Menko Polhukam Tanggapi Kisruh Perbatasan RI- Timor Leste
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto (Foto m.tribunnews.com/FX Ismanto/m.tribunnews.com/FX Ismanto)Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menegaskan ada beberapa titik perbatasan Indonesia dengan Timor Leste masih dalam perlindungan kedua negara.
"Jadi memang proses di beberapa titik itu dan proses perundingan perbatasn antara kedua negara. Yah namanya perundingan harus dicari kesepakatan-kesepakatan yang klop antara kedua negara," kata Djoko di kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (7/8/2012).
Sebelumnya dikabarkan suasana di perbatasan Indonesia dengan Timur Leste terganggu.
Ini disebabkan warga perbatasan Indonesia dan Timor Leste di Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Naiulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, terlibat pertengkaran terkait penolakan warga atas pembangunan kantor Imigrasi Timor Leste di wilayah zona netral kedua negara.
KSAD: Kantor Imigrasi Timor Leste Kesalahan Pengukur
 |
| Bendera Timor Leste (Foto: NET) |
"Masalah perbatasan sebetulnya bukan menyerobot, bukan ingin mengambil. Itu karena salah mengukur saja," ujar Pramono Edhie usai memimpin upacara bendera di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2012).
Pramono Edhie mengatakan, melebarnya kantor imigrasi sampai memasuki perbatasan Indonesia juga bukan karena pemerintah bekas negara NKRI itu salah mengukur letak perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.
"Jadi yang membangun bangunan itu yang salah, akhirnya menjorok ke daerah kita (Indonesia)," ujar Pramono Edhie.
Menurut Pramono Edhie, persoalan ini bukanlah persoalan serius. Meski demikian, pihaknya terus berupaya melakukan komunikasi dan diselesaikan secara baik-baik.
"Timor Leste itu saudara kita dan ini kami selesaikan secara baik-baik," kata Pramono Edhie.
Sebelumnya, Aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghentikan pembangunan kantor Imigrasi Timor Leste di perbatasan kedua negara di Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Timor Tenggara Utara, Nusa Tenggara Timur. Penghentian itu dilakukan karena kantor tersebut dibangun melewati tapal Indonesia sejauh 20 meter.
Kondisi perbatasan kedua negara sempat memanas karena warga Indonesia di perbatasan berang dengan pembangunan yang melewati tapal batas kedua negara itu. Namun aparat TNI berhasil meredakan situasi itu setelah Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen Ferdinan Setiawan mendatangi lokasi sengketa.
(Tribunnews)
Bgmn bupati NTT diam saja, minta bantuan pemerintah pusat bangun daerah perbatasan kedua negara dan pemerintah hrs membuat emit yg baik serta jangan negara kita dibuat kumuh.
BalasHapus