Diajak cek kapal 3301Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah (tengah) berkunjung ke Markas Biro Ke-3 China Coast Guard (CCG) di Guangzhou, China, Jumat (10/1/2025), yang merupakan rangkaian pertemuan tingkat tinggi pertama Bakamla RI-CCG. (ANTARA/HO-Humas Bakamla RI)
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah berkunjung ke Markas Biro Ke-3 China Coast Guard (CCG) di Ghuanzhou, China, Jumat, yang merupakan rangkaian dari pertemuan tingkat tinggi pertama Bakamla RI dan CCG.
Di Markas CCG itu, Laksdya Irvansyah menemui para pejabat utama CCG, kemudian delegasi Bakamla RI diajak melihat-lihat fasilitas pangkalan sekaligus kapal patroli CCG 3301.
Laksdya Irvansyah, sebagaimana dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan kunjungan itu merupakan paya dua lembaga untuk membangun hubungan yang harmonis.
“Kunjungan Bakamla RI ke CCG ini merupakan upaya meningkatkan kerja sama yang pada akhirnya berkontribusi pada keamanan dan perdamaian di kawasan,” kata Kepala Bakamla RI.
Bakamla RI dan CCG menggelar pertemuan tingkat tinggi pertama/1st high level meeting sejak Rabu (8/1) di Beijing, China.
Dalam pertemuan itu, Bakamla RI dan CCG sepakat mempererat kerja sama, baik di tingkat bilateral maupun multilateral sebagai langkah strategis menjaga keamanan dan keselamatan maritim di kawasan.
Ilustrasi CCG 3301 (Global Times)
Dari markas CCG, rombongan Bakamla RI melanjutkan perjalanan ke Konsulat Jenderal RI di Guangzhou. Dalam kunjungan itu, Kepala Bakamla RI disambut oleh Konsul Jenderal RI Ben Perkasa Drajat.
Keduanya kemudian berdiskusi membahas pentingnya dukungan diplomatik untuk memperkuat hubungan dan kerja sama antara Bakamla RI dan CCG.
Konsul Jenderal (Konjen) RI menyatakan KJRI Guangzhou terus mendukung kolaborasi CCG dan Bakamla RI dalam menjaga kepentingan bersama di kawasan.
“Kami berharap dengan peran aktif Bakamla RI dan KJRI Guangzhou, kerja sama kolektif ini dapat berkontribusi tidak hanya pada peningkatan keamanan maritim, tetapi juga mempererat hubungan bilateral kedua negara,” kata Konjen RI untuk Guangzhou kepada Kepala Bakamla RI.
Dalam rangkaian kunjungannya ke Guangzhou, Kepala Bakamla RI didampingi beberapa pejabat utama Bakamla, di antaranya Plt. Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI Laksamana Muda TNI Samuel H. Kowaas, Direktur Kerja Sama Bakamla RI Laksamana Pertama Bakamla Askari, kemudian staf dari KBRI Beijing dan Atase Udara RI.
Tahun ini akan segera direalisasikan PT Pindad tengah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk memulai produksi massal kendaraan taktis maung yang nantinya bisa digunakan para pejabat di Indonesia mulai lingkup kementerian dan TNI, hingga setingkat Gubernur.
Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Pindad Sigit P Santosa usai mendapat kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin di Bandung, Kamis (9/1/2024). Berikut video liputan IDN Times :
Jepang dan Indonesia berada di ambang kesepakatan penting untuk bersama-sama mengembangkan kapal perang bagi TNI Angkatan Laut.
Langkah ini menurut para analis merupakan lambang pergeseran Tokyo menuju aliansi keamanan yang lebih luas dan upaya Indonesia memperkuat pertahanan maritimnya.
Seperti dilansir South China Morning Post, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba diharapkan untuk memajukan proyek tersebut pada hari Sabtu (11/1) selama pembicaraan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta.
Meskipun rinciannya masih dirahasiakan, para ahli berspekulasi bahwa desain kapal perang tersebut dapat memanfaatkan kapal perusak canggih milik Militer Angkatan Laut Jepang, yang diperlengkapi ulang untuk memenuhi kebutuhan operasional militer Indonesia.
