✈️ Taifib Marinir
Prajurit dari kesatuan elite Korps Marinir TNI AL berlatih melakukan patroli rawa di Surabaya.
Sejumlah prajurit Intai Amfibi-1 (Taifib-1) dan Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Korps Marinir tingkat IV angkatan ke-62 melakukan patroli rawa di Bhumi Marinir Karangpilang Surabaya, Jawa Timur, Selasa (14/2).
Kegiatan yang diikuti sekitar 20 Taruna AAL korps Marinir tersebut merupakan bagian dari praktek pasukan (Tekpas) 2017 dalam rangka meningkatkan profesionalisme.
✈️ Antara
✈️ Ilustrasi pasukan perbatasan TNI [Antara]
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya mengatakan, pemprov Kalbar bersama sejumlah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mempersiapkan kawasan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan.
“Namun secara detail dan teknis perlu dikoordinasikan kembali dengan pihak TNI, untuk menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan pihak TNI,” kata Christiandy Sanjaya, usai menghadiri Rakornas pembahasan sinkronisasi gelar kekuatan TNI dengan pembangunan nasional di Jakarta, Selasa.
Menurutnya pemerintah Prov Kalbar berharap pihak TNI dapat segera menyampaikan informasi secara tertulis terkait kebutuhan lahan yang diperlukan di wilayah itu, sehingga pada tataran ke dalam dapat di koordinasikan dengan baik dan cepat.
Dirinya menjelaskan, pihaknya juga akan mendukung TNI dalam menyiapkan jalur gelar pasukan yang direncanakan akan diadakan di Ketapang, Singkawang, Pontianak, Sambas ( temajok ) sampai dengan sebatik Kaltara.
“Dalam mendukung program pemerintah pusat ini tentunya semua harus singkron dengan peraturan dan kewenangan yang ada,” tuturnya.
Dijelaskannya, lima kabupaten yang ada di Kalbar itu berbatasan langsung dengan serawak malaysia yaitu, kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang, Bengkayang,dan Kapuas Hulu, yang tentunya secara geografis kawasan perbatasan tersebut konsepnya pasti mendukung kegiatan gelar pasukan TNI di kawasan perbatasan.
Sejalan dengan hal di atas, serta adanya pergeseran/perubahan kewenangan sebagai dampak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, khususnya terhadap kewenangan pengelolaan perbatasan negara.
Dirinya menyarankan perencanaan datail tata ruang untuk lahan pembangunan dan penempatan TNI di kawasan perbatasan sebaiknya di usulkan/dilaksanakan oleh pemerintah pusat (melalui K/L terkait atau berwenang), hal ini mengigat peraturan pemerintah perihal pembagian kewenangan pengelolaan perbatasan belum diterbitkan.
“Sehingga apabila tidak ada regulasi yang mendukung daerah untuk melaksanakan pengadaan lahan tersebut, tentunya akan menjadi permasalahan di kemudian hari,” katanya.
Christiandy menambahkan, pada pertemuan yang berlangsung di Kemenkopolhukam tersebut menindaklanjuti arahan Presiden RI pada tanggal 12 Januari 2017.
Presiden menyatakan harus ada singkronisasi gelar TNI dengan pembangunan nasional dengan maksud dan tujuan, agar konsep gelar pasukan TNI memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional yang tidak lagi bersifat jawa sentris, tetapi harus Indonesia sentris.
Selain itu, penempatan gelar pasukan TNI dikuatkan di titik wilayah terluar dan terdepan dari NKRI, yang juga menjadi wilayah-wilayah potensial sebagai pusat penggerak dan pertumbuhan ekonomi Nasional.
Hadir pada acara tersebut, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, KASAD, KASAL, KASAU, serta Menteri Terkait dan para Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan lainnya.
✈️ Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP menandatangani prasasti gedung NASPCI di kantor NSPI komplek Rajawali, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (14/2) [Dispenau/17]
Kepala Staf TNI AU (Kasau ) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP mengatakan penguatan National Air Power sebagai sebuah grand design strategy nasional menghadapi era perang moderen dan irregular war perlu didukung semua pihak, hal ini terkait dengan visi dan misi pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Menurut Kasau, percepatan penguatan national air power perlu segera direalisasikan, karena ancaman dalam perang moderen, tidak lagi konvensional sebuah negara, tetapi dapat berupa kelompok atau organisasi bersenjata berlandasakan ideologi atau ekonomi. Oleh karena itu, Kasau sangat mendukung dibentuknya NASPCI (National Air and Space Power Center of Indonesia) yang merupakan pengembangan dari organisasi APCI (Air Power Center of Indonesia).
