Senin, 25 November 2013

Singapura, Korsel dan Jepang Bantu Australia Sadap Indonesia

 Mereka ikut mendukung aksi spionase AS dan Australia.

Proses penyadapan ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Dokumen mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA), kembali menguak fakta baru. Kali ini yang jadi sasaran tembak adalah Badan Intelijen Korea Selatan (Korsel) dan Singapura.

Harian Sydney Morning Herald (SMH), Minggu 24 November 2013 melansir, kedua negara itu memainkan peranan penting dalam membantu badan intel AS dan Australia menyadap jaringan telekomunikasi bawah laut di seluruh Asia.

Dalam dokumen itu disebut, AS dan lima mitra setia dalam hal intelijen yang lazim disebut "Lima Mata" (five eyes) menyadap kabel optik fiber berkecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia.

Operasi penyadapan ini turut melibatkan kerjasama dengan Pemerintah Lokal dan perusahaan telekomunikasi atau operasi lain yang bersifat rahasia.

Operasi penyadapan kabel bawah laut merupakan bagian dari situs global yang tertulis di dalam dokumen milik Snowden, memungkinkan mitra lima mata mampu melacak siapa pun, lokasi di mana pun, dan kapan pun. Dalam dokumen tersebut kemampuan lima mata itu disebut sinyal inteligen masa keemasan.

Harian Belanda, NRC Handelsblad, sejak Minggu kemarin telah menurunkan tulisan mengenai bocoran dokumen Snowden tersebut lengkap dengan peta penyadapan jaringan telekomunikasi bawah laut milik NSA.

Dalam artkel itu ditunjukkan AS memiliki cengkraman kuat terhadap jalur komunikasi di kawasan Trans Pasifik. Caranya, mereka membangun sebuah fasilitas penyadapan di bagian tepi pantai barat AS dan di Hawaii serta Guam.

Dengan adanya fasilitas itu, AS disebut dapat menyadap semua arus lalu lintas komunikasi di Samudera Pasfik dan juga jaringan antara Australia dan Jepang.

Dalam peta itu juga dikonfirmasikan peranan Singapura yang merupakan jaringan terpenting dalam telekomunikasi bagi beberapa negara, termasuk Indonesia. Selain itu, Singapura juga disebut merupakan pihak ketiga dan mitra kunci yang bekerja bersama lima badan intelijen tersebut.

Sebelumnya, di bulan Agustus lalu, Fairfax Media, melaporkan bahwa Badan Intel Australia (DSD) telah bermitra dengan intel Singapura untuk menyadap kabel SEA-ME-WE-3 yang tertanam dari Jepang melalui Singapura, Djibouti, Suez dan Selat Gibraltar menuju utara Jerman.

Saat itu seorang sumber di DSD mengatakan kepada Fairfax bahwa Kementerian Pertahanan Singapura bidang keamanan dan intelijen bekerja sama dengan DSD dalam mengakses dan berbagi komunikasi yang berada di dalam kabel SEA-ME-WE3. Mereka juga membagikan komunikasi yang tertanam di dalam kabel SEA-ME-WE-4.

Kabel itu ditanam dari Singapura menuju selatan Prancis. Untuk bisa mengakses masuk ke dalam kabel tersebut, dokumen itu menyebut dibutuhkan bantuan dari Perusahaan milik pemerintah, SingTel. Perusahaan tersebut disebut telah menjadi elemen kunci dalam perluasan operasi intelijen dan pertahanan Australia dengan Singapura.

Operasi tersebut telah berlangsung selama 15 tahun terakhir. Pemilik mayoritas saham SingTel yaitu perusahaan Temasek Holdings. Sementara SingTel sendiri sudah diketahui sejak lama memang memiliki hubungan dekat dengan Agen Intel Singapura.

Duduk dalam Dewan Direksi perusahaan tersbut yakni Peter Ong yang menjabat sebagai Kepala Pelayanan Sipil Singapura. Ong sebelumnya bertanggung jawab terhadap keamanan nasional dan koordinasi intelijen kantor Perdana Menteri Singapura.

