Sabtu, 24 Agustus 2019
Keterlibatan Industri Pertahanan Dalam Negeri Lebih Diutamakan
Pemenuhan Alutsista TNI
Ilustrasi KRI TNI AL ●
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Laksdya TNI Agus Setiadji, S.A.P, M.A., berharap keterlibatan industri pertahanan dalam negeri lebih diutamakan dalam memenuhi kebutuhan Alustsista TNI terutama TNI AL yang saat ini banyak yang perlu diremajakan.
“Dari sekian unit Kapal KRI TNI beberapa sudah tua dan perlu peremajaan, dan Kemhan berharap adanya keterlibatan industri pertahanan dalam negeri”, ungkap Sekjen Kemhan.
Hal tersebut diungkapkan Sekjen Kemhan saat menerima paparan tentang rencana pembangunan dua unit Kapal Landing Ship Tank (LST) atau Kapal Angkut Tank Pesanan TNI AL dari PT Bandar Abadi Shipyard, Rabu (21/8). di sela – sela kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Lebih lanjut Sekjen Kemhan mengatakan, dari alokasi Anggaran Pinjaman Dalam Negeri yang ada diharapkan dapat mewadahi pengadaan pembangunan beberapa kebutuhan Alutsista TNI AL terutama kapal – kapal jenis LPD, kapal Rumah Sakit dan kapal LST. “Pengadaan Kapal LST ini sangat dibutuhkan, karena kapal LST banyak yang sudah berusia tua”, jelas Sekjen Kemhan.
Kepada pihak PT Bandar Abadi Shipyard yang telah diberikan kepecayaan oleh Kemhan untuk membangun dua unit kapal LST, Sekjen Kemhan berharap untuk menjalin komunikasi dengan pihak pengguna dalam hal ini TNI AL. Sehingga, proses pembangunannya sampai dengan penyerahan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
Sementara itu, Komisaris PT Bandar Abadi Shipyard Stanley Rojali menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan oleh Kemhan kepada PT Bandar Abadi Shipyard untuk membangun dua unit Kapal LST untuk TNI AL yang kontraknya sudah ditandatangani bulan Januari 2019.
Dikatakannya, PT Bandar Abadi Shipyard merasa bangga telah mendapatkan kepercayaan kontrak pengadaan LST dari Kemhan dan kedepan diharapkan mampu memberikan yang terbaik dalam berpartisispasi mendukung terwujudnya kemandirian Alutsista dalam negeri. (BDI/ACP)
Ilustrasi KRI TNI AL ●Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Laksdya TNI Agus Setiadji, S.A.P, M.A., berharap keterlibatan industri pertahanan dalam negeri lebih diutamakan dalam memenuhi kebutuhan Alustsista TNI terutama TNI AL yang saat ini banyak yang perlu diremajakan.
“Dari sekian unit Kapal KRI TNI beberapa sudah tua dan perlu peremajaan, dan Kemhan berharap adanya keterlibatan industri pertahanan dalam negeri”, ungkap Sekjen Kemhan.
Hal tersebut diungkapkan Sekjen Kemhan saat menerima paparan tentang rencana pembangunan dua unit Kapal Landing Ship Tank (LST) atau Kapal Angkut Tank Pesanan TNI AL dari PT Bandar Abadi Shipyard, Rabu (21/8). di sela – sela kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Lebih lanjut Sekjen Kemhan mengatakan, dari alokasi Anggaran Pinjaman Dalam Negeri yang ada diharapkan dapat mewadahi pengadaan pembangunan beberapa kebutuhan Alutsista TNI AL terutama kapal – kapal jenis LPD, kapal Rumah Sakit dan kapal LST. “Pengadaan Kapal LST ini sangat dibutuhkan, karena kapal LST banyak yang sudah berusia tua”, jelas Sekjen Kemhan.
Kepada pihak PT Bandar Abadi Shipyard yang telah diberikan kepecayaan oleh Kemhan untuk membangun dua unit kapal LST, Sekjen Kemhan berharap untuk menjalin komunikasi dengan pihak pengguna dalam hal ini TNI AL. Sehingga, proses pembangunannya sampai dengan penyerahan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
Sementara itu, Komisaris PT Bandar Abadi Shipyard Stanley Rojali menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan oleh Kemhan kepada PT Bandar Abadi Shipyard untuk membangun dua unit Kapal LST untuk TNI AL yang kontraknya sudah ditandatangani bulan Januari 2019.
Dikatakannya, PT Bandar Abadi Shipyard merasa bangga telah mendapatkan kepercayaan kontrak pengadaan LST dari Kemhan dan kedepan diharapkan mampu memberikan yang terbaik dalam berpartisispasi mendukung terwujudnya kemandirian Alutsista dalam negeri. (BDI/ACP)
★ Kemhan
Jumat, 23 Agustus 2019
Kepala BSSN Bicara soal Pelaku Serangan Siber di Isu Papua
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1592707/original/069028500_1494662129-ransomware.jpg)
Ilustrasi ●Kerusuhan di Papua dan Papua Barat mendapat perhatian prioritas dari pemerintah. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Purn Hinsa Siburian mengatakan ada serangan siber yang bertujuan memperkeruh situasi.
Hinsa mengaku baru kembali dari Sorong dan Manokwari bersama Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Hinsa menyebutkan tentang kondisi yang dilihatnya.
"Saya lihat di situ dan sangat nyata, bisa dilihat dari hasil monitor kita, memang ada kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan insiden yang ada di Surabaya maupun di Malang," ucap Hinsa di kantornya, Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).
Hinsa menyebutkan pelaku dalam dunia siber bisa dari individu hingga bahkan suatu negara. Serangan siber pun, disebut Hinsa, bisa mempengaruhi informasi di lingkungan masyarakat.
"Pelaku penyerangan dalam dunia siber itu bisa individu, bisa kelompok, bahkan bisa negara," sebut Hinsa.
"Jadi dari sisi siber saya katakan memang ada kelompok yang memanfaatkan itu, memperkeruh situasi dengan konten-konten, berita-berita untuk menimbulkan kemarahan masyarakat sehingga kita melihat kemarin di beberapa tempat di Papua maupun Papua Barat terjadi unjuk rasa," sambungnya.
★ detik
Indonesia Allocates USD8.9 Billion to Defence in 2020
The Indonesian government has formally proposed a fiscal year (FY) 2020 defence budget of IDR127.4 trillion (USD8.9 billion). According to budgetary documents published by the Ministry of Finance (MoF), the defence budget represents a 16% increase over the 2019 allocation of IDR109.6 trillion.The documents state that the 2020 defence budget, which amounts to about 5% of total government expenditure in the year, will be used to support procurement efforts in line with the country's Minimum Essential Force (MEF) military modernisation programme.
"In FY 2020 the Ministry of Defence will continue strategic priority programmes and activities in order to support MEF fulfilment," said the MoF.
Kamis, 22 Agustus 2019
Langganan:
Postingan (Atom)
