Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) bersama dengan The Defense Acquisition Program Administration (DAPA) mengadakan pertemuan Komite Kerja Sama Industri Pertahanan Ke-7 atau The 7th Defence Industry Cooperation Committee (DICC) RI-ROK”, Rabu (2/5) di kantor Kemhan, Jakarta.
Dalam pertemuan yang telah rutin dilaksanakan setiap tahun tersebut antara lain dibahas mengenai evaluasi kerja sama telah dilakukan kedua negara dan juga berbagai peluang peningkatan kerja sama di bidang industri pertahanan.
Ketua Delegasi Indonesia dalam hal ini Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan RI Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si, saat membuka pertemuan tersebut menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi kepada segenap Delegasi Korea Selatan yang dipimpin oleh General Director of Defence Industry Promotion Bureau of DAPA Kim, II Dong.
Melalui pertemuan DICC kali ini diharapkan kerja sama industri pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan akan semakin meningkat. “Saya berharap, pertemuan DICC ini akan menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan bagi perkembangan industri pertahanan kedua negara”, tambah Dirjen Pothan Kemhan.
The 7th Defence Industry Cooperation Committee RI-ROK dilaksanakan selama dua hari dimana pada akhir dari pertemuan yang dilaksanakan, Kamis (3/5) akan diakhiri dengan penandatanganan Minutes of Meetting (MoM) oleh Sekjen Kemhan RI Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja bersama dengan Minister of DAPA Korea Jeon, Jei Guk.
Selain beberapa pejabat dari Kemhan, Delegasi Indonesia juga meliputi sejumlah pejabat perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, Mabes TNI AU dan TNI AL serta perwakilan dari perusahaan industri pertahanan dalam negeri.
KRI Pandrong – 801 ●
Lantamal VIII Manado akan menambah kekuatan kapal perang. KRI Pandrong – 801 dan KRI Kakap – 811 akan menjadi organik di bawah kekuasaan Lantamal VIII.
Danlantamal VIII Laksamana Pertama TNI Ahmadi Heri Purwono saat ini dua KRI tengah dalam persiapan ke wilayah Lantamal VIII. Saat ini dua KRI ini dalam perbaikan di Surabaya.
“Dua KRI ini akan di bawah Lantamal VIII organiknya,” ujarnya Kamis (26/04) lalu di Mako Lantamal VIII.
Lantamal VIII sebelumnya sudah punya empat kapal sepanjang 40 meter di Bitung, sea rider, combat boat dan bakamla. Dengan penambahan ini, Danlantamal menyebut kekuatan bisa menjangkau perbatasan.
“Dengan penambahan ini, kekuatan sudah bisa menjangkau sampai ke atas. Ke Miangas, Marore,” ucapnya.
Pangkalan Utama Angkatan Laut VIII yang berkedudukan di Manado merupakan satuan kewilayahan yang memiliki wilayah kerja dari Perairan Toli toli, Sulawesi Tengah, Perairan Gorontalo, baik bagian utara maupun selatan hingga perairan Sulawesi Utara sampai perairan Talaud yang berbatasan dengan negara Philipina
PKR 10514 proyek kerjasama DSNS bersama PT PAL ●
Tahun 1998 ialah masa yang dinilai paling kelam semenjak negara ini berdiri.
Bagaimana tidak, selain menghadapi kekisruhan dalam negeri, Indonesia juga harus berurusan dengan negara-negara lain perihal konflik Timor Timur.
Berbagai masalah yang mendera ini menyebabkan perekonomian Indonesia kolaps yang memangkas pendanaan berbagai sektor termasuk budget pertahanan gara-gara krisis moneter (Krismon) 1998.
Bagaimana tidak miris, boleh dibilang gara-gara krismon membuat kesiapsiagaan alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI berada di titik terendah.
Apalagi ditambah dengan embargo suku cadang alutsista dari Amerika Serikat dan negara lainnya yang membuat keadaan semakin runyam.
