang sama.

Panglima TNI Jendral Moeldoko berkunjung ke Canberra, selama dua hari (19-20/11/2014). Dalam kunjungannya, Jendral Moeldoko mengadakan pertemuan dengan Panglima Pertahanan Udara Australia, Marsekal Mark Binskin.

Marsekal Binskin mengatakan Indonesia adalah mitra pertahanan yang sangat penting bagi Australia, karena kedekatannya secara geografis dan memiliki kepentingan yang sama.

"Sebagai tetangga kita memiliki kepentingan yang sama dalam hal stabilitas keamanan di kawasan," ujar Masekal Binskin seperti yang dikutip dari halaman resmi situs Departemen Pertahanan Australia.

"Kita juga menghadapi permasalahan yang sama, seperti keamanan perairan, teroris, dan kejahatan transnasional. Karenanya menjadi penting untuk melanjutkan kerjasama untuk mengatasi masalah ini secara efektif," tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Moeldoko dan Marsekal Binskin mendiskusikan soal prioritas untuk membuat kerjasama militer menjadi hubungan militer.

Mereka juga setuju untuk lebih sering melakukan program bersama, seperti latihan bersama, pertukaran siswa dan instruktur, pertukaran kebijakan dan intelejensia, serta dialog rutin soal strategi militer.

"Hubungan pertahanan bilateral kami telah terbukti tangguh dari waktu ke waktu, dengan dasar yang lebih ditekankan pada hubungan orang ke orang. Hubungan ini diperkuat dengan berbagai kegiatan, termasuk lebih dari 150 pelatihan yang ditawarkan bagi para perwira militer Indonesia setiap tahunnya."

Menurut Marsekal Biskins, Australia masih akan terus berkomitmen untuk melakukan kerjasama militer untuk jangka panjang dan lebih menyeluruh dan kami tak sabar lagi untuk melakukan program di tahun 2015." Dalam kunjungannya ke Australia, Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Australia, Senator David Johnston.

Senator Johnston membicarakan masalah soal warga yang berpergian ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok militan, atau mereka yang kembali dari daerah konflik. Menurutnya ini menjadi masalah yang juga dihadapi Indonesia.

Ia juga menyampaikan keinginannya agar soal melakukan pelatihan dan pendidikan bersama di bidang militer, selain juga bantuan Australia untuk modernisasi program militer Indonesia.(nwk/nwk)

  ★ detik  

Indonesia Kecam Australia soal Pencari Suaka

Menlu Indonesia, Retno Marsudi, mengecam kebijakan baru Australia soal pencari suaka. | (Sindonews / Victor Maulana)

Kebijakan baru Australia yang menolak para pencari suaka dikecam Indonesia dan badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR).

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pihak UNHCR untuk membahas masalah ini.

"Intinya kami sangat menyesalkan kebijakan yang diambil secara unilateral oleh Australia," ungkap Retno, Kamis (20/11/2014) di Jakarta.

"Kebijakan ini merupakan satu pengingkaran dari kewajiban Australia sebagai negara pihak konvensi dan juga pengingkaran dari kewajiban internasional," ucapnya.

"Sementara Indonesia sebagai negara bukan pihak konvensi justru sudah melakukan langkah-langkah yang cukup banyak," lanjut Retno.

Menurutnya kebijakan seperti yang ditempuh Australia tidak akan membantu menyelesaikan masalah para pencari suaka.

Dalam kebijakan baru mengenai pencari suaka, Australia memutuskan untuk mengurangi jumlah penerimaan pencari suaka yang mendaftar di UNHCR di Indonesia, dari 650 per tahun menjadi 450 per tahun. Bahkan, bila pencari suaka yang mendaftar di Indonesia per 1 Juli lalu, Australia tidak akan menerima mereka.(mas)Protes, Indonesia Panggil Dubes Australia Indonesia memprotes kebijakan baru Australia terkait penanganan pencari suaka, dengan memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarti.

Pemanggilan Dubes Australia itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, usai membahas kebijakan baru Australia terhadap para pencari suaka itu dengan pihak UNHCR, Kamis (20/11/2014).

"UNHCR sangat keras menyampaikan ketidaksukaan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia. Kami melakukan hal sama dan kami sudah memanggi Dubes Australia untuk menyampaikan strong concern ini," ucap Retno.

Menurut Retno pokok masalahnya bukan pada pengurangan jumlah atau pada penolakan masuknya pencari suaka ke Australia. Tapi, yang jadi masalah adalah kebijakan unilateral Australia itu sendiri.

"Kita tidak bicara mengenai masalah jumlah, tadi saya bicara dengan UNHCR mengenai masalah pengurangan. Karena kalau pengurangan ini masih bisa dialihkan ke yang lain. Namun kebijakannya yang kami soroti," kritik Retno.(mas)

  ★ sindonews  

[Foto] Skadron Hawk 12 Pekanbaru

Pesawat tempur Hawk 209 dari Skadron Hawk 12 bersiap lepas landas untuk latihan pengeboman "weapon delivery" di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (20/11/2014). Skadron Hawk 12 Pekanbaru melakukan latihan yang melibatkan lima pesawat tempur dan 11 penerbang untuk mengasah skill dan presisi pengeboman dari udara ke darat. ANTARA FOTO/FB Anggoro 

  ★ Vivanews