“Kehadiran air power yang capable menjadi penting, untuk menjaga kedaulatan NKRI melaui patroli maritim yang mampu menjangkau hingga ZEE Indonesia serta dapat membantu pemerintah mengambil alih pengelolaan FIR (Flight Information Region) di atas kepulauan Riau dan Natuna” kata Kasau.
Pernyataan tersebut, disampakan Kasau Marsekal Hadi Tjahjanto, S.IP dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Wakil Kasau (Wakasau) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Hadiyan Sumintaadtmadja saat peresmian renovasi gedung NASPCI (National Air and Space Power Center of Indonesia), Selasa (14/2), di komplek Rajawali Halim Perdanakusuma, Jakarta. Hadir pada kesempatan ini, ketua PPAU (Persatuan Purnawirawan TNI AU) Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, Ketua Umum NASPCI Marsda TNI Dr. U.H. Harahap, perwakilan Basarnas, perwakilan Airnav, perwakilan PT.DI, perwakilan kementrian Perhubungan dan perwakilan Athase Pertahanan negara Sahabat.
Kasau berharap, kehadiran NASPCI akan menjadi counterpart bagi TNI AU dalam hal pengkajian dan penguasaan air and space power yang sangat penting bagi penguatan peran TNI AU dalam mendkung program poros maritim Indonesia. Lebih dari itu, Kasau juga optimis, dimasa datang NASPCI mampu mewujudkan upaya pengembangan air power dan air space power Indonesia.
Ketua umum NASPCI Marsda TNI Dr U.H Harahap dalam laporanya menjelaskan, salah satu kegiatan yang akan di gelar NASPCI adalah penyelenggaraan Indonesian Air Show, yang akan digelar di bandara Ngurah Rai Bali pada 2018 mendatang.
✈️ Ilustrasi Hawk, Pesawat TNI AU [Jeff Prananda]
Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mencapai Riau Tanpa Asap di Tahun 2017, ini adalah komitmen bersama dari seluruh elemen yang tergabung di dalam Satgas Siaga Penanggulangan Bencana Asap akibat Karhutla Riau.
Demikian juga dengan Lanud Roesmin Nurjadin, yang terus melakukan patroli udara guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di provinsi Riau, seperti yang dilakukan oleh pesawat tempur Hawk 100/200 Skadron Udara 12, Senin (13/2).
Diawali laporan yang diterima oleh Staf Dinas Operasi (Disops) Lanud Rsn baik dari BMKG, tim Satgas Darat ataupun unsur lain mengenai kemungkinan adanya hotspot, maka selanjutnya pesawat tempur ataupun helikopter di Lanud Rsn akan terbang untuk memeriksa kondisi dari hotspot tersebut.
Danlanud Rsn yang juga Dansatgas Udara, Marsma TNI Henri Alfiandi mengatakan bahwa Lanud Rsn setiap harinya terus melakukan patroli udara, baik itu dengan pesawat tempur ataupun helikopter yang berada di Lanud Rsn.
“Pesawat tempur baik dari Skadron Udara 12 ataupun 16, serta helikopter TNI AU melaksanakan patroli udara setiap hari, dimana pemantauan ini dilakukan bersamaan atau di combine dengan latihan rutin”, tambah Danlanud.
Adapun area yang dilakukan pemantauan adalah seluruh wilayah di provinsi Riau, karena itu juga merupakan area latihan terbang dari Lanud Rsn. Selanjutnya dari hasil pemantauan yang telah dilakukan, akan dibuatkan laporan kepada BPBD Riau sehingga dapat ditentukan apa langkah berikutnya.
“Hal ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya Karhutla di Riau, sehingga bersama-sama dengan seluruh elemen Satgas mampu mewujudkan Riau tanpa asap di tahun 2017”, pungkas Danlanud.
✈️ Rhan 122 [PT DI]
Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kemhan menggelar beberapa Produk First Article (FA) Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekindhan) TA. 2016, Selasa (13/2) di kantor Kemhan, Jakarta.
Sebanyak 15 Produk FA yang dipamerkan tersebut merupakan produk prototipe terseleksi hasil penelitian pengembangan menjadi produk yang siap untuk diproduksi secara massal oleh 13 perusahaan industri pertahanan dalam negeri.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyampaikan, rasa bangganya bahwa karya putra putri bangsa Indonesia mendapat kesempatan dan mampu untuk turut mendukung pembangunan kekuatan pertahanan negara. “Kemampuan industri pertahanan yang ada ini perlu kita hargai, didukung dan diberdayakan untuk membangun kekuatan dan kemampuan TNI secara mandiri”, ungkap Menhan.
Lebih lanjut Menhan mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang besar, untuk itu harus memiliki kemandirian dan mengurangi ketergantungan dari luar negeri. Tentunya untuk mewujudkan kemandirian tersebut kuncinya adalah semua pihak harus bekerja keras, saling mendukung dan bekerjasama. “Kita harus berani memulai untuk mandiri dan tidak tergantung dari pihak manapun dalam pemenuhan kebutuhan Alpalhankam kedepan”, tambah Menhan.
Untuk mewujudkan kemandirian tersebut, menurut Menhan perlu upaya dan kerjasama yang integratif antara pemerintah dan stake holder industri pertahanan dalam negeri sehingga kemandirian dan kedaulatan pemenuhan Alpalhankam Indonesia dapat diwujudkan di masa yang akan datang.
Diperlukan adanya evaluasi, perbaikan dan pengembangan yang terus menerus oleh semua pihak terkait sehingga kelak produksi Alpalhankam dalam negeri ini sesuai dengan kebutuhan untuk pertahanan negara, baik dari sisi prajurit sebagai pengguna, kondisi geografis Indonesia maupun anggaran yang lebih efisien serta proyeksi ancaman yang dihadapi kedepan. Sehingga keberadaan Alpalhankam ini dapat memberikan kekuatan dan efek tangkal yang tangguh dan menggetarkan bagi pihak manapun dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.
Sementara itu Dirjen Pothan Kemhan Drs. Sutrimo, M.M., M.Si, mengatakan, 15 Prodok FA ini merupakan kelanjutan produk produk yang sudah dilakukan suatu penilitian dan pengembangan (Litbang) oleh Litbang Angkatan, Litbang Kemhan dan juga lembaga lembaga penelitian terkait lainnya, sehingga produk ini sudah diuji dan disertifikasi. Oleh karena itu, produk ini sudah siap diproduksi secara massal.
Lebih lanjut diharapkan produk – produk monumental karya anak bangsa ini bisa ditindaklajuti oleh end user, diproduksi masal, dibeli dan dipakai, sehingga akan dapat mengurangi ketergantungan pengadaan Alutsista sekaligus juga untuk penghematan devisa negara.
Ke 15 Produk FA yang digelar terdiri dari lima produk Matra Darat, enam produk Matra Laut dan empat produk Matra Udara, meliputi; FA Swamp Boat dari PT. Mega Perkasa Engineering, FA Kapal Selam Tanpa Awak dari PT. Robo Marine Indonesia, FA Target Drone dari PT. Indo Pacific Communication and Defence, FA Posko Dahanud Mobile dari PT. Elektroteknika Utama ITB, FA Bateray Pesawat C-130 dari PT. Garda Persada, FA Baterai Tank BMP-3F dari PT. Garda Persada, FA WCP/WPU Pesawat Hawk 209 dari PT. Info Global Teknologi.
Selanjutnya, FA Identification Frend or Foe dari PT. Len Industri, FA Simulator Meriam 57 mm dari PT. Elektroteknika Utama ITB, FA Mesin Hitung Mortir 81 mm dari PT. Kinarya Acitya, FA Simulator Latihan Tim Pelaksana Tembakan dari PT. Enindo Mitratama, FA Electronic Support Measure (ESM) dari PT. Infra RCS Indonesia, FA Senjata Dooper & Amunisi dari PT. Pindad, FA Ground to Air Radio dari PT. CMI Teknologi dan FA Senjata Serbu Bawah Air 5,6 mm dari PT. Pindad.
Ke 15 Produk FA tersebut diserahkan secara simbolis kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Drs. Sutrimo, M.M., M.Si, berupa Miniatur FA Swamp Boat produk dari PT Mega Perkasa Engginering.
Selain penyerahan 15 Produk FA Program Bangtekindhan TA. 2016, juga dilaksanakan penandatanganan kontrak produksi Roket R-Han 122B untuk Tabel Tembak dan Sertifikasi Tahap I TA.2017 oleh Dirjen Pothan Kemhan dengan Direktur Utama PT. DI dan disaksikan oleh Menhan. Hadir dalam acara tersebut Menkominfo, perwakilan Anggota Komisi I DPR RI, sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan serta para Direktur Utama dari perusahaan industri pertahanan dalam negeri.