Plus, karena lemahnya pertahanan negara saat itu terjadi berbagai macam pelanggaran teritori yang dilakukan oleh tetangga utara dan selatan Indonesia.
Namun seperti kata pepatah 'Badai pasti akan berlalu' perlahan-lahan Indonesia mulai bangkit sedikit demi sedikit dari petaka krismon 1998.
Keadaan ekonomi yang semakin baik membuat negeri ini mulai mendapatkan suntikan dana untuk segala sektor baik pendidikan, kesehatan, pertahanan dan lain sebagainya.
Bahkan diperkirakan ekonomi Indonesia akan masuk 7 besar dunia negara dengan perekonomian terkuat pada tahun 2030.
Imbas dari baiknya perekonomian itu membuat pemerintah berbenah akan pertahanan.
Melalui program Minimum Essential Force (MEF) secara periodik mampu menambah kekuatan pertahanan negara ini.
Setidaknya ada 3 proyek pertahanan strategis yang dijalankan oleh Indonesia bekerjasama dengan negara lain.
Jika tak ada halangan berarti, maka 3 proyek strategis ini bisa membuat Indonesia kembali mengaum sebagai Macan Asia, berikut ketiga proyek itu.
1. Medium Tank
Prototipe tank medium Pindad-FNSS [def,pk]
Di lini angkatan darat, Indonesia melalui PT.Pindad sedang mengerjakan pembuatan tank medium.
Proyek ini tidak sembarangan lantaran Indonesia mengandeng perusahaan pertahanan kenamaan Turki, FNSS.
Prototipe tank medium ini bahkan sudah jadi dan ikut dalam parade HUT TNI ke-72 untuk dipamerkan kepada khalayak umum.
Mempunyai meriam kaliber 105 mm yang dinilai cukup ampuh digunakan untuk melalap musuh.
Di Indonesia tank ini dikenal dengan nama Harimau Hitam sedangkan di Turki disebut Kaplan MT.
Rencananya tahun 2019 Harimau Hitam masuk lini produksi.
Perlu diingat proyek medium tank ini adalah kerjasama dengan Turki bertemakan 'Transfer of Technology' (TOT) dan kedepannya Indonesia mampu memproduksi sendiri tank ini.
2. Kapal Selam
Kapal selam KRI Nagapasa 403 [DSME]
Untuk angkatan laut Indonesia melalui PT.PAL memiliki proyek pembuatan tiga kapal selam dengan Korea Selatan yang diwakili oleh DSME.
Proyek ini memakan dana hingga triliunan rupiah namun uang sebanyak itu tak akan berarti jika dibandingkan dengan kemandirian alutsista untuk kedaulatan negara.
Lagi-lagi, Indonesia melakukan kerjasama dengan Korea Selatan dengan mekanisme ToT dalam pembuatan kapal selam jenis Improved Chang Bogo Class.
Dua kapal selam sudah jadi dibuat, yakni KRI Nagapasa 403 dan KRI Ardadedali 404.
Sedangkan kapal ketiga yakni KRI Nagabanda 405 sedang dalam tahap pengerjaan di PT.PAL.
Kita patut berbangga karena dengan adanya proyek ini menjadikan Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki galangan dan dapat memproduksi kapal selam sendiri ke depannya.
Juga PT.PAL ada kerjasama dengan DSNS Belanda untuk pembuatan kapal Perusak Kawal Rudal, KRI Raden Eddy Martadinata dan KRI Gusti Ngurah Rai.
3. Jet Tempur Indonesian Fighter Experimental (KFX/IFX)
Rancangan pesawat tempur KF-X/IF-X
Untuk lini angkatan udara, Indonesia melalui PT.DI kembali bekerjasama dengan Korea Selatan yang diwakili oleh KAI dalam pembuatan pesawat tempur secara mandiri.
Proyek ini dimulai pada tahun 2015 yang lalu.