Menurut ahli intelijen Australia dari Universitas Nasional Australia (ANU), Des Ball, kemampuan sinyal intelijen Singapura sebagai yang terkuat di kawasan Asia Tenggara. Ball bahkan menyebut kedekatan di antara intel Singapura dan Australia sudah terjalin sejak tahun 1970an.

 Indonesia Jadi Target 

Sementara intel Negeri Ginseng turut berada di dalam peta dokumen milik NSA. Korsel memainkan peranan sebagai titik kunci untuk menyadap telekomunikasi yang melintas melalui China, Hong Kong dan Taiwan. Badan Intelijen Korsel (NIS) diketahui juga sudah lama bekerja sama dengan CIA, NSA dan DSD.

Hal itu terungkap ketika Direktur Badan Intelijen Australia (ASIO), David Irvine, mengatakan kepada Pengadilan Federal, bahwa agen intel Korsel dan Negeri Kanguru telah bekerja sama selama 30 tahun. Saat itu Irvine berusaha agar dokumen mengenai kerjasama itu tidak bocor ke publik, karena dianggap dapat membahayakan kepentingan nasonal Australia.

Kemampuan NSA disebut juga sanggup mencegat komunikasi melalui satelit. Dokumen Snowden yang diungkap harian Brasil, O Globo menyebut Australia bersama keempat rekan lima matanya kerap melakukan operasi itu.

Operasi penyadapan pertama yang diungkap yaitu fasilitas spionase DSD yang berada di Kojarena dekat Geraldton di Australia bagian barat. Dalam operasi intelijen, fasilitas tersebut disebut dengan kode STELLAR.

Sementara Pemerintah Selandia Baru membangun fasilitas biro keamanan komunikasi di Waihopai di bagian selatan kepulauan Selandia Baru. Untuk fasilitas ini diberi nama IRONAND. Namun di dalam dokumen itu, tidak diungkap nama kode untuk fasilitas DSD yang berada di Shoal Bay, dekat dengan Darwin.

Untuk menyamarkan operasi tersebut, ketiga fasilitas itu disebut NSA, FORNSAT (komunikasi satelit asing).

Selain dibantu Korsel dan Singapura, Negeri Sakura disebut turut membantu aksi penyadapan itu. Mereka ikut mendukung aksi spionase AS dan Australia, karena Negeri Paman Sam memiliki fasilitas penyadapan di pangkalan udara di Misawa. Jaringan penyadapan itu kemudian diperluas dengan membangun fasilitas serupa di misi diplomatik AS di Thailand dan India.

Agen intel Inggris (GCHQ), juga memiliki fasilitas serupa di misi diplomatiknya yang terletak di Oman, Kenya dan Siprus. Dalam peta itu turut ditunjukkan kabel bawa laut yang diakses NSA dan GCHQ melalui fasilitas militer di Djibouti dan Oman.

Fungsinya untuk memastikan jangkauan maksimum penyadapan komunikasi di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara.(eh)

 Roy Suryo tuding ada Indosat di balik penyadapan oleh Australia 

Pakar multimedia yang juga Menpora Roy Suryo menuding ada Indosat di balik penyadapan oleh Australia kepada Indonesia.

"Hal itu sudah sering saya sampaikan dalam makalah-makalah dan sudah beberapa kali dimuat di media Australia, bahwa penjualan Indosat menjadi awal upaya penyadapan Australia terhadap Indonesia," ujarnya kepada merdeka.com melalui telepon, Minggu (24/11).

Menurut dia, Indosat memiliki infrastruktur telekomunikasi paling lengkap, mulai dari jaringan serat optic pada Lintasarta, satelit pada Satelindo, dan BTS seluler. Roy mengungkapkan sejak satelit Palapa bukan milik Indonesia, sejak itulah penyadapan dilakukan.

