SBY: Jangan Kuliahi Indonesia soal HAM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(Foto KOMPAS/RIZA FATHONI)

JAKARTA, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia tidak akan membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari negara produsen yang menerapkan berbagai persyaratan, terlebih yang bersifat politik. Indonesia berkomitmen untuk tidak tergantung dengan negara asing terkait alutsista.

Kepala Negara mencontohkan, ada negara yang membatalkan pesanan alutsista Indonesia. Indonesia sempat dinilai tidak menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

"Jangan menguliahi Indonesia tentang HAM. Di era penjajahan, itulah puncak pelanggaran HAM. Jangan ada anasir-anasir di negara mana pun," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi bidang pertahanan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8/2012).

Kepala Negara kembali menegaskan, kerja sama di bidang militer perlu dilakukan atas dasar saling menguntungkan. Indonesia dan negara mitra perlu melakukan joint production dan alih teknologi.

Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, selalu ada pihak yang tidak puas ketika Indonesia memesan alutsista ke negara tertentu. Menurut Presiden, sepanjang pengadaan alutsista tersebut tidak merusak komitmen ASEAN, hal tersebut sah-sah saja.

 Presiden: 5 Tahun Lagi, Indonesia Macan Asia

Roket LAPAN (Foto Audryliahepburn)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia segera menjadi Macan Asia dalam lima tahun lagi. Selain perekonomian yang terus tumbuh positif di tengah krisis Eropa, Indonesia juga terus aktif melakukan politik luar negeri. Cita-cita dan harapan Bapak Pendiri Bangsa Soekarno agar Indonesia menjadi Macan Asia akan menjadi kenyataan.

"Kita juga terus melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan dan mengembangkan industri pertahanan," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi bidang pertahanan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8/2012).

Kepala Negara mengatakan, anggaran pertahanan Indonesia terus meningkat. Pada 2004, anggaran pertahanan mencapai Rp 21,07 triliun. Pada 2009 dan 2012 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun dan Rp 72,54 triliun. "Insya Allah pada 2013 mencapai sekitar Rp 77 triliun. Ini peningkatan yang sangat signifikan," kata Presiden.

Terkait meningkatnya anggaran pertahanan Indonesia, Kepala Negara meminta pihak-pihak tertentu, termasuk negara tetangga, untuk tidak khawatir. Modernisasi anggaran semata-mata dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan RI. "Indonesia juga telah lama tidak melakukan modernisasi. Indonesia bukan agressor," katanya.

Modernisasi juga dipandang penting mengingat meningkatkan operasi militer selain perang, seperti penanganan bencana dan pemberantasan terorisme.

(Kompas)