TNI AD Pamer Alutsista dan Kekuatan ke Anggota DPR

P2 [Edward Febriyatri Kusuma] ★

TNI AD memamerkan alat utama sistem pertahanan (alutsista) kepada rombongan komisi 1 DPR. Selain alutsista, prajurit TNI juga unjuk kekuatan masing-masing satuan.

Pantuan Kamis (10/3/2016) Rombongan komisi 1 seperti TB Hasanudin, Efendi Simbolon, Zaenudin Amali, Hanafi Rais, dan Mahfudz Siddiq mendatangi Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur.

Mereka berdecak kagum melihat aksi free fall dari satuan Kopassus dan Kostrad karena tidak sembarang prajurit dapat mengikuti kegiatan tersebut. Selain atraksi Free Fall, prajurit TNI AD juga memperlihatkan aksi bela diri Yong Modo dan bela diri Merah Putih.

"Danjen Kopasus sebagai tuan rumah, tadi kami sudah lihat langsung kemapuan Kopasus. kami bangga bukan hanya bangga kami yakin TNI punya kekuatan melindungi NKRI," ujar ketua Komisi 1 DPR Mahfud Sidik di sela-sela kunjungannya.

Alutsista dan prajurit kekuatan yang dipamerkan merupakan milik TNI AD dari kesatuan Kopasus, dan Kostrad. Sedangkan perlengkapan senjata terdiri dari Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) menujukan penangkis serangan rudal, Pertahanan Darat menampilkan Tank Leopard dan Anoa serta kendaraan taktis lainnya.

Sebelum saksikan atraksi, rombongan Komisi 1 melakukan rapat dengar pendapat bersama Kasad Jenderal Mulyono. Pihak TNI menyampaikan berbagai hal terkait dengan pembangunan kekuatan pokok minimun esential force (MEF). (ed/rvk)

 DPR Dorong TNI Jadi Garda Terdepan Penanganan Teroris dan Narkoba 
Komisi I DPR mengusulkan TNI menjadi garda terdepan dalam penanganan teroris dan narkoba. Hal itu berkaca dari perkembangan di negara-negara maju.

"Terorisme, separatisme, narkoba dan seterusnya yang oleh banyak negara, mereka telah menggunakan militer untuk menghadapinya," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Mako Kopassus, Cijantung, Jaktim, Kamis (10/3/2016).

Komisi I DPR mengingatkan jajaran TNI tentang amanat Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) TNI untuk melakukan operasi militer selain 14 jenis kegiatan di antaranya terorisme dan separatisme.

"Tapi sampai sekarang regulasi yang ada belum memberikan pintu masuk melibatkan TNI secara luas untuk menghadapi operasi militer selain perang yang seperti tadi saya sudah katakan. Perang sekarang ini sifatnya proxy (perang proksi)," kata Mahfudz.

Menurut dia, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Ia meminta agar TNI secepatnya menyusun rencana anggaran. "KSAD untuk mulai menyusun rencana kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer selain perang," tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi I DPR Zainuddin Amali berpendapat penanganan terorisme oleh TNI dimaknai dalam penjaringan informasi sehingga kekuatan Polri bisa ditambahkan. "Ya cuma harus proporsional sehingga HAM tetap terjaga, kita aktif. Tapi tetap menjaga HAM," tutur Zaenuddin.

Selain itu, kata dia, kekuatan TNI dapat digunakan dalam pendeteksian. "Secara proporsional, mereka dilibatkan dari awal. Mereka punya intel jangan sudah terjadi baru. Kita setuju bahkan pendeteksian dini. Boleh deteksi, boleh curiga tapi tidak boleh langgar HAM," ujar dia. (aan/nrl)

  ★ detik