Roy mengaku mendukung upaya pencabutan slot orbit 150,5 BT dari Indosat karena terbukti hanya untuk memata-matai, termasuk keluarnya Timor Timur dari Indonesia.

Sebelumnya, Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan akan menutup penyelenggara telekomunikasi yang terbukti melakukan penyadapan terhadap sejumlah pejabat di Indonesia.

Menurut informasi yang disampaikan Sydney Morning Herald, komunikasi Indonesia ternyata selama ini disadap Singapore Telecom (SingTel), operator telekomunikasi milik Pemerintah Singapura.

Seperti diberitakan oleh SMH, apa yang dilakukan SingTel adalah bagian dari kemitraan antara badan-badan intelijen negara, yang meluas ke Inggris dan Amerika, untuk memanfaatkan kabel serat optik bawah laut yang menghubungkan Asia, Timur Tengah dan Eropa (SEA-ME-WE).

Menurut SMH, berdasar data dari intelijen Australia didapat informasi bahwa Singapura bekerja sama dalam mengakses dan berbagi komunikasi yang dibawa oleh kabel SEA-ME-WE-3 kabel. Badan nasional Australia juga mengakses lalu lintas kabel SEA-ME-WE-3 yang mendarat di Perth.

Dengan kabel yang melintasi Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropa Barat, maka hampir semua negara yang dilintasi dalam posisi tidak aman. Pasalnya, selain Singapura dan Australia, Inggris dan Amerika pun mendapat informasi penting hasil penyadapan. Dan praktik ini, disebut-sebut sudah berjalan hingga 15 tahunan.

Selain itu, kabar mengejutkan mengenai penyadapan yang terjadi di Indonesia juga disampaikan harian The Australian. Media ini menuliskan bahwa pemerintah Australia juga menyadap satelit Palapa.

Pihak yang diduga menyadap adalah Australian Signals Directorate (ASD), salah satu direktorat di Kementerian Pertahanan Australia yang bertanggung jawab atas signals intelligence (SIGNIT).

Sementara itu, President Director and CEO Indosat Alexander Rusli mempertanyakan dasar Roy Suryo menuduh Indosat dibalik penyadapan oleh Australia.

"Nomor yang disadap saja bukan nomor Indosat. Coba cek lagi mereka pakai nomor apa?" katanya.

  ● Vivanews | Merdeka  

Kapolri Lepas Pasukan "Garuda Bhayangkara"

Polri Belum Putus Kerja Sama dengan AustraliaJakarta • Kapolri Jenderal Polisi Sutarman melepas 140 personil Polri yang tergabung dalam Kontingen Satuan Tugas Formed Police Unit (FU6) Indonesia VI 'Garuda Bhayangkara' ke Darfour, Sudan Selatan. Sutarman berpesan agar kontingen penjaga perdamaian menjaga nama baik Polri dan bangsa Indonesia.

"Baik kesalah perorangan maupun satuan, karena kesalahan sekecil apapun akan berdampak luas pada citra Polri dan negara kita," kata Sutarman saat pelepasan di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin, (25/11/2013).

Para kontingen dalam misi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang akan bertugas selama setahun itu, telah melaksanakan berbagai persiapan. Dari mulai persiapan fisik hingga persiapan menggunakan peralatan. "Termasuk kendaraan dan misi kemanusiaan dan misi keselamatan. Itu sudah kita lakukan dengan baik," ungkapnya.

Sutarman berharap misi ini dapat membantu PBB dan menerapkan Standard Operating Procedures (SOP) di satuan FU6, maupun SOP yang telah dikeluarkan PBB. Utamanya, kata Sutarman, personil FU6 harus dapat menjaga kesehatan agar bisa bekerja profesional mempertahankan nilai terbaik dari PBB.

"Untuk itu saya menekankan bangun komunikasi dan membina pendekatan secara intens dengan warga lokal, sehingga mereka merasa aman dan nyaman akan keberadaan saudara-saudara di sana," tutur Sutarman.

