Pemerintah Stop Operasi Militer di Papua

Menkopolhukam Djoko Suyanto

Pemerintah Pusat menegaskan, tidak akan ada lagi operasi militer yang dilakukan di Papua.

Hal demikian dikatakan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto, terkait masih adanya sekelompok masyarakat Papua bersenjata yang berada di hutan.

"Tidak ada lagi operasi militer, tidak ada lagi pengejaran-pengejaran militer," kata Djoko Suyanto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1/2014).

Kini, kata dia, pemerintah lebih mengedepankan upaya persuasif kepada mereka yang masih berada di hutan. "Ini upaya kita bersama, pusat, gubernur, bupati, bersama-sama untuk dekati mereka yang sekarang masih berada di hutan, mengangkat senjata, melakukan tindakan kriminal," ucapnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, yang ada hanyalah penegakan hukum bagi mereka yang telah bertindak kriminal. "Jadi, upaya persuasif harus sabar dan harus kelola dengan baik, untuk keluar dari tindakan kekerasan sangat penting," tuturnya.

Hal demikian, sambung dia, merupakan komitmen pemerintah saat ini. "Kerja sama upaya internasional dilakukan. Bulan lalu kita mengundang sejumlah Menteri luar negeri anggota Melanesian Spearhead Group (negara-negara rumpun Melanesia) untuk datang ke Papua," imbuhnya.

Papua & Papua Barat klaim tak ingin Merdeka

Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi mengklaim saat ini tidak ada lagi masyarakatnya yang menginginkan Papua merdeka.

"Kalau ada keinginan Papua Barat Merdeka, itu tidak ada. Merdeka sekali untuk selamanya," ujar Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/1/2014).

Dia menambahkan, bahwa situasi masyarakat di Papua Barat saat ini sangat kondusif. Hal senada pun dikatakan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Menurut Lukas, yang ada saat ini di daerahnya hanya sekelompok masyarakat bersenjata yang berbuat kriminal. Sekelompok bersenjata itu, kata dia, tidak menginginkan Papua merdeka.

"Sekarang yang terjadi ini, sekelompok orang bersenjata yang menurut saya sebenarnya kriminal. Karena kelompok ini dengan berbagai tuntutan kebutuhan memegang senjata, dengan demikian saya anggap kriminal, bukan berjuang minta merdeka. Begitu dia lakukan penembakan, dia meminta tuntutan, ini kan saya anggap kriminal," kata Lukas.

Oleh karena itu, dia mengaku sudah meminta Kapolda setempat untuk mengatasi sekelompok masyarakat bersenjata itu.

"Saya sembilan bulan bertugas sebagai Gubernur Papua, sudah melaksanakan dan akan melaksanakan terus program perwakilan pemerintah pusat di daerah. Rekonsiliasi saya sudah lakukan beberapa daerah yang konflik bersenjata, konflik pilkada, sudah saya laksanakan, bertemu dengan yang berseberangan, saya sudah turun bertemu," tutur Lukas.

Seperti diketahui, hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan itu membahas evaluasi pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) sejak 2001 lalu di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan draft perubahannya.

  ♞ Sindo