Delegasi MSG Dukung Papua Bagian Kedaulatan Indonesia

Menlu Papua Nugini

Jakarta ♼ Para menteri luar negeri (menlu) negara-negara yang tergabung dalam Persatuan Negara-negara Melanesia (MSG) dan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini menegaskan bahwa mereka tetap mendukung Papua dan Papua Barat dalam kedaulatan Indonesia. Bahkan, para menlu sepakat negara-negara mereka meningkatkan kerja sama bilateral dalam berbagai bidang dengan Indonesia.

“Kami menghormati kedaulatan, kesatuan, dan integritas teritorial serta prinsip non-intervensi urusan dalam negeri yang sesuai dengan Piagam PBB,” demikian isi bagian pernyatan bersama delegasi MSG dan Indonesia yang dimuat dalam rilis di Jakarta, Rabu (15/1).

Menteri Luar Negeri dan Keimigrasian Papua Nugini Rimbink Pato dalam konferensi pers bersama menegaskan hal serupa. Menurut Pato, MSG mendukung berbagai upaya pembangunan yang dilakukan Indonesia termasuk di Maluku, Papua, dan Papua Barat yang sudah mereka kunjungi dalam beberapa hari ini. Dalam pertemuan dengan Presiden SBY, kata dia, mereka menyampaikan dukungan atas visi konektivitas yang sedang digalakkan Indonesia.

“Sesama bangsa pasifik kami ingin meningkatkan hubungan ekonomi dan teknik di kawasan-kawasan (Papua, Papua Barat dan Maluku) tersebut,” kata Pato.

Selain Pato, delegasi yang hadir dan bertemu dengan SBY hari ini adalah Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Fiji HE Ratu Inoke Kubuaboka, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Kepulauan Solomon Ciay Forau, Perwakilan Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) atau delegasi Pembebasan Bangsa Kanak Yvon Faua dan Pejabat Tinggi Melanesian Spearhead Group (MSG) HE Kaliopate Tavola.

Sementara untuk isu keanggotaan Papua Barat di MSG yang dilambungkan oleh Vanuatu, salah satu negara anggota, Menlu Pato mengatakan bahwa mereka memiliki prosedur dan rekomendasi bersama untuk memasukkan anggota menjadi bagian dari MSG. Dikatakannya, keinginan Vanuatu tersebut tidak menggambarkan kepentingan MSG.

“Dalam MSG kami memiliki solidaritas menyampaikan bagaimana pendaftaran keanggotaan di MSG,” kata dia lagi.

Dalam pertemuan hari ini, Presiden SBY didampingi Menlu Marty Natalegawa, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Tjitjip Soetardjo, Juru Bicara Presiden dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif.

Sikap Vanuatu Suka Berubah-ubah 

Menlu Indonesia

Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa menanggapi sikap Vanuatu yang mendukung Papua Barat masuk dalam Persatuan Negara-negara Melanesia (MSG). Marty menyayangkan sikap Vanuatu yang menurutnya bisa berubah seiring dengan pergantian pemerintahan termasuk soal Papua. Namun demikian, Indonesia siap berkomunikasi dan membuka diri mengenai hal tersebut.

“Mengenai Vanuatu lebih baik mereka yang jelaskan pada waktunya nanti karena posisi Vanuatu suka berubah dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain,” kata Marty Natalegawa dalam konferensi pers di kantor presiden, Jakarta bersama dengan tiga menlu negara anggota MSG, Rabu petang (15/1).

Marty menjelaskan, dalam hubungan bernegara khususnya untuk melakukan kerja sama maka harus diutamakan prinsip saling menghormati integritas dan kedaulatan masing-masing negara.

Hal tersebut pula kata dia yang dijunjung Indonesia dengan mengundang para menlu MSG untuk melihat kondisi Maluku, Papua, dan Papua Barat. Itu pula kata dia yang ditekankan dalam pertemuan para menlu itu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini.

“Jadi tentu ini sudah merupakan suatu keniscayaan. Memang melalui kunjungan kali ini para menlu melihat langsung kondisi yang sebenarnya Papua dan juga mengenai pelaksanaan otsus (otonomis khusus),” kata Marty lagi.

Sebelumnya, Vanuatu mengusulkan agar Papua Barat bergabung dalam MSG. Sikap tersebut menunjukkan dukungan kemerdekaan Papua Barat yang selama ini memang menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia.

Atas hal tersebut, Indonesia kemudian mengundang para menlu MSG untuk mengunjungi Indonesia khususnya Maluku, Papua, dan Papua Barat. Vanuatu sendiri turut diundang dalam pertemuan, namun delegasi negara itu tidak hadir.

Kunjungan dan pertemuan dengan Presiden SBY kemudian akan dijadikan rekomendasi oleh para menlu yang hadir dan menurut Menlu Papua Nugini Rimbink Pato juga akan disampaikan kepada Vanuatu.

“Jadi dalam pernyataan akhir yang dihasilkan kunjungan kali ini pun adalah menegaskan prinsip tersebut mengenai kedaulatan, integritas wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan sebaliknya,” kata Marty lagi.

  ♞ Berita Satu