Indonesia Mesti Jadi Kekuatan Utama Maritim

Keamanan Laut

Jakarta - Kepala Staf TNI AL (Kasal), Laksamana Soeparno, menyatakan Indonesia harus berambisi menjadi kekuatan utama maritim di kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia. Apalagi wilayah maritim Indonesia sangat strategis karena berada di silang jalur perdagangan dunia.

"Jika tak didukung kekuatan yang maksimal, akan berimplikasi pada keamanan," kata Soeparno saat membuka Seminar Nasional TNI AL bertema "Optimalisasi Kerja Sama TNI AL dengan Industri Pertahanan guna Mendukung Kebutuhan Alutsista" di Jakarta, Rabu (19/12).

Menurut dia, dengan fakta bahwa dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan, jika pertahanan maritim tak diperkokoh, akan sangat mudah Indonesia mendapatkan ancaman dari luar. "Dibutuhkan upaya pertahanan yang efektif untuk melindungi keutuhan negara dari segala ancaman," kata dia.

Untuk itu, diperlukan industri pertahanan dalam negeri yang kokoh dan senantiasa memasok alat utama sistem senjata (alutsista) yang mumpuni terhadap TNI sebagai kekuatan pertahanan utama. Merujuk pada tiga model perkembangan industri pertahanan di Asia Timur, Soeparno berharap industri pertahanan nasional mengikuti Autarky Model dibandingkan Niche Production Model dan Global Supply Chain Model.

Soeparno menjelaskan Autarky Model merupakan model ideal membangun industri pertahanan karena bertumpu pada ambisi kemandirian pertahanan. "Model ini hanya bisa dicapai oleh negara yang berambisi menjadi kekuatan utama," jelas dia.

Soeparno menjelaskan Niche Production Model banyak diterapkan oleh negara yang berupaya mengurangi kebergantungan pada luar negeri. Dari model ini, negara berkomitmen untuk investasi ke sektor industri pertahanan dengan berupaya melakukan transfer teknologi dari negara produsen.

Basis Militer

Global Supply Chain Model cenderung dilakukan negara-negara yang telah memiliki basis militer mapan namun tidak memiliki akses pasar senjata internasional. Soeparno menyatakan Indonesia sangat cocok menerapkan model Autarky Model. Caranya dengan merumuskan rencana strategis jangka panjang pertahanan dan membentuk komitmen politik anggaran jangka panjang untuk menjamin kesinambungan.

Selain itu, tambah dia, harus melakukan konsolidasi industri pertahanan nasional dengan menetapkan dua konsorsium strategis, yaitu konsorsium industri penerbangan nasional dan konsorsium industri pertahanan dan maritim nasional.

Terakhir, merintis aliansi industri pertahanan di tingkat regional dan global yang memperbesar kemungkinan bagi Indonesia untuk secara cepat mengadopsi teknologi militer terkini ke dalam proses pengadaan alutsista.

"Kuncinya industri pertahanan kita harus berani. Korea Selatan saja yang baru 10 tahun memiliki kapal selam mampu membuat sendiri. Kita seharusnya lebih unggul karena sudah 30 tahun memiliki kapal selam," jelas dia.

Sementara itu, Staf Khusus Kasal, Laksamana Muda Rachmad Lubis, mengatakan kerja sama antara TNI AL dan industri pertahanan harus sudah dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional, terutama kapal perang. "Spesifikasi harus berorientasi pada ancaman lawan," ujar dia.

Penelitian dan pengembangan di jajaran TNI AL pun, kata Rachmad, harus sudah memiliki sejumlah rancang bangun model kapal yang bisa efektif menjaga wilayah maritim Indonesia. "Litbang TNI AL harus mengacu pada kebutuhan pembangunan kekuatan pokok minimun pertahanan dan sudah harus bersinergi dengan industri pertahanan dalam negeri," kata dia.

Rachmad mencatat kapal yang dimiliki TNI AL saat ini sebagian besar sudah tua. Sebanyak 47 persen berusia di atas 30 tahun, 23 persen berusia 27 tahun, 8 persen berusia 17 tahun, dan yang paling baru atau berusia 7 tahun hanya 22 persen.[nsf/P-3]

● Koran Jakarta