Sutarman juga berpesan, personil FU6 harus dapat menjaga kewaspadaan, meningkatkan kemampuan baik kemampuan perorangan dan satuan. Serta dapat menjalin persatuan dan kesatuan antara personil polisi negara lain. "Yang tidak kalah penting saudara-saudara harus bisa menjaga komunikasi dengan keluarga di tanah air."

"Karena mereka anda tinggalkan selama 1 tahun. Selamat," tandas Sutarman.(Rmn/Ism)

  ♞ Liputan 6  

Self-Reliant Defence

Indonesia is working towards military modernization and has introduced a law that will prompt increased local content and less reliance on exports in the local defence industry 

http://base.detik.com/static/base/person/502/photos/original/Purnomo-Luar.jpg
Purnomo Yusiantoro
To start with, I would like you to give us a bit of background as to the defense industry in Indonesia. During the Asian crisis in 1997/98, Indonesia was one of the most affected countries in the region. The government had to impose strict budget restrictions and priority was given to the economic recovery and social development, while military spending obtained low priority with an average allocation of well below 1% of GDP. It is only in recent years that more attention has been given to the defense industry in terms of budget. Can you tell us about the efforts you are making to catch up for this lost decade? What is your strategy to modernize the military and improve the efficiency and overall capacity of the defense industry?

The economic crisis that took place in 1998 did not only mark the change from the old era into the new era. It was also the time when the old government was transformed into the new reformed government. Therefore, the crisis also marked the beginning of the new era of democratization in our country and that is very important.

On the economic side, it took us a while to recover from the crisis. Our priority was to focus on the economy and social welfare and it is only in the last 5 to 10 years that our economy grew stronger. It was then also time for the defense industry to recover.

Our philosophy is that if we want to have a strong country, we need to have strong armed forces. And if we want to have strong armed forces, we need a strong defense industry. That is why it is necessary to strengthen in parallel our armed forces while we push the defense industry further. That is a key point.

The overall economy has been gradually improving and the Government has been able to increase the budget allocation for the defense industry and the armed forces. I believe that in this Cabinet we have a very good starting point to boost the defense industry as we received the highest proportion of the budget so far. Our current budget is close to 1% of the GDP. From 2000 until now, the budget has increased tenfold.

In the 2010-2014 period, the defense budget allocation has experienced a significant growth. In 2010 the budget ceiling was Rp. 42,31 trillion (0,71% of the GDP), whereas in 2014 it is Rp. 84,42 trillion (0,88% of the GDP). However the budget that is provided is still far from what we need for defense to realise its development, which is something between 1.8%-2.1% of the GDP.

In 2010, the Government established the Defense Industry Policy Committee. What lead to the establishment of this Committee and what role does it play together with the Ministry of Defense in optimizing the operations of Indonesia’s armed forces?


In the past, before we formed this Committee, there were several ministries taking care of the defense industry – the Ministry of Industry, the Ministry of State Owned Enterprises, the State Ministry of Research & Technology, and the Ministry of Defense. There were many fingers in the pie, which was not good as it was slowing things down. So I put forward the idea to the President of forming one body to take care of the defense industry. The President agreed and the Committee was formed under a presidential decree.

I was named the Chairman of the Committee; the Vice Chairman is the Minister of State Owned Enterprises; the members of the Committee are the Minister of Industry, the Minister of State Owned Enterprises, the Minister of Research & Technology, the Chief of the Armed Forces, the Chief of Police, and the Vice Minister of the Ministry of Defense, who takes the position of Secretary.

As a result the work in the defense industry has been synchronized and so far, it has been working very well. The defense industry is growing; some of the companies can now supply the equipment to the army, the navy and the air forces. Some of the companies have even started exporting which is a great progress.

In 2010, the Ministry of Defense elaborated a 15-Year Strategic Plan under which $15bn are to be spent in the first phase due to end in 2014. Can you tell us more about this plan and its objectives?

The 15-Year Strategic Plan is related to how we can empower and strengthen the defense forces. We have three components in our concept – the first is research and development (R&D) and we have to develop our capacity in this area; the second is the defense industry, which has to be supported by R&D; and third are the armed forces which have to be supported by the defense industry.

We have broken the fifteen years down into three 5 year plans – we call it strategic planning from 2010-2014, 2015-2019, and 2020-2024.

2010-2014: The main components for this 5 year plan are to emphasize the principal of zero growth and right sizing, meaning not to add the number of personell, but to organise and position every personell according to their competence, and this goes for every position in the organisation. The armed forces developement is directed to strengthen interoperability among services, in order to enhance its joint operation on the field. For the ground force the main focus will be on developing its capability in the field of maneuverability and fire support, along with the transformation of its doctrine, training and leadership education system. The main focus for the sea force will be on changing its organisation, while the air force will be focussing on the process of adding new combat squadrons.

2015-2019: The main focus these 5 years will be a continuation of the previous 5 years. The ground force will focus on the enhancement of its air defence, mobility/counter mobility and utilization of nanno technology in combat intelligence. The sea force will continue changing its organisation with the development of working units. The air force will continue on the previous 5 years.

2020-2024: The main focus of the ground force will be a continuation of the previous years. The sea force will be focusing on the completion of software specially designed for the sea force. The air force will continue on the previous years.

What and your priorities in terms of military modernization?

Indonesia covers a wide area on land and sea, with a very large population and abundant natural riches, so the military has a big responsibility. Therefore, modernisation of the Indonesian military (TNI) is necessary in order to ensure the sovereignity and integrity of our country, as well as the safety of our people.

We have a program to empower our armed forces. This government has allocated a budget of $15bn to develop the equipment for the army, the navy and the air force. The government seeks to elevate the independence of the national defense industry, so some of this budget will be directed to the local companies. If possible, the equipment has to be made in Indonesia, but if not, we will ask local companies to create joint ventures with international defense industries. We have a step-by-step approach to ask state companies to join. We will leave the flexibility to the state companies.

The form of cooperation concerns increasing local content, technology transfer, and offtakers and offsets. Offsets means that if we buy from someone, they also have to buy from us. For example, we are cooperating with the South Koreans to develop fighter planes. We have a 20% share, so if the Korean industry makes 250 units of fighters, then we will get 50 units.

The fulfillment of the needs for defense equipment should be sought in the national defense industry and our dependency of products from abroad should be mimimalized. The government gives guarantees to banks and financial institutions that support the funding of the development and the utilization of the defense industry.

With the military modernisation, development of infrastructure is also requiered. Currently, PT PAL and PT DI are pioneering in setting up the development of infrastructure by manufacturing submarines and jet fighters respectively. It is expected, that within 2 or 3 years, Indonesia will have its own infrastructure for manufacturing submarines and jet fighters with advanced technology.

If possible, we will do government-to-government agreements, under the Government’s umbrella. We have had a past experience when our country was under an embargo. Then we had a problem with spare parts, so for example our fighter planes could not fly. Therefore, now we are looking for company-to-company and government-to-government cooperation.

By when do you expect Indonesian defense industry to be self-reliant?

Our defense industry should be self-sufficient by 2029.

Military modernization is a common phenomenon for the entire region. Actually, this region has the highest military expenditure in the world. How do you cooperate with other ASEAN members to ensure regional stability?

Modernization is important because the economy and security are like two sides of a coin. When your economy develops, then the security aspect also has to improve. There has to be a balance between the economy and security. This is the case in the entire region and Singapore, Thailand, Vietnam, and the Philippines are modernizing their military as well. We need to have modern defense equipment to protect the sovereignty of our country. Sovereignty is key. We want to modernize in order to maintain our sovereignty.

ASEAN was formed in 1976 and economic cooperation started. Nevertheless, ASEAN also underlined the importance of stability and security, so the defense cooperation started in 2006. We were really careful not to get ASEAN to form a military pact. ASEAN is not a military pact. We have a very strong cooperation amongst the pan-ASEAN countries.

What will move the defense industry forward includes also the agreement amongst the ten ministers and the ASEAN defense industry collaboration. We see that the market in Indonesia is big – $25 billion per year - but so far, the market has to import from elsewhere. This is why it is very important that we develop ASEAN’s defense industry. We hope at some point we will be able to deliver our equipment to ASEAN’s members.

Another way of ensuring regional security is through networking and peacekeeping centers. Most of the ASEAN member countries send their peacekeepers for peacekeeping operations around the world. This concerns using military assets for humanitarian assistance and disaster relief (ADR). We are very strong in military operations, which is important, as we form people-to-people contact.

We believe that we can achieve the ASEAN Community by 2015. There will be 3 pillars: one pillar is the ASEAN political security community, and the defense and security falls under this pillar; the second pillar is economy; and the third pillar is socio-cultural.

What is the role of the military when it comes to transparancy and protection of human rights?

The Ministry of Defense and the military always honour the principles of democracy and human rights. There is no soldier that is above the law, and the military abides regulation and the consititution. An example is the case of a group of the Army’s Special Forces (Kopassus) soldiers who are alleged of the murder of police detainees in the Cebongan prison in Yogyakarta. The trial was covered by national media, whereas some electronical media aired the trial live. It was also obeserved by National Committee for Human Rights.

In regards to transparancy and issues of human rights, the Government has created a mechanism for coordinating human rights activities across Indonesia. This was issued by a presidential decree. The committee's tasks include establishing and strengthening institutions enforcing the National Action Plan on Human Rights (RANHAM), preparing the ratification of international human rights instruments, disseminating human rights information and monitoring, evaluating and submitting human rights reports to the president.

What are the main threats and menaces that you face domestically?

Terrorism is a serious threat that has already caused many casualties and financial losses. Even though our Police Special Unit for Counter Terrorism had successfully aprehended and killed several terrorists, terrorism is still a serious threat in Indonesia.

With the establishment of the National Anti-Terrorism Agency (BNPT) it is expected that terrorism will be prevented. The National Counterterrorism Agency (BNPT) has formed a Coordination Forum for the Prevention of Terrorism (FKPT) in 21 of the 33 provinces/regions already. An FKPT is a special forum tasked with preventing the propagation of radical ideas closely associated with terrorism by designing and launching a deradicalization program.

Next to terrorism, seperatism can be seen as another domestic threat. The regions Aceh, Maluku and Papua all have their own reasons wanting to become independent and sometimes use violent actions and shootings. The way to handle this is by talking and negotiation with the parties concerned.

Another domestic threat Indonesia is facing, is the threat of natural disasters. With its geographical position, our country has the potential for volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, floods and landslides. To cope with the natural disasters, it is important to map the vulnerable areas, maximize the role of the Provincial Disaster Management Agency (BPBD), and train the people who live in the vulnerable areas.

One of the flagships of President Obama’s administration is the US strategic pivot towards Asia Pacific. How is this shift reflecting the growing importance of the region in both, strategic and economic terms? How would you assess the evolution of the US-Indonesia relations in recent years?

There is a dynamic equilibrium. The US itself is committed, and it regularly says that its presence in this region is for stability, security, and to rebalance power. This basically means that power is balanced between the strong players in the region.

The presence of the US in Asia Pacific has proven to be an advantage for many countries in this region that are gradually becoming economic powerhouses, like Japan, China, India and South Korea. The presence of the US is formed as full DIME (diplomatic, information, military and economy) and is actually conducive for the region. Therefore cooperation is very important.

During the Cold War, the priority was security, but now it is more about the economy. Asia is growing in terms of economic prosperity. If you want to move up and your economy is growing, you will need security. Besides that, you have to be supported by a secure region if you want to do business and develop your economy.

That is why we agree with ASEAN Plus 8 (a counterterrorism alliance between ASEAN countries and China, the US, South Korea, Australia, Russia, India, New Zealand and Japan) that the foundation of economic progress is security. ASEAN Plus 8 countries are committed to achieving stability, security and freedom.

In your opinion, how can Indonesia together with the US counterbalance the increasing militarism and assertiveness of the Republic of China in the South China Sea?


There was almost a deadlock when we had a meeting in Cambodia before. There were concerns about the centrality of ASEAN. Indonesia is playing a good role by looking at how it should be used, when we try to get meetings with China on codes of conduct. Now that ASEAN is solid, it wants to discuss and work with China on the code of conduct.

In 2002, there was a declaration of conduct, but it was not solid or binding. It was just a declaration. ASEAN and China agreed that the South China Sea issue should be resolved peacefully, but meanwhile the area has to be free of mitigation, and it has to be peaceful and secure. But we removed the declaration of conduct after ten years.

The good news is that ASEAN proposes to work with China and that we are starting from the bottom. We are not starting from the top, with the head of state – we are starting with the technical people. There are systems within our multilateral cooperation, where you have a technical meeting first and then you move up to a ministerial meeting, which is subsequently ratified by the head of state. The important thing is not to stop. We understand that there are going to be some differences and discrepancies, but that is OK. As long as we talk and move, hopefully there will be convergence to one point.

In times of increased religious tensions worldwide, as the most populous Muslim nation in the world, Indonesia serves as a testament that Islam and democracy can go hand-in-hand. How important is the role of your country as a model for moderate Islam?

Indonesia is the biggest Muslim country in the world. At the same time, we truly embrace and support democracy. Even President Obama said that he believed Islam could work together with democracy. Indonesia is in the process of consolidating its democracy so in a way we are a “life laboratory” for Islam and democracy coexisting together. People respect us for our achievements and we want to be an example for other Muslim countries.

One of the main objectives of our publication is to focus on the economic development and opportunities that the country offers. With over 240 million people, Indonesia is the economic powerhouse of South East Asia and an attractive market for foreign investors. In which areas of the defense industry would you like to see increased cooperation with other international players and the US in particular?


We already cooperate with the US, China and other nations. For example, we cooperate with China to develop our guided missiles, and we work jointly with Turkey on developing our medium tanks. Indonesian armed forces are very familiar with weapons systems originating from the former countries of the Eastern Block. We had the experience with the US arms embargo, so we do not want to depend on one country only.

We would like to encourage the transfer of technology. This is very important for us if we want to become self-reliant in the future. Western technology from the US and Europe is very popular in Indonesia and we already cooperate with the US. The question is to which extent the US wants to provide added value to the defense industry in Indonesia.

We hope that by cooperating with American companies in developing our defense industry through technology transfer, companies like PT DI, PT PINDAD, PT PAL - as well as other private companies related to military equipment - will be able to fullfill the needs of defense locally. We also aim to become a part of the global supply chain and cater to the military needs internationally. We are in that process and we work openly with the international community.

After spending more than eight years living and working in the US, what do you think Americans should know about Indonesia today?

The message that I would like to convey to Washington is that they should come more often to Indonesia, because they hardly do. They do not have an accurate image of what Indonesia is really about, and they should visit us in order to better understand our country.

  ♞ Worldfolio  

Kapolri sudah hentikan kerja sama dengan Australia

Jakarta • Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengaku telah menghentikan kerja sama Polri dengan Australia. Bentuk kerja sama tersebut termasuk masalah penanganan people smuggling (penyelundupan manusia) yang selama ini dikerjakan bersama Australian Federal Police (AFP).

Menurut Sutarman, sikap tegas ini diambil terkait aksi penyadapan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa pejabat di Indonesia yang sempat ramai dibicarakan belakangan ini.

"Sudah saya hentikan kerjasama dalam masalah penanganan people smuggling, imigran, itu yang selama ini kerjasama dengan AFP dihentikan," kata Sutarman di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/11).

Kendati kerjasama people smuggling telah dihentikan, menurut Sutarman bentuk kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang pendidikan tetap berjalan. "Tapi kerjasama pendidikan tetap dilaksanakan," ujarnya.

Sutarman menambahkan, dirinya tak mempermasalahkan jika masih banyak orang yang melakukan penyeberangan secara ilegal ke Pulau Christmas, Australia. Akan tetapi dirinya menegaskan tetap akan melakukan penindakan hukum yang tegas jika kedapatan ada orang yang menyeberang di wilayah teritorial Indonesia secara tak resmi.

"Orang punya tujuan ke sana, bukan masalah kita. Tapi kalau di yuridiksi kita dia terbukti melakukan pelanggaran maka harus dilakukan penegakan hukum, karena semua pelanggaran yang terjadi di Indonesia harus ditindak," imbuh jenderal polisi bintang empat ini.(mdk/dan)

  ♞ Merdeka  

UAV untuk Intai Udara: Mungil, Praktis, Tak Perlu Penerbang

Betapa pun sederhana, alutsista buatan sendiri punya deterrent tinggi. Ke depan TNI akan banyak menggunakan UAV buatan dalam negeri untuk intai taktis. 

Aaron Cross harus putar otak “mengalahkan” kelincahan MQ-9 Reaper yang dikirim dinas intelijen AS untuk menghabisi nyawanya. Eksekutor untuk operasi terselubung ini harus dimatikan, tapi ia tahu kelemahan pesawat nirawak bersenjata itu. Adegan saling telikung ala negara yang sudah maju ini pun jadi bagian paling seru dalam The Bourne Legacy – sekuel ke-4 dari petualangan Jason Bourne, salah satu film laris besutan Holywood tahun 2012.

Benarkah kini pesawat nirawak alias Unmanned Aerial Vehicle bisa dikerahkan untuk misi pembunuhan? Meski kebenaran kisah dalam film kerap dipertanyakan, nyatanya dinas intelijen AS memang sudah menyerahkan misi pemusnahan ke pundak pesawat yang cukup dikendalikan via satelit ini. Kepercayaan kian meninggi karena teknologi telah memungkinkan UAV kian presisi dengan jangkauan terbang yang makin jauh.

Meski tidak bisa menggantikan seluruh fungsi pesawat tempur dan pesawat pengintai berawak, faktanya UAV kian banyak dioperasikan berbagai angkatan bersenjata. Seperti dilansir Popular Science, kini di dunia setidaknya ada 7.000 UAV yang dioperasikan untuk misi kombatan. UAV memang bisa dikerahkan untuk membunuh, tetapi sebagian besar masih diandalkan untuk tugas pengintaian.

Dengan demikian memang menarik mendengar kabar bahwa TNI juga memiliki minat tinggi mengakuisisi alut sista modern ini. Desas-desus ke arah ini sudah terdengar sejak 1996, setelah Kopassus menggunakannya dalam operasi pembebasan sandera di Mapenduma, Papua. Sejak itu usaha untuk membeli pesawat yang cukup dikendalikan dari jarak jauh ini terus menggelinding. Ketertarikan ini secara tak langsung ikut memacu litbang dan industri untuk menggubah buatan sendiri.

Wulung dan LSU-02

Salah satu yang kemudian ditawarkan kepada TNI adalah Wulung. Pesawat Udara Nir Awak dengan panjang badan 4,32 meter dan bentang sayap 6,34 meter yang mampu menjelajah sampai 200 kilometer ini adalah primadona dalam ajang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-18, 29 Agustus – 1 September lalu di TMII, Jakarta. Kementerian Pertahanan dikatakan tertarik membeli, dan BPPT-PT LEN-PT Dirgantara Indonesia dilaporkan sedang berkolaborasi menuntaskan model BPPT01A-200-PA7 yang dianggap cocok untuk keperluan TNI. (A. Darmawan)

  ♞ Angkasa 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...