Jatah Anggaran 2018 
F16 TNI AU [def.pk] ✬
Pemerintah telah menyusun pagu anggaran indikatif untuk periode 2018. Meski masih harus melalui proses yang panjang, Menkeu Sri Mulyani membocorkan pagu indikatif 2018 kepada para perwakilan kementerian dan lembaga yang hadir dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2017.
"Saya coba kasih lihat deh, tapi pasti habis ini ada yang komplain karena anggarannya kurang," tuturnya di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Dalam daftar pagu indikatif 2018, Kementerian Pertahanan masih mendapatkan anggaran yang paling tinggi sebesar Rp 106,9 triliun. Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran terbesar kedua yakni Rp 106 triliun.
Berikut daftar proyeksi pagu indikatif 2018:
♞Kementerian Pertahanan Rp 106,9 triliun
♞ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 106 triliun
♞ Polri Rp 76,5 triliun
♞ Kementerian Agama Rp 63,7 triliun
♞ Kementerian Kesehatan Rp 60,1 triliun
♞ Kementerian Perhubungan Rp 48,5 triliun
♞ Kementerian Keuangan Rp 45,7 triliun
♞ Kementerian Ristek dan Dikti Rp 41,2 triliun
♞ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 40,1 triliun
♞ Kementerian Pertanian Rp 22,7 triliun
♞ Kementerian Sosial Rp 22,1 triliun
♞ Kementerian Hukum dan HAM Rp 9,9 triliun
♞ Mahkamah Agung Rp 8,3 triliun
♞ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 8,1 triliun
♞ Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 7,3 triliun (wdl/wdl)
MBT Leopaed 2A4 TNI AD [Kostrad] ✬
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono mengatakan pihaknya berencana memamerkan helikopter Apache buatan Amerika Serikat pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI pada 5 Oktober 2017.
“Nanti pada 5 Oktober, kita sudah punya Helikopter Apache, dan kami juga akan membeli beberapa tambahan tank Leopard,” ujar KSAD Jenderal TNI Mulyono saat menghadiri acara temu muka dengan jajaran Kodam VII/Wirabuana di Markas Batalyon Kavaleri-10/Mendagiri di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Jenderal Mulyono mengatakan proses kedatangan helikopter penyerang itu sudah dilakukan sejak lama, bahkan komunikasi dengan pihak pabrikan dilakukan secara intensif agar helikopter itu bisa segera tiba di Indonesia.
Ia menjelaskan TNI AD saat ini memiliki alutsista yang modern dan tidak kalah dengan negara lain seperti halnya tank Leopard yang merupakan salah satu tank tercanggih di dunia.
KASAD menambahkan TNI Armed dan Kostrad telah memiliki senjata “multiple launch rocket system (MLRS)” Astros II MK6 buatan Brasil yang merupakan peralatan perang yang canggih.
“Jadi TNI AD ke depan akan memiliki alutsista tercanggih di dunia. Kita juga segera mendatangkan beberapa peralatan baru termasuk tank Leopard dan helikopter Apache,” ujarnya.
Jenderal Mulyono mengatakan para prajurit TNI harus siap untuk memanfaatkan fasilitas alusista canggih tersebut, dengan syarat harus berlatih dengan sungguh-sungguh.
“Kami percaya jika prajurit yang berada dalam lingkup Kodam VII/Wirabuana yang pada 12 April 2017 akan resmi berganti nama menjadi Kodam XIV/Hasanuddin juga bisa memanfaatkan sejumlah peralatan terbaru itu secara maksimal,” ujar KASAD.
Kendaraan militer produksi PT Pindad ✬
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kunjungan dari Menteri Hubungan Eksternal Angola, Georges Rebelo Pinto Chikoti. Sejumlah hal yang menjadi kepentingan bersama dibicarakan dalam pertemuan ini.
Dalam pertemuan ini, Menlu Retno menyampaikan penawaran sejumlah peralatan dari industri strategis Indonesia kepada Angola.
"Kita tawarkan beberapa produk industri strategis, seperti produk dari pesawat buatan PT DI, kendaraan angkut militer buatan PT Pindad, kapal laut buatan PT PAL dan gerbong kereta dari PT INKA," ucap Menlu Retno di Gedung Pancasila, Selasa (11/4/2017).
Terkait penawaran dari Indonesia, disambut baik oleh Chikoti. Salah satu yang paling menarik adalah penawaran gerbong kereta.
"Kami melihat potensi industri tersebut, kalian punya kereta dan rel, area potensial untuk produksi pertahanan kami juga tertarik," sebut Chikoti.
Bahkan, Chikoti menyebut dirinya dan delegasi Angola, setelah mengunjungi Menlu, berencana mengunjungi secara langsung PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad untuk menjajaki peluang yang dapat dikembangkan.
Pada pertemuan bilateral selain membicarakan pengembangan hubungan bilateral, RI-Angola menyetujui penandatangan tiga dokumen perjanjian.
Persetujuan yang disepakati adalah bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, lalu perjanjian umum kerja sama ekonomi, ilmiah, teknik dan budaya dan terakhir memorandum saling pengertian mengenai konsultasi politik antara Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Hubungan Eksternal Angola.
