Kerusuhan Mei 98, dan Pertemuan Prabowo di Makostrad

Peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti 15 tahun lalu, tepatnya 12 Mei 1998 menjadi trigger huru hara Mei 1998. Dalam demonstrasi damai, 4 mahasiswa Trisakti tewas ditembak polisi. Peristiwa itu memicu kemarahan massa dan muncul aksi penjarahan, pembakaran, serta kerusuhan di Jakarta dan kota-kota lain.

Meski sudah 15 tahun, tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei ini, belum benar-benar terungkap siapa yang seharusnya bertanggung jawab.

"Perlu ada pelurusan sejarah agar tak ada pengaburan data kelak. Peristiwa Trisakti merupakan titik balik penting dalam sejarah Indonesia kontemporer. Empat mahasiswa yang gugur hari itu menjadi pahlawan reformasi," kata penulis buku Politik huru-hara Mei 1998, Fadli Zon kepada merdeka.com, Rabu (15/5).

Fadli membeberkan lima belas tahun lalu, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto disudutkan karena dituduh melakukan pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998. Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta Mei 1998.

Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporannya, informasi yang berkembang seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan dalangnya Letjen Prabowo.

"Saya hadir dalam pertemuan tersebut. Tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemuan itu hanya silaturahmi dan diskusi tanpa rencana. Dilakukan malam hari 14 Mei setelah Magrib, digagas Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi. Para tokoh yang hadir membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana merancang kerusuhan, padahal huru hara sudah terjadi," kata Fadli membela Prabowo.

Laporan TGPF memang dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. Ini membuktikan TGPF memang jadi alat politik ketika itu.

Menurut Fadli, pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk mengatasi situsi saat itu.

"Inilah distorsi sejarah yang dibangun ketika itu dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Sehingga yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda, propaganda hitam," kata Fadli.

Menurut Fadli, ada pertanyaan masih tersisa, kenapa Panglima ABRI waktu itu, Jenderal Wiranto membawa para Jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan?

Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong diboyong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Divisi II Kostrad.

"Acara seremonial ini sama sekali tak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus Muchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya," kritik wakil ketua umum Partai Gerindra ini.

Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan.

"Hingga kini saya masih heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang padahal Jakarta dilanda huru hara. Ini masih misteri. Mudah-mudahan bukan usaha pembiaran," tutupnya.

Prabowo dan Wiranto sama-sama telah mengeluarkan bantahannya. Masing-masing dengan versi sendiri-sendiri. Melihat penyelesaian, agaknya Mei 1998 akan tetap dilingkupi kabut seperti tragedi 1965.(mdk/ian)

  ● Merdeka