✈️ Prabowo: Saya Akan Kerja Keras
✈️ Presiden Jokowi bertemu Prabowo [istimewa]
Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto baru saja menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Selepas pertemuan, Prabowo memaparkan hasil pertemuan tersebut.
"Saudara-saudara sekalian, saya baru saja menghadap bapak presiden Republik Indonesia. Yang baru kemarin dilantik saya bersama Edhy Prabowo kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau," ujarnya.
"Dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu dan hari ini resmi diminta dan kami sanggupi membantu," lanjut Prabowo.
Menurut dia, Jokowi memintanya untuk membantu di bidang pertahanan. Oleh karena itu, Jokowi pun memberikan pengarahan kepada Prabowo. Namun, Prabowo tidak menyebut arahan kepada Edhy.
"Saya akan bekerja sekeras mungkin mencapai sasaran. Dan harapan yang ditentukan. Saya kira demikian," kata Prabowo.
Seperti diketahui, Prabowo dan Edhy disebut-sebut bakal menghuni susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf. Prabowo akan menjadi menteri pertahanan, sedangkan Edhy menjadi menteri pertanian. (miq/miq)
✈️ Pesawat TNI AU [TNI AU]
Rusia berharap keputusan mengenai implementasi kontrak pengiriman 11 unit jet tempur Su-35 ke Indonesia segera dibuat. Harapan ini disampaikan Direktur Layanan Kerjasama Militer-Teknik Rusia Dmitry Shugayev.
"Su-35 bukan masalah tertutup, kami akan membahas pengembangan (dari topik). Kami berharap untuk melaksanakan kontrak di masa mendatang. Semoga keputusan penerapan kontrak akan dibuat," kata Shugayev, ketika ditanya tentang kemungkinan pengiriman Su-35 ke Indonesia, seperti dikutip dari Sputniknews, Minggu (20/10/2019).
Pada akhir Agustus lalu, pihak Rusia mengungkap adanya ancaman Amerika Serikat (AS) terhadap Angkatan Udara Indonesia jika nekat membeli pesawat jet tempur Su-35. Ancaman berupa sanksi itulah yang membuat militer Indonesia berhati-hati untuk mengakuisisi pesawat tempur tersebut.
Direktur Kerjasama Internasional dan Kebijakan Regional Rostec Rusia, Victor Kladov, membeberkan ancaman Washington terhadap Jakarta.
"Kami merasa beberapa negara lebih berhati-hati," kata Kladov. “Misalnya, kemarin saya berbicara dengan Kepala Angkatan Udara Indonesia dan dia menyebutkan CAATSA, hukum AS," katanya lagi mengacu pada Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CATSAA), sebuah undang-undang AS yang mengamanatkan penjatuhan sanksi terhadap negara-negara yang membeli senjata Rusia, Korea Utara dan Iran.
"Dari apa yang dia katakan, saya mengerti mereka menerima ancaman. Mereka tergantung tidak hanya pada peralatan Rusia, mereka tergantung pada sebagian besar peralatan buatan AS. Jika sebagai tindakan hukuman, katakanlah, pabrikan Amerika berhenti memasok suku cadang, berhenti mendukung peralatan buatan Amerika, maka akan ada pelanggaran keamanan di pertahanan nasional di Indonesia. Jadi, mereka sangat berhati-hati," papar Kladov.
Pada Agustus 2017, Jakarta mengonfirmasi akan membeli 11 unit jet tempur Su-35 dengan harga sekitar USD 1,14 miliar. Sistem pembayarannya melibatkan komoditas pertanian Indonesia, termasuk kopi. Dengan sistem pembayaran yang unik ini, jet tempur itu terkadang dipelesetkan sebagai "jet tempur rasa kopi".
Militer Indonesia yang menjaga hubungan baik dengan AS dan Rusia cenderung enggan berkomentar terkait masalah tersebut.
(mas)
Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri), Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (tengah) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna (kanan) usai mengikuti diskusi Lembaga Pengkajian MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2-7-2019). Diskusi tersebut membahas tema "Wilayah Negara dan Sistem Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945". [ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj].
Pertahanan, keamanan serta perlindungan terhadap warga negara menjadi sejumlah faktor strategis yang turut menjadi penopang utama pembangunan di tanah air.
Tanpa pertahanan yang kuat, keamanan yang kondusif, serta baiknya perlindungan terhadap warga negara, pemerintah akan sulit melaksanakan pembangunan selama lima tahun periode jabatan.
Hal ini turut menjadi perhatian pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla selama lima tahun perjalanan Kabinet Kerja.
