Jakarta • Kementerian Pertahanan menargetkan akan mempercepat realisasi program modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sampai tahun 2014 untuk mencapai kekuatan pertahanan negara sampai pada kekuatan pokok minimum.
Salah satunya adalah dengan melakukan pengadaan alat berat berupa truk militer seberat 2,5 ton dan 5 ton sejumlah 1000 unit. Diharapkan alat berat tersebut dapat difungsikan sebagai alat angkut barang dan prajurit TNI yang pada akhirnya dapat memperkuat pertahanan negara. Hal tersebut terungkap saat Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima Presiden Direktur PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) MR. Isikawa beserta rombongan di kantor Kemhan, Rabu (3/4).
Untuk itu, Kemhan memandang penting untuk melakukan kerjasama dengan IAMI dalam memproduksi truk militer 2,5 ton dan 5 ton yang baru pertama kali diadakan. Wamenhan berharap kerjasama ini dapat terealisasi sebelum semester kedua pada bulan Oktober 2014.
Lebih lanjut dikatakan Wamenhan, dalam pengadaan truk militer 2,5 ton dan 5 ton ini dapat memfasilitasi personel TNI untuk mobilisasi. Untuk itu dalam pembuatannya diharapkan dapat memenuhi spesifikasi teknis atau military specification yang dibutuhkan TNI dan dalam pengirimannya (delivery) dapat dilakukan secara bertahap.
Menanggapi hal tersebut, Presdir IAMI menyatakan terdapat aspek teknis dalam pengadaan truk militer 2,5 ton dan 5 ton tersebut yaitu aspek availability atau aspek ketersediaan barang dengan tujuan untuk mempercepat jangkauan pelayanan.
Dalam aspek teknis dibutuhkan dukungan baik dari pemerintah Jepang maupun dari distributor lokal yang tersebar di wilayah Indonesia seperti di Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan, Banjarmasin dan Balikpapan.
Selain itu akan diadakan pelatihan secara periodik dengan satuan-satuan TNI yang berada di daerah-daerah atau kodam-kodam. Disamping itu juga, IAMI mengadakan program after sales service atau technical advisor dengan melakukan konsultasi secara berkala dan field advisor pada saat menghadapi permasalahan teknis ataupun pada kondisi baik.
Selain itu terdapat juga aspek affordability atau aspek keterjangkauan yang bertujuan untuk memberi dukungan spare part dengan harga yang kompetitif. Untuk program maintenance, akan diadakan pelatihan secara periodik di satuan-satuan TNI di daerah, baik dalam pengoperasian maupun repair and maintain.
Untuk mendukung hal tersebut, akan diperkuat dengan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai payung hukum atau pegangan yang kuat untuk meningkatkan kerjasama dan solidaritas. Selain di Indonesia, produk ini juga diperkenalkan diberbagai negara seperti di Thailand.
Salah satunya adalah dengan melakukan pengadaan alat berat berupa truk militer seberat 2,5 ton dan 5 ton sejumlah 1000 unit. Diharapkan alat berat tersebut dapat difungsikan sebagai alat angkut barang dan prajurit TNI yang pada akhirnya dapat memperkuat pertahanan negara. Hal tersebut terungkap saat Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima Presiden Direktur PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) MR. Isikawa beserta rombongan di kantor Kemhan, Rabu (3/4).
Untuk itu, Kemhan memandang penting untuk melakukan kerjasama dengan IAMI dalam memproduksi truk militer 2,5 ton dan 5 ton yang baru pertama kali diadakan. Wamenhan berharap kerjasama ini dapat terealisasi sebelum semester kedua pada bulan Oktober 2014.
Lebih lanjut dikatakan Wamenhan, dalam pengadaan truk militer 2,5 ton dan 5 ton ini dapat memfasilitasi personel TNI untuk mobilisasi. Untuk itu dalam pembuatannya diharapkan dapat memenuhi spesifikasi teknis atau military specification yang dibutuhkan TNI dan dalam pengirimannya (delivery) dapat dilakukan secara bertahap.
Menanggapi hal tersebut, Presdir IAMI menyatakan terdapat aspek teknis dalam pengadaan truk militer 2,5 ton dan 5 ton tersebut yaitu aspek availability atau aspek ketersediaan barang dengan tujuan untuk mempercepat jangkauan pelayanan.
Dalam aspek teknis dibutuhkan dukungan baik dari pemerintah Jepang maupun dari distributor lokal yang tersebar di wilayah Indonesia seperti di Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan, Banjarmasin dan Balikpapan.
Selain itu akan diadakan pelatihan secara periodik dengan satuan-satuan TNI yang berada di daerah-daerah atau kodam-kodam. Disamping itu juga, IAMI mengadakan program after sales service atau technical advisor dengan melakukan konsultasi secara berkala dan field advisor pada saat menghadapi permasalahan teknis ataupun pada kondisi baik.
Selain itu terdapat juga aspek affordability atau aspek keterjangkauan yang bertujuan untuk memberi dukungan spare part dengan harga yang kompetitif. Untuk program maintenance, akan diadakan pelatihan secara periodik di satuan-satuan TNI di daerah, baik dalam pengoperasian maupun repair and maintain.
Untuk mendukung hal tersebut, akan diperkuat dengan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai payung hukum atau pegangan yang kuat untuk meningkatkan kerjasama dan solidaritas. Selain di Indonesia, produk ini juga diperkenalkan diberbagai negara seperti di Thailand.
● DMC
Wah klo spt, bgmn dg pengembangan dr Truck Perkasa produk Texmaco, kan sdh diuji cobakan utk versi militer... Bahkan sdh double gardan dg soch breaker yg dipercanggih.
BalasHapusIni yg dinamakan pengadaan yg tdk pro produk dlm negeri. Hal semacam ini sdh menyalahi aturan pengadaan, yg mewajibkan utk mengutamakan produk dlm negeri.
Klo spt ini, kapan industri kita bs maju & berkembag...
Betul, menhan harus menjelaskan kenapa begitu? Sebaiknya itu dalam bentuk "joint production" mislanya dengan PT Pindad yang sudah mampu memproduksi kendaraan tempur Komodo yang "gagah" itu. Dengan demikian Pindad bisa mengajak mitra swasta untuk memenuhi semua kandungan lokal. Jadi Isuzu misalnya hanya menyuplai mesin dan/atau sistem suspensinya saja. Sebagai rakyat kecil kita ini jadi curiga, jangan-jangan "orang-orang" di kemenhan itu mendapat "sesuatu". Kenapa pula harus ke IAMI, kenapa tidak ditawarkan ke pihak lain? Begitu mendesakkah keperluan truk militer dimaksud, sehingga sepertinya "harus" segera membeli yang sudah siap jadi. hayo pak Menhan, Anda juga punya kewajiban moral untuk menjelaskan hal-hal yang menyangkut penggunaan uang rakyat yang oleh rakyat dianggap "aneh".
BalasHapus