Kolaborasi tersebut, kata para analis, menandakan pergeseran Tokyo menuju kemitraan yang lebih strategis dengan negara-negara Asia Tenggara yang menghadapi sengketa teritorial dengan Beijing.
"Dalam dua atau tiga tahun terakhir, dalam strategi yang ditetapkan oleh (mantan) perdana menteri Fumio Kishida, Jepang telah berupaya untuk memperkuat aliansinya dengan negara-negara yang berpikiran sama, khususnya negara-negara di Asia Tenggara, untuk menciptakan koalisi melawan potensi China yang terus tumbuh," kata Masayuki Masuda, direktur studi China di Institut Studi Pertahanan Nasional di Tokyo.
Masuda kepada This Week in Asia menyebut bahwa kemitraan ini sejalan dengan dorongan Tokyo untuk kerja sama keamanan yang lebih kuat.
Baik Jepang maupun Indonesia memiliki sengketa teritorial dengan China. Sengketa Indonesia melibatkan Kepulauan Natuna, di ujung terjauh Laut Cina Selatan, sementara sengketa Tokyo berpusat di Kepulauan Diaoyu di Laut Cina Timur, yang dikendalikan Jepang dan disebut sebagai Senkaku.
Pada hari Selasa (7/1), Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani mengadakan pembicaraan di Jakarta dengan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas kapal perang yang diusulkan.
"Sangat penting bagi Jepang untuk memperkuat hubungan di sektor pertahanan dengan Indonesia, yang memiliki rute transportasi laut penting seperti Selat Malaka," kata Nakatani kepada wartawan setelah pertemuan tersebut.
Pembahasan tentang proyek tersebut dimulai beberapa tahun lalu tetapi terhenti di bawah mantan Presiden Indonesia Joko Widodo.
Larangan ekspor kapal perang buatan dalam negeri berdasarkan kebijakan pertahanan Jepang merupakan rintangan lain, tetapi Jepang dan Indonesia telah mengatakan bahwa mereka akan menghindari pembatasan tersebut dengan mengembangkan kapal perang bersama, dengan kapal pertama diharapkan akan dibangun di galangan kapal Jepang.
Kolaborasi Jepang dengan Indonesia "Kedua pemerintah berbicara tentang pengembangan bersama, tetapi saya tidak berpikir itu akan menjadi pembagian 50-50," kata Garren Mulloy, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Daito Bunka dan seorang spesialis dalam isu-isu militer.
"Untuk melakukan pengembangan bersama, Jepang membutuhkan mitra lokal. Itu adalah sesuatu yang telah berhasil dilakukan Indonesia sebelumnya dengan sistem darat bersama Turki dan dengan kapal bersama Korea Selatan," katanya.
"Dalam banyak hal, Indonesia adalah pemimpin dunia dalam menciptakan aliansi dan ini untuk membantu membangun industri persenjataannya sendiri."
Mulloy menambahkan bahwa kolaborasi tersebut akan membantu Jepang meningkatkan kemampuan pengembangan militernya mengingat sebelumnya hal itu terbatas pada proyek skala kecil dengan mitra, seperti pengembangan helikopter perang antikapal selam dengan Inggris dan Italia.
Mulloy mengatakan kapal perang baru Indonesia tersebut dibayangkan sebagai aset serbaguna yang mampu menjalankan banyak peran, termasuk patroli lepas pantai dan operasi antikapal selam.
Peluncuran kapal pertama mungkin akan memakan waktu setidaknya tiga tahun lagi, mengingat diskusi antara Jakarta dan Tokyo masih dalam tahap awal. "Saya berharap pemerintah Indonesia lebih memilih kapal-kapal ini dibangun di Indonesia dan dengan sebanyak mungkin konten lokal," imbuh Mulloy.