RI dan Angola membuka hubungan diplomatik sejak 2001. Angola merupakan mitra dagang RI terbesar ke-3 di kawasan Afrika sub-Sahara setelah Afrika Selatan dan Nigeria.
Nilai perdagangan Indonesia dan Angola pada tahun 2016 berkisar pada angka US$ 292,8 juta, terutama dari sektor migas. Angka perdagangan ini mengalami penurunan 62% dari US$ 777 juta pada 2015.
✈ Tergantung Pemerintah 
✈ Sukhoi TNI AU melepas flares pada HUT TNI AU [The National]
TNI
Angkatan Udara (AU) berencana menambah alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk mendukung pertahanan wilayah udara Indonesia. Khusus untuk pesawat terdapat 134 pesawat dari berbagai jenis.
"Tergantung pemerintah memberikan berapa tahun ini, totalnya 134 pesawat sasaran dari berbagai jenis. Dari PT DI ada pesawat Puma/Superpuma. Belum ada rencana mengganti Hercules, tetap jadi tulang punggung TNI AU," ujar Kepala Dinas Penerangan (Dispen) TNI AU Marsekal Pertama Jemi Trisonjaya di Jakarta, Ahad (9/4).
Ia mengatakan transparansi dalam hal ini juga menjadi tujuan TNI AU dalam pengadaan alutsista, termasuk pesawat. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan menuju kepada transparansi, seperti manajemen yang baik, di antaranya melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta melakukan sistem informasi terintegrasi.
Yang dimaksud barang dan jasa, yaitu kebutuhan mulai dari titik bawah, bekal diajukan kepada satuan atas, semua bisa termonitor dengan baik, termasuk jenis barang dan harga. Perencanaan di bawah, paling penting sudah memiliki dasar bahwa barang yang dibutuhkan, apakah barang bisa dimonitor secara daring dan terukur. Sehingga tidak terjadi penumpukkan zona barang yang tidak dibutuhkan.
Dalam Renstra ke-2 tahun 2015-2019, TNI Angkatan Udara akan menambah berbagai macam alutsista di antaranya pengganti pesawat F-5, penambahan Radar dari yang ada 20 radar menjadi 32 radar dengan penambahan 12 radar lagi, penambahan pesawat angkut ringan Cassa 212 sebanyak sembilan pesawat.
Kemudian penambahan pesawat helikopter untuk Combat SAR yang sedang berjalan dan penambahan pesawat helikopter multi fungsi yang dapat digunakan untuk angkut pasukan maupun digunakan untuk SAR. Ke depan, menurut Jemi, TNI AU ingin pesawat early warning (peringatan dini) yang bisa mengkover kegiatan wilayah operasi udara.
Big Opportunity for Australian Defence Industry
The Australian version of NASAMS will be mounted on Hawkei armored vehicles. [defence24] ○
The Turnbull Government has provided approval for the development of a Short Range Ground Based Air Defence system to improve protection for deployed personnel.
Minister for Defence Senator the Hon Marise Payne said the project is the first step in the development of the Australian Army’s contribution to the Australian Defence Force’s Integrated Air and Missile Defence Program announced in the 2016 Defence White Paper.
The Government will invest up to $ 2 billion in the system which will provide the inner most layer of Australia’s enhanced integrated air and missile capability. The capability will be operated by the Army’s 16th Air Land Regiment.
“A modern and integrated ground-based air defence system is needed to protect our deployed forces from increasingly sophisticated air threats, both globally and within our region,” said Minister Payne.
“Australia’s current short-range capability is 30 years old and due to be retired early next decade. The replacement system will provide improved protection for our deployed servicemen and women.”
A Single Supplier Limited Request for Tender will be released to Raytheon Australia in the first half of 2017 to develop its highly successful National Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) for the Australian Defence Force.
Minister for Defence Industry, the Hon Christopher Pyne MP, said the project would seek to maximise Australian industry content to ensure our defence dollar helps deliver local jobs and economic growth.
“Through a Risk Mitigation Contract, the Government will ensure there are opportunities for Australian industry participation, with direct access to Raytheon Australia for local businesses to showcase their abilities,” Mr Pyne said.
“As part of this contract Raytheon will hold workshops across the country to engage with local industry, giving them an opportunity to be part of the supply chain for this project worth up to $ 2 billion.
“Defence will collaborate with Raytheon Australia and Canberra-based CEA Technologies to look at integrating the Canberra-based firm’s radar into an upgraded NASAMS.
“CEA Technologies’ ground breaking phased array radar system has already been incorporated into Australia’s ANZAC class frigates and this project will trial the technology in a land-based role.
Through the Risk Mitigation Activity Defence and Raytheon will also investigate using Thales Australia’s ‘Hawkei’ protected mobility vehicle, manufactured in Bendigo, Victoria, as a potential platform for the system’s missile launchers.
Defence will complete a detailed analysis prior to returning to Government for final consideration in 2019.
F16 TNI AU [def.pk] ✬
