 |
MBT Leopard 2 Revolution
(Foto Rheinmettal)
|
Penjualan 130 unit tank tempur dari Jerman kepada Indonesia memicu
kontroversi. Perusahaan yang diduga akan mengekspornya ke Indonesia juga
membantah adanya rencana bisnis senjata itu.
"Deal" or "No Deal"?"- ada bisnis atau tidak", itulah pertanyaan yang kini mengemuka di Jerman, terkait bisnis tank tempur bekas tipe Leopard 2 dengan Indonesia.
Departemen Pertahanan Indonesia sudah memaparkan, rencananya tanggal 7 November di Jakarta akan ditandatangani "memorandum of understanding" atau nota kesepahaman antara perusahaan persenjataan Jerman "Krauss-Maffei Wegmann" dengan pihak Kementrian Pertahanan Indonesia
Sementara perusahaan Jerman yang bermarkas di München itu membantah keterangan dari Jakarta. "Krauss-Maffei Wegmann tidak memasok tank ke Indonesia", kata juru bicara perusahaan itu, Kurt Braatz kepada kantor berita Jerman dpa.
Departemen Pertahanan di Jakarta menyebut, jumlah tank tempur Leopard 2 yang akan dibeli mencapai 130 unit, atau lebih tinggi dari rencana semula sekitar 100 unit. Nilai bisnis seluruhnya mencapai sekitar 217 juta Euro.
Kini muncul pertanyaan, perusahaan Jerman mana yang akan datang ke Jakarta, untuk menandatangani nota kesepahaman dengan Departemen Pertahanan itu? Diduga ada sebuah perusahaan persenjataan lain yang sudah memborong tank bekas tipe Leopard 2 yang dipensiunkan oleh angkatan bersenjata Jerman "Bundeswehr". Tank-tank bekas Bundeswehr itu diduga akan direparasi dan dilengkapi persenjataan baru, dan dijual lagi ke Indonesia.
Belum Disetujui Pemerintah
Pemerintah Jerman menyatakan, sejauh ini belum memberikann persetujuannya terkait bisnis persenjataan itu. Kementrian ekonomi di Berlin menegaskan, untuk ekspor senjata berat semacam itu diperlukan izin. "Namun sejauh ini belum ada yang mengajukan permohonan bagi ekspor tank Leopard bekas ke Indonesia".
Rencana bisnis tank tempur bekas tipe Leopard 2 dengan Indonesia itu di Jerman juga memicu hujan kritik. Partai oposisi Partai Hijau dan partai kiri "Die Linke" memperingatkan masih rawannya situasi hak asasi manusia di Indonesia.
"Jika tank itu sudah dijual, tidak ada lagi yang dapat mencegah, jika tank-tank itu digunakan untuk menindas rakyatnya sendiri", ujar juru bicara Die Linke, Jan van Aken.
Sementara organisasi pembela hak asasi Jerman menunjuk pada represi militer yang masih dilakukan di provinsi Papua. "Masih ada represi bersenjata atas rakyat yang menuntut pengakuan haknya di provinsi yang kaya sumber daya alam itu".
Kanselir Jerman, Angela Merkel pada saat berkunjung ke Indonesia bulan Juli lalu, membicarakan kemungkinan bisnis tank itu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu, presiden Yudhoyono menyebutkan, berniat memperbaiki persenjataan angkat bersenjatanya serta meningkatkan kemampuan industri persenjataan dalam negeri.
"Deal" or "No Deal"?"- ada bisnis atau tidak", itulah pertanyaan yang kini mengemuka di Jerman, terkait bisnis tank tempur bekas tipe Leopard 2 dengan Indonesia.
Departemen Pertahanan Indonesia sudah memaparkan, rencananya tanggal 7 November di Jakarta akan ditandatangani "memorandum of understanding" atau nota kesepahaman antara perusahaan persenjataan Jerman "Krauss-Maffei Wegmann" dengan pihak Kementrian Pertahanan Indonesia
Sementara perusahaan Jerman yang bermarkas di München itu membantah keterangan dari Jakarta. "Krauss-Maffei Wegmann tidak memasok tank ke Indonesia", kata juru bicara perusahaan itu, Kurt Braatz kepada kantor berita Jerman dpa.
Departemen Pertahanan di Jakarta menyebut, jumlah tank tempur Leopard 2 yang akan dibeli mencapai 130 unit, atau lebih tinggi dari rencana semula sekitar 100 unit. Nilai bisnis seluruhnya mencapai sekitar 217 juta Euro.
Kini muncul pertanyaan, perusahaan Jerman mana yang akan datang ke Jakarta, untuk menandatangani nota kesepahaman dengan Departemen Pertahanan itu? Diduga ada sebuah perusahaan persenjataan lain yang sudah memborong tank bekas tipe Leopard 2 yang dipensiunkan oleh angkatan bersenjata Jerman "Bundeswehr". Tank-tank bekas Bundeswehr itu diduga akan direparasi dan dilengkapi persenjataan baru, dan dijual lagi ke Indonesia.
Belum Disetujui Pemerintah
Pemerintah Jerman menyatakan, sejauh ini belum memberikann persetujuannya terkait bisnis persenjataan itu. Kementrian ekonomi di Berlin menegaskan, untuk ekspor senjata berat semacam itu diperlukan izin. "Namun sejauh ini belum ada yang mengajukan permohonan bagi ekspor tank Leopard bekas ke Indonesia".
Rencana bisnis tank tempur bekas tipe Leopard 2 dengan Indonesia itu di Jerman juga memicu hujan kritik. Partai oposisi Partai Hijau dan partai kiri "Die Linke" memperingatkan masih rawannya situasi hak asasi manusia di Indonesia.
"Jika tank itu sudah dijual, tidak ada lagi yang dapat mencegah, jika tank-tank itu digunakan untuk menindas rakyatnya sendiri", ujar juru bicara Die Linke, Jan van Aken.
Sementara organisasi pembela hak asasi Jerman menunjuk pada represi militer yang masih dilakukan di provinsi Papua. "Masih ada represi bersenjata atas rakyat yang menuntut pengakuan haknya di provinsi yang kaya sumber daya alam itu".
Kanselir Jerman, Angela Merkel pada saat berkunjung ke Indonesia bulan Juli lalu, membicarakan kemungkinan bisnis tank itu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu, presiden Yudhoyono menyebutkan, berniat memperbaiki persenjataan angkat bersenjatanya serta meningkatkan kemampuan industri persenjataan dalam negeri.
© dw.de
hei hei jangan bikin kontroversi sembarangan deh klo ngga tau jangan sok tau. di german ada 2 pabrikan yang buat itu tank leopard,KMW sama Rheinmetall. Nah Yang di beli sama kita ya yang dari rheinmetall bkan yg dari KMW. Faham????
BalasHapusS7 Bro
HapusApanya misterius, ini admin yg bikin tulisan ini yg misterius. Tanyak aja kemenhan beli dimana di Jerman sana baru cross check pergi ke Jerman sana.Sebaiknya tunggu tgl 7 Nov ada nongol nggak si Leo itu, kan mau dipamer 2 tank. Jangan asal nulis
BalasHapusBerita ini hanya curhat dari parlemen hijau Jerman yang ingin menggagalkan pembelian MBT leopard Ke Indonesia dan selalu dihubungkan dengan HAM yang dirilis harian dw.de Jerman, tapi nyatanya pemerintah Jerman bersikap diam aja dan berarti pembelian tetap jalan tapi tidak di infokan ke umum secara detail ...
BalasHapus