Berbagai kebijakan menyangkut pertahanan, keamanan serta perlindungan warga negara sudah diterapkan atau dilaksanakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Dalam buku bertajuk Lima Tahun Maju Bersama yang dirilis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, secara gamblang publik dapat melihat pencapaian-pencapaian pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang terkait bidang pertahanan, keamanan, dan perlindungan bagi warga negara.
Misalnya, untuk mewujudkan pertahanan nasional yang kuat dalam rangka pemenuhan Minimum Essential Force II (MEF II), kekuatan dan sistem persenjataan Indonesia mengalami peningkatan yang diwujudkan baik melalui kontribusi industri pertahanan nasional maupun kerja sama produksi luar negeri.
Berdasarkan data Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, capaian MEF terhadap renstra terus mengalami peningkatan sejak 2015.
Pada tahun 2015, capaian MEF terhadap renstra sebesar 33, 90 persen. Kemudian pada tahun 2016 persentasenya menjadi 42,30 persen.
Pada tahun 2017 capaian MEF terhadap renstra 50,90 persen, pada tahun 2018 meningkat menjadi 61,80 persen dan pada tahun 2019 menjadi 63,37 persen.
Upaya-upaya mewujudkan pertahanan nasional yang kuat ini masuk dalam kebijakan politik dalam negeri pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Pemerintah juga gencar melaksanakan program pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi secara komprehensif, sehingga tercipta rasa aman bagi seluruh warga masyarakat.
Salah satu bentuk ketegasan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam upaya deradikalisasi adalah dengan membubarkan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.
Berbagai ketegasan yang diterapkan diikuti dengan upaya-upaya mengedepankan hak asasi manusia.
Kinerja Pemerintah di bidang hak asasi manusia mendapatkan apresiasi Dewan HAM PBB saat Indonesia menyampaikan laporan kelompok kerja Universal Periodic Review pada tahun 2017.
Pemerintah juga melindungi hak-hak perempuan dan anak dengan mengesahkan revisi Undang-Undang Perkawinan dan pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) daerah perlindungan perempuan dan anak di 17 provinsi.
Hasilnya kapasitas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi meningkat dengan berdirinya UPTD PPPA di 20 provinsi dan 36 kabupaten/kota.
Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla juga membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Badan tersebut memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
BPIP juga membantu Presiden melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Selain itu, juga melaksanakan penyusunan dan menyelenggarakan standardisasi pendidikan dan pelatihan, termasuk memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
Sementara itu, dalam kebijakan politik luar negeri, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terus memastikan adanya perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.
Kementerian Luar Negeri mencatat upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri mengalami peningkatan.
Penanganan warga negara Indonesia yang bermasalah di luar negeri mengalami perbaikan signifikan, baik dari sisi jumlah warga yang berhasil ditangani masalahnya dan terselesaikan maupun upaya diplomasi pemerintah terhadap negara-negara, tempat warga negara Indonesia bekerja atau tinggal.
Menurut data Kementerian Luar Negeri sejak awal masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, mulai Oktober 2014 hingga September 2019, sebanyak 43 warga negara Indonesia yang menjadi korban penyanderaan di negara lain berhasil dibebaskan.
Sebanyak 181.942 tenaga kerja Indonesia direpatriasi atau dipulangkan kembali ke Tanah Air, sebesar Rp 574 miliar hak tenaga migran berhasil diselamatkan, 304 warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri dibebaskan.
Selain itu, sebanyak 91.754 kasus hukum warga negara Indonesia berhasil ditangani, dan sebanyak 4.789 warga negara Indonesia berhasil dievakuasi dari daerah perang, konflik politik, dan bencana alam.
Kebijakan politik luar negeri pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla juga menyangkut upaya meningkatkan kepemimpinan dalam perdamaian global dan kawasan.
Pada tahun 2018, tercatat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berhasil membawa Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.
Indonesia terlibat dan berperan aktif dalam perdamaian mancanegara, misalnya dalam perdamaian Palestina dengan terus mendorong two-state solution, serta menyebarkan bibit perdamaian di Afghanistan dengan menyelenggarakan pertemuan trilateral bersama Afghanistan dan Pakistan.
Indonesia aktif mengadakan pertemuan untuk mendorong proses perdamaian dan mencari upaya bersama dalam menghentikan ekstremisme dan kekerasan.
Indonesia juga menyelenggarakan Pertemuan Trilateral Ulama Afghanistan, Indonesia dan Pakistan di Istana Bogor, Jawa Barat, untuk mempertemukan ulama dari kedua negara guna membahas peran ulama dalam menghentikan kekerasan, ekstremisme dan menciptakan perdamaian. Pertemuan tersebut menghasilkan Bogor Ulema Declaration of Peace.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan penandatanganan perjanjian hibah pembangunan klinik Indonesia Islamic Center yang digunakan untuk membantu penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan di Afghanistan.
♖ antara
Produksi Steadfast Marine di Pontianak
Satu dari dua kapal produksi PT Steadfast Marine Tbk (KPAL) pesanan TNI AL yang diluncurkan Jumat (18/ 10/ 2019). [Investor] ☆
PTSteadfast Marine Tbk (KPAL) meluncurkan dua kapal patroli pesanan TNI AL pada Jumat (18/ 10/ 2019) di galangan kapalnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Dua kapal senilai Rp 86 miliar tersebut ditargetkan bisa diserahkan kepada TNI AL pada November 2019 atau lebih cepat dari kesepakatan kontak, yakni Desember 2019.
Komisaris Utama KPAL, Eddy Kurniawan Logam menjelaskan, setelah diluncurkan, kedua kapal tersebut akan memasuki tahap uji coba dan proses penyelesaian akhir yang dijadwalkan berlangsung selama 1,5 bulan. Karenanya, kapal-kapal tersebut ditargetkan bisa diserahkan pada akhir November 2019.
“Kontrak kedua kapal diteken pada Januari 2019 dan kalau menurut kontak selesai 15 Desember 2019. Tapi kami optimis akhir November 2019 bisa kami serahkan,” ujar Eddy di Jakarta, Jumat (18/ 10/ 2019).
Dia menyebutkan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar kedua kapal dikerjakan dengan kualitas yang baik dan waktu yang cepat. Hal itu diharapkan bisa membuat TNI AL kembali memesan kapal ke Steadfast Marine.
Selain itu, dalam membangun kedua kapal itu, Eddy menuturkan, pihaknya berupaya meningkatkan kandungan lokal. Dalam catatannya, pintu kedap air, bagian interior, hingga kabel untuk kedua kapal bertenaga masing-masing 1.900 horse power itu menggunakan produk yang dibuat di dalam negeri.
“Untuk kedua kapal ini, kami berusaha meningkatkan kandungan lokalnya,” sebut Eddy.
Kapal Pengangkutan Tank Rp 360 miliar Diproduksi di Batam
Kabaranahan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI Budi Prijono (dua dari kiri) berfoto bersama setelah melakukan first steel cutting kapal angkut Tank AT-8 dan AT-9. [Foto: Azis Maulana/batampos.co.id] ☆
Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI Budi Prijono menyambangi PT Bandar Abadi, guna melakukan first steel cutting (pemotongan plat pertama) proyek pembangunan Kapal Angkut Tank AT-8 dan AT-9.
“Barusan telah kita ikuti bersama prosesi pemotongan plat pertama pengadaan Kapal Angkut Tank AT-8 dan AT-9 untuk TNI Angkatan Laut,” ujarnya, Jumat (18/10/2019).
Prosesi pemotongan plat ini lanjutnya, merupakan salah satu momen penting dalam proses pembangunan kapal sepanjang 117 meter dan juga menandai dimulainya pembangunan struktur badan kapal.
Budi mengatakan, pengadaan kapal angkut tank ini didukung dari anggaran pinjaman dalam negeri pada Rencana Startegis (Renstra) 2015-2019 Rp 360 miliar.
Kata dia, pengadaan kapal tersebut merupakan bagian dari program pembangunan kekuatan pertahanan untuk mendukung pelaksanaan operasi militer dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI.
“Kapal ini juga digunakan untuk pelaksanaan operasi militer non-perang pada masa damai,” jelasnya.
Kata dia, pembangunan kapal tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan industri dalam negeri.
Dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam membangun KRI sejenis di masa mendatang.
“Harapan saya prosesi first steel cutting ini akan menjadi awal yang baik untuk kelanjutan proyek pengerjaan kapal angkut tank ini seterusnya,” ujarnya.
“Hal ini selaras dengan tujuan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul untuk memajukan Indonesia,” harapnya.
Komisaris PT Bandar Abadi, Stanley Rojali, mengatakan, akan berusaha mengerjakan proyek tersebut sesuai dengan jadwal dan menghasilkan kapal dengan kualitas yang prima.
“Proyek ini telah ditandatangani bulan Februari 2019 dan kontrak efektifnya baru terlaksana tanggal 16 September 2019,” tuturnya.
Menurutnya, proyek tersebut merupakan proyek perdana Kapal Angkatan Laut yang bekerja sama dengan PT Bandar Abadi.
“Spesifikasi teknis Kapal Angkut Tank; AT-8 dan AT-9 ini memiliki panjang 117,0 meter, lebar 16,4 meter, tinggi 9,5 meter, draft 3,0 meter serta memiliki main engines (permesian utama,red), ABC 16DZC-100-188 2X4800 HP,” terangnya.(zis)
