KELOMPOK
separatis di Papua diduga berada di belakang penyelenggara sayembara
penangkapan Presiden SBY.
"Kelompok-kelompok itu (separatis Papua) bisa. Mereka selalu mengeksploitir kejadian-kejadian yang ada di Papua itu untuk menceritakan buruknya handling Indonesia terhadap Papua," kata Marciano usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bidang polhukam di Kantor Presiden, Rabu (19/9).
Menurut Marciano, sebagian aktivis dari kelompok separatis Papua ada yang tinggal di luar negeri. Mereka menjalin komunikasi dengan politisi asing dan aktivis-aktivis bidang hak asasi manusia. Informasi yang disampaikan mereka di luar negeri seringkali menggambarkan kondisi Papua secara negatif.
"Mereka memandang kondisi papua seperti itu (negatif). Tapi kan kondisi Papua harus kita yakinkan bahwa sekarang pemerintah Indonesia berusaha maksimal mungkin untuk membangun Papua dari semua sisi," papar Marciano.
Perwira TNI berpangkat Letjen ini berharap komunitas warga Indonesia di luar negeri bisa meluruskan informasi-informasi yang tidak benar tersebut. Ia pun menegaskan bahwa informasi mengenai pembantaian 500 ribu warga di Papua adalah fitnah. "Nggak benar itu," tegas Marciano.
Beberapa hari lalu, situs RNZI.com mengabarkan adanya untuk menangkap Presiden SBY dalam kunjungan ke Inggris pada Oktober 2012 mendatang. Dalam kampanye tersebut, terdapat iming-iming hadiah uang sebesar US$ 80 ribu bagi pihak yang bisa menangkap Presiden.
Dalam kampanye itu, Presiden RI dianggap sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas genosida yang terjadi di Papua. Penyelenggara sayembara anonim tersebut mengklaim bahwa International Criminal Court menginginkan agar Presiden ditangkap sebagai pertanggungjawaban atas tewasnya 500 ribu orang warga di Papua.
Dugaan ini diungkapkan oleh Kepala Badan
Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman.
"Kelompok-kelompok itu (separatis Papua) bisa. Mereka selalu mengeksploitir kejadian-kejadian yang ada di Papua itu untuk menceritakan buruknya handling Indonesia terhadap Papua," kata Marciano usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bidang polhukam di Kantor Presiden, Rabu (19/9).
Menurut Marciano, sebagian aktivis dari kelompok separatis Papua ada yang tinggal di luar negeri. Mereka menjalin komunikasi dengan politisi asing dan aktivis-aktivis bidang hak asasi manusia. Informasi yang disampaikan mereka di luar negeri seringkali menggambarkan kondisi Papua secara negatif.
"Mereka memandang kondisi papua seperti itu (negatif). Tapi kan kondisi Papua harus kita yakinkan bahwa sekarang pemerintah Indonesia berusaha maksimal mungkin untuk membangun Papua dari semua sisi," papar Marciano.
Perwira TNI berpangkat Letjen ini berharap komunitas warga Indonesia di luar negeri bisa meluruskan informasi-informasi yang tidak benar tersebut. Ia pun menegaskan bahwa informasi mengenai pembantaian 500 ribu warga di Papua adalah fitnah. "Nggak benar itu," tegas Marciano.
Beberapa hari lalu, situs RNZI.com mengabarkan adanya untuk menangkap Presiden SBY dalam kunjungan ke Inggris pada Oktober 2012 mendatang. Dalam kampanye tersebut, terdapat iming-iming hadiah uang sebesar US$ 80 ribu bagi pihak yang bisa menangkap Presiden.
Dalam kampanye itu, Presiden RI dianggap sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas genosida yang terjadi di Papua. Penyelenggara sayembara anonim tersebut mengklaim bahwa International Criminal Court menginginkan agar Presiden ditangkap sebagai pertanggungjawaban atas tewasnya 500 ribu orang warga di Papua.
(Jurnas)
Sayembara Tangkap SBY, Inggris Beri Jaminan Keamanan
Hadiah US$ 80.000 disediakan bagi siapapun yang berhasil menangkap SBY.
Sayembara untuk menangkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beredar menjelang rencana kunjungannya ke Inggris pada awal November mendatang. Hadiah US$ 80 ribu disediakan bagi siapa pun yang berhasil menangkap SBY oleh orang yang mengaku sebagai McWilliams dari Tim Advokasi Papua Barat.
Terkait sayembara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta telah mengirimkan surat jaminan keamanan kepada SBY. Surat itu meminta SBY tidak khawatir dengan berita yang dilansir oleh Radio New Zealand International itu.
"Pemerintah Inggris yang mengundang, bukan kami yang minta diundang. Inggris mengundang Beliau sebagai apresiasi terhadap apa saja yang sudah dilaksanakan, terutama dalam bidang ekonomi, demokratisasi, dan lingkungan hidup," kata Djoko di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 19 September 2012.
Menurut Djoko, undangan itu telah lama direncanakan oleh pemerintah Inggris. "Dengan itu, kedutaan menyampaikan kepada kami, bahwa tidak ada, tidak benar, dan kalau ada isu (sayembara penangkapan) itu, pemerintah Inggris akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap undangan yang diberikan kepada Presiden," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman, mengatakan memang ada aktivis-aktivis Papua yang tinggal di luar negeri. Mereka mengomunikasikan kondisi Papua untuk kepentingannya kepada politisi ataupun pegiat HAM.
"Apa yang berkembang di luar negeri, khususnya yang disampaikan tadi itu merupakan satu tantangan bagi seluruh komunitas Indonesia yang ada di luar negeri. Baik itu dari kedutaan, baik itu dari mahasiswa-mahasiswa kita yang sekolah di luar negeri, masyarakat-masyarakat kita yang bekerja di luar negeri, bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar," kata Marciano.
Menurut Marciano, aktivis-aktivis Papua itu selalu mengeksploitasi kejadian-kejadian yang ada di bumi ujung timur Indonesia itu untuk menceritakan buruknya penanganan pemerintah. "Tapi mereka tidak pernah memberitakan hal-hal positif yang dibangun pemerintah indonesia di papua," katanya.
Dalam sayembara ini juga diklaim bahwa SBY tengah dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional karena mendalangi genosida yang sedang berlangsung di Papua, di mana menewaskan lebih dari 500.000 orang tak bersalah. Namun, Marciano membantah tudingan tersebut. "Tidak betul itu," ujar Marciano.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan tersebarnya berita itu meresahkan SBY. Namun, Istana yakin dengan jaminan keamanan yang diberikan Inggris kepada SBY. (umi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.