Purnomo Yusgiantoro |
"Peresmian ini menandai mulai dioperasikannya pabrik amonium terbesar di Indonesia untuk mendukung industri pertambangan Indonesia. Pabrik KNI merupakan salah satu industri strategis di bawah pengawasan Kementerian Pertahanan akan mengurangi ketergantungan impor amonium nitrat (AN) dan menghemat devisa negara," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada acara peresmian pabrik KNI di Bontang, Jumat.
Purnomo menuturkan, industri bahan baku bahan peledak ini merupakan industri yang strategis dan perlu didukung oleh berbagai pihak, terutama pemerintah pusat dan lokal karena akan memberikan manfaat besar bagi kepentingan bangsa.
"Pabrik yang dirancang dengan sangat baik dan dioperasikan oleh putra terbaik bangsa ini dapat menjadi contoh bagi industri-industri lain yang perlu dikembangkan dalam Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di masa depan. Saya optimistis, kita akan mampu memenuhi kebutuhan AN nasional dengan kemampuan kita sendiri," paparnya.
Sedangkan Direktur Utama PT KNI Antung Pandoyo mengatakan KNI akan menjadi produsen amonium nitrat terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara yang berperan penting sebagai aset nasional untuk melayani industri pertambangan di Indonesia.
"KNI dibangun sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan nasional akan amonium nitrat yang selama ini bergantung pada produk impor. Saat ini kesiapan operasional telah mencapai 100 persen," katanya.
Untung menyebutkan kapasitas produksi amonium nitrat KNI mencapai 300.000 MT per tahun dan difokuskan untuk menunjang kebutuhan pasar dalam negeri Indonesia yang diprediksikan akan mencapai 600.000 MT per tahun pada 2012.
"Walaupun bersaing dengan beberapa perusahaan lain di industri bahan baku peledak pertambangan, kehadiran KNI di Indonesia tentunya menjadi kebanggaan dan bukti nyata dari kemampuan industri Indonesia untuk bersaing di pasar global," katanya.(IAZ)(Antara)
Perusahaan dalam negeri mestinya produksi ammonium nitrat
Bontang (ANTARA News) - Kementerian Pertahanan meminta Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta untuk memproduksi ammonium
nitrat atau bahan peledak bagi sektor pertambangan serta minyak dan gas
nasional.
"Sampai dengan saat ini, baru dua pabrik di dalam negeri yang memproduksi ammonium nitrat yaitu PT Multi Nitrotama Kimia (MNK) di Cikampek, Jawa Barat, dan PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang, Kalimantan Timur," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada acara peresmian pabrik KNI di Bontang, Jumat.
Purnomo menuturkan, dari 550.000 metrik ton kebutuhan dalam negeri ammonium nitrat, sebanyak 78 persen didatangkan dari luar negeri.
"Untuk mengurangi impor ammonium nitrat, Kemenhan sedang mempelajari proposal pembangunan pabrik dari Batuta. Dengan semakin banyaknya produsen bahan baku peledak, impor bisa dikurangi hingga 30 persen," paparnya.
Agar investasi disektor industri pertahanan meningkat, Purnomo akan bertemu dengan sejumlah pemangku kepentingan di bidang produksi bahan peledak dari dalam negeri.
"Minat investasi di sektor ini tidak hanya tergantung dari pemerintah pusat, tetapi juga iklim investasi di daerah. Diharapkan pemerintah daerah mempermudah perizinan investasi di industri pertahanan," ujarnya.
Kemenhan akan mengumpulkan sembilan produsen bahan peledak dan lima importir untuk memberi masukan kepada pemerintah terkait Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2006 tentang pedoman pengaturan, pembinaan dan pengembangan badan usaha bahan peledak komersial.
"Kami akan mendengarkan masukan mereka sebelum memutuskan akan memberikan insentif yang menarik bagi investasi disektor industri pertahanan," tandasnya.(KR-IAZ)(Antara)
"Sampai dengan saat ini, baru dua pabrik di dalam negeri yang memproduksi ammonium nitrat yaitu PT Multi Nitrotama Kimia (MNK) di Cikampek, Jawa Barat, dan PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang, Kalimantan Timur," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada acara peresmian pabrik KNI di Bontang, Jumat.
Purnomo menuturkan, dari 550.000 metrik ton kebutuhan dalam negeri ammonium nitrat, sebanyak 78 persen didatangkan dari luar negeri.
"Untuk mengurangi impor ammonium nitrat, Kemenhan sedang mempelajari proposal pembangunan pabrik dari Batuta. Dengan semakin banyaknya produsen bahan baku peledak, impor bisa dikurangi hingga 30 persen," paparnya.
Agar investasi disektor industri pertahanan meningkat, Purnomo akan bertemu dengan sejumlah pemangku kepentingan di bidang produksi bahan peledak dari dalam negeri.
"Minat investasi di sektor ini tidak hanya tergantung dari pemerintah pusat, tetapi juga iklim investasi di daerah. Diharapkan pemerintah daerah mempermudah perizinan investasi di industri pertahanan," ujarnya.
Kemenhan akan mengumpulkan sembilan produsen bahan peledak dan lima importir untuk memberi masukan kepada pemerintah terkait Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2006 tentang pedoman pengaturan, pembinaan dan pengembangan badan usaha bahan peledak komersial.
"Kami akan mendengarkan masukan mereka sebelum memutuskan akan memberikan insentif yang menarik bagi investasi disektor industri pertahanan," tandasnya.(KR-IAZ)(Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.