⚓️ Untuk meningkatkan kehadirannya di Laut China Selatan 
Desain Korvet yang ditawarkan untuk Filipina [HHI]
Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengatakan Manila telah memesan dua kapal perang baru dari Hyundai Heavy Industries Korea Selatan (Korsel).
Pembelian ini untuk memodernisasi Angkatan Laut Filipina di tengah perselisihan dengan China di Laut China Selatan.
Armada kapal perang Angkatan Laut Filipina sudah cukup tua dalam beberapa dekade terakhir - termasuk kapal perang Amerika Serikat (AS) dari Perang Dunia II - sampai pendahulu Presiden Rodrigo Duterte, Benigno Aquino, memulai progtam modernisasi sederhana pada tahun 2010.
Kesepakatan bernilai USD 556 juta dengan raksasa pembuat kapal asal Korsel itu terjadi lima tahun setelah perusahaan yang sama juga memenangkan kontrak untuk membangun dua fregat untuk Angkatan Laut Filipina.
Korvet dan fregat kecil, kapal perang cepat terutama digunakan untuk melindungi kapal lain dari serangan.
“Proyek ini akan memberi Angkatan Laut Filipina dua korvet modern yang mampu melakukan misi anti-kapal, anti-kapal selam dan anti-perang udara,” jelas Lorenzana dalam pidato pada upacara penandatanganan di Manila.
"Kesepakatan itu akan memastikan kesamaan dan interoperabilitas dengan aset kami yang ada, serta kemudahan pemeliharaan dan perbaikan," tambahnya seperti dikutip dari Street Times, Selasa (28/12/2021).
Manila telah mengakuisisi dua bekas kapal penjaga pantai AS dan tiga kapal pendarat dari Australia, serta kapal patroli penjaga pantai dari Jepang. Ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kehadirannya di Laut China Selatan, di mana Manila menghadapi perselisihan dengan Beijing.
China mengklaim hampir semua jalur air, yang dilalui perdagangan triliunan dolar setiap tahun, dengan menghadapi klaim yang sama dari Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
Beijing telah mengabaikan putusan oleh Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag bahwa klaim historisnya tidak berdasar pada 2016 lalu. (ian)
⚓️ Diposkan Sobat Militer 
FREMM Bergamini class [RID]
Sobat Militer, video kali ini tentang Harapan pada FREMM & Maestrale ditahun 2022, Bagaimana Dengan Fregat 30FFM ?
Penandatanganan kontrak pembelian enam fregat kelas FREMM dan dua fregat kelas Maestrale pada 4 Juni 2021 antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Fincantieri memberikan kewajiban finansial senilai € 4.1 milyar kepada Indonesia untuk dipenuhi.
Sementara rencana Jakarta mengakuisisi empat fregat kelas 30FFM dari Tokyo mendorong Kementerian Pertahanan mengajukan alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar US$ 2.7 milyar kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Apabila semua aspirasi kementerian yang pernah dipimpin oleh Jenderal Poniman ini terwujud, Indonesia akan mempunyai 10 fregat baru dan dua fregat bekas pada akhir dekade ini.
Secara kuantitas, pembelian fregat tersebut akan tercatat sebagai yang terbesar dalam sejarah pasca Orde Baru, karena Indonesia setelah 1998 terkenal hemat dalam mengakuisisi kapal perang tipe itu.
⚓️ Youtube
AS Menentang
Israel Defense Force dituding telah melakukan banyak kejahatan perang. [FOTO/IDF Unit]
Majelis Umum PBB pada Kamis (23/12/2021) malam dengan dukungan dari 125 negara mendukung penyelidikan kejahatan perang terbuka yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Dukungan ini termasuk ke dalam perang Gaza 11 hari pada bulan Mei silam, yang dikenal sebagai Penjaga Tembok.
Seperti dilaporkan JPost, Jumat (24/12/2021), penyelidikan itu awalnya telah disetujui pada Mei oleh badan Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 orang setelah perang Gaza. Mandatnya yang luas - disetujui 24-9 dengan 14 abstain - memungkinkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia Israel di kedua sisi Garis Hijau. Ini akan mencakup Israel yang berdaulat, serta Tepi Barat, dan Gaza.
Tidak ada penyelidikan terbuka seperti itu yang pernah dilakukan terhadap negara anggota PBB lainnya. Pada hari Kamis masalah tersebut dipindahkan ke United Nations General Assembly (UNGA), yang ditugaskan untuk menyetujui anggaran untuk penyelidikan itu, sebagai bagian dari alokasi anggaran keseluruhan yang lebih besar untuk UNHRC.
Israel meminta untuk mengubah resolusi anggaran UNHRC, sehingga uang untuk penyelidikan dikeluarkan dari anggaran UNHRC secara keseluruhan. Itu adalah langkah yang secara efektif menempatkan masalah penyelidikan kejahatan perang permanen terhadap Israel di hadapan 193 anggota UNGA yang lebih besar. Langkah ini langsung diprotes Israel.
“Membentuk sebuah komite tetap yang baru dan permanen daripada Komisi Penyelidikan yang terbatas, sementara dan terdefinisi dengan baik belum pernah terjadi sebelumnya dan berbahaya dalam hal implikasi anggaran jangka panjang bagi organisasi PBB secara keseluruhan,” kata perwakilan Israel kepada UNGA.
"Sejak didirikan pada tahun 2006, UNHRC telah membentuk 32 badan investigasi, dengan sembilan hampir sepertiga dari badan-badan ini berfokus secara eksklusif pada Israel," kata perwakilan tersebut. UNGA tidak mengindahkan kata-katanya. Amandemen untuk menggunduli penyelidikan ditolak 125-8, dengan 34 abstain.
G77 dan China menyerukan pemungutan suara yang direkam dan mendesak semua negara untuk menolak amandemen Israel. Negara-negara tersebut, selain Israel, yang mendukung amandemen yang diajukan oleh negara Yahudi itu adalah; Hungaria, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini dan Amerika Serikat.
Perwakilan AS mengatakan, bahwa penyelidikan melanggengkan praktik secara tidak adil memilih Israel di PBB. “Dan, seperti pemerintahan AS sebelumnya, kami sangat menentang perlakuan semacam itu terhadap Israel,” tegas perwakilan AS.
"AS akan terus menentang [penyelidikan] ini dan mencari peluang di Jenewa untuk meninjau kembali mandatnya, yang sayangnya disahkan ketika AS tidak memiliki kursi di UNHRC," lanjutnya.
"Israel dapat terus mengandalkan AS untuk melakukan segala kemungkinan untuk melindunginya dari kritik yang diskriminatif dan tidak seimbang baik di UNHRC atau di tempat lain dalam sistem PBB," katanya.
Di antara 34 negara yang abstain adalah: Albania, Australia, Austria, Brasil, Bulgaria, Burundi, Kanada, Republik Afrika Tengah, Kolombia, Kroasia, Republik Ceko, Ekuador, Fiji, Jerman, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Italia, Lithuania, Madagaskar, Montenegro, Belanda, Makedonia Utara, Republik Korea, Rwanda, Slovakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Tonga, Ukraina, Inggris Raya, Uruguay, dan Zambia.
Australia dan Kanada, yang memiliki catatan kuat dalam mendukung Israel, keduanya mengambil langkah untuk menjelaskan keputusan mereka untuk abstain, mencatat bahwa mereka sering berusaha untuk mendukung pendanaan untuk komisi penyelidikan UNHRC, bahkan ketika mereka menentangnya.
Australia mengatakan bahwa mereka bukan anggota UNHRC dan tidak dapat memberikan suara pada resolusi tersebut ketika disetujui pada bulan Mei. "Kami menentang bias anti-Israel," kata perwakilannya. (esn)
♖ Sindonews
Rafale dan F-15EX 
F15 EX [Boeing Defence] ☆
TNI Angkatan Udara mulai memikirkan penambahan skuadron udara menyusul segera terealisasinya pembelian jet tempur Dassault Rafale asal Perancis dan F-15EX dari Amerika Serikat.
"Antara kalau pesawat mungkin 2 sampai 3 skuadron," ujar Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (22/12/2021).
Penambahan dua hingga tiga skuadron udara itu bisa terjadi apabila Indonesia pada akhirnya bisa mendatangkan di atas 30 unit jet tempur generasi 4,5.
"Insya Allah segera (di atas 30 unit)," kata mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Pangkogabwilhan II) tersebut.
Fadjar mengatakan, TNI AU akan memanfaatkan skuadron yang ada untuk penempatan jet tempur Rafale dan F-15EX.
Indonesia menginginkan jet tempur yang masuk kategori generasi 4,5, baik yang kelas heavy atau pun medium ke atas.
Oleh karena itu, pilihan untuk menambah kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) kini mengarah pada dua jet tempur tersebut.
Mengenai isu pembelian Sukhoi Su-35, Fadjar menyebutkan bahwa kini Indonesia dengan "berat hari" harus meninggalkan rencana pembelian jet tempur asal Rusia itu.
Fadjar mengungkapkan, alasan Indonesia menanggalkan rencana pembelian Su-35 karena berkaitan dengan anggaran.
"Karena kan kembali lagi dari awal kita sebutkan bahwa pembangunan kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran, kalau yang bayar tidak mau ke sana, kita kan enggak bisa nyebut-nyebut terus, jadi arahnya ke Rafale," ungkap Fadjar.
Indonesia sebelumnya berencana memboyong 36 jet Rafale dan 8 unit F-15 EX. Isu rencana pembelian pesawat tempur ini sudah menghangat sejak setahun terakhir ini.
Spesifikasi Jet Tempur Dassault Rafale
Indonesia diyakini tak butuh waktu lama untuk dapat merealisasikan pembelian dua jet tempur Dassault Rafale asal Perancis dan F-15 EX asal Amerika Serikat.
"Ini sudah mengerucut tetapi memang belum diputuskan. Tetapi pilihan dua, mengercut. Pertama adalah kita dapat Rafale, kedua adalah F-15 EX," ujar Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (22/12/2021).
Fadjar mengatakan bahwa kini banyak negara yang menyukai Rafale.
Hal itu tercermin dengan adanya pembelian besar-besaran terhadap Rafale. Salah satunya adalah Uni Emirat Arab (UEA) yang membeli 80 unit Rafale beberapa waktu lalu.
"Kalau kita ikuti berita internasional, semakin banyak yang suka dengan Rafale, dan mereka mohon maaf mungkin resources-nya kuat sekali mungkin bisa kuat langsung bayar dan sebagainya," kata Fadjar.
Rafale yang merupakan jet tempur buatan Dassault Aviation ini mampu melakukan serangan darat dan laut, pengintaian, serangan akurasi tinggi, serta pencegahan serangan nuklir.
Melansir Air Force Technology, Rafale memiliki kokpit yang dilengkapi dengan hands-on throttle and stick control (HOTAS).
Ukuran dan harga pesawat Rafale
Rafale memiliki rentang sayap selebar 10,90 meter dan panjang pesawat 15,30 meter, dan tinggi 5,30 meter.
Rafale mampu melaju dengan kecepatan maksimal 1,8 march atau 750 knot. Ketinggian maksimal hingga 15, 24 kilometer.
Sementara radius tempurnya 1.850 km dan daya jelajahnya 3.700 km.
Dengan bobot lepas landas mencapai 24, 5 ton, Rafale mampu memuat bahan bakar sebanyak 4,7 ton internal dan 6,7 ton eksternal.
Selain itu, ongkos terbang Rafale per jam sekitar 16.500 dollar AS atau sekitar Rp 234,3 juta. Sedangkan harga Rafale per unitnya 115 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,63 triliun.
Kapasitas muatan dan senjata
Pesawat tempur ini dapat membawa muatan lebih dari 9 ton pada 14 penyimpanan senjata untuk versi angkatan udara dan 13 untuk versi angkatan laut.
Rafale juga dilengkapi sejumlah persenjataan antara lain, MICA, Sidewinder, rudal udara ASRAAM and AMRAAM, rudal darat Apache, AS30L, ALARM, HARM, Maverick, serta rudal anti kapal Exocet/AM39, Penguin 3 dan Harpoon.
Pesawat ini juga dilengkapi dengan SCALP, rudal jelajah udara-ke-darat dengan jangkauan lebih dari 300 km. Ini adalah rudal serangan jarak jauh yang dalam.
Diposkan PT PAL Indonesia 
Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) dr. Wahidin Sudirohusodo 991 [PAL]
Halo #SobatPAL Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) dr. Wahidin Sudirohusodo telah sukses melaksanakan Sea Acceptance Test (SAT). Kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Produksi Kapal BRS PT PAL Indonesia (Persero), Tim Kelaikan Material (TKM) dari TNI AL Class LR serta Tim Satgas.
Kapal BRS dr. Wahidin Sudirohusodo lulus uji kecepatan dengan maksimum 19.4 knots melebihi kecepatan yang diamanatkan pada kontrak yaitu 18 knots. BRS dr. Wahidin Sudirohusodo sukses lakukan rangkaian uji performa, yakni turning circle test, Z manouvering test, Crash stop astern test. Sehingga keseluruhan rangkaian SAT telah dilaksanakan dan telah dinyatakan lulus oleh Tim TKM dan Class LR.
Setelah sukses melaksanakan kegiatan SAT, kapal BRS akan dipersiapkan untuk pelaksanaan commodore inspection dan selanjutnya akan diserah terimakan kepada TNI-AL.
★ Youtube
