Komisi I DPR RI menolak pemangkasan anggaran TNI oleh pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2016.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais, sebelumnya pemerintah berjanji akan menaikkan anggaran TNI.
"Janji pemerintah itu pembahasan anggaran tahun 2016, mereka mengusahakan akan naik 1,5 persen dari PDB (pertumbuhan domestik bruto). Itu yang kami tagih," kata Hanafi, di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2016.
Atas dasar itu, Komisi I memanggil Kementerian Keuangan, Bappenas, Menhan dan Panglima TNI. "Karena pagunya jauh dari apa yang pernah dijanjikan makanya waktu pengajuan kami tolak dulu," ujarnya.
Politisi PAN ini menjelaskan, anggaran TNI tidak bisa diperlakukan seperti kementerian lain. Menurutnya, TNI sebagai tulang yang menjaga kedaulatan negara ini, hal tersebut sesuai amanat konstitusi.
"Sehingga penganggarannya ada termin khusus dari sisi politik anggaran, terutama dari pihak Kemenkeu dan Bappenas," paparnya.
Hanafi mengungkapkan, anggaran perubahan yang diajukan saat ini sekitar Rp 104-107 triliun. Jumlah tersebut jauh dari harapan, bila mengacu pada pemerintah anggaran TNI 1,5 persen dari PDB seharusnya yang diajukan Rp 180-200 triliun.
"Dari total anggaran tersebut, 40 persen untuk belanja rutin, 20 persen untuk belanja alusista, dan sisanya untuk belanja modal. Peningkatan kesejahteraan prajurit, rumah dinas, dan lain sebagainya," katanya.
★ Vivanews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.