Rincian kerjasama mencakup ToT ini ialah 20 persen pendanaan (sekitar Rp 21 triliun) ditanggung Indonesia dan 80 persennya dari pihak Korea Selatan.
Untuk pengerjaan proyek KFX/IFX ini memerlukan waktu lebih dari 15 tahun dan banyak halangan dalam keberlangsungan pembuatan jet tempur semi-stealth ini.
Walaupun begitu KFX/IFX diupayakan tetap berjalan karena akan bernilai sangat strategis sekali jika proyek ini berhasil, yakni kemandirian Indonesia dalam pembuatan pesawat tempur sendiri.
Ilustrasi KRI TNI AL ●
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) tetap berkomitmen menjaga keamanan di Perairan Selat Malaka. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi menyatakan, keamanan yang dilaksanakan baik keamanan navigasi maupun dari kejahatan-kejahatan pelanggaran lainnya sudah lama dilakukan. Bahkan Indonesia melakukan kerjasama antarnegara dengan Malaysia dan Singapura untuk menjaga keamanan di Perairan Selat Malaka tersebut.
"Di mulut Selat Malaka sudah ada patroli koordinasi (Patkor) TNI AL yang berkoordinasi dengan negara Thailand dan India, kemudian untuk alur belum ada peristiwa kriminal yang menonjol," kata KSALdi Pangkalan Utama TNI AL-1 (Lantamal-1) di Belawan, Selasa siang (1/05/2018).
Namun, kata KSAL, saat ini hanya ada pelanggaran perikanan saja, oleh karena itu dia berharap kepada para nelayan, tidak memasuki wilayah-wilayan penangkapan ikan di negara lain.
Kunjungan kerja KSAL Laksamana TNI Ade Supandi ke Lantamal-1 di Belawan bersama rombongan, dalam rangka kunjungan kerja sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang dilaksanakan di Mako Lantamal-1 di Belawan dengan penceramah Ustad Abdul Somad.
(sms)
Ilustrasi F16 TNI AU [TNI AU] ★
Sebagai wujud komitmen dalam pertahanan udara dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah timur, TNI Angkatan Udara (AU) akan menempatkan satu skuadron tempur di Papua.
Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) IV Biak Marsekal Pertama Jorry S Koloay mengatakan, rencana ini sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU dengan AirNav Indonesia di Kantor Makassar Air Traffic Service Centrer (MATSC) pada Senin, 30 April 2018.
Menurut Jorry, pengamanan ruang udara di Indonesia Timur, khususnya di wilayah Kosekhanudnas IV/Biak masih dikoordinasikan dengan pangkalan yang memiliki skuadron tempur. Yakni Makassar, Pontianak dan Madiun.
"Untuk wilayah Timur disiagakan pesawat tempur secara mobile. Khusus wilayah Papua akan ada buru sergap di sana. Akan ada satu skuadron disiapkan," ucap Jorry.
Penempatan skuadron tempur di Papua rencana ditempatkan di Kabupaten Biak Numfor. Diharapkan dengan adanya skuadron udara di Papua bisa memperkuat kedaulatan dan melakukan penanganan jika terjadi pelanggaran wilayah udara di wilayah NKRI.
Jorry menjelaskan, untuk memperkuat pertahanan udara dan kedaulatan NKRI, pihaknya terus memperluas kerja sama sipil militer. Atas dasar itulah, Kosekhanudnas IV melakukan penandatanganan MoU dengan AirNav Indonesia Cabang Utama MATSC.
"Tujuan kerja sama ini untuk perkuat koordinasi sipil dan militer dalam hal ketahanan udara. Kami tidak bisa menjaga negara yang besar ini secara parsial, butuh kerja sama dengan berbagai pihak terkait," kata Jorry.
Melalui kerja sama ini, akan ada pertukaran dari AirNav sebagai acuan penindakan pesawat tak berizin.