Indonesia telah lama berhati-hati dalam membentuk aliansi keamanan dan menghindari mengkritik negara-negara besar, tetapi para analis mengatakan Indonesia tidak dapat mengabaikan ancaman yang ditimbulkan oleh tindakan China dan meningkatnya ketegasan di Laut Cina Selatan. (wiw/wiw)
Penelitian dan pengembangan Litbang khususnya Prototipe Roket Latih Astros kaliber 70 mm (Tahap III) merupakan salah satu tahap penelitian dan pengembangan pertahanan yang dilakukan oleh Politeknik Angkatan Darat (Poltekad).
Kegiatan ini merupakan merupakan konsistensi Poltekad terkait penelitian dan pengembangan tentang propellant dan sistem propulsi roket.
Penelitian dan pengembangan tentang propellant dan sistem propulsi roket yang dilakukan oleh poltekad selaras dengan dengan pada postur TNI AD 2025-2029, Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) serta Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dimana beberapa program prioritas nasional dalam rangka pengembangan teknologi pendukung pertahanan serta teknologi pendukung daya gerak dan daya tempur.
Sudah beberapa inovasi dan riset yang dikembangkan oleh Poltekad diantaranya prototipe Roket Latih Astros berbagai tipe dan Multiple Launcer Rocket System (MLRS).
Menteri Pertahanan RI, Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Wakasad, Letjen TNI Tandyo Budi Revita, Irjen Kemhan RI, Letjen TNI Rui F.G.P Duarte, Kabaranahan Kemhan RI, Marsdya TNI Yusuf Jauhari dan Dirjen Pothan Kemhan RI, Mayjen TNI Piek Budyakto, melakukan kunjungan kerja ke PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan beserta jajaran Direksi, serta Wakil Komisaris Utama PTDI, Marsda TNI (Purn.) Bonar H. Hutagaol dan Komisaris PTDI, Marsda TNI Oki Yanuar.
Kunjungan ini diawali dengan peninjauan fasilitas produksi dan hanggar PTDI, dimana Menhan Sjafrie meninjau langsung kemampuan PTDI dalam mendukung pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) nasional.
“Dari kunjungan Menhan tadi sore, beliau akan berupaya mendorong percepatan efektif kontrak-kontrak yang sebelumnya telah diperoleh PTDI dan meminta agar PTDI betul-betul siap dalam menjalankan kontraknya, baik dari kesiapan SDM maupun sistemnya,” kata Gita Amperiawan, Direktur Utama PTDI.
Pada kesempatan ini, Menhan Sjafrie meninjau progress produksi 1 (satu) unit pesawat CN235-220 Military Transport (serial number N71) untuk end user TNI AL dan pesawat NC212i untuk end user TNI AU, serta mengunjungi hanggar N219 dan meninjau langsung pesawat karya anak bangsa yang telah memperoleh kontrak pengadaan sebanyak 6 (enam) unit oleh Kemhan RI untuk end user TNI AD, sebagai salah satu kontrak yang akan diupayakan percepatan efektifnya.
Di samping itu, Direktur Utama PTDI juga melaporkan terkait upaya PTDI dalam memperkuat perannya sebagai sentra pengembangan produk aerospace generasi baru. Saat ini, PTDI telah terbuka untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan start-up seperti PT Vela Prima Nusantara (Vela) dan PT Intercrus Aero Indonesia (Intercrus) yang berinisiatif mengembangkan moda transportasi masa depan, yaitu pesawat terbang e-VTOL berbasis Advanced Air Mobility (AAM). Dalam hal ini, Menhan Sjafrie mengapresiasi peran PTDI dalam mengembangkan ekosistem dirgantara, khususnya pada pemberdayaan SDM dan engineer muda di Indonesia untuk merealisasikan pengembangan, manufaktur, hingga komersialisasi pesawat AAM.
Dalam semangat visi pemerintahan baru, kunjungan Menhan Sjafrie ke PTDI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah dan industri pertahanan dalam mewujudkan kemandirian pertahanan Indonesia. Sebagai industri strategis nasional, PTDI memiliki peran vital dalam meningkatkan daya saing melalui inovasi, pengembangan kapabilitas dan kapasitas produksi di bidang kedirgantaraan, sekaligus memperluas kontribusi Indonesia di sektor